REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di saat krisis pupuk global menekan produksi pangan di banyak negara, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat petani Indonesia justru tetap berproduksi. FAO menempatkan Indonesia sebagai salah satu penopang cadangan beras dunia. Penegasan ini tertuang dalam laporan resmi Food Outlook edisi Juni 2026 yang dirilis FAO di Roma pada 17 hingga 18 Juni 2026, yang sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia.

Dalam analisisnya, FAO menilai stabilnya harga di tingkat produsen atau petani menjadi insentif utama yang mendorong petani untuk terus memprioritaskan budidaya padi. Pola yang FAO catat terjadi di Indonesia bersama Republik Korea, Pakistan, dan Filipina. Sebaliknya, sejumlah produsen utama Asia justru diproyeksikan mengalami penurunan produksi, antara lain Kamboja, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand.

Berdasarkan laporan FAO tersebut, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 38,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan 38,6 juta ton pada 2026/2027. Posisi Indonesia hanya berada di bawah India (151,9 juta ton), China (143,2 juta ton), dan Bangladesh (41,5 juta ton), serta jauh di atas seluruh negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (28,3 juta ton), Thailand (23,3 juta ton), Myanmar (16,8 juta ton), dan Filipina (12,1 juta ton).

"FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh," kata Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.

Yang paling menonjol, Indonesia mencatat kenaikan produksi tertinggi di antara seluruh produsen utama dunia. Data FAO menunjukkan produksi beras Indonesia diprediksi melonjak dari 34,0 juta ton (2024/2025) menjadi 38,5 juta ton (2025/2026) atau naik 4,5 juta ton. Angka ini jauh melampaui kenaikan India (+1,7 juta ton), Bangladesh (+1,1 juta ton), dan China (+1,0 juta ton). Dari empat produsen terbesar dunia, hanya China dan Indonesia yang tumbuh positif.

Sesuai laporan tersebut juga, FAO memproyeksikan stok akhir beras Indonesia naik dari rata-rata 5,6 juta ton menjadi 7,5 juta ton (2025/2026) dan 7,8 juta ton (2026/2027). FAO menyebut penebalan stok Indonesia sebagai salah satu faktor yang menopang stabilitas cadangan beras dunia, yang pada akhir 2026/2027 diperkirakan mencapai 213,8 juta ton, rekor tertinggi kedua sepanjang sejarah.

Menurut Laporan FAO, pelemahan produksi di sejumlah negara tersebut tidak lepas dari dua tekanan besar yang kini membayangi petani dunia, yakni anomali iklim El Nino dan krisis pupuk global.

Sejak konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz pada akhir Februari 2026, jalur yang menampung hingga sepertiga perdagangan pupuk dunia, yang kemudian disusul pembatasan ekspor pupuk nitrogen oleh China, harga pupuk internasional melonjak tajam. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan anjlok lebih dari 95 persen, dan harga urea dunia melonjak 40 hingga 60 persen hanya dalam hitungan minggu.

Dampaknya nyata di lapangan, terutama di negara-negara ASEAN yang bergantung pada pupuk impor. Di Thailand, banyak petani memilih tidak menanam kembali karena biaya tak lagi tertutup hasil panen.

IDXChannel- Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global melalui berbagai program stimulus dan diskon belanja.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso alias Busan menyebut, selain menjaga stabilitas harga, pemerintah menggelar berbagai program diskon, salah satunya melalui program BINA Holiday and Back to School.

"Kita ingin terus menjaga pasar ini berjalan dengan baik, salah satunya banyak kegiatan yang kita lakukan, misalnya Juni-Juli ini kan kita membuat diskon ya di ritel modern dengan nama BINA Holiday and Back to School," kata Mendag Busan saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).

Disampaikan, program tersebut melibatkan sekitar 414 department store dengan total 80.000 gerai yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Dari kegiatan itu, pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp30 triliun.

"Ini pada bulan Juli-Juli yang melibatkan sekitar 414 department store dengan gerai sekitar 80.000, di bawah anggota Hipimdo dan transaksinya diharapkan sekitar Rp30 triliun," kata Mendag Busan.

Selain itu, pemerintah juga mendukung pelaksanaan Jakarta Great Sale dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta. Program yang berlangsung pada Juni hingga Juli tersebut melibatkan 104 department store dengan target transaksi mencapai Rp16 triliun.

Menurut Mendag Busan, berbagai program diskon tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kita ingin setiap bulan itu ada big sale di sini. Nah ini salah satu cara sebenarnya bagaimana kita terus menggerakkan ekonomi kita, meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran produk dalam negeri. Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 disebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan produk lokal melalui platform e-commerce.

Tak hanya mengandalkan konsumsi domestik, pemerintah juga memperkuat kinerja ekspor sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Mendag Busan menyebut program UMKM Bisa Ekspor menunjukkan hasil yang positif sepanjang tahun ini.

