Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar pembelian gas subsidi LPG 3 kg menggunakan sidik jari atau retina mata.

Usulan tersebut disampaikan Said berangkat dari penilaian bahwa distribusi LPG 3 kg masih belum tepat sasaran. Dengan mekanisme itu, penyaluran diharapkan dapat lebih tepat kepada penerima yang berhak.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penerapan beli LPG 3 kg pakai sidik jari cukup efektif mencegah subsidi salah sasaran. Ia menyinggung bagaimana sistem biometrik sudah diterapkan secara masif di dunia perbankan internasional.

Teknologi sidik jari dan retina sudah banyak digunakan, sehingga tinggal menyiapkan standar operasional prosedur. Hadi memperkirakan sistem tersebut dapat disiapkan dalam waktu sekitar satu bulan. Sistem biometrik ini bisa diuji coba lebih dulu di wilayah terbatas. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerapkan skema itu.

"Menurut saya, cukup efektif untuk diuji coba dalam koordinat tertentu sebelum diaplikasikan dalam area yang luas. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus," kata Hadi.

Hadi mengungkap ada sejumlah kebijakan selain biomterik yang bisa diterapkan agar penerima LPG 3 kg bisa tepat sasaran. Pertama, sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi, misalnya menggunakan GPS atau RFID untuk pengawasan dan pemantauan distribusi LPG.

Kedua, pembatasan kuota berjenjang untuk kategori pengguna akhir yang berkaitan dengan volume pasokan. Ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu di setiap titik distribusi, khususnya pada level agen dan pangkalan.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema biometrik seperti sidik jari atau retina berpotensi efektif memperkuat verifikasi penerima subsidi.

"Metode ini menguatkan verifikasi penerima pada titik transaksi dan menutup celah peminjaman identitas yang sering terjadi pada skema berbasis KTP semata," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Menurut Syafruddin, kebijakan ini relevan saat konsumsi LPG 3 kg berpotensi mendekati 8,7 juta ton pada 2026, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 8,31 juta ton. Verifikasi yang lebih ketat dapat membantu menekan kebocoran dan mengarahkan subsidi ke rumah tangga rentan.

Ia menilai efektivitas akan terasa jika pemerintah mengintegrasikan biometrik dengan klasifikasi desil BPS, pencatatan transaksi, dan pengawasan pangkalan serta subpangkalan. Sebab, biometrik hanya memverifikasi identitas, bukan otomatis memperbaiki distribusi.

Syafruddin menilai waktu paling ideal untuk menerapkan biometrik setelah pemerintah membuktikan sistem transaksi berbasis identitas berjalan stabil, data penerima tersinkron, dan rantai distribusi sudah rapi sampai sub-pangkalan.

Ia menyarankan uji coba enam bulan di wilayah tertentu sebelum diperluas. Penerapan sebaiknya dimulai dari daerah dengan jaringan kuat dan tingkat penyimpangan tinggi, lalu diperluas setelah terbukti mampu menekan kebocoran tanpa memicu antrean dan gangguan pasokan.

"Pemerintah harus memastikan reliabilitas server, kecepatan verifikasi, dan kepatuhan pangkalan sebelum menambah kompleksitas biometrik," kata Syafruddin.

Untuk mengoperasikan metode verifikasi biometrik, Syafruddin menilai biometrik membutuhkan investasi besar untuk perangkat pemindai, perawatan, pelatihan operator, integrasi sistem, keamanan data, dan dukungan teknis harian di jutaan titik transaksi.

"Biometrik layak dipertimbangkan sebagai penguat pada area berisiko tinggi kebocoran, bukan sebagai kewajiban nasional yang dipaksakan sekaligus," ucap Syafruddin.

Namun, Syafruddin juga mengingatkan penggunaan sidik jari dan retina berpotensi memunculkan masalah baru. Transaksi LPG 3 kg berlangsung di jaringan luas yang sering menghadapi keterbatasan listrik, internet, dan kualitas perangkat.

Menurutnya, kegagalan pembacaan biometrik, antrean panjang, perangkat rusak, atau server lambat bisa mengganggu akses energi harian masyarakat

"Jika pemerintah tidak menyiapkan prosedur fallback yang cepat dan adil, skema ini bisa menciptakan friksi sosial dan mendorong pembelian ke jalur tidak resmi," ujarnya.

Selain itu, gangguan perangkat atau jaringan juga dapat memicu antrean, meningkatkan biaya waktu, serta membuka peluang pungutan liar. Pedagang kecil pun berisiko melayani transaksi di luar sistem demi menjaga arus penjualan.

Syafruddin mengatakan risiko tersebut akan semakin besar apabila pemerintah belum menata subpangkalan, belum menetapkan SOP layanan yang ringkas, serta belum menyiapkan mekanisme fallback atau cadangan yang cepat saat verifikasi gagal.

