Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional kian tertekan akibat lonjakan biaya produksi bahan baku hulu yang melambung tinggi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia menjadi pemantik utama melesatnya harga modal manufaktur.

Imbasnya, serapan pasar domestik cenderung melemah lantaran daya beli konsumen gagal mengimbangi penyesuaian harga jual dari produsen.

"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa struktur biaya bahan baku industri hulu tekstil sangat sensitif terhadap pergerakan komoditas global karena berbasis nafta. Oleh karena itu, pihaknya menekankan bahwa intervensi pemerintah mulai diperlukan.

Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengguyur insentif fiskal guna menekan biaya beban manufaktur dan menjaga stabilitas industri,

Selain itu, pelaku usaha juga tengah menanti realisasi penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasalnya, kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai krusial untuk menjaga napas efisiensi pabrik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari NAFTA. Usulan kami seperti diskon PPn atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tampak sejalan dengan laporan kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI). Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi di tengah perubahan permintaan pasar yang berlangsung semakin cepat. Penggunaan teknologi digital dan otomatisasi mulai menjadi salah satu pilihan pelaku industri untuk mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

Kementerian Perindustrian mencatat industri tekstil dan produk tekstil nasional menyerap 3,96 juta tenaga kerja serta menarik investasi Rp20,23 triliun. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, peningkatan produktivitas dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing industri.

Perkembangan tersebut mendorong sejumlah penyedia teknologi menawarkan sistem manufaktur yang mengintegrasikan perangkat produksi dengan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data. Salah satunya dilakukan Jack Technology melalui peluncuran SmartLink Master dalam ajang di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 16 Juni 2026.

CEO Jack Technology Moli mengatakan, kebutuhan modernisasi industri tekstil dan garmen semakin terlihat di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Transformasi menuju manufaktur cerdas semakin relevan bagi industri tekstil dan garmen di kawasan Asia Tenggara, termasuk di sejumlah negara seperti Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia, misalnya, pemerintah setempat bertekad merevitalisasi industri tekstil dan garmen," ujar Moli dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, industri garmen saat ini menghadapi tuntutan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang lebih beragam dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Kondisi tersebut membuat sistem produksi yang terhubung dan berbasis data semakin dibutuhkan.

Teknologi yang diperkenalkan perusahaan menggabungkan sistem AI, analisis data produksi, serta pengelolaan alur kerja dalam satu platform. Sistem tersebut juga dikembangkan menggunakan platform Mendix milik Siemens.

Senior Vice President Siemens Digital Industries Software Asia Pacific Jornt Moerland mengatakan, Siemens dan Jack Technology tengah menjajaki pengembangan lini produksi berbasis digital twin serta proyek percontohan pabrik pintar untuk industri garmen.

Prospek industri tekstil Indonesia sendiri masih menunjukkan tren pertumbuhan dalam jangka panjang. Berdasarkan laporan IMARC Group, nilai pasar manufaktur tekstil Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 42 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 64,2 miliar dolar AS pada 2034.

Moli mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan efisiensi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar.

"Sejalan dengan perkembangan industri, perusahaan tekstil dan garmen tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas produksi, namun juga mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. Karena itu, penerapan teknologi digital dan otomatisasi kelak menentukan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan operasional yang lebih optimal," ujar Moli.

Penggunaan AI, otomatisasi, dan sistem produksi berbasis data diperkirakan akan semakin luas di industri tekstil dan garmen seiring meningkatnya kebutuhan terhadap efisiensi, ketepatan produksi, dan kecepatan merespons perubahan pasar.

Bisnis.com, BRISBANE — Pengiriman perdana pupuk urea Indonesia ke Australia dengan skema government-to-government (GTG) menandai semakin eratnya kerja sama kedua negara di bidang ketahanan pangan.

Di satu sisi, urea dari Indonesia menopang produksi gandum dan kapas Australia. Di sisi lain, hasil pertanian negara kanguru tersebut menjadi pemasok penting bagi industri pangan dan tekstil nasional.

Keterkaitan tersebut mengemuka seiring tibanya kapal MV Medi Luna di Port of Brisbane, Australia, yang membawa 47.250 ton urea yang diekspor PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Senin (22/6/2026).

Pengiriman itu merupakan realisasi pertama dari pasokan 250.000 ton urea antara Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers yang menjadi pelaksana kesepakatan kedua negara tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kebutuhan Australia terhadap pupuk Indonesia pada akhirnya berkaitan erat dengan kepentingan Indonesia sendiri.

Sebab, komoditas pertanian Australia yang dihasilkan dari lahan-lahan tersebut merupakan bagian penting dari rantai pasok industri nasional.

"Australia membutuhkan 3,7 juta ton urea yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Indonesia memproduksi sekitar 9,3 juta ton urea. Ini penting bagi Australia, tetapi juga penting bagi Indonesia karena kami memperoleh berbagai komoditas pertanian penting dari negara ini, khususnya dari Queensland,” ungkap Siswo dalam sambutan dalam seremoni kedatangan ekspor pupuk urea di Port of Brisbane, Senin (22/6/2026).

Siswo mengatakan komoditas kapas dari Queensland menjadi salah satu sumber utama bagi industri tekstil Indonesia. Begitu pula gandum yang dibutuhkan Indonesia sebagai salah satu produsen mi terbesar di dunia.

Berdasarkan data Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, komoditas pupuk masuk ke dalam 10 komoditas ekspor terbesar ke Australia dengan nilai mencapai A$217,47 miliar pada 2025.

"Indonesia membantu Australia dan Australia membantu Indonesia. Indonesia yang kuat menguntungkan Australia, dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia," katanya.

Dengan demikian, urea yang dikirim dari Bontang tidak hanya membantu menjaga produktivitas pertanian Australia, tetapi juga secara tidak langsung ikut menjaga pasokan bahan baku bagi sektor industri Indonesia.

Chief Operating Officer Incitec Pivot Fertilisers Scott Bowman mengatakan pengiriman perdana tersebut menunjukkan eratnya hubungan perdagangan antara perusahaannya dan PT Pupuk Indonesia yang didukung penuh oleh kedua pemerintah.

Menurut Scott, pengiriman tersebut merupakan bagian dari serangkaian pasokan yang akan diterima Australia dalam beberapa bulan mendatang.

Dia menegaskan keberadaan pupuk tersebut sangat penting bagi produktivitas pertanian Australia yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan kawasan.

"Produksi pertanian Australia sangat penting bagi ketahanan pangan regional. Pengiriman ini menjadi kontribusi penting untuk mengamankan pasokan melalui distributor pupuk terbesar Australia, Incitec Pivot," katanya.