Tercatat, transaksi ekspor UMKM selama periode Januari-Mei 2026 telah mencapai USD193 juta. Angka tersebut melampaui capaian sepanjang tahun 2025 yang sebesar USD134 juta.

"Jadi semua dampak dari krisis global ini mudah-mudahan kita bisa mengatasi dengan cara kita. Jadi kita bareng-bareng baik pemerintah maupun masyarakat maupun pula perusahaan bagaimana cara menghidupkan ekonomi supaya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan krisis global yang sekarang terjadi," tuturnya.


(kunthi fahmar sandy)

Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK diperkirakan masih akan menghantui Indonesia pada semester II 2026. Lembaga riset ekonomi CORE Indonesia memprediksi lebih dari 20 ribu pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan ke depan.

Prediksi tersebut tertuang dalam riset terbaru CORE Indonesia bertajuk Badai PHK (Belum) Berlalu. Kajian itu disusun oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah.

CORE memperkirakan tambahan PHK bisa mencapai 15,3 ribu hingga 20,3 ribu pekerja pada semester kedua tahun ini. Kondisi itu dinilai menjadi alarm serius bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih menghadapi tekanan ekonomi global.

“Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,3 sampai 20,3 ribu pekerja,” tulis CORE dalam hasil risetnya yang dikutip Jumat (29/5).

Sektor manufaktur diprediksi menjadi sektor yang paling terpukul oleh gelombang PHK baru tersebut. Industri pengolahan dinilai paling rentan karena sangat bergantung pada bahan baku impor dan kondisi nilai tukar rupiah.

CORE memperkirakan PHK di sektor manufaktur dapat mencapai 8,7 ribu hingga 12,1 ribu pekerja. Sementara sektor jasa diperkirakan terdampak sekitar 3,3 ribu hingga 4,5 ribu pekerja, sedangkan sektor pertanian mencapai 3,3 ribu hingga 3,6 ribu pekerja.

“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7-12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3-4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian mencapai 3,3-3,6 ribu pekerja,” tulis CORE.

Dalam kajian tersebut, CORE menyebut ancaman PHK dipicu kombinasi tekanan global dan domestik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah konflik di Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku industri.

Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga diperkirakan memperparah tekanan terhadap industri nasional. CORE menilai depresiasi rupiah akan membuat harga bahan baku impor semakin mahal sehingga membebani biaya produksi perusahaan.

“Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku dan nilai tukar terus merosot melebihi Rp17.400,” tulis CORE.

Kenaikan biaya produksi dinilai akan memaksa sejumlah perusahaan melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang paling berisiko terjadi adalah pengurangan output produksi hingga pemangkasan tenaga kerja.

CORE menjelaskan perusahaan manufaktur yang mengalami kenaikan harga bahan baku di atas 1,5 persen berpotensi memangkas output hingga 0,1 persen. Dalam skenario yang lebih buruk, pemangkasan output bahkan bisa mencapai 0,15 persen.

Gelombang PHK baru ini juga diprediksi memperbesar jumlah pekerja informal di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan formal akhirnya beralih ke sektor informal dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dan tanpa kepastian kerja.

Per Februari 2026, jumlah tenaga kerja informal di Indonesia tercatat mencapai 87,74 juta orang atau sekitar 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif nasional. Angka tersebut kini dinilai menjadi alarm baru di tengah ancaman PHK yang belum mereda.

Besarnya jumlah pekerja informal menunjukkan pasar tenaga kerja Indonesia masih rapuh menghadapi tekanan ekonomi global. Jika gelombang PHK terus berlanjut, bukan hanya angka pengangguran yang meningkat, tetapi juga daya beli masyarakat yang berpotensi semakin tertekan.

Apa kata yang paling tepat menggambarkan kondisi Indonesia saat ini? Polikrisis (Polycrisis) adalah jawabannya. Polikrisis merujuk kepada serangkaian krisis di berbagai sektor seperti ekonomi, politik, lingkungan, fiskal/pasar keuangan, sosial budaya maupun geopolitik yang terjadi secara bersamaan, saling berkaitan, saling memperkuat dan menciptakan efek domino lintas sektor. Polikrisis telah menjadi “new normal” di tengah kompleksitas permasalahan global yang dirasakan seluruh negara di dunia saat ini.

Riset menarik mengenai polikrisis datang dari Michael Lawrence et al (2024) berjudul Global Polycrisis: The Causal Mechanisms of Crisis Entanglement. Mereka menyoroti perihal berbagai krisis global seperti pandemi, perubahan iklim, perang, hingga krisis ekonomi saling terhubung, memperkuat dan menciptakan efek domino lintas sektor melalui mekanisme keterkaitan krisis (crisis entanglement).

