JAKARTA, KOMPAS.com - Curah hujan tinggi yang diperkirakan menyelimuti Pulau Jawa sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026 kembali menempatkan risiko bencana hidrometeorologi sebagai perhatian utama pemerintah daerah.

Selain ancaman terhadap keselamatan publik, potensi banjir dan tanah longsor juga membawa implikasi ekonomi yang tidak kecil, mulai dari gangguan aktivitas produksi, distribusi logistik, hingga beban pembiayaan pemulihan pascabencana.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai, kesiapan jalur evakuasi dan fasilitas pendukungnya tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko bencana (PRB) yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi daerah.

Pemprov Jateng Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen saat meninjau lokasi longsor di pintu masuk Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Selasa, (13/1/2026).

Ketua Badan Kebencanaan dan Perubahan Iklim (BKPI) PII Wayan Sengara mengatakan, penyelamatan dan keselamatan publik merupakan prioritas utama dalam PRB.

Dalam konteks ekonomi, kesiapan ini berperan mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat terhentinya aktivitas masyarakat dan dunia usaha saat bencana terjadi.

“Salah satu komponen dalam PRB ini adalah penyelamatan publik saat darurat, berupa penyediaan jalur evakuasi dan fasilitas evakuasinya, misalnya untuk kejadian banjir, longsor, gempa, ataupun tsunami,” kata Wayan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Risiko cuaca ekstrem dan dampaknya ke aktivitas ekonomi

Sepanjang musim penghujan akhir 2025 hingga awal 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan informasi mengenai potensi hujan lebat, siklon, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa.

Kondisi cuaca ekstrem ini berisiko memicu banjir bandang dan tanah longsor, terutama di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi.

Warga sekitar Ilustrasi banjir di Kabupaten Jepara Sabtu (10/1/2026).

Dalam pengalaman bencana sebelumnya, banjir dan longsor kerap menimbulkan gangguan pada sektor ekonomi lokal. Akses jalan terputus, kawasan industri terendam, serta distribusi bahan pangan dan energi terganggu.

Di tingkat rumah tangga, bencana menyebabkan hilangnya sumber pendapatan sementara hingga meningkatnya pengeluaran untuk perbaikan hunian.

Wayan, yang juga Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), menekankan pengurangan risiko bencana dan rencana manajemen bencana di Indonesia perlu berbasis pemetaan bahaya (hazards) dan tingkat risikonya.

“Pemetaan ini diharapkan tersedia dari instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan BPBD. Untuk PRB dan penanganan rencana manajemen ke depannya, salah satu bentuk penyelamatan publiknya adalah penyiapan ruang-ruang terbuka dan fasilitas jalur evakuasi dan fasilitas bangunan evakuasinya,” ujar Wayan.

Menurut dia, kawasan dengan tingkat risiko bencana tinggi perlu memiliki fasilitas evakuasi yang memadai dan disosialisasikan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak.

Ketersediaan infrastruktur ini dinilai dapat menekan biaya sosial dan ekonomi akibat bencana, karena proses evakuasi yang cepat dan terorganisasi mengurangi korban serta kerusakan lanjutan.

Infrastruktur evakuasi sebagai investasi publik

PII memandang jalur dan bangunan evakuasi sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur nasional dan daerah.

Dalam perspektif ekonomi, pendekatan ini menempatkan infrastruktur evakuasi bukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi aset produktif dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

“Fasilitas perlindungan untuk evakuasi dalam bentuk jalur evakuasi dan bangunan (post disaster buildings) ini hendaknya menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti halnya pembangunan jenis infrastruktur lainnya,” terang Wayan.

Warga setempat Ruas jalan Tempur-Kaliombo tertutup material longsor usai hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Jepara

Ia menambahkan, fasilitas evakuasi idealnya dirancang untuk memfasilitasi berbagai jenis potensi bencana yang ada di suatu wilayah.

Dengan pendekatan multifungsi, pembangunan fasilitas tersebut dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dan pemanfaatan ruang, terutama di daerah dengan keterbatasan lahan dan kapasitas fiskal.

Namun, Wayan juga mengakui tidak semua daerah saat ini memiliki kemampuan untuk segera menyiapkan jalur dan bangunan evakuasi. Dalam kondisi tersebut, kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko.

“Pada keadaan di mana jalur dan bangunan evakuasi tidak atau belum tersedia, mungkin pemerintah belum bisa menyiapkannya, maka masyarakat diharapkan dapat bersiap siaga terhadap potensi bencana yang telah diperkirakan dan diberi peringatan oleh BMKG dan pemerintah,” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi jalur dan tempat evakuasi berbasis komunitas setempat.