Scott juga menyoroti peran aktif kedua pemerintah dalam memastikan pasokan pupuk tetap tersedia di tengah gejolak global.

"Penghargaan patut diberikan kepada pemerintah Australia dan Indonesia atas keterlibatan aktif mereka dalam mendukung pasokan pupuk selama periode volatilitas global yang signifikan," ujarnya.

Perluasan Ekspor

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menilai kedekatan geografis menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan kedua negara semakin strategis.

Rahmad mengatakan pengiriman kali ini berbeda dari ekspor sebelumnya karena dilakukan melalui skema antarpemerintah (G2G) dan kontrak jangka panjang.

Selama ini perdagangan pupuk lebih banyak berlangsung melalui transaksi spot yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi pasar. Melalui kontrak jangka panjang, baik Indonesia maupun Australia memperoleh kepastian yang lebih besar.

"Kapal ini spesial karena diangkat melalui skema antarpemerintah dan kontrak jangka panjang sehingga memberikan kepastian di tengah gejolak pasar yang penuh ketidakpastian," katanya.

Dari sisi Australia, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan rantai pasok di bidang pertanian.

Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut pengamanan pasokan urea menjadi bagian dari langkah menjaga sektor pertanian Australia dari dampak konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian pasokan pupuk global.

Pemerintah Australia menilai tambahan pasokan tersebut memberikan kepastian bagi petani dalam mengambil keputusan penanaman dan pengelolaan lahan sekaligus menjaga keberlangsungan sistem produksi pangan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, nilai produksi pertanian Australia diperkirakan mencapai lebih dari AU$98 miliar pada periode 2026—2027. Di sisi lain, Australia masih membutuhkan sekitar 3,7 juta ton urea setiap tahun yang selama ini sebagian besar dipasok dari Timur Tengah.

Sementara itu melalui program Fuel and Fertiliser Security Facility senilai AU$7,5 miliar, Pemerintah Australia telah mengamankan sekitar 340.000 ton tambahan pasokan urea bagi petaninya. Selain pupuk, pemerintah juga mengamankan hampir 800 juta liter solar untuk mendukung aktivitas pertanian.

Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Julie Collins mengatakan tambahan pasokan pupuk dari Indonesia menjadi kabar baik bagi petani dan produsen Australia.

"Kami terus mengambil langkah agar sektor pertanian Australia tetap berjalan. Kedatangan pupuk ini merupakan kabar baik bagi petani dan produsen kami," ujarnya.

Julie juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang membantu mengamankan tambahan pasokan tersebut.

"Saya sangat berterima kasih atas kerja sama dan dukungan Pemerintah Indonesia dalam memastikan tambahan pasokan pupuk ini," katanya.

Menurut dia, tambahan pupuk yang diamankan bersama pelaku industri menjadi faktor penting untuk menjaga produksi pangan Australia sekaligus memperkuat ketahanan pangan kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia.

"Tambahan pupuk yang diamankan Pemerintah Albanese bersama industri sangat penting untuk menjaga kekuatan produksi pangan kami serta mendukung ketahanan pangan Australia dan kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Australia bahkan secara terbuka menyebut Indonesia sebagai mitra terdekat dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Dibukanya kembali Selat Hormuz membawa angin segar bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional setelah sempat dibayangi lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Kendati demikian, pelaku industri menilai sentimen positif tersebut belum cukup untuk mengangkat kinerja sektor tekstil yang masih dibebani persoalan banjirnya produk impor, tingginya biaya energi, hingga lemahnya utilisasi industri hulu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, terbukanya kembali jalur pelayaran strategis tersebut berpotensi menekan harga bahan baku tekstil yang sebagian besar berasal dari turunan minyak bumi.

"Memang bahan baku kimia tekstil, benang itu berasal dari minyak, dari bahan bakar fosil dan tidak tergantikan. Jadi sangat tergantung terhadap pergerakan harga minyak," katanya kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Danang, gejolak di Selat Hormuz sebelumnya mendorong kenaikan harga bahan baku sekaligus biaya logistik akibat melonjaknya harga energi. Kondisi itu sempat menjadi salah satu tekanan utama bagi industri tekstil nasional.

Kendati demikian, dia menilai pembukaan kembali Selat Hormuz hanya menjadi salah satu faktor yang membantu meredakan tekanan biaya produksi. Prospek industri tekstil pada semester II/2026 masih sangat dipengaruhi kondisi pasar domestik.

Danang mengaku tetap optimistis terhadap prospek ekspor tekstil Indonesia. Meski permintaan dari pemilik merek global sempat turun sekitar 5% hingga 7% pada kuartal pertama tahun ini, penurunan tersebut dinilai masih berada dalam siklus normal perdagangan internasional.

"Kalau di tingkat internasional kami tidak khawatir. Yang kami khawatir justru pasar domestik karena masih banyak peredaran barang impor yang belum bisa ditangani dengan baik," tuturnya.

Dia menjelaskan, pelemahan ekspor masih dapat diimbangi apabila pasar dalam negeri mampu dikuasai produk lokal. Sebaliknya, apabila pasar domestik terus dibanjiri produk impor sementara ekspor juga melemah, kondisi tersebut berpotensi semakin menekan industri tekstil nasional yang utilisasi hulunya kini hanya di kisaran 50%.

Oleh karena itu, API meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap impor sekaligus mempercepat upaya substitusi impor bahan baku. Saat ini sekitar 60% kebutuhan bahan baku tekstil nasional masih bergantung pada impor.

Danang berharap pemerintah memiliki anggaran untuk membuat BUMN khusus yang memproduksi bahan baku tekstil. Dengan demikian, substitusi impor bisa direalisasikan lebih matang.

“Kan ada rencana pemerintah mau mengambil alih salah satu perusahaan yang bangkrut. Harusnya itu bisa diarahkan ke sektor padat karya untuk suplai bahan baku daripada memproduksi garmen karena akan bersaing dengan swasta secara tidak sehat,” saran Danang.

Selain itu, Danang juga menyoroti tingginya biaya pendanaan industri setelah suku bunga acuan berada di level 5,75%. Menurutnya, bunga kredit yang tinggi akan membebani investasi maupun modal kerja industri padat karya yang memiliki margin usaha relatif tipis.

“Harapan kita itu harus tidak boleh lama-lama. Tiga bulan saja cukup. 5,75% itu berat untuk industri. Dampaknya pembayaran kredit investasi, kredit operasional, itu kan semakin naik. Idealnya di 4% lah,” sebutnya.