Barangkali inilah yang menginspirasi Kuskridho Ambardi, dkk (2025) dalam buku terbarunya yang melihat polikrisis dari segi penurunan demokrasi Indonesia kontemporer. Buku yang berjudul “Polikrisis Demokrasi: Neraca Kasus Indonesia” ini melihat persoalan penurunan demokrasi bukanlah aspek yang tunggal. Fenomena ini berlapis-lapis dan saling berkelindan, mulai dari institusional, sosial hingga digital.

Polikrisis ini semakin dirumitkan ketika bertemu dengan ketidakpastian yang tinggi. Oleh sebab itu, wajib bagi para pembuat kebijakan (policymakers) mengeluarkan jurus andal dalam mengelola polikrisis yang disertai tingginya ketidakpastian global saat ini. Diperlukan rasionalitas kebijakan yang tangkas untuk mengelola dinamika kompleksitas tersebut.

Gambaran Polikrisis Indonesia

Terdapat beberapa indikator polikrisis yang saling terkait terjadi di Indonesia saat ini. Pertama, dapat kita lihat pada tekanan fiskal APBN. Defisit APBN hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% PDB. Diikuti oleh belanja yang agresif negara Rp815 triliun, naik 31,4% YoY. Penerimaan pajak 2025 pun mengalami shortfall signifikan Rp271,7 triliun (hanya sekitar 87,6% dari target). Berdasarkan hitungan, risiko shortfall 2026 diperkirakan Rp171-Rp484 triliun. Tentunya ini akan menekan ruang fiskal di tengah program ambisius pemerintah saat ini.

Kedua, dinamika penurunan volatilitas rupiah. Rupiah sempat menyentuh level terlemah di kisaran Rp17.400 - Rp17.630 per dolar AS pada Mei 2026. Depresiasi signifikan yang dipicu oleh current account deficit, impor energi, outflow investasi asing dan juga tingginya ketidakpastian global.

Ketiga, pada sektor pasar keuangan setelah sempat mencetak rekor all-time high (ATH) di level 9.134,70 poin di 20 Januari 2026, IHSG mengalami koreksi penurunan tajam hingga nyaris 20% secara year-to-date (YTD). Tekanan ini kian memuncak pada pembukaan perdagangan pada 18 Mei 2026, IHSG anjlok sampai lebih dari 2% meninggalkan level 6.600. Hal ini tentunya disebabkan oleh volatilitas ekstrem dan aksi net selling investor asing.

Keadaan ini semakin diperumit oleh pengumuman review kuartalan MSCI Indonesia Mei 2026 yang mendepak enam saham dari Global Standard Index (termasuk AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, AMRT) dan 13 saham dari Small Cap Index. Langkah eliminasi massal ini tentunya memicu estimasi passive outflow dana asing sekitar Rp20 triliun hingga Rp 31 triliun, sekaligus memangkas bobot investasi Indonesia di dalam MSCI Emerging Markets Indeks.

Keempat, implementasi program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). MBG ditargetkan kepada 82,9 juta penerima dengan alokasi APBN 2026 melonjak hingga Rp335 triliun. Saat ini mulai diintegrasikan secara penuh dengan program Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih. Hingga pertengahan Mei 2026, jangkauan MBG dilaporkan telah meluas ke puluhan juta anak sekolah, meskipun Kementerian Kesehatan mencatatkan akumulasi evaluasi yang mengkhawatirkan dengan total 445 insiden dan 37.673 korban dugaan keracunan massal akibat kendala higienitas logistik di daerah.

Untuk memitigasi risiko tata kelola dan operasional di tingkat tapak, pemerintah mempercepat aktivasi fisik KMP di mana 1.061 unit gerai ritel modern desa telah resmi beroperasi dari target akhir 81.000 unit. Selain itu, pemerintah mengambil langkah diskresi fiskal dengan membiayai gaji 30.000 manajer koperasi langsung dari APBN selama dua tahun guna menjamin kompetensi SDM dan mencegah risiko tata kelola yang terbengkalai.

Kelima, kondisi demokrasi dan kepercayaan publik kita. EIU Democracy Index masih menempatkan Indonesia di kategori flawed democracy dengan skor 6,44 pada peringkat 59 di tahun 2024. Bahkan V-Dem Institute dalam Democracy Report 2026 menempatkan Indonesia di zona abu-abu elektoral otokratisasi. Tentunya ini menjadi catatan tren kemunduran demokrasi yang terus berlangsung di era pasca reformasi.

Sementara itu, kepercayaan terhadap Presiden Prabowo relatif tinggi di awal masa jabatan, sekitar di atas 70%-80% di beberapa survei nasional seperti Poltracking dan Nusantara Riset Indonesia (NRI). Namun, kepercayaan terhadap DPR dan partai politik masih konsisten di peringkat terendah, di tengah kekhawatiran konsolidasi kekuasaan dan checks and balances yang lemah.

