Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut 9 dari 16 subsektor manufaktur masih tumbuh di bawah rata-rata nasional sepanjang 2025. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan nyata yang masih dirasakan pelaku usaha di sektor riil.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan secara agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran yang relatif solid, kondisi di lapangan menunjukkan pemulihan yang tidak merata.
Menurutnya, angka pertumbuhan makro belum sepenuhnya merefleksikan tantangan operasional yang dihadapi industri, khususnya manufaktur.
“Jadi in general saya rasa banyak sekali masih, terutama di industri manufaktur masih mengalami banyak perlambatan,” kata Shinta di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Hal ini terlihat dari kinerja sejumlah subsektor strategis yang tumbuh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, bahkan ada yang mengalami kontraksi.
Kinerja beberapa subsektor tercatat relatif rendah. Industri tekstil hanya tumbuh 3,55%, alas kaki 3,31%, kertas 3,36% dan furnitur 1,60%. Industri barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik juga tumbuh 4,58% atau masih di bawah pertumbuhan nasional.
Di sisi lain, industri kayu dan rotan kontraksi -3,29%, pengolahan tembakau -1,37%, alat angkutan 2,65%, dan industri karet serta barang plastik -4,07%.
"Angka is one thing gitu, tapi kita lebih melihat kondisi riil itu bagaimana kita beroperasi di lapangan, dan tantangan-tantangannya seperti apa kita beroperasi di lapangan," tuturnya.
Shinta menilai tantangan pada 2026 tidak hanya soal menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan penguatan struktural di sektor riil. Dia menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada perbaikan fundamental dunia usaha.
Salah satu isu krusial yang terus disoroti Apindo adalah tingginya biaya berusaha (high cost of doing business) di Indonesia. Biaya logistik, energi, hingga suku bunga pinjaman dinilai masih jauh kurang kompetitif dibanding negara-negara tetangga, sehingga menekan daya saing industri nasional.
“Suku bunga pinjaman kita itu bisa sampai 8 sampai 12%, kalau negara lain cuma 4% sampai 6%-an. Jadi ini menjadi cost of doing business yang harus menjadi perhatian kita juga," jelasnya.
Selain biaya yang bersifat kuantitatif, Shinta juga menyoroti beban non-kuantitatif seperti perizinan yang berbelit, regulasi yang tumpang tindih, serta inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. Menurut Shinta, kondisi tersebut turut menghambat investasi, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, pihaknya menilai diperlukan deregulasi dan debottlenecking yang lebih efektif, disertai penerapan regulatory impact assessment, konsultasi publik dengan pelaku usaha, serta konsistensi implementasi kebijakan lintas institusi.
Langkah tersebut disebut penting agar pertumbuhan ekonomi ke depan benar-benar mampu mendorong pemulihan dan daya saing sektor manufaktur secara berkelanjutan.