Di sisi lain, Danang menyebut, industri juga masih menghadapi persoalan klasik berupa mahalnya harga gas industri dan kebutuhan transisi menuju penggunaan energi hijau yang menjadi salah satu tuntutan pasar ekspor, khususnya Eropa.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai persoalan gas industri masih menjadi hambatan besar. Meski pemerintah telah memberikan harga gas bumi tertentu sebesar US$7 per MMBtu, alokasi yang diterima industri baru sekitar 37% dari total kebutuhan.

Akibatnya, sisa kebutuhan gas harus dipenuhi melalui liquefied natural gas (LNG) dengan harga jauh lebih mahal, yakni sekitar US$21 hingga US$26 per MMBtu.

Dari hasil pertemuan pelaku industri dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Kamis (18/6/2026), Aqil menyebut bahwa pemerintah saat ini tengah mengevaluasi kebijakan alokasi gas industri.

Dia berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing industri tekstil nasional. “Langsung dimonitor sama menteri dan koordinasi juga sama Kementerian Perindustrian, PGN,” sebut Aqil.

Selain gas, pelaku industri juga masih menghadapi tekanan dari praktik dumping dan maraknya barang impor ilegal yang membuat utilisasi pabrik belum pulih. Aqil mengungkapkan utilisasi industri tekstil hulu saat ini masih berada di kisaran 50%-55% dan diperkirakan belum meningkat dalam waktu dekat karena sejumlah pabrik masih menghentikan operasinya.

"Kalau utilisasi naik dalam waktu dekat kemungkinan belum. Masih ada beberapa pabrik yang belum bisa kembali running," katanya.

Di sisi lain, pembukaan Selat Hormuz tetap memberikan optimisme bagi pelaku usaha. Aqil menilai penurunan harga minyak dunia sekitar 4% dan penguatan nilai tukar rupiah menjadi sinyal positif bagi industri tekstil yang bergantung pada bahan baku berbasis petrokimia.

Kendati demikian, dia menyebut, penurunan harga bahan baku belum akan signifikan karena sebagian besar perusahaan masih menggunakan kontrak pembelian dengan harga lama. "Kalaupun turun mungkin hanya sekitar 5%. Itu pun belum bisa kembali ke harga normal karena masih terikat kontrak sebelumnya," jelasnya.

Aqil menambahkan, permintaan pasar juga belum menunjukkan pemulihan. Menurutnya, permintaan masih stagnan dan cenderung melemah seiring menurunnya daya beli masyarakat. Karena itu, selain menyelesaikan persoalan gas, APSyFI meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap impor serta meningkatkan transparansi kuota impor agar pelaku industri dapat menyusun rencana produksi dengan lebih pasti.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Aqil mengatakan industri tetap berupaya mempertahankan aktivitas produksi mengingat besarnya kontribusi sektor tekstil terhadap penyerapan tenaga kerja. Masuknya investasi baru dari Cina juga dinilai dapat menjadi peluang, asalkan pemerintah memastikan industri lokal tetap memperoleh ruang dalam rantai pasok nasional.

“Saat ini investasinya bawa ekosistem. Makanya ini harus dikontrol juga sama pemerintah supaya dari sisi lokalnya, yang benar-benar industri lokal, yang sudah puluhan tahun di sini, itu juga bisa menikmati,” harap Aqil.

Tantangan Struktural

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, membaiknya kondisi energi global seiring dibukanya Selat Hormuz tidak serta-merta membalikkan keadaan industri tekstil nasional karena sebagian besar tantangan yang dihadapi bersifat struktural.

Yusuf menyebut, ada tiga indikator yang menjadi perhatian. Pertama adalah biaya produksi. Ketika disrupsi terjadi, harga paraxylene sebagai bahan baku utama polyester sempat melonjak sekitar 40% dalam waktu singkat sehingga menekan margin industri. Dengan normalisasi pasokan energi, tekanan biaya ini berpotensi berkurang secara bertahap.

Kedua, tingkat utilisasi industri TPT yang masih rendah. Sejumlah produsen polyester, kata Yusuf, masih beroperasi di bawah 40% kapasitas, mencerminkan bahwa industri belum mampu memanfaatkan kapasitas produksi secara optimal.

Ketiga yaitu derasnya arus impor yang masih menjadi ancaman bagi industri tekstil domestik. Produk tekstil dari negara-negara yang menghadapi hambatan masuk ke pasar Amerika Serikat akibat perang dagang diperkirakan akan dialihkan ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Situasi ini diperburuk oleh dugaan praktik transshipment yang membuat produk impor semakin sulit bersaing secara sehat," tegasnya.

Di sisi logistik, Yusuf mengakui pembukaan kembali Selat Hormuz membantu menurunkan premi risiko pengiriman, biaya bahan bakar kapal, serta premi asuransi kargo. Namun, dampaknya terhadap industri tekstil Indonesia dinilai relatif terbatas karena jalur tersebut bukan rute utama ekspor tekstil ke Amerika Serikat maupun Eropa.

"Manfaat yang diterima industri tekstil lebih bersifat tidak langsung melalui penurunan biaya energi dan biaya transportasi secara umum," katanya.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah masih menggerus potensi penghematan biaya produksi. Yusuf menjelaskan banyak kebutuhan industri tekstil, mulai dari kapas, sebagian bahan petrokimia, hingga mesin produksi, masih bergantung pada impor sehingga depresiasi rupiah membuat biaya dalam negeri tetap tinggi.

Oleh karena itu, dia berpendapat, prospek industri tekstil ke depan lebih ditentukan oleh kemampuan memperluas akses pasar ekspor dibandingkan sekadar turunnya harga energi. Peluang memperoleh fasilitas tarif nol persen untuk sejumlah produk tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat dinilai akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produksi dan investasi.

Kendati demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila industri mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pemerintah berhasil mengendalikan tekanan impor di pasar domestik.

Untuk itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum penurunan harga energi dengan memperkuat pengawasan impor dan praktik transshipment, mempercepat pengembangan industri petrokimia domestik, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan efisiensi logistik.

"Langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih permanen dibandingkan sekadar menikmati penurunan harga energi yang sifatnya sementara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan kembali Selat Hormuz yang mendorong penurunan harga minyak dunia dinilai belum mampu menjadi katalis pemulihan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, semester II/2026 lebih tepat dipandang sebagai fase stabilisasi dibandingkan pemulihan penuh bagi industri tekstil. Pembukaan kembali Selat Hormuz memang meredakan salah satu sumber tekanan terbesar terhadap biaya produksi.

Normalisasi jalur pelayaran di Selat Hormuz juga mendorong penurunan harga minyak dunia sehingga membuka peluang turunnya biaya produksi industri tekstil. Saat gangguan pasokan energi terjadi, hargaparaxylenesebagai bahan baku utamapolyestersempat melonjak sekitar 40% sehingga menggerus margin pelaku usaha.

