Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mengaku baru menemukan sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Kabupaten Garut yang selama ini tidak menerima bantuan sosial. Temuan tersebut membuka persoalan baru dalam sistem perlindungan sosial.

Data tersebut terungkap setelah Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penyisiran bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari sekitar 107.000 KK yang masuk kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, ditemukan sekitar 36.000 KK tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan temuan itu menunjukkan masih adanya celah dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ribuan keluarga tersebut tidak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Data by name by address dilakukan oleh PKH bersama Dinsos. Ditemukan sekitar 36.000 warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan," kata Syakur, Rabu (1/7/2026).

Temuan tersebut menjadi sorotan karena jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari total keluarga yang masuk kategori desil satu. Dengan kata lain, sekitar 33% keluarga miskin ekstrem di Garut selama ini berada di luar jangkauan berbagai program perlindungan sosial.

Syakur menjelaskan proses penyaringan dilakukan dengan mengeluarkan seluruh keluarga yang telah menerima bantuan dari berbagai program pemerintah. Mereka yang masih tersisa merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

"Dari total 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil satu, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apa pun. Artinya, dikeluarkan dari bantuan PKH, BPNT, BPJS, maupun BLT Kesra," ujarnya.

Menurut dia, temuan tersebut memperlihatkan masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum masuk dalam skema bantuan yang selama ini berjalan.

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya terkait besaran anggaran, melainkan juga akurasi data penerima manfaat.

Secara ekonomi, temuan ini menunjukkan masih terdapat risiko exclusion error atau kesalahan pengecualian dalam sistem bantuan sosial. Kesalahan semacam ini terjadi ketika warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

Padahal, berbagai program perlindungan sosial selama ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi dampak tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika sebagian kelompok miskin ekstrem tidak masuk dalam sistem, tujuan tersebut menjadi tidak optimal.

Dari 36.000 KK yang teridentifikasi belum menerima bantuan, kata Syakur, pemerintah daerah baru dapat menjangkau sebagian kecil melalui program bantuan daerah.

Tahun ini, hanya 1.000 KK yang menjadi prioritas penerima bantuan dengan nilai Rp2 juta per keluarga yang disalurkan dalam dua tahap.

Jumlah tersebut berarti baru sekitar 2,8% dari total keluarga miskin ekstrem yang selama ini tidak tersentuh bantuan sosial. Sementara itu, lebih dari 35.000 KK lainnya masih menunggu hasil evaluasi dan pemutakhiran data pada tahun-tahun berikutnya.

Syakur menegaskan validitas data menjadi faktor utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

"Karena itu, proses pengecekan langsung di lapangan atau ground checking akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," tutup Syakur.

Bisnis.com, GARUT — Kondisi ekonomi warga Kabupaten Garut, Jawa Barat masih memprihatinkan pada akhir 2025. Berdasarkan data terbaru dari pemerintah daerah, jumlah warga miskin di Kabupaten Garut mencapai 1,8 juta orang.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menjelaskan bahwa sebanyak 1,8 juta jiwa, dari total penduduk Garut 2,7 jiwa, masih membutuhkan bantuan sosial. Kelompok paling terdampak adalah warga yang masuk kategori Desil 1, yakni sekitar 317.000 jiwa berada di kelompok tersebut, yang menandakan kondisi kesejahteraan paling rendah.

Warga Desil 1 umumnya tidak memiliki aset maupun rumah, atau jika memiliki rumah, kondisinya tidak layak huni. Selain itu, akses terhadap sanitasi sangat terbatas, dan kepala rumah tangga memiliki pendidikan rendah, bahkan sebagian tidak lulus Sekolah Dasar (SD).

“Desil 1 adalah kelompok yang paling rentan. Mereka tidak punya rumah layak, tidak memiliki aset, dan akses terhadap pendidikan maupun sanitasi sangat terbatas,” ujar Syakur, Senin (29/12/2025).

Data pemerintah juga menunjukkan, jika dihitung dari desil 1 hingga desil 5, sekira 1,8 juta warga masih berada dalam kondisi ekonomi yang memerlukan perhatian. Artinya, lebih dari 50% penduduk Kabupaten Garut belum mandiri secara ekonomi dan masih bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Syakur menekankan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menanggulangi masalah kesejahteraan ini. Sinergi dengan organisasi masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan sosial.

“Tidak mungkin hanya pemerintah yang bekerja. Kami perlu mitra yang bisa bekerjasama langsung dalam program pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Syakur menyebut, sinergi ini harus mencakup berbagai program, mulai dari bantuan sosial hingga edukasi kesehatan masyarakat.

Selain fokus pada kesejahteraan ekonomi, pemerintah Kabupaten Garut juga menyoroti isu kesehatan.

Menurut Syakur, peran organisasi masyarakat menjadi penting dalam mendukung program kesehatan ini. Upaya edukasi harus dilakukan secara langsung di tingkat masyarakat agar akses terhadap fasilitas kesehatan bisa meningkat, khususnya bagi keluarga miskin.

Kondisi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa ketimpangan ekonomi di Garut masih tinggi. Dengan lebih dari separuh penduduk berada dalam kategori rentan, pemerintah dituntut untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial sekaligus memperluas kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat.

“Bantuan sosial harus sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan mitra kami di masyarakat memiliki peran strategis untuk itu,” kata Syakur.