"Pemerintah perlu mengunci prinsip perlindungan akses: sistem harus mendekatkan subsidi kepada warga rentan, bukan menambah rintangan baru bagi mereka," ujarnya.

[Gambas:Photo CNN]

Meski menilai solusi sidik jari atau retina mata sebagai suatu hal yang efisien, Syafruddin mengatakan kebijakan yang lebih realistis adalah paket pengendalian yang bisa jalan cepat dengan infrastruktur yang sudah tersedia, tetap menutup celah kebocoran, dan tidak memicu friksi besar di pangkalan.

Kebijakan paling masuk akal itu adalah "satu KTP satu harga" yang benar-benar ditegakkan.

Verifikasi wajib NIK/KK perlu diterapkan di pangkalan, disertai pencatatan transaksi digital dan audit pola pembelian untuk mendeteksi pembelian berulang lintas titik.

Berikutnya, pemerintah perlu menerapkan segmentasi penerima berbasis desil BPS plus mekanisme pengecualian terverifikasi untuk usaha mikro agar ketepatan sasaran naik tanpa mengusir kebutuhan produktif.

Guna menahan lonjakan volume, pembatasan kuantum adaptif juga dapat diterapkan, misalnya batas per KK yang berbeda sesuai segmen, bukan batas seragam yang mudah disiasati dan berpotensi membebani rumah tangga besar.

Pemerintah juga diminta merapikan rantai distribusi melalui penataan subpangkalan serta margin resmi agar kebocoran di tingkat pengecer berkurang dan disparitas harga menurun tanpa membebani wilayah terpencil.

"Paket ini lebih realistis karena memanfaatkan identitas kependudukan dan penataan distribusi, bukan investasi perangkat baru yang mahal seperti biometrik," ujar Syafruddin.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) memastikan pelanggan kini dapat melakukan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah serta menggunakan layanan eSIM.

Sebelumnya, perusahaan telah menjalankan program percontohan sejak September 2025 melalui gerai fisik dan kanal digital. Dengan demikian, sistem yang saat ini diterapkan diklaim telah teruji dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Direktur & Chief Regulatory XLSMART, Merza Fachys, mengatakan implementasi verifikasi biometrik ini merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan standar keamanan data pelanggan.

“XLSMART mengutamakan rasa aman dan nyaman pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi melalui teknologi face recognition ini. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang paling dicintai pelanggan,” kata Mirza dalam keterangan pada Rabu (4/3/2026).

Mirza menjelaskan penerapan registrasi berbasis biometrik wajah memberikan sejumlah manfaat bagi pelanggan dan masyarakat. Berdasarkan studi GSMA, teknologi ini diklaim mampu menekan kemungkinan identitas ganda lebih dari 80%, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan penipuan (fraud management) hingga 20–30%.

Mengacu pada National Institute of Standards and Technology (NIST), lembaga di bawah Departemen Perdagangan AS, tingkat akurasi sistem pengenalan wajah modern telah mencapai 95–99%. Standar tersebut juga dilengkapi kemampuan liveness detection untuk mendeteksi upaya pemalsuan (spoofing).

Dari sisi kemudahan, Mirza menambahkan proses registrasi yang sebelumnya memakan waktu 5–7 menit kini dapat diselesaikan dalam kurang dari satu menit melalui proses otomatis dengan fitur liveness detection untuk mempercepat proses Know Your Customer (KYC).

Dia juga memastikan keamanan data pelanggan terjaga karena XLSMART menerapkan prinsip security by design dan data minimization. Data biometrik tidak disimpan oleh perusahaan, melainkan diteruskan secara aman ke sistem Dukcapil untuk validasi dan tidak disimpan setelah proses selesai.

Sistem XLSMART disebut telah memenuhi standar keamanan internasional, antara lain ISO 27001, ISO 27701, serta lulus uji Presentation Attack Detection (ISO 30107-3), dengan match rate ke Dukcapil di atas 95% dan tingkat keluhan yang sangat rendah.

“Sebagai bukti kesiapan dan keseriusan dalam menghadirkan layanan ini, Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya XLSMART dalam membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, terpercaya, dan siap mendukung transformasi digital Indonesia,” kata Mirza.

Selain penguatan keamanan data melalui registrasi biometrik, Mirza menyebut adopsi eSIM XLSMART juga terus menunjukkan tren positif. Saat ini jumlah pengguna eSIM XLSMART mencapai lebih dari 1,6 juta.

“Dan harapannya ke depan akan terus meningkat seiring dengan berbagai manfaat dan kemudahan eSIM yang bisa dirasakan pengguna,” katanya.