Dari kelima indikator yang kita jabarkan di atas dapat diamati bahwa krisis-krisis tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Mulai dari tekanan fiskal, merambat ke volatilitas rupiah dan pasar saham, sehingga menimbulkan erosi kepercayaan dari investor. Belum lagi banyaknya kalangan yang melihat situasi ini kian dirumitkan oleh pendanaan MBG dan KMP yang sangat besar. Di samping banyaknya keluhan publik atas penurunan demokrasi dan kebebasan berpendapat kita saat ini.

Mendefinisikan Krisis dan Tipe Pengelolaannya

Inilah pentingnya cara mendefinisikan krisis dan identifikasi tipe pengelolaannya. Studi terbaru Giliberto Capano, et al (2026) dalam Policy and Society memberikan kerangka tajam. Krisis bukan fenomena objektif semata, melainkan konstruksi politik melalui proses framing, interpretasi, dan narasi strategis.

Sebuah peristiwa menjadi krisis ketika didefinisikan mengandung tiga elemen: ancaman (threat), urgensi (urgency), dan ketidakpastian (uncertainty). Cara mendefinisikannya sangat menentukan tipe respons kebijakan. Capano mengajukan tiga tipe ideal politik pengelolaan krisis.

Pertama, governing during the crisis yaitu krisis dilihat sebagai gangguan sementara. Respons reaktif, pengendalian kerusakan dan berorientasi kembali ke status quo. Kedua, governing the crisis yaitu krisis dipecah menjadi masalah-masalah spesifik yang bisa diatasi melalui intervensi targeted, adaptasi dan perubahan menengah dalam normalisasi serta adaptasi. Ketiga, governing by the crisis yaitu risis dieksploitasi sebagai peluang untuk transformasi besar dan percepatan perubahan (acceleration) termasuk pergeseran kekuasaan dan kebijakan.

Melihat Indonesia saat ini, pendekatan pemerintahan condong kuat ke governing by the crisis. Hal ini dapat dilihat dari ambisi lompatan pertumbuhan, program sosial skala besar (MBG & KMP), hilirisasi, dan pembangunan pertahanan mencerminkan upaya memanfaatkan momentum politik untuk transformasi struktural. Pendekatan ini memiliki kekuatan yakninya mampu memecah kebuntuan lama dan memobilisasi sumber daya secara masif.

Namun, tinjauan Capano beserta kolega di atas juga memperingatkan risiko besar ketika governing by the crisis tidak diimbangi rasionalitas yang kuat. Beberapa tantangan implementasi MBG, tekanan defisit, dan shortfall pajak menandakan bahwa percepatan belum sepenuhnya didukung kapasitas institusi, perencanaan matang, dan mitigasi risiko yang adaptif. Ketika framing “krisis sebagai peluang” terlalu dominan tanpa adaptasi berbasis bukti, tentu yang muncul adalah ketidakpastian baru yang justru menggerus legitimasi tersebut.

Menariknya, menurut Itzhak Gilboa (2025) dalam risetnya di Annual Review of Economics tentang decision under uncertainty menjadi sangat relevan. Dalam kondisi ketidakpastian ini, para pengambil kebijakan harus menghindari sikap terlalu optimistis (overconfidence). Keputusan mesti tangguh terhadap berbagai skenario buruk, bukan hanya mengandalkan narasi ambisius apalagi berorientasi populis jangka pendek. Rasionalitas bukan berarti kita tidak berani mengambil resiko, melainkan mampu merancang kebijakan yang tetap tangguh meski banyak hal tidak berjalan sesuai rencana dan perhitungan awal.

Semestinya, rasionalitas kebijakan di Indonesia saat ini harus diuji pada beberapa ukuran seperti misalnya: Sudahkah berbasis bukti dan evaluasi implementasi yang jujur atau transparan? Apakah sudah berkelanjutan secara fiskal dan institusional dalam jangka menengah maupun panjang? Apakah telah melibatkan partisipasi stakeholders secara bermakna sehingga mengurangi resistensi dan meningkatkan legitimasi? Terakhir, masihkah tetap menjaga keseimbangan berdasarkan prinsip checks and balances?.

Modal Indonesia sebenarnya banyak sekali. Kita memiliki demografi usia produktif yang banyak, kaya akan sumber daya alam, dan posisi yang begitu strategis. Namun, keberhasilan tidak ditentukan oleh besarnya ambisi, melainkan oleh kecerdasan mengelola ketidakpastian. Kita butuh pergeseran yang lebih kuat ke arah governing the crisis yang matang: membedah masalah kompleks menjadi intervensi tepat sasaran, memperkuat koordinasi, transparansi, dan kemampuan adaptasi cepat berdasarkan pembelajaran di lapangan serta berdasarkan evidence based policy.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya penguatan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.

Friderica mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% menjadi momentum penting untuk memperkuat sektor jasa keuangan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor unggulan berbasis potensi lokal.