Dari sisi ekonomi lokal, penguatan kapasitas komunitas ini dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan darurat dan mempercepat pemulihan aktivitas pascabencana.

Perubahan iklim dan beban ekonomi jangka panjang

Ahli kebencanaan dan kegunungapian yang juga Anggota BKPI-PII Surono menilai curah hujan di atas normal yang diprediksi BMKG meliputi seluruh Pulau Jawa merupakan manifestasi perubahan iklim.

Fenomena ini, menurut dia, berpotensi menimbulkan dampak berantai jika tidak diantisipasi secara sistematis.

“Perubahan iklim ini yang harus diantisipasi, kalau tidak dampaknya bisa ke mana-mana. Hanya dua pilihannya: mitigasi dan adaptasi,” kata Surono.

Dalam konteks mitigasi, dia menekankan pentingnya pemerintah dan masyarakat untuk terus menyermati prakiraan cuaca dari BMKG agar dapat mengambil langkah antisipatif.

SHUTTERSTOCK/SEPP PHOTOGRAPHY Dampak perubahan iklim.

Informasi cuaca yang dimanfaatkan secara tepat waktu dinilai dapat mengurangi kerugian ekonomi, misalnya dengan penyesuaian jadwal produksi pertanian, distribusi barang, dan aktivitas konstruksi.

Langkah mitigasi berikutnya adalah penyediaan peta kerawanan bencana dan peta geologi oleh pemerintah daerah.

Peta tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi wilayah rawan longsor dan banjir bandang, sehingga penyiapan jalur evakuasi dan penataan ruang dapat dilakukan secara lebih spesifik.

“Longsor itu terjadi karena dua hal, gempa atau hujan lebat. Ketika curah hujan di atas normal, maka wilayah yang dipetakan sebagai rawan longsor harus diwaspadai, dan disampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati,” ujar dia.

Menurut Surono, kepemilikan peta rawan bencana dan peta geologi yang akurat memungkinkan pemerintah daerah mengantisipasi wilayah-wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Dengan demikian, penyiapan jalur-jalur evakuasi dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sekaligus mendukung efisiensi belanja daerah karena pembangunan infrastruktur difokuskan pada area berisiko tinggi.

Dalam jangka panjang, pendekatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui penguatan infrastruktur evakuasi dinilai berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi regional.

Daerah yang lebih siap menghadapi bencana cenderung memiliki risiko gangguan ekonomi yang lebih rendah, sehingga lebih menarik bagi aktivitas investasi dan usaha produktif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera pada akhir November hingga awal Desember 2025 menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang besar.

Di satu sisi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai puluhan triliun rupiah.

Di sisi lain, laporan awal dari industri asuransi menunjukkan nilai klaim yang tercatat baru mencapai sebagian kecil dari estimasi kerugian tersebut.

KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Rumah hancur akibat banjir di Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (17/12/2025)

Ini memunculkan sorotan soal penetrasi produk asuransi bencana dan kendala teknis dalam penanganan klaim.

Skala kerusakan dan perkiraan anggaran pemulihan

Dalam laporan ke Presiden dan rapat koordinasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran untuk perbaikan fasilitas dan pemulihan pasca-bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat, mencapai sekitar Rp 51,82 triliun.

Rincian sementara yang disebutkan mencakup alokasi terbesar untuk Aceh, disusul Sumut dan Sumbar.

Angka ini menggambarkan besarnya biaya rehabilitasi rumah, infrastruktur publik, dan fasilitas ekonomi yang rusak.

Laporan awal industri: klaim yang terdata

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat laporan awal dari 39 perusahaan asuransi umum anggota yang menunjukkan estimasi nilai klaim akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera sebesar Rp 567,02 miliar.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Menurut AAUI, angka tersebut terbagi terutama pada klaim properti (harta benda) sekitar Rp 492,53 miliar dan klaim kendaraan bermotor sekitar Rp 74,49 miliar.

AAUI menegaskan bahwa angka ini bersifat dinamis dan masih dapat berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei di lapangan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi klaim asuransi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai hampir Rp 1 triliun, tepatnya Rp 967,03 miliar hingga 10 Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan potensi klaim asuransi properti sebesar Rp 492,53 miliar dan asuransi kendaraan bermotor sekitar Rp 74,50 miliar.

Perbedaan antara kerugian total dan klaim terdata

Perbedaan tajam antara estimasi kerugian BNPB (puluhan triliun) dan nilai klaim awal industri asuransi (ratusan miliar) menyoroti ketimpangan proteksi.