XLSMART juga terus mengintegrasikan sistem registrasi biometrik untuk meminimalkan hambatan teknis saat aktivasi, sehingga kendala operasional dapat ditekan dan pelanggan memperoleh tingkat keamanan yang setara antara pengguna kartu fisik maupun eSIM.

Mirza mengatakan layanan registrasi biometrik kini tersedia di 143 titik layanan di seluruh Indonesia, terdiri atas 94 XL Center dan 51 Galeri Smartfren. Layanan difokuskan pada wilayah dengan densitas pelanggan tinggi, seperti Jabodetabek (26 XL Center dan 13 Galeri Smartfren), Jawa Timur (16 Galeri Smartfren), serta Sumatra (17 XL Center).

Selain melalui gerai fisik, pelanggan juga dapat melakukan registrasi mandiri secara digital melalui situs resmi XL, AXIS, dan Smartfren, serta melalui aplikasi myXL, AXISNET, dan mySF. Dengan demikian, proses registrasi biometrik menjadi lebih inklusif, mudah, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Cara Registrasi Kartu SIM dengan Biometrik Wajah di XLSMART:

1. Registrasi melalui Website XL dan AXIS

• Buka laman registrasi sesuai kartu yang digunakan (https://registrasi.xl.co.id/ atau https://registrasi.axis.co.id/), lalu pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.
• Masukkan nomor kartu perdana yang akan diaktifkan serta NIK (Nomor Induk Kependudukan).
• Lakukan swafoto (selfie) dengan memastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan masker, kacamata hitam, atau aksesori lain yang menutupi wajah, berada di ruangan dengan pencahayaan cukup, serta disarankan menggunakan latar belakang polos atau minim objek
• Sistem akan melakukan validasi data biometrik dengan database Dukcapil secara otomatis. Jika data sesuai, proses registrasi dinyatakan berhasil dan kartu siap digunakan.

2. Registrasi melalui Aplikasi myXL atau AXISNET

• Buka aplikasi myXL atau AXISNET, lalu masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.
• Pilih menu “Registrasi dengan Biometrik”, kemudian pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.
• Masukkan NIK, lalu lakukan swafoto (selfie) sesuai ketentuan.
• Sistem akan melakukan validasi data biometrik secara otomatis dengan database Dukcapil. Jika data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

3. Registrasi melalui Website Smartfren dan Aplikasi MySF

• Buka laman http://smartfren.com/Activation/, lalu masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.
• Masukkan kode OTP yang diterima, kemudian kode PUK.
• Masukkan NIK dan lakukan swafoto (selfie), lalu pilih “start video check” sesuai petunjuk di website atau aplikasi. Pastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan aksesori yang menutupi wajah, berada di ruangan dengan pencahayaan cukup, serta menggunakan latar belakang polos atau minim objek.
• Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan database Dukcapil secara otomatis. Setelah itu, klik “Gunakan Foto”. Jika data sesuai, akan muncul notifikasi “Aktivasi Berhasil”, dan kartu siap digunakan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mulai April hingga Juni pemerintah akan melakukan uji coba Bansos Digital. Upaya tersebut merupakan bagian dari program GovTech Indonesia.

Tahapan pertama uji coba akan berlangsung di Provinsi Bali dan 41 kabupaten/kota lainnya.

"Lewat sistem ini, tidak boleh lagi ada laporan bahwa bantuan sosial menjadi alat politik di tingkat bawah," kata Luhut dalam postingan di aku Instagram miliknya, Jumat (27/2).

Ke depan, dengan berbekal teknologi facerecognition dan biometrik, masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya jika memang terbukti ada hak mereka yang dicerabut.

"Data tidak bisa berbohong, dan AI tidak bisa disuap. Karena itulah, ke depannya ruang untuk "main-main" sudah tertutup," tegasnya.

Integrasi NIK akan membuat laporan harta kekayaan hingga aliran dana bisa dipantau otomatis oleh sistem. Untuk itu, pemerintah sedang membangun sebuah ekosistem yang memaksa semua orang untuk bersikap jujur.

"Kini tugas saya adalah melakukan hilirisasi digital melalui GovTech, dengan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terpisah-pisah," tulisnya.

Ketua DEN juga menegaskan kepada para Kepala Daerah bahwa GovTech adalah game changer bagi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Belajar dari pengalaman, Luhut mengungkapkan saat masa uji coba implementasi di Banyuwangi pihaknya menemukan fakta bahwa 77 persen bansos itu off-target (exclusion error).

[Gambas:Instagram]

"Bayangkan, betapa banyak hak masyarakat kurang mampu yang dicerabut hanya karena ketidaksinkronan data," ungkapnya.

Di sisi lain, Luhut juga merasa bangga lantaran sistem sedalam ini belum tentu dimiliki banyak negara maju. Jika data terintegrasi dengan baik, kebijakan tidak lagi lahir dari asumsi, tetapi dari fakta dan data di lapangan.

