Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa penerapan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam konferensi pers terkait dengan progres penerapan Perlinsos Digital pada Rabu (17/6/2026) di Kantor DEN. Luhut mengatakan bahwa program Perlinsos Digital saat ini masih dalam tahap uji coba di 42 kabupaten/kota.

Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut Luhut sistem Perlinsos Digital memang membutuhkan infrastruktur, seperti server yang besar. Saat ini, pemerintah menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Akan tetapi sudah terpikir tadi, dari kemarin-kemarin. Lagi didesain untuk nanti Telkom yang kita mainkan, sehingga tidak terlibat dengan APBN. At the and akan kita lihat," ujar Luhut.

Adapun, seiring dengan tahap uji coba Perlinsos Digital tersebut, Luhut mengatakan Presiden Prabowo pun akan mengecek kesiapan sistem.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut.

Kemudian, setelah tahap uji coba itu, pemerintah akan meluncurkan sistem Perlinsos Digital itu pada kuartal IV/2026.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Sebelumnya, Koordinator Gugus Tugas, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial.

Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Andika mengatakan bahwa penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.