“Kita membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang baru, ditunjang dengan basis pembiayaan yang semakin dalam dan beragam, serta terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat,” ujar Friderica dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Daerah.

Dia menambahkan, sektor jasa keuangan tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana investasi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK mencatat intermediasi sektor perbankan masih tumbuh positif. Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun, sementara dana pihak ketiga meningkat 13,5% menjadi Rp10.231 triliun. Di sektor lain, premi asuransi, aset dana pensiun, serta pembiayaan multifinance juga terus mencatat pertumbuhan dengan profil risiko yang tetap terjaga.

Menurut Friderica, OJK juga terus memperkuat berbagai program strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya melalui penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM dengan pembentukan direktorat baru khusus pengembangan UMKM di OJK.

Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, termasuk pengembangan obligasi daerah untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis di daerah.

“Dengan target pertumbuhan ekonomi ke depan, kebutuhan pembiayaan Indonesia sangat besar dan tidak bisa hanya disupport sektor perbankan. Karena itu sumber pembiayaan lain seperti pasar modal juga harus diperkuat,” katanya.

Friderica juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi hijau, keuangan digital yang aman dan berintegritas, serta penguatan sektor jasa keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dia menyebut program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang telah berjalan di 40 kabupaten dan kota di Indonesia menunjukkan hasil positif dalam mengoptimalkan potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pertanian, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.

“OJK bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi unggulan di masing-masing wilayah, lalu mengorkestrasi pembiayaan agar tepat sasaran, feasible, bankable, dan berdampak,” ujar Friderica.

Presiden Prabowo Subianto menerima masukan dari sejumlah mantan pejabat ekonomi dan eks gubernur Bank Indonesia (BI) terkait pengalaman menghadapi krisis ekonomi 1998 hingga 2008 untuk mengantisipasi gejolak global saat ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadari pertemuan tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5) lalu.

Airlangga mengatakan pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh ekonomi, mulai dari mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, eks Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, mantan Duta Besar RI untuk China Sudrajat hingga mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Saya didampingi oleh Pak (Menkeu) Purbaya. Tadi mendampingi Bapak Presiden (Prabowo) menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia, antara lain tadi Pak Burhanuddin, kemudian ada Pak Paskah Suzetta, ada Pak Drajat, terus ada Pak Lukita," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, para tokoh tersebut membagikan pengalaman mereka saat menghadapi krisis ekonomi global pada periode 2004 hingga 2014, termasuk lonjakan inflasi dan pelemahan nilai tukar akibat krisis minyak dunia.

"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," ujarnya.

Ia menjelaskan pada masa itu Indonesia pernah menghadapi lonjakan harga minyak hingga US$140 per barel yang memicu tekanan besar terhadap ekonomi nasional.

"Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai US$140. Ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen," ujar Airlangga.

Namun, menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai jauh lebih baik dibanding periode krisis sebelumnya. Airlangga menyebut fundamental ekonomi nasional masih kuat dan tekanan terhadap rupiah relatif lebih terkendali.

"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," katanya.

Ia mengatakan pemerintah kini memanfaatkan pengalaman masa lalu sebagai bahan antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global ke depan.

Airlangga menambahkan Sang Kepala Negara juga meminta jajaran pemerintah terus memantau penguatan regulasi sektor keuangan dan ketahanan perbankan nasional.

"Bapak Presiden (Prabowo) meminta kami beserta Menteri Keuangan (Purbaya) untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita," katanya.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mempelajari pengalaman krisis masa lalu dari para senior ekonomi yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Tadi kan banyak senior-senior dari bekas mantan Gubernur BI ada satu, dari Bappenas ada beberapa. Dia sharing pengetahuan gimana waktu mengalami krisis '97, 2007-2008, dan sebelum-sebelumnya," ujar Purbaya dalam kesempatan sama.

Menurut Purbaya, para tokoh ekonomi yang hadir juga menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi krisis seperti 1998.

Purbaya membandingkan kondisi saat ini dengan krisis kala itu ketika rupiah sempat anjlok dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp17 ribu per dolar AS. Menurut dia, pelemahan rupiah saat ini masih jauh lebih kecil karena hanya berada di kisaran 4-5 persen.

"Kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan cuma 4-5 persen kan sebetulnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonominya bagus sekali," katanya.

Ia menyebut tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi persepsi pasar dibanding persoalan fundamental ekonomi.

"Mereka juga bilang mungkin persepsi orang yang membuat ada tekanan nilai tukar," ujarnya.

Purbaya mengatakan pemerintah akan memperbaiki komunikasi kepada publik terkait kondisi fundamental ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan global.

"Kalau fundamental sih enggak ada masalah, mereka setuju. Jadi kita akan memperbaiki cara mungkin kita mensosialisasikan keberhasilan kita ke publik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan melakukan pertemuan bilateral di Jakarta untuk membahas penguatan kerja sama lintas sektor guna menghadapi dinamika global.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi dinamika global yang berdampak pada ekonomi dan kawasan.

Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas isu strategis mulai dari situasi global, kerja sama ekonomi dan investasi, hingga penguatan ketahanan kawasan di tengah ketidakpastian geopolitik. Sugiono menyebut Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sejalan dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global.

Dalam kesempatan yang sama, Vivian juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam menjaga sektor vital seperti energi dan ekonomi agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah potensi krisis global.

“Di masa-masa seperti ini, menjadi jauh lebih penting bagi kita untuk memiliki koordinasi dan kemitraan yang erat. Di masa-masa seperti ini, saya rasa sangat penting bagi kedua negara kita untuk saling mendukung satu sama lain dalam krisis guna memastikan terutama pada hal-hal esensial seperti energi dan ekonomi,” ungkap Vivian.

Simak strategi utama bagi Indonesia dan Singapura untuk memperkuat hubungan:

1. Transformasi Energi dan Kawasan Industri Berkelanjutan

Sektor energi menjadi sorotan utama dalam pertemuan Sugiono dan Vivian, terutama mengenai rencana perdagangan listrik lintas batas dan investasi pada energi terbarukan. Proyek ini diproyeksikan akan menjadi salah satu inisiatif kelistrikan terbesar di kawasan yang menitikberatkan pada keberlanjutan.

Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk meningkatkan keberhasilan kawasan industri yang sudah ada seperti Batam, Bintan, Karimun (BBK), dan Kendal, serta menjajaki pembentukan zona industri hijau baru guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Di sektor energi, Indonesia dan Singapura membahas perdagangan listrik lintas batas serta investasi energi berkelanjutan yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek listrik terbesar di kawasan.

“Mengenai energi, kami berbicara tentang perdagangan listrik lintas batas dan pengembangan serta investasi energi yang kami harapkan menjadi proyek listrik terbesar, terutama proyek listrik berkelanjutan,” kata Sugiono.

2. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk memperluas kolaborasi di sektor agribisnis. Langkah ini diarahkan pada pengembangan teknologi pertanian inovatif guna menjamin stabilitas pasokan pangan bagi kedua negara di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

Sugiono menyebut kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus mendorong inovasi pertanian di kedua negara.

3. Sinergi Strategis menghadapi Dinamika Geopolitik

Mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto, Menlu Sugiono menekankan bahwa posisi geografis yang bertetangga adalah sebuah takdir yang menuntut kolaborasi tanpa batas. Di tengah situasi global yang tidak menentu, seperti konflik di Timur Tengah, kedua negara sepakat untuk:

• Menjaga Stabilitas: Mengonsolidasikan potensi ekonomi untuk meredam dampak krisis global terhadap kawasan.
• Sentralitas ASEAN: Menegaskan pentingnya deeskalasi, dialog, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.
• Dukungan Krisis: Saling mendukung dalam memastikan ketersediaan kebutuhan esensial bagi masyarakat, terutama energi dan stabilitas ekonomi.

4. Persiapan Leaders’ Retreat

Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi kemajuan kerja sama konkret sekaligus persiapan matang untuk agenda Leaders’ Retreat mendatang, di mana para pemimpin kedua negara akan bertemu secara resmi. Menlu Vivian Balakrishnan juga secara khusus meminta masukan dari Indonesia terkait persiapan keketuaan ASEAN tahun depan guna memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat regional.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Pancasila ini diakhiri dengan suasana akrab, mencerminkan hubungan kedua Menlu yang sangat intensif dan tidak lagi kaku demi mencapai tujuan bersama yang lebih akuntabel.

bermobil berkendara dengan efisien dengan cara-cara efisien memaksimalkan penggunaan daripada transportasi publik

Bandung (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta masyarakat untuk segera melakukan efisiensi energi khususnya BBM secara masif guna mengantisipasi dampak ketidakpastian geopolitik global, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas harga energi dunia.

Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menegaskan bahwa perubahan gaya hidup dalam mengonsumsi energi menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) yang rentan terdampak krisis internasional.

"Kita meminta masyarakat untuk melakukan efisiensi. Ya bermobil berkendara dengan efisien dengan cara-cara efisien memaksimalkan penggunaan daripada transportasi publik. Ya, itu sudah mengurangi konsumsi. Insya Allah bagi mereka yang mampu untuk membeli mobil listrik, gunakanlah mobil listrik itu dengan baik," ujar Satya dalam sarasehan energi bertajuk transisi energi di tengah disrupsi geopolitik global di Kampus ITB Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Ia menambahkan, dengan menekan konsumsi BBM secara mandiri, beban impor negara dapat dikurangi secara signifikan.

"Dengan demikian, konsumsi daripada BBM itu bisa ditekan jauh. Ketergantungan kita pada impor juga pasti akan berkurang," ujar dia.

