Bisnis.com, CIREBON —Bank Indonesia (BI)mencatat kebutuhan uang tunai masyarakat di wilayah Ciayumajakuning selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 mencapai Rp3,97 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 5,16% atau sekitar Rp216 miliar dibandingkan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp4,18 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon,Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan meskipun terjadi penurunan secara tahunan, realisasi kebutuhan uang tunai pada 2026 tetap melampaui target yang telah ditetapkan.

“Realisasi tahun ini mencapai 102,06% dari proyeksi Rp3,89 triliun. Ini menunjukkan kebutuhan uang tunai masih cukup kuat di masyarakat,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Pada tahun sebelumnya, realisasi kebutuhan uang dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025 bahkan mencapai Rp4,18 triliun atau setara 102,23% dari proyeksi.

Bank Indonesia juga membuka layanan penukaran uang melalui aplikasi PINTAR dalam dua periode, yakni mulai 23 Februari hingga 13 Maret 2026. Layanan tersebut didukung oleh 99 titik penukaran yang tersebar di wilayah Ciayumajakuning dengan total kuota mencapai 14.900 paket penukaran.

Menurut Rengganis, penyediaan layanan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan uang layak edar di masyarakat sekaligus mengantisipasi lonjakan permintaan uang pecahan kecil yang biasanya meningkat menjelang Idulfitri.

"Distribusi layanan kami upayakan merata agar masyarakat mudah mengakses penukaran uang secara aman dan tertib,” katanya.

Di sisi lain, Bank Indonesia melihat adanya perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Penurunan kebutuhan uang tunai pada 2026 dinilai sejalan dengan meningkatnya penggunaan kanal pembayaran digital.

Rengganis mengungkapkan,sebagian kebutuhan uang masyarakat kini mulai dialihkan melalui layanan tarik tunai tanpa kartu (TUKAB).

"Sekitar 35% pemenuhan kebutuhan uang tunai masyarakat dilakukan melalui layanan TUKAB. Ini menunjukkan transformasi digital di sektor keuangan mulai berdampak signifikan,” ujarnya.

Meski demikian, kata Rengganis, Bank Indonesia menilai uang tunai masih memiliki peran penting, terutama dalam mendukung tradisi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

Kebutuhan uang pecahan kecil untuk keperluan bagi-bagi tunjangan hari raya (THR) dan aktivitas sosial lainnya masih menjadi faktor utama tingginya permintaan uang tunai.

"Kami pastikan akan terus menjaga keseimbangan antara penyediaan uang tunai dan penguatan ekosistem pembayaran digital. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi distribusi uang rupiah serta edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi non-tunai secara lebih luas," tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON - Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang Rupiah dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Layanan ini digelar pada awal Maret 2026 melalui loket perbankan dan layanan terpadu, dengan sistem pemesanan daring untuk menghindari antrean langsung.

Penukaran uang tidak melayani sistem datang langsung (go show). Masyarakat wajib melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui situs pintar.bi.go.id dan membawa bukti pemesanan saat penukaran.

Untuk layanan loket perbankan, jadwal pertama dibuka pada 2 Maret 2026 pukul 09.00–14.00 WIB di sejumlah bank di Kota Cirebon, yakni BTN KC Cirebon, Bank UOB KC Cirebon, Bank Mandiri KC Cirebon Yos Sudarso, Bank Mayapada KC Cirebon, Bank Panin KCU Cirebon, BSI KC Cirebon Dr. Cipto, BJB Cabang Cirebon, dan Bank SMBC KC Cirebon.

Selanjutnya pada 3 Maret 2026 pukul 09.00–14.00 WIB, layanan tersedia di Bank Index Selindo KC Cirebon, Maybank KC Cirebon, Bank Mega KC Cirebon, Bank Muamalat KC Cirebon, Bank National Nobu KC Cirebon, Bank OCBC NISP KC Cirebon, serta BRI Cabang Cirebon.

Tahap berikutnya berlangsung 5 Maret 2026 pukul 09.00–14.00 WIB di Bank Index Selindo KC Cirebon, Bank KB KC Cirebon, dan BRI Cabang Cirebon.