Dengan membaiknya pasokan energi global, tekanan biaya tersebut diperkirakan mulai mereda. Namun, manfaatnya tidak akan langsung dirasakan industri.

"Membaiknya kondisi energi global tidak serta-merta membalikkan keadaan industri tekstil nasional karena sebagian besar tantangan yang dihadapi bersifat struktural," ujarnya kepadaBisnis, Jumat (19/6/2026).

Terkait alasannya, Yusuf menyebut tiga indikator yang menjadi perhatian.Pertamaadalah biaya produksi.

Ketika disrupsi terjadi, hargaparaxylenesebagai bahan baku utamapolyestersempat melonjak sekitar 40% dalam waktu singkat sehingga menekan margin industri. Dengan normalisasi pasokan energi, tekanan biaya ini berpotensi berkurang secara bertahap.

Kedua, tingkat utilisasi industri TPT yang masih rendah. Sejumlah produsenpolyester, kata Yusuf, masih beroperasi di bawah 40% kapasitas, mencerminkan bahwa industri belum mampu memanfaatkan kapasitas produksi secara optimal.

Ketigayaitu derasnya arus impor yang masih menjadi ancaman bagi industri tekstil domestik. Produk tekstil dari negara-negara yang menghadapi hambatan masuk ke pasar Amerika Serikat akibat perang dagang diperkirakan akan dialihkan ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Situasi ini diperburuk oleh dugaan praktiktransshipmentyang membuat produk impor semakin sulit bersaing secara sehat," tegasnya.

Di sisi logistik, Yusuf mengakui pembukaan kembali Selat Hormuz membantu menurunkan premi risiko pengiriman, biaya bahan bakar kapal, serta premi asuransi kargo. Namun, dampaknya terhadap industri tekstil Indonesia dinilai relatif terbatas karena jalur tersebut bukan rute utama ekspor tekstil ke Amerika Serikat maupun Eropa.

"Manfaat yang diterima industri tekstil lebih bersifat tidak langsung melalui penurunan biaya energi dan biaya transportasi secara umum," katanya.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah masih menggerus potensi penghematan biaya produksi. Yusuf menjelaskan banyak kebutuhan industri tekstil, mulai dari kapas, sebagian bahan petrokimia, hingga mesin produksi, masih bergantung pada impor sehingga depresiasi rupiah membuat biaya dalam negeri tetap tinggi.

Oleh karena itu, dia berpendapat, prospek industri tekstil ke depan lebih ditentukan oleh kemampuan memperluas akses pasar ekspor dibandingkan sekadar turunnya harga energi. Peluang memperoleh fasilitas tarif nol persen untuk sejumlah produk tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat dinilai akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produksi dan investasi.

Kendati demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila industri mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pemerintah berhasil mengendalikan tekanan impor di pasar domestik.

Untuk itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum penurunan harga energi dengan memperkuat pengawasan impor dan praktik transshipment, mempercepat pengembangan industri petrokimia domestik, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan efisiensi logistik.

"Langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih permanen dibandingkan sekadar menikmati penurunan harga energi yang sifatnya sementara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan kembali Selat Hormuz mulai 19 Juni 2026 diperkirakan menjadi sentimen positif bagi sektor manufaktur nasional setelah beberapa bulan dibayangi lonjakan harga energi dan terganggunya rantai pasok global. Namun, normalisasi jalur perdagangan tersebut belum otomatis mengembalikan kinerja manufaktur dalam waktu singkat.

Tidak dipungkiri, aktivitas manufaktur terutama sektor yang bergantung pada energi dan bahan baku impor sangat terdampak ketika jalur perdagangan Selat Hormuz ditutup. Sebelum konflik, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz.

Gangguan pada jalur pelayaran strategis tersebut sempat mendorong kenaikan harga minyak, ongkos logistik, hingga premi asuransi pengiriman yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi industri.

Dengan dibukanya kembali jalur tersebut, harga minyak dunia mulai terkoreksi sehingga biaya impor energi maupun transportasi diperkirakan ikut menurun. Namun, transmisi ke sektor riil menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, akan berlangsung bertahap karena penyesuaian tarif pengiriman, harga bahan baku antara, hingga kontrak pembelian membutuhkan waktu.

"Manfaat terbesar kemungkinan baru akan lebih terasa pada kuartal III/2026 ketika rantai logistik global mulai kembali stabil," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Adapun sektor yang paling diuntungkan dengan dibukanya Selat Hormuz adalah industri dengan struktur biaya yang didominasi energi dan bahan baku impor, seperti petrokimia, plastik, tekstil, baja, keramik, dan kaca. Penurunan harga energi memberi ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan utilisasi pabrik sekaligus memperbaiki efisiensi operasional.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa keputusan perusahaan untuk meningkatkan produksi maupun melakukan ekspansi investasi tetap ditentukan oleh prospek permintaan. Selama beberapa bulan terakhir, aktivitas manufaktur lebih banyak ditopang oleh membaiknya permintaan domestik dibandingkan faktor eksternal.

"Stabilitas biaya memang penting, tetapi faktor penentu utama tetap berada pada kekuatan pasar. Pelaku usaha juga masih mencermati perkembangan geopolitik, arah suku bunga global, dan kondisi perdagangan internasional," katanya.

Recovery Tidak Singkat

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemulihan industri tetap membutuhkan waktu karena implementasi kesepakatan geopolitik masih harus diterjemahkan ke dalam kondisi riil di lapangan. Dia memperkirakan proses normalisasi dapat berlangsung dalam 30 hingga 60 hari ke depan.

"Kita lihat, mungkin dalam waktu 30-60 hari ini sudah bisa kembali senormal mungkin. Kita lihat hasilnya," ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Anin menyampaikan, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan rantai pasok global yang selama konflik, menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta kelangkaan sejumlah komoditas.

Menurutnya, membaiknya arus logistik internasional akan menjadi katalis positif bagi aktivitas manufaktur, meski dampaknya tidak akan dirasakan secara instan. "Dengan sumbatan ini sudah mulai dibuka lebih sedikit, kita berharap ekonomi bisa kembali lebih baik lagi, tapi tidak akan se-normal seolah-olah belum ada perang," sebut Anin.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa momentum pemulihan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada membaiknya kondisi global mengingat sekitar 50% hingga 55% pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik.

Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan investasi agar pemulihan industri memiliki fondasi yang lebih kuat. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan karena secara agregat memiliki kontribusi investasi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Anin menuturkan, momentum pascapembukaan Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional menghadapi potensi disrupsi global di masa mendatang.

