Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong penguatan ekonomi syariah sebagai solusi menghadapi krisis global.

Ia menilai sistem ekonomi berprinsip syariah terbukti lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan konvensional.

Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam acara Halal Bihalal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4).

Menurutnya, ketahanan ekonomi syariah terlihat saat krisis keuangan global, di mana lembaga keuangan syariah mampu bertahan lebih baik dibandingkan institusi keuangan konvensional.

"Ketika institusi keuangan konvensional mengalami penurunan profitabilitas hingga 34,1 persen, bank syariah hanya terkontraksi 8,3 persen," ujar Nasaruddin.

Ia menjelaskan ketahanan tersebut tidak terlepas dari fondasi etika dalam sistem ekonomi syariah, seperti prinsip bagi hasil, larangan riba, serta keterkaitan dengan aset riil.

"Prinsip religious ethical foundation yang diterjemahkan ke dalam praktik bagi hasil, larangan riba, dan keterkaitan instrumen berbasis aset riil membuat sistem keuangan Islam memiliki daya tahan struktural yang berbeda," katanya.

Nasaruddin menegaskan ekonomi syariah tidak seharusnya dipandang sebagai isu ideologis, melainkan sebagai model ekonomi yang bersifat universal dan relevan bagi berbagai kalangan.

"Kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, kita bicara tentang model perekonomian yang sangat humanistik, tidak ada kaitannya dengan ideologi," ujarnya.

Ia juga menilai sistem ekonomi syariah mampu menciptakan keseimbangan dalam distribusi ekonomi, sehingga tidak hanya menguntungkan pemilik modal.

"Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dalam sistem ekonomi syariah harus ada rasa keadilan dengan pihak-pihak yang kurang beruntung," ujar Nasaruddin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong implementasi ekonomi syariah secara lebih luas, termasuk melalui forum kerja sama seperti B57+.

Menurutnya, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi alternatif di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut ekonomi halal global diprediksi bernilai lebih dari US$3 triliun atau senilai Rp51.532 triliun (asumsi kurs Rp17.180 per dolar AS) pada 2026.

Nasaruddin mengatakan Indonesia membidik posisi sebagai pusat (hub) ekonomi syariah dunia, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

"Menurut data proyeksi 2026, ekonomi halal global diperkirakan bernilai lebih dari US$3 triliun," ujar Nasaruddin dalam acara Halal Bihalal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4).

Ia menegaskan ekonomi halal kini telah berkembang menjadi industri besar yang mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, hingga gaya hidup halal.

"Kita tidak bisa lagi melihat ekonomi halal hanya dari perspektif ibadah. Ini adalah industri raksasa," katanya.

Lebih lanjut, ia berharap Indonesia dapat mengambil peran strategis dalam peta ekonomi syariah global. Misalnya, mengambil peran sebagai hub ekonomi halal untuk kawasan Asia Pasifik.

"Semoga bisa menjadikan Indonesia sebagai jangkar ekonomi syariah di kawasan Asia Pasifik, bahkan di dalam dunia internasional," ujar Nasaruddin.

Senada, Chairman B57+ Asia Pacific Arsjad Rasjid menambahkan proyeksi ekonomi halal global akan terus melonjak dalam beberapa tahun ke depan, bahkan diperkirakan menembus US$9 triliun yang setara dengan Rp154 ribu triliun pada 2030.

Proyeksi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa ekonomi halal telah melampaui sekadar kebutuhan berbasis agama dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi global lintas sektor dan negara.

"Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai US$9 triliun pada tahun 2030, melampaui batas agama, batas budaya, dan batas geografi," ujar Arsjad.

Ia menilai potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kolaborasi lintas negara yang terstruktur agar dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

"Potensi sebesar ini baru akan bermakna jika kita mampu membangun kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung," katanya.

Arsjad menambahkan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi penghubung (hub) ekonomi halal global, terutama melalui inisiatif B57+ yang menjembatani kerja sama antarnegara.

"Melalui B57+, Indonesia mengambil peran sebagai jembatan kerja sama ekonomi halal di kawasan Asia Pasifik," ujarnya.

Ia menekankan ekonomi halal kini tidak lagi terbatas pada aspek keagamaan, melainkan telah menjadi standar global berbasis kualitas dan integritas di berbagai sektor.

"Halal adalah lifestyle yang berakar pada kepercayaan, kualitas, dan integritas yang kini menjadi standar yang relevan di berbagai sektor," pungkas Arsjad.

[Gambas:Youtube]