"Namun, secanggih apa pun teknologi, semuanya hanya akan berfungsi efektif jika dijalankan dengan kerja sama lintas instansi," ungkapnya.

Luhut menekankan GovTech harus menjadi legacy gotong royong, agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) merespons kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM baru menggunakan biometrik. Mereka mengaku telah siap dari sisi teknologi dan sistem.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan dalam implementasinya, proses validasi biometrik dilakukan langsung ke sistem kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Oleh sebab itu, Mirza menegaskan XLSMART tidak menyimpan data biometrik pelanggan.

“Perusahaan hanya meneruskan data secara aman untuk proses verifikasi dan validasi. Selain itu, pengelolaan keamanan informasi XLSMART telah tersertifikasi ISO 27001,” kata Mirza kepada Bisnis pada Selasa (27/1/2026).

Pada dasarnya, Mirza mengatakan XLSMART mendukung kebijakan registrasi pelanggan telekomunikasi menggunakan biometrik wajah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat akurasi identitas pelanggan sekaligus membantu memitigasi penyalahgunaan nomor seluler untuk spam, penipuan digital, serta aktivitas ilegal lainnya.

Dari sisi operasional, Mirza mengatakan XLSMART telah menyiapkan proses dan sistem untuk mendukung registrasi berbasis biometrik pada seluruh merek yang dikelola, yakni XL, AXIS, dan Smartfren.

Selain mendukung proses registrasi, XLSMART juga menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar pelanggan dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya.

“Fasilitas ini hanya dapat oleh pelanggan XLSMART saat berada di dalam jaringan XLSMART, sebagai bentuk pengamanan,” kata Mirza.

XLSMART turut menyediakan mekanisme pemblokiran atau penutupan nomor yang tidak dikenal. Namun demikian, Mirza menegaskan pemblokiran hanya dapat diminta oleh pelanggan yang telah terverifikasi melalui proses know your customer (KYC).

Langkah tersebut bertujuan memastikan validitas permintaan dan mencegah potensi penyalahgunaan, di samping permintaan pemblokiran yang berasal dari regulator maupun aparat penegak hukum.

“Langkah ini menjadi bagian dari perlindungan kepada pelanggan terhadap potensi penyalahgunaan identitas,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu seluler baru menggunakan data biometrik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah.

Meutya menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Komdigi juga membatasi kepemilikan nomor seluler. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu atau tiga nomor ponsel per operator. Meutya mengatakan pemerintah menetapkan batas maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara layanan seluler.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif. Selain itu, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif.

Dengan demikian, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi yang tervalidasi. Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Masyarakat dapat mengajukan permintaan pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemindaian wajah atau face recognition mulai digunakan dalam uji coba registrasi eSIM. Kementerian Komdigi juga pernah mengungkapkan penggunanan teknologi tersebut, selain dengan sidik jari.

Registrasi pelanggan dengan verifikasi biometrik bisa mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Dikcapil.

Aturan soal penggunaan biometrik berlaku tak hanya untuk eSIM namun juga bagi SIM Card. Sejauh ini belum ada kewajiban pelanggan lama melakukan sistem pemindaian wajah.

Praktik ini berbeda dengan registrasi sebelumnya yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga untuk melakukan verifikasi.

Reski mengatakan pihak Indosat telah melakukan beberapa kali uji coba dan siap menerapkannya. Namun dia mengingatkan juga konsumen Indonesia ada bermacam-macam dan jangan sampai jadi memberatkan mereka.

"Tapi balik lagi, karena kan kita juga harus melihat konsumen Indonesia ini kan berbagai macam ya. Jangan sampai kemudian jadi memberatkan konsumen. Itu yang kami sampaikan kepada Komdigi. Tolong lihat, kita Indonesia ini ada berapa ribuan pulau," ujarnya.

Ternyata teknologi ini dinilai penting bisa menangkal penipuan. Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison dan Ketua GASA Indonesia mengatakan pentingnya teknologi biometrik itu. Karena wajah yang digunakan hanya milik pengguna asli dan tidak bisa menggunakan wajah orang lain.

"Oh iya, pastinya penting. Karena kan mukanya muka dia ya, kecuali dia bisa pinjem muka orang. Itu udah pasti cukup penting," ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Di sisi lain, Reski juga mengungkapkan jangan hanya puas dengan satu teknologi saja. Karena teknologi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Begitu juga para penipu yang juga terus mengalami perkembangan. Teknologi baru bisa saja digunakan penipu untuk melancarkan aksinya.

"Tapi kita tetap jangan sampai kemudian menurut saya kita merasa puas, karena teknologi terus berkembang dan kita juga harus terus untuk berkembang dari sisi teknologi," kata Reski.