Selain melalui loket perbankan, Bank Indonesia juga membuka layanan penukaran terpadu yang digelar pada 9–12 Maret 2026 pukul 09.00–13.00 WIB di Grage City Mall Cirebon.

Layanan ini dikelola Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon untuk memperluas akses masyarakat dalam memperoleh uang layak edar menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Dalam program Serambi 2026, masyarakat dapat menukarkan uang dengan paket maksimal Rp5.300.000 per orang. Paket tersebut terdiri atas pecahan Rp50.000 sebanyak 50 lembar (Rp2.500.000), Rp20.000 sebanyak 50 lembar (Rp1.000.000), Rp10.000 sebanyak 100 lembar (Rp1.000.000), Rp5.000 sebanyak 100 lembar (Rp500.000), Rp2.000 sebanyak 100 lembar (Rp200.000), dan Rp1.000 sebanyak 100 lembar (Rp100.000).

Penukar minimal memilih satu jenis pecahan dan maksimal satu paket penuh sesuai ketentuan. Masyarakat juga diwajibkan membawa KTP untuk memudahkan verifikasi data saat pengambilan uang.

Program Serambi merupakan agenda tahunan Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang layak edar selama periode meningkatnya kebutuhan transaksi tunai.

Momentum Ramadan dan Idulfitri biasanya memicu lonjakan permintaan uang pecahan kecil untuk kebutuhan konsumsi, zakat, sedekah, dan tradisi pemberian tunjangan hari raya.

Dengan sistem pemesanan daring dan pembatasan nominal, distribusi uang diharapkan lebih merata, tertib, dan tepat sasaran. Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola distribusi uang Rupiah di daerah, sekaligus mendukung kelancaran transaksi masyarakat di Kota Cirebon selama bulan Ramadan.

Bisnis.com, Cirebon - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti secara resmi mengukuhkan Wihujeng Ayu Rengganis sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon pada hari ini, Rabu (14/1/2026). Penetapan ini menandai pergantian kepemimpinan BI Cirebon dari Jajang Hermawan.

Wihujeng Ayu Rengganis sendiri telah dilantik dan melakukan serah terima jabatan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon pada 4 Desember 2025 di Jakarta. Pergantian pimpinan ini menjadi bagian dari proses suksesi kepemimpinan serta implementasi transformasi kelembagaan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan visi sebagai bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Dalam sambutannya, Destry menyampaikan apresiasi atas kinerja Jajang Hermawan selama memimpin BI Cirebon. Ia menilai Jajang telah berkontribusi besar dalam memperkuat sinergi pengendalian inflasi, mendorong pengembangan UMKM, serta mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning.

“Kontribusi beliau dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat UMKM, dan mendorong digitalisasi patut diapresiasi. Sinergi yang telah terbangun dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu terus dilanjutkan,” kata Destry dalam sambutannya.

Destry juga menyatakan keyakinannya Ayu mampu melanjutkan dan memperkuat kolaborasi strategis antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di Ciayumajakuning.

Ia menekankan pentingnya peran Kantor Perwakilan BI Cirebon dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Profil Kepala BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis

Wihujeng Ayu Rengganis sebelumnya telah berpengalaman di berbagai unit kerja Bank Indonesia. Posisi terakhirnya adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Penunjukan dan pengukuhannya sebagai Kepala Perwakilan BI Cirebon diharapkan dapat memperkuat peran bank sentral di daerah dalam pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Ayu sebelumnya juga pernah menjabat Manajer Pengembangan Ekonomi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Wilayah kerja BI Cirebon memiliki peran strategis dalam perekonomian Jawa Barat, khususnya pada sektor perdagangan, industri, pertanian, serta UMKM. Dengan struktur ekonomi yang beragam, tantangan pengendalian inflasi dan stabilitas harga menjadi salah satu fokus utama Bank Indonesia di wilayah ini.

Selain itu, agenda digitalisasi sistem pembayaran, penguatan ekonomi syariah, serta perluasan inklusi keuangan juga menjadi prioritas yang akan terus didorong.

Kehadiran Wihujeng Ayu Rengganis diharapkan mampu membawa energi baru dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, maupun komunitas UMKM.