Dia berpendapat, Indonesia perlu mempercepat kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya agar dampak gejolak geopolitik dapat diminimalkan. Anin juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan pertanian, sekaligus menjaga iklim investasi bagi industri padat modal agar ekspansi usaha dapat terus berlanjut.

“Itu kita mesti proteksi supaya, investasinya masuk. Jadi, padat modal, tapi juga padat karya itu penting sekali ditingkatkan,” tambahnya.

Industri Pantau Harga

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menyampaikan, industri tekstil menyambut positif meredanya konflik di Timur Tengah.

"Iya bagus kalau memang ada gencatan senjata. Semoga hasil ini sifatnya permanen dan tidak ada eskalasi lagi," harapnya.

Meski demikian, dia mengatakan harga bahan baku tekstil hingga kini masih bergerak fluktuatif karena sebagian besar industri masih menggunakan persediaan yang dibeli saat harga minyak berada pada level tinggi.

Menurutnya, penurunan harga bahan baku baru akan terjadi setelah harga petrokimia menyesuaikan pelemahan harga minyak dunia.

"Kalau bahan baku petrokimianya turun karena dampak turunnya harga minyak, pasti akan di-adjust juga harganya," kata Aqil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, industri plastik nasional kini tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan bahan baku dari Timur Tengah karena telah melakukan diversifikasi sumber impor sejak konflik terjadi. Akan tetapi, pembukaan Selat Hormuz tetap diperkirakan mempercepat penurunan harga bahan baku karena pasokan energi global kembali meningkat.

"Sekarang memang trennya turun karena harga energi lagi turun dan nanti kalau Selat Hormuz dibuka, pasokannya lebih banyak, akan mempercepat penurunan tadi," tuturnya kepada Bisnis.

Selain faktor tersebut, Fajar menilai pelemahan harga juga dipengaruhi kondisi pasar China yang tengah mengalami keterbatasan bahan baku sehingga mengurangi ekspor produk petrokimia ke pasar global.

Di pasar domestik, permintaan produk plastik disebut masih cukup baik. Namun, sejumlah produsen memilih menurunkan utilisasi sementara waktu, untuk menghabiskan stok lama yang dibeli pada harga tinggi sebelum membeli bahan baku dengan harga baru yang lebih murah.

Menurutnya, harga bahan baku telah turun sekitar Rp4.000 per kilogram dalam beberapa pekan terakhir. Harga resin juga diperkirakan turun mendekati US$1.100 per metrik ton atau semakin dekat dengan level sebelum konflik.

"Artinya harga barang plastik lebih murah lagi dan makin dekat ke harga normal," katanya.

Meski prospek biaya produksi membaik, Fajar mengingatkan industri masih menghadapi tantangan lain, terutama ketersediaan feedstock dan keandalan pasokan listrik. Pemadaman listrik yang lebih sering terjadi di sejumlah kawasan industri, khususnya di Jawa Timur, disebut telah menekan utilisasi pabrik karena proses produksi membutuhkan waktu berjam-jam hingga beberapa hari untuk kembali normal.

Dia berharap penurunan harga energi juga diikuti perbaikan keandalan pasokan listrik sehingga utilisasi industri dapat kembali meningkat. “Dengan turunnya harga komoditi ini PLN bisa menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan listrik,” sebutnya.

Sementara itu, untuk mempercepat pemulihan daya saing manufaktur, Inaplas mendorong pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengawasan impor yang lebih ketat, khususnya terhadap produk plastik jadi.

“Impor bahan baku jadi plastik jangan sampai banjir. Bahan baku juga diamankan biar supply-demand bisa memberikan napas untuk pasokan lokal. Tapi yang jelas kali ini harga lokal jauh lebih murah daripada harga impor,” tambah Fajar.

PMI Manufaktur Indonesia

• Jan 2025: 51,9
• Feb 2025: 53,6
• Mar 2025: 52,4
• Apr 2025: 46,7
• Mei 2025: 47,4
• Jun 2025: 46,9
• Jul 2025: 49,2
• Agt 2025: 51,5
• Sep 2025: 50,4
• Okt 2025: 51,2
• Nov 2025: 53,5
• Des 2025: 51,2
• Jan 2026: 52,6
• Feb 2026: 53,8
• Mar 2026: 50,1
• Apr 2026: 49,1
• Mei 2026: 50,0

Sumber: S&P Global

Total Nilai Indeks Kepercayaan Industri

• Mei 2025: 52,11
• Juni 2025: 51,84
• Juli 2025: 52,89
• Agustus 2025: 53,55
• September 2025: 53,02
• Oktober 202553,50
• November 2025: 53,45
• Desember 2025: 51,90
• Januari 2026: 54,62
• Februari 2026: 54,02
• Maret 2026: 51,86
• April 2026: 51,75
• Mei 2026: 53,56

Sumber: Kemenperin

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan gejolak pasar modal tidak memberikan dampak signifikan ke industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Belakangan banyak isu bahwa kenaikan mata uang asing dan penekanan rupiah kondisi pasar seolah-olah pengaruhnya besar pada industri. Tapi, kita tahu bahwa justru sekarang sektor-sektor tertentu mengalami panen peluang,” ujar Faisol Riza dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Faisol Riza​​​​​​​ melakukan kunjungan untuk melihat langsung proses produksi perusahaan tekstil di PT Gajah Angkasa Perkasa di Bandung. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mengecek sejumlah sektor industri, termasuk industri tekstil di tengah kekhawatiran publik terkait dampak pelemahan rupiah dan ketidakstabilan pasar modal saat ini.

“Kelihatan bahwa (industri tekstil) punya fundamental yang baik, dan hampir tidak terpengaruh oleh lemahnya atau tidak stabilnya nilai tukar rupiah maupun pasar modal. Saya juga melihat industri nasional kita memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi situasi yang tidak stabil secara global,” terangnya.

Dia juga mengapresiasi pencapaian industri garmen tersebut yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun juga merambah pasar mancanegara. Hal itu membuktikan bahwa produk-produk tekstil Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk-produk impor, baik secara kualitas maupun harga.

“Kita bisa bersaing dengan harga tekstil yang diproduksi negara lain bahkan dengan harga di pasar. Ini membanggakan. Tentu, pemerintah juga akan terus mendukung industri tekstil di Indonesia,” kata Wamen Riza.

Lebih lanjut, Riza mendorong industri tekstil untuk memanfaatkan tantangan geopolitik untuk meningkatkan ekspansi pasar ekspor. Salah satunya, melalui perjanjian dagang Indonesia dengan Eropa, yang memberikan bea masuk 0 persen untuk produk tekstil Indonesia.

