Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar pembelian gas subsidi LPG 3 kg menggunakan sidik jari atau retina mata.

Usulan tersebut disampaikan Said berangkat dari penilaian bahwa distribusi LPG 3 kg masih belum tepat sasaran. Dengan mekanisme itu, penyaluran diharapkan dapat lebih tepat kepada penerima yang berhak.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penerapan beli LPG 3 kg pakai sidik jari cukup efektif mencegah subsidi salah sasaran. Ia menyinggung bagaimana sistem biometrik sudah diterapkan secara masif di dunia perbankan internasional.

Teknologi sidik jari dan retina sudah banyak digunakan, sehingga tinggal menyiapkan standar operasional prosedur. Hadi memperkirakan sistem tersebut dapat disiapkan dalam waktu sekitar satu bulan. Sistem biometrik ini bisa diuji coba lebih dulu di wilayah terbatas. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerapkan skema itu.

"Menurut saya, cukup efektif untuk diuji coba dalam koordinat tertentu sebelum diaplikasikan dalam area yang luas. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus," kata Hadi.

Hadi mengungkap ada sejumlah kebijakan selain biomterik yang bisa diterapkan agar penerima LPG 3 kg bisa tepat sasaran. Pertama, sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi, misalnya menggunakan GPS atau RFID untuk pengawasan dan pemantauan distribusi LPG.

Kedua, pembatasan kuota berjenjang untuk kategori pengguna akhir yang berkaitan dengan volume pasokan. Ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu di setiap titik distribusi, khususnya pada level agen dan pangkalan.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema biometrik seperti sidik jari atau retina berpotensi efektif memperkuat verifikasi penerima subsidi.

"Metode ini menguatkan verifikasi penerima pada titik transaksi dan menutup celah peminjaman identitas yang sering terjadi pada skema berbasis KTP semata," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Menurut Syafruddin, kebijakan ini relevan saat konsumsi LPG 3 kg berpotensi mendekati 8,7 juta ton pada 2026, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 8,31 juta ton. Verifikasi yang lebih ketat dapat membantu menekan kebocoran dan mengarahkan subsidi ke rumah tangga rentan.

Ia menilai efektivitas akan terasa jika pemerintah mengintegrasikan biometrik dengan klasifikasi desil BPS, pencatatan transaksi, dan pengawasan pangkalan serta subpangkalan. Sebab, biometrik hanya memverifikasi identitas, bukan otomatis memperbaiki distribusi.

Syafruddin menilai waktu paling ideal untuk menerapkan biometrik setelah pemerintah membuktikan sistem transaksi berbasis identitas berjalan stabil, data penerima tersinkron, dan rantai distribusi sudah rapi sampai sub-pangkalan.

Ia menyarankan uji coba enam bulan di wilayah tertentu sebelum diperluas. Penerapan sebaiknya dimulai dari daerah dengan jaringan kuat dan tingkat penyimpangan tinggi, lalu diperluas setelah terbukti mampu menekan kebocoran tanpa memicu antrean dan gangguan pasokan.

"Pemerintah harus memastikan reliabilitas server, kecepatan verifikasi, dan kepatuhan pangkalan sebelum menambah kompleksitas biometrik," kata Syafruddin.

Untuk mengoperasikan metode verifikasi biometrik, Syafruddin menilai biometrik membutuhkan investasi besar untuk perangkat pemindai, perawatan, pelatihan operator, integrasi sistem, keamanan data, dan dukungan teknis harian di jutaan titik transaksi.

"Biometrik layak dipertimbangkan sebagai penguat pada area berisiko tinggi kebocoran, bukan sebagai kewajiban nasional yang dipaksakan sekaligus," ucap Syafruddin.

Namun, Syafruddin juga mengingatkan penggunaan sidik jari dan retina berpotensi memunculkan masalah baru. Transaksi LPG 3 kg berlangsung di jaringan luas yang sering menghadapi keterbatasan listrik, internet, dan kualitas perangkat.

Menurutnya, kegagalan pembacaan biometrik, antrean panjang, perangkat rusak, atau server lambat bisa mengganggu akses energi harian masyarakat

"Jika pemerintah tidak menyiapkan prosedur fallback yang cepat dan adil, skema ini bisa menciptakan friksi sosial dan mendorong pembelian ke jalur tidak resmi," ujarnya.

Selain itu, gangguan perangkat atau jaringan juga dapat memicu antrean, meningkatkan biaya waktu, serta membuka peluang pungutan liar. Pedagang kecil pun berisiko melayani transaksi di luar sistem demi menjaga arus penjualan.

Syafruddin mengatakan risiko tersebut akan semakin besar apabila pemerintah belum menata subpangkalan, belum menetapkan SOP layanan yang ringkas, serta belum menyiapkan mekanisme fallback atau cadangan yang cepat saat verifikasi gagal.

"Pemerintah perlu mengunci prinsip perlindungan akses: sistem harus mendekatkan subsidi kepada warga rentan, bukan menambah rintangan baru bagi mereka," ujarnya.

[Gambas:Photo CNN]

Meski menilai solusi sidik jari atau retina mata sebagai suatu hal yang efisien, Syafruddin mengatakan kebijakan yang lebih realistis adalah paket pengendalian yang bisa jalan cepat dengan infrastruktur yang sudah tersedia, tetap menutup celah kebocoran, dan tidak memicu friksi besar di pangkalan.

Kebijakan paling masuk akal itu adalah "satu KTP satu harga" yang benar-benar ditegakkan.

Verifikasi wajib NIK/KK perlu diterapkan di pangkalan, disertai pencatatan transaksi digital dan audit pola pembelian untuk mendeteksi pembelian berulang lintas titik.

Berikutnya, pemerintah perlu menerapkan segmentasi penerima berbasis desil BPS plus mekanisme pengecualian terverifikasi untuk usaha mikro agar ketepatan sasaran naik tanpa mengusir kebutuhan produktif.

Guna menahan lonjakan volume, pembatasan kuantum adaptif juga dapat diterapkan, misalnya batas per KK yang berbeda sesuai segmen, bukan batas seragam yang mudah disiasati dan berpotensi membebani rumah tangga besar.

Pemerintah juga diminta merapikan rantai distribusi melalui penataan subpangkalan serta margin resmi agar kebocoran di tingkat pengecer berkurang dan disparitas harga menurun tanpa membebani wilayah terpencil.

"Paket ini lebih realistis karena memanfaatkan identitas kependudukan dan penataan distribusi, bukan investasi perangkat baru yang mahal seperti biometrik," ujar Syafruddin.