Sebagian besar aset dan rumah tangga terdampak belum terlindungi oleh asuransi atau tidak memiliki polis yang mencakup risiko tersebut.

Ketua AAUI Budi Herawan menyampaikan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar risiko bencana masih belum terlindungi oleh asuransi, serta menggarisbawahi urgensi peningkatan literasi dan inklusi produk asuransi bencana.

Permintaan percepatan klaim dan penyederhanaan proses

OJK memantau perkembangan klaim dan mendorong perusahaan asuransi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pembayaran klaim bagi masyarakat terdampak.

Ogi menyatakan OJK telah meminta perusahaan asuransi dan reasuransi mempercepat proses agar penanganan klaim lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

SHUTTERSTOCK/REDPIXEL.PL Ilustrasi asuransi.

Dengan demikian, peran reasuransi, cadangan teknis, dan manajemen modal menjadi penting untuk menjaga kemampuan bayar industri.

Kendala verifikasi di lapangan: akses dan waktu

Meski angka klaim telah terestimasi, realisasi pembayaran belum bisa langsung cepat. AAUI menjelaskan bahwa hingga laporan awal belum ada pembayaran massal karena kendala teknis.

Banyak lokasi masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak, seperti jalan putus, serta bandara/titik logistik sempat tertutup, sehingga tim penilai kerugian (loss adjuster) sulit menjangkau objek tertanggung untuk verifikasi.

“Kita hanya tinggal menunggu waktu perhitungan-perhitungannya. Begitu perhitungannya sudah bisa dijustifikasi, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, segera akan kami proses pembayaran itu,” ujar Budi.

AAUI juga meminta agar proses klaim disederhanakan sesuai arahan OJK.

Contoh respons perusahaan asuransi: pembayaran klaim yang sudah diproses

Selain laporan asosiasi, sejumlah perusahaan asuransi sudah menyalurkan pembayaran klaim secara terukur.

Sebagai contoh, PT Asuransi Sinar Mas melaporkan pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor terdampak banjir di Sumatra Utara senilai sekitar Rp 1,07 miliar kepada debitur lembaga pembiayaan, yang diselesaikan dalam waktu dua hari kerja setelah dokumen lengkap.

Langkah-langkah cepat seperti ini menjadi salah satu bentuk respons industri untuk meringankan beban debitur dan nasabah terdampak.

Skema dan inisiatif yang diusulkan industri

SHUTTERSTOCK/JIRSAK Ilustrasi asuransi.

Di hadapan gap proteksi tersebut, AAUI dan pelaku industri menyinggung beberapa opsi teknis untuk mempercepat dan memperluas perlindungan.

Ini antara lain pengembangan skema asuransi parametrik (indeks berbasis curah hujan atau parameter tertentu) yang memungkinkan pembayaran klaim cepat tanpa survei panjang, serta penguatan literasi pasar agar masyarakat memahami perluasan jaminan seperti Klausula 43A (perluasan jaminan banjir/kerusakan akibat air) dan ketentuan "Klausul 72 jam" untuk peristiwa beruntun.

AAUI menyebut skema parametrik dapat menjadi solusi efektif untuk penanganan darurat pascabencana.

Peran reasuransi dan cadangan industri

Industri asuransi menegaskan peran reasuransi sebagai penopang kemampuan bayar ketika terjadi kerugian besar.

AAUI dan OJK menyebut bahwa perusahaan telah mempersiapkan diri melalui proteksi reasuransi, cadangan teknis, dan modal yang pada umumnya masih berada di atas ketentuan minimum.

Namun demikian, tekanan klaim besar tentu akan diuji, sehingga koordinasi antara perusahaan asuransi, reasuransi, dan regulator menjadi krusial.

Hak-hak pemegang polis dan imbauan bagi korban

OJK mengimbau perusahaan asuransi untuk proaktif memberi informasi kepada pemegang polis yang terdampak, menyederhanakan persyaratan administratif bila memungkinkan, serta menyelesaikan klaim dalam kerangka waktu yang wajar setelah data lengkap.

AAUI juga menyatakan komitmen agar pembayaran klaim diselesaikan secepatnya, dengan target proses penyelesaian optimal (misalnya menyelesaikan pembayaran dalam 30 hari sejak kelengkapan klaim tercapai), sehingga hak pemegang polis terlindungi.

Catatan data klaim asuransi korban bencana Sumatera: angka masih bersifat dinamis

Arman Zebua Suasana kampung Arman Zebua (25), di Lorong 4, Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara usai diterjang banjir dan longsor.