“Pemerintah juga mengatur supaya di border betul-betul ketat. Presiden sudah memerintahkan agar bea cukai jadi kekuatan ekonomi kita, dengan membatasi barang ilegal, tidak memenuhi standar, dan barang yang merusak pasar dalam negeri,” ujar Wamen Riza.

Sementara, Direktur Gajah Group Dedy Zein mengatakan bahwa PT Gajah Angkasa Perkasa saat ini mampu memproduksi total 3 juta meter produk garmen dalam sebulan, guna memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor, khususnya kebutuhan seragam militer dan pemerintahan di Malaysia, Jepang, dan India.

Dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 85 persen, Dedy optimistis pihaknya dapat terus menambah negara tujuan ekspor, dengan beberapa target termasuk Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Prancis, Inggris, Spanyol, Korea Selatan, Vietnam, Papua Nugini, dan Kanada.

“Kami berharap ke depannya bisa mengekspor bahan jadi, specialty menjadi uniform (seragam) militer dan pemerintah di negara lain,” kata Dedy.

Diketahui, selain baju seragam, PT Gajah Angkasa Perkasa dalam lini usahanya juga memproduksi berbagai produk garmen, antara lain sepatu, tanda pangkat, kain batik, hingga sepatu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Mei 2026 memperlihatkan geliat baru sektor manufaktur nasional, terutama dari subsektor pakaian jadi yang mencatatkan ekspansi tertinggi.

Namun di balik optimisme tersebut, industri tekstil nasional masih menghadapi paradoks yakni, sektor garmen tumbuh ditopang permintaan ekspor, sementara industri tekstil hulunya masih tertekan akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku, pelemahan rupiah, hingga beban bunga yang meningkat.

Diketahui, Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2026 mencapai 53,56 atau meningkat dibandingkan April 2026 sebesar 51,75. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 20 subsektor berada pada fase ekspansi dan berkontribusi sebesar 97,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas pada triwulan I/2026.

Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada Mei 2026 tercatat slah satunya berasal dari industri pakaian jadi. Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, capaian tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal stabilisasi ketimbang indikasi pemulihan penuh industri padat karya nasional.

Menurutnya, penguatan IKI belum terjadi secara merata di seluruh rantai industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri pakaian jadi memang mencatat pertumbuhan paling tinggi, tetapi industri tekstil hulu serta subsektor kulit dan alas kaki masih mengalami kontraksi.

“Ini menunjukkan bahwa ekspansi baru terjadi di level hilir, sementara fondasi industrinya belum benar-benar ikut menguat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Yusuf menjelaskan, pemulihan industri TPT yang sehat seharusnya terlihat sejak industri serat, benang, kain, hingga garmen bergerak dalam arah yang sama. Namun, kondisi saat ini menunjukkan rantai pasok industri masih terfragmentasi.

Dia menyebut, pertumbuhan industri pakaian jadi terjadi karena kenaikan order, sementara industri hulunya belum memperoleh dorongan permintaan yang setara.

Yusuf mengatakan, kenaikan IKI subsektor pakaian jadi dipicu oleh kombinasi membaiknya permintaan ekspor dan pola musiman menjelang puncak konsumsi global pada semester II. Kenaikan variabel pesanan baru dan produksi menunjukkan bahwa pabrik tengah merespons order riil, bukan sekadar optimisme pelaku usaha.

Selain itu, strategi diversifikasi rantai produksi global atau Cina Plus One turut memberi keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh karena banyak merek internasional mulai mengurangi ketergantungan produksi dari Cina.

Kendati demikian, Yusuf menilai terdapat persoalan struktural yang masih membayangi industri garmen nasional. Dia menuturkan, industri pakaian jadi saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku impor, terutama melalui fasilitas kawasan berikat.

“Dengan kondisi seperti itu, tingginya IKI lebih mencerminkan daya saing tenaga kerja dan kapasitas produksi jahit Indonesia, bukan berarti rantai pasok domestiknya sudah kuat,” katanya.

Dia menambahkan, ketergantungan impor bahan baku membuat industri rentan terhadap tekanan nilai tukar dan gejolak ekonomi global. Apalagi, banyak pabrik tekstil nasional masih beroperasi dengan tingkat utilisasi sekitar 40% hingga 70%.

Karena itu, lanjutnya, momentum penguatan ini belum bisa disebut sebagai pemulihan struktural. Ada faktor musiman yang cukup besar di balik kenaikan tersebut, terutama karena periode Mei hingga Juli biasanya menjadi fase peningkatan order untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa menjelang musim gugur dan akhir tahun.

Kekhawatiran pelaku usaha terhadap enam bulan ke depan juga masih cukup tinggi, terutama akibat pelemahan rupiah dan kondisi suku bunga global yang belum benar benar longgar. Pelemahan rupiah menurutnya memperbesar tekanan terhadap industri TPT karena bahan baku seperti benang, kain greige, bahan kimia, hingga aksesori masih banyak diimpor.

Tekanan tersebut diperberat oleh kenaikan BI Rate menjadi 5,25% yang berdampak pada kenaikan biaya modal kerja industri padat karya. Jika tekanan eksternal membesar sementara kurs belum stabil, pertumbuhan subsektor pakaian jadi berpotensi melambat pada kuartal IV nanti.

“Di sinilah paradoks industri tekstil nasional terlihat jelas. Dari luar terlihat ekspansif karena garmen tumbuh, tetapi di dalam struktur industrinya masih rapuh,” tegas Yusuf.

Dia memperkirakan, dampak kenaikan suku bunga dan pelemahan rupiah baru akan terasa penuh dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Jika kurs belum stabil, risiko efisiensi tenaga kerja dan pengurangan kapasitas produksi dinilai akan meningkat, terutama bagi pabrik yang orientasi ekspornya lemah.

Akan tetapi, Yusuf menilai subsektor pakaian jadi tetap memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena daya serap tenaga kerjanya besar, terutama di kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, dia mengingatkan bahwa dalam kondisi saat ini, subsektor pakaian jadi lebih tepat diposisikan sebagai stabilisator lapangan kerja ketimbang motor penciptaan pekerjaan baru.