Meski situasi global memanas, DEN mencatat ketahanan energi Indonesia saat ini masih berada pada level aman dengan skor indeks 7,13 dari skala 10. Saat ini, cadangan operasional BBM nasional tercatat berada pada rentang 21 hingga 28 hari.

Pemerintah juga memastikan telah memiliki payung hukum kuat melalui PP Nomor 40 Tahun 2016 untuk menangani kondisi krisis dan darurat energi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan yang ekstrem.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang dari sisi hulu, pemerintah terus berupaya meningkatkan cadangan energi nasional melalui percepatan produksi sumber energi domestik dan pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) baru serta pengembangan energi alternatif guna memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ancaman disrupsi global.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menanggapi instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebijakan pajak kendaraan listrik.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penghapusan pajak secara permanen, melainkan penundaan sementara. Dia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Tito mengenai hal itu.

Menurutnya, hingga saat ini pajak kendaraan listrik belum diberlakukan karena kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

"Saya sudah berdialog dengan Pak Menteri [Tito]. Ada surat edaran yang menyatakan pajak mobil listrik ditunda dulu sampai ekonomi normal, sampai krisis global berakhir," ucap Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (27/4/2026).

Dedi menjelaskan, penundaan ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Nanti kalau ekonominya sudah normal dan krisis global berakhir, tentu pajak akan diberlakukan," kata Dedi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa menarik pajak bagi kendaraan berbasis listrik dilakukan karena pajak masih menjadi penyumbang kontribusi untuk daerah.

"Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan," ucap KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Senin (20/4/2026).

Dia menilai jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan dan dana bagi hasil pajak juga mengalami penundaan, pihaknya akan kesulitan untuk membangun Jawa Barat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong penguatan ekonomi syariah sebagai solusi menghadapi krisis global.

Ia menilai sistem ekonomi berprinsip syariah terbukti lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan konvensional.

Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam acara Halal Bihalal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4).

Menurutnya, ketahanan ekonomi syariah terlihat saat krisis keuangan global, di mana lembaga keuangan syariah mampu bertahan lebih baik dibandingkan institusi keuangan konvensional.

"Ketika institusi keuangan konvensional mengalami penurunan profitabilitas hingga 34,1 persen, bank syariah hanya terkontraksi 8,3 persen," ujar Nasaruddin.

Ia menjelaskan ketahanan tersebut tidak terlepas dari fondasi etika dalam sistem ekonomi syariah, seperti prinsip bagi hasil, larangan riba, serta keterkaitan dengan aset riil.

"Prinsip religious ethical foundation yang diterjemahkan ke dalam praktik bagi hasil, larangan riba, dan keterkaitan instrumen berbasis aset riil membuat sistem keuangan Islam memiliki daya tahan struktural yang berbeda," katanya.

Nasaruddin menegaskan ekonomi syariah tidak seharusnya dipandang sebagai isu ideologis, melainkan sebagai model ekonomi yang bersifat universal dan relevan bagi berbagai kalangan.

"Kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, kita bicara tentang model perekonomian yang sangat humanistik, tidak ada kaitannya dengan ideologi," ujarnya.

Ia juga menilai sistem ekonomi syariah mampu menciptakan keseimbangan dalam distribusi ekonomi, sehingga tidak hanya menguntungkan pemilik modal.

"Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dalam sistem ekonomi syariah harus ada rasa keadilan dengan pihak-pihak yang kurang beruntung," ujar Nasaruddin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong implementasi ekonomi syariah secara lebih luas, termasuk melalui forum kerja sama seperti B57+.

Menurutnya, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi alternatif di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Indonesia berada dalam posisi berbeda dibandingkan negara lain yang khawatir ancaman krisis pangan global.

Di tengah situasi tersebut, ia menilai kondisi pangan nasional justru relatif kuat hingga membuka peluang ekspor.

"Krisis pangan dunia dihadapi karena ada El Nino Godzilla. Tulis judulnya Indonesia Alhamdulillah. Indonesia Alhamdulillah orang (negara lain) was-was," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Ia menyebut kondisi tersebut tak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menjaga produksi dan stok pangan nasional.

Dengan cadangan beras yang hampir menyentuh 6 juta ton, pemerintah membuka peluang untuk menyalurkan kelebihan produksi ke pasar internasional.

"Kalau ini bisa kita atasi dua-tiga bulan ke depan, nah itu bisa kita ekspor ke negara lain," katanya.

Amran menjelaskan pemerintah mulai menjajaki ekspor beras melalui Perum Bulog, termasuk rencana pengiriman ke Malaysia sebanyak 200 ribu ton dalam waktu dekat.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi memanfaatkan momentum kelebihan produksi dalam negeri.

Ia menegaskan rencana ekspor dilakukan karena kondisi stok dalam negeri yang melimpah. Bahkan, menurutnya, pemerintah hingga harus menyewa gudang tambahan untuk menampung cadangan beras.