Semua angka potensi klaim dan estimasi kerugian yang dikutip di atas bersifat sementara dan dinamis.

Angka akan berubah seiring pendataan lapangan yang terus berjalan, proses verifikasi, dan laporan dari perusahaan asuransi.

AAUI menekankan angka awal bersifat sementara dan berpotensi berkembang sejalan dengan masuknya laporan-laporan klaim tambahan.

Pemerintah minta kementerian dan lembaga percepat pengajuan asuransi barang milik negara

Tidak cuma dari sisi masyarakat, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk segera mengidentifikasi dan melakukan percepatan pengajuan asuransi Barang Milik Negara (BMN) yang terdampak bencana bencana di Sumatera

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sejalan dengan Surat Edaran (SE) dari Menteri Keuangan yang telah disalurkan kepada pemda terkait.

"Menkeu telah mengeluarkan SE kepada Kementerian/Lembaga (K/L) ini untuk segera mengidentifikasi dan melakukan percepatan pengajuan klaim asuransi BMN bagi K/L yang telah mengasuransikan BMN-nya," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Suahasil juga mengatakan, Kemenkeu juga akan segera melakukan koordinasi untuk bisa mempercepat klaim BMN.

Ke depan ia berharap seluruh BMN dapat diasuransikan, sehingga bisa menjadi mitigasi jika infrastruktur tersebut rusak akibat bencana.

"Ini adalah pengalaman baik untuk karena ke depan barang BMN sebaiknya kita asuransikan," ujar Suahasil.

"Jangan sampai ada bencana yang tidak kita inginkan maka risiko risiko kita sebagian bisa terkover asuransi. Koordinasi dengan OJK untuk melakukan relaksasi percepatan klaim asuransi BMN," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Filipina kembali berada di bawah bayang-bayang bencana alam besar. Setelah Topan Kalmaegi yang mematikan baru saja berlalu dengan meninggalkan lebih dari 200 korban jiwa, kini Filipina bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar yakni Topan Fung-wong

Pemerintah Filipina telah menyatakan siaga penuh dan segera menghentikan operasi penyelamatan korban Kalmaegi untuk memulai evakuasi massal pada Sabtu (8/11/2025). Hal ini untuk mempersiapkan warga menuju Topan Fung-wong.

Lembaga meteorologi setempat memperingatkan bahwa Fung-wong diperkirakan akan menguat secara signifikan. Fung-wong diperkirakan akan menerjang pada awal pekan ini.

"Radiusnya sangat luas sehingga hampir dapat mencakup seluruh Filipina," kata seorang ahli meteorologi pemerintah, menekankan skala bahaya yang akan dihadapi negara tersebut.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., telah mengumumkan keadaan darurat nasional sebagai persiapan menghadapi Fung-wong. Marcos mengatakan volume curah hujan yang sangat tinggi sebelumnya telah melumpuhkan sistem pertahanan banjir, memaksa penduduk untuk menyelamatkan diri ke atap-atap rumah.

Para pejabat mendesak penduduk di daerah pesisir dan dataran rendah untuk segera mencari tempat aman, khawatir akan terjadinya lebih banyak banjir dan tanah longsor setelah kehancuran yang ditimbulkan oleh Kalmaegi. Tempat penampungan darurat telah disiapkan di seluruh negeri.

Topan Fung-wong diramalkan tiba setelah Topan Kalmaegi dilaporkan telah merenggut sedikitnya 204 nyawa di Filipina dan lima orang di Vietnam. Badai tersebut juga meratakan rumah-rumah, menumbangkan pepohonan, dan memutus aliran listrik bagi jutaan rumah tangga di Asia Tenggara.

Menurut Kantor Pertahanan Sipil Filipina, Kalmaegi telah menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi, dengan hampir 450.000 orang mencari perlindungan di pusat-pusat evakuasi atau rumah kerabat. Tim penyelamat masih terus mencari lebih dari 100 orang yang dilaporkan hilang.

Filipina dan tetangga seberang lautnya, Vietnam, dikenal sebagai negara yang sangat rentan terhadap topan. Para ilmuwan berulang kali memperingatkan bahwa krisis iklim menyebabkan badai menjadi lebih kuat dan lebih sering terjadi.

Kristen Corbosiero, seorang profesor ilmu atmosfer di University at Albany, menyebut Kalmaegi sudah merupakan topan terkuat keempat pada musim ini.

"Perairan hangat yang menjadi bahan bakar badai ini tersedia hampir sepanjang tahun," ujarnya, seraya memperingatkan bahwa kenaikan suhu laut memperhebat daya rusak badai tersebut.