“Penyerapan tenaga kerja yang signifikan hanya akan terjadi jika ada investasi baru dan pembangunan pabrik tambahan, bukan sekadar kenaikan order di fasilitas produksi yang sudah ada,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan ekspansi industri TPT, Yusuf mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kawasan berikat agar pasar domestik tidak terus dibanjiri produk impor berfasilitas yang melemahkan industri tekstil hulu nasional. Selain itu, dia menilai industri padat karya membutuhkan skema pembiayaan berbunga rendah untuk menahan dampak kenaikan suku bunga terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di samping itu, pemerintah juga diminta mempercepat pendalaman industri hulu seperti petrokimia dan serat sintetis guna mengurangi ketergantungan impor bahan baku, serta memperketat pengawasan terhadap impor ilegal dan pakaian bekas yang dinilai terus menggerus pasar produsen loka

Sektor Hulu Hadapi Tekanan Berlapis

Di sektor hulu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah segera mengambil langkah intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, memperkuat perlindungan industri tekstil domestik, serta menahan laju impor pakaian jadi yang dinilai mulai menekan industri kecil hingga sektor hulu tekstil nasional.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat agar momentum kenaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada subsektor pakaian jadi tidak hanya menjadi pertumbuhan semu yang ditopang ekspor semata.

Menurutnya, penguatan subsektor pakaian jadi saat ini belum mencerminkan kondisi industri tekstil nasional secara keseluruhan karena sektor hulu dan industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi tekanan berat.

“Kami berharap pemerintah bisa menstabilkan nilai tukar dulu. Baru bicara insentif ke depan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Aqil menilai, kenaikan IKI yang ditopang subsektor pakaian jadi lebih mencerminkan pertumbuhan ekspor industri garmen yang banyak beroperasi di kawasan berikat dan menggunakan bahan baku impor. Dia menjelaskan, industri pakaian jadi di kawasan berikat memang masih bertumbuh seiring meningkatnya permintaan ekspor.

“Kalau melihat kenaikan di pakaian jadi, saya melihat itu ditopang pertumbuhan ekspor. Karena pakaian jadi sekarang banyak di kawasan berikat yang notabene bahan bakunya impor. Jadi, Indeks Kepercayaan Industri itu mencerminkan pertumbuhan ekspor dari sisi pakaian jadinya.” jelasnya.

Akan tetapi, lanjutnya, industri tekstil domestik yang memasok pasar lokal justru menghadapi tekanan dari kenaikan biaya produksi dan membanjirnya produk impor. Adapun data impor pakaian jadi pada 2025 bahkan meningkat hampir 70% setelah kebijakan safeguard berakhir pada tahun lalu.

“Kami khawatir yang paling terdampak itu industri kecil, baik rumahan maupun yang hanya punya 10 sampai 15 mesin,” katanya.

Aqil menyebut, banjir impor pakaian jadi berpotensi memicu pengurangan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada pelaku usaha kecil yang memiliki daya tahan terbatas terhadap persaingan harga.

Dampak PHK pun akan berimbas langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, APSyFI meminta pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri, termasuk melalui evaluasi kebijakan impor dan penerapan kembali instrumen safeguard untuk produk tekstil tertentu. Pemerintah juga diminta memberikan insentif bagi industri padat karya seperti diskon biaya energi maupun pengurangan pajak agar pelaku usaha dapat bertahan di tengah tekanan biaya produksi.

Aqil mengatakan, persoalan terbesar industri saat ini adalah tingginya harga bahan baku dan pelemahan rupiah yang membuat biaya impor semakin mahal.

Dia menyebut, harga polyester meningkat hingga sekitar 40%, sementara sejumlah produsen bahan baku mulai menahan pasokan akibat ketidakpastian pasar. “Masalah utama sekarang itu harga dan stabilitas kurs,” tegasnya.

Tekanan industri juga datang dari kenaikan harga gas industri berbasis LNG yang disebut mencapai US$21 hingga US$24 per MMBTU. Di sisi lain, pasokan gas dari Perusahaan Gas Negara atau PGN disebut belum terpenuhi penuh karena adanya perebutan alokasi antara sektor industri dan pembangkit listrik.

Menurut Aqil, kondisi tersebut semakin membebani industri tekstil yang selama ini memiliki margin usaha tipis dan ketergantungan tinggi terhadap energi serta bahan baku impor. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat segera melakukan pembenahan kebijakan impor, menjaga stabilitas rupiah, serta memperkuat dukungan terhadap industri tekstil domestik agar ekspansi subsektor pakaian jadi dapat berlanjut secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Sektor Hilir Minta Jaga Daya Saing

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan, ekspor tekstil dan garmen Indonesia pada 2025 menunjukkan kenaikan tipis, hampir US$12 miliar. Sementara itu, volume perdagangan pada Januari 2026 juga mengalami pertumbuhan.

Anne menyebut ekspor tekstil dan garmen pada Januari 2026 meningkat sekitar 4,38% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Namun, impor juga naik lebih tinggi yakni sekitar 16,71% YoY.

Menurutnya, kondisi geopolitik di Timur Tengah turut memicu ketidakpastian terhadap harga energi yang sangat memengaruhi industri tekstil, khususnya sektor hulu. “Di hulu, industri tekstil sangat membutuhkan energi. Kalau di hilir kitia sangat membutuhkan labor intensive,” katanya saat menyambangi kantor Bisnis Indonesia, pekan lalu.

AGTI juga meminta pemerintah memperbaiki biaya logistik, distribusi, hingga akses pembiayaan ekspor agar produk tekstil nasional lebih kompetitif di pasar global.

Lebih lanjut, Anne menjelaskan industri tekstil nasional memang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Sekitar 70% kebutuhan bahan baku industri tekstil dari hulu hingga hilir masih berasal dari luar negeri. Karena itu, kebijakan pembatasan impor maupun hambatan administrasi dinilai harus dirancang secara hati-hati agar tidak justru membebani industri domestik.

“Kalau bahan bakunya tidak diproduksi di dalam negeri tetapi impornya dibatasi, tentu akan ada biaya tambahan yang akhirnya dibayar konsumen,” katanya.

Dia juga menyoroti tingginya beban administrasi dan dokumentasi impor yang dinilai menambah biaya produksi industri nasional. Menurut Anne, kondisi tersebut membuat industri tekstil Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asean yang sudah terintegrasi dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Indonesia, sebut Anne, tidak bisa hanya mengandalkan kampanye penggunaan produk lokal tanpa memperbaiki struktur biaya industri secara menyeluruh. Lebih lanjut, dia menilai, apabila Indonesia mampu meningkatkan daya saing domestik, industri tekstil nasional berpotensi menjadi bagian penting dalam rantai pasok regional di kawasan Asean dan negara mitra RCEP seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

“Kalau kita kompetitif secara domestik, sebenarnya Indonesia bisa menjadi supply chain untuk negara-negara RCEP maupun Asean,” sebutnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty menyatakan daya saing industri tekstil nasional saat ini tidak hanya terhambat oleh ketersediaan tenaga kerja terampil, tapi juga oleh iklim usaha yang penuh hambatan. Dimulai dari birokrasi yang berbelit hingga ketimpangan harga energi.