Berdasarkan penjelasannya, stok beras nasional saat ini mendekati 6 juta ton, jauh di atas rata-rata historis. Kondisi ini dinilai berbeda dibandingkan periode sebelumnya, ketika kapasitas gudang bahkan tidak terisi penuh.

Di sisi lain, Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyoroti dinamika global seperti konflik geopolitik justru dapat membuka peluang bagi sektor pertanian nasional. Ia menyebut kenaikan ekspor menjadi salah satu dampak positif yang berhasil dimanfaatkan Indonesia.

"Kalau ada geopolitik memanas atau apapun, kondisi kalau ada reaksi-reaksi, kalau ada krisis atau apapun, pasti ada sisi positifnya. Manfaatkan sisi positifnya. Nah, itulah pertanian, memanfaatkan momentum ini. Mumpung harganya bagus, kita genjot ekspor," jelasnya.

Menurutnya, kinerja ekspor sektor pertanian menunjukkan peningkatan signifikan dengan nilai mencapai lebih dari Rp160 triliun, sementara impor justru mengalami penurunan sekitar Rp41 triliun.

Tren ini disebut sebagai indikasi penguatan sektor pangan nasional di tengah tekanan global.

Amran juga menyinggung adanya fenomena menarik di tingkat daerah, di mana peningkatan ekspor membuat sebagian pelaku merasa diuntungkan dari kondisi krisis global.

"Bahkan yang aku lucu, dari kampungnya, Konsel (Konawe Selatan), Kolaka, Sulawesi Tenggara, ada yang bertanya, 'Pak, kapan lagi krisis?' Ngerti maksudku? Karena ekspor ini digenjot, betul," tutur dia.

Di tingkat global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengingatkan risiko krisis pangan masih membayangi, terutama akibat gangguan rantai pasok dan kenaikan harga input pertanian.

FAO menyoroti pentingnya kelancaran distribusi komoditas dan pupuk, termasuk melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Gangguan distribusi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pangan global dan menekan produksi di berbagai negara. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat berdampak pada inflasi pangan dan perlambatan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

FAO juga mengingatkan kombinasi gangguan pasokan, kebijakan pembatasan ekspor, serta potensi fenomena iklim ekstrem seperti El Nino dapat menciptakan tekanan yang lebih besar terhadap sistem pangan dunia.

Oleh karena itu, langkah antisipatif dan koordinasi antarnegara dinilai krusial untuk mencegah krisis yang lebih dalam.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menilai dinamika geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah telah memberikan tekanan signifikan terhadap sistem energi nasional. Konflik yang kini sudah mulai mereda itu telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar USD 110 per barel, naik sekitar 60 persen dari posisi awal tahun.

“Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan energi kita tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan dipengaruhi kuat oleh faktor global yang sulit dikendalikan, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok,” kata Kholid saat berbicara dalam Forum Diskusi “Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang diadakan Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Selain lonjakan harga, Kholid mengatakan gangguan yang terjadi di Selat Hormuz, yang menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, telah membawa dampak kepada Indonesia. Ia menyebut hampir sepertiga impor LPG dan sekitar seperlima impor minyak mentah melewati jalur tersebut.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mulai mendorong diversifikasi sumber impor energi dengan memperluas pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik Timur Tengah. Upaya ini dinilai Kholid penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik serta menjaga keberlanjutan distribusi energi nasional.

“Tentunya kita mendorong payung hukum untuk itu, supaya ketika Pertamina membeli minyak mentah dari Australia misalnya, itu tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kholid melihat kondisi domestik menunjukkan adanya kerentanan struktural. Produksi minyak nasional pada 2025 tercatat sekitar 220,9 juta barel, sementara impor mencapai 117,8 juta barel. Ketergantungan terhadap impor LPG bahkan lebih tinggi, dengan volume impor mencapai 7,47 juta ton.

Kholid menghitung setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel berpotensi meningkatkan beban belanja negara hingga Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi. Jika harga minyak naik sebesar USD 10 per barel, tambahan beban subsidi dapat mencapai Rp79 triliun.

Meski demikian, indikator ketahanan energi nasional masih dinilai Kholid menunjukkan tren positif. Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 7,13 atau masuk kategori ‘tahan’. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan langkah strategis yang adaptif terhadap tekanan eksternal.

Dalam konteks ini, Kholid berpendapat bahwa BUMN energi memainkan peran krusial sebagai garda terdepan dalam merespons krisis. Mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas distribusi, hingga menjadi penyangga harga di tengah volatilitas global.

Untuk itu, perlu adanya penguatan peran BUMN energi guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.

“Kita tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia atau konflik global, tetapi kita bisa memperkuat fondasi dalam negeri. Di sinilah peran BUMN energi menjadi sangat strategis untuk meredam dampak krisis,” ujar Kholid.