“Dari industri sendiri kita mendengar banyak harapan, tetapi tantangannya masih sama. Ke mana pun kami pergi, kalau berkaitan dengan industri, keluhannya itu-itu saja, perizinan kita ruwet,” ujar Evita, Rabu (27/5/2026).

Rantai perizinan yang panjang dan tidak efisien menjadi momok menakutkan bagi investasi. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan terintegrasi secara daring, realitas di lapangan menunjukkan pelaku usaha tetap harus melewati jalur birokrasi yang berlapis-lapis.

“Kalau prosesnya rumit dan memakan waktu panjang, investor kita akan lari. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk segera membenahinya,” ungkapnya.

Selain masalah birokrasi, Evita menilai sektor energi juga menjadi beban berat yang menggerus daya saing tekstil nasional, mulai dari tingginya tarif listrik dan harga gas, serta ketimpangan harga yang aneh di lapangan.

Berdasarkan laporan pelaku usaha, terdapat perbedaan harga gas yang mencolok antara perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri dengan yang berada di luar kawasan.

“Masalahnya berputar di situ saja: listrik mahal, harga gas tinggi, dan suplai belum merata. Anehnya, perusahaan yang berada di dalam kawasan industri justru harus membayar gas lebih mahal daripada yang di luar kawasan,” kata Evita.

Hambatan industri tekstil kian diperparah oleh ego sektoral dan tidak sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan aturan ini kerap memicu ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha.

“Di pusat peraturannya A, tetapi begitu di daerah peraturannya jadi B. Teman-teman di industri tentu bingung. Seharusnya segera dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mendorong pemerintah memperkuat integrasi dan transparansi data antarkementerian guna menciptakan kebijakan industri yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, selama ini, banyak regulasi perdagangan dan industri dinilai belum sepenuhnya berbasis data riil kondisi industri nasional. Menurutnya, data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh kementerian teknis lainnya dalam penyusunan kebijakan.

“Kita minta Kemenkeu men-share data-datanya kepada kementerian lain supaya regulasi yang dibuat bukan regulasi coba-coba, tetapi berdasarkan database,” ujarnya pada acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Anne mengungkapkan, AGTI telah beberapa kali berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebutuhan industri tekstil dan garmen nasional. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa kebutuhan utama dunia usaha saat ini bukan semata insentif pendanaan, melainkan kebijakan yang berbasis data dan relevan dengan kondisi industri.

Menurut Anne, pemanfaatan data lintas kementerian akan membantu pemerintah menyusun regulasi perdagangan, khususnya terkait impor, secara lebih presisi. Dia mencontohkan, kebijakan pembatasan impor seharusnya hanya diterapkan pada produk yang memang sudah mampu diproduksi di dalam negeri.

Sebaliknya, apabila bahan baku atau produk tertentu belum dapat diproduksi domestik tetapi tetap dibatasi impornya, kebijakan tersebut justru akan membebani industri dan masyarakat.

“Kalau Indonesia tidak memproduksi tetapi impornya dibatasi, itu menurut saya kebijakan yang kurang bijak dan akhirnya bebannya ke masyarakat,” sebut Anne.

Untuk itu, sinkronisasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian menjadi penting agar kebijakan industri lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Dia menegaskan, distribusi data tersebut bukan untuk konsumsi dunia usaha, melainkan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dalam menghasilkan smart policy.

“Yang harus memahami dinamika pasar itu bukan asosiasi sektor, tetapi negara,” katanya.

Selain integrasi data, AGTI juga meminta pemerintah mengevaluasi berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dinilai sudah tidak relevan atau sulit dimanfaatkan oleh industri. Anne menyebut, aturan yang tidak efektif sebaiknya dicabut agar tidak sekadar menjadi formalitas kebijakan.

“Kalau PMK-nya tidak relevan, lebih baik dicabut saja daripada kelihatannya ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang disoroti AGTI ialah PMK terkait insentif riset dan pengembangan atau research and development (R&D). Anne mengatakan, penguatan R&D menjadi faktor penting untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah domestik.

Menurutnya, tanpa penguatan riset nasional, hilirisasi hanya akan bergantung pada teknologi asing sehingga nilai tambah dan devisa lebih banyak mengalir ke luar negeri. “Kalau kita tidak punya R&D sendiri, hilirisasi yang terjadi teknologinya dari luar dan devisanya bukan untuk Indonesia,” jelasnya,

Anne juga menilai persoalan utama yang membuat industri Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya bukan terletak pada kualitas pengusaha maupun tenaga kerja, melainkan pada efisiensi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dari negara lain di Asia. Tapi kenapa size industrinya tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” ujarnya.

Karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif menuju target Indonesia Emas 2045. “Kita ingin Indonesia Emas itu benar-benar emas 24 karat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan garmen nasional disebut berpotensi tumbuh hingga mencapai nilai pasar US$100 miliar pada 2035, apabila pemerintah mampu menerapkan smart policy atau kebijakan yang mendukung daya saing industri nasional.

Ketua Umum Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, berdasarkan survei ekosistem industri global, total perputaran industri tekstil dan garmen Indonesia saat ini mencapai sekitar US$40 miliar, yang terdiri atas pasar domestik sekitar US$29 miliar dan ekspor sekitar US$11 miliar pada 2025.

Adapun dari sekitar US$29 miliar, Anne mengungkapkan kontribusi produsen lokal terhadap pasar domestik tekstil nasional saat ini baru berada pada kisaran 20%-30%. Sisanya masih didominasi produk impor maupun bahan baku impor.

Kendati demikian, Anne menjelaskan, berdasarkan hasil survei global, industri tekstil dan garmen nasional berpotensi melonjak hingga US$100 miliar pada 2035 apabila Indonesia mampu menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Dari total nilai tersebut, sekitar US$40 miliar diproyeksikan berasal dari ekspor dan US$60 miliar dari pasar domestik.

“Di 2035, menurut survei, kalau pemerintah Indonesia berani melakukan smart policy industri tekstil kita akan mencapai 100 miliar dolar,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF), di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/52026).

AGTI pun menargetkan kontribusi produksi nasional terhadap pasar domestik dapat meningkat menjadi minimal 50% melalui penguatan industri dari hulu hingga hilir. “Kita tidak mau lagi hanya 20%-30%. Kita ingin minimal 50% diproduksi dari hulu sampai hilir di Indonesia,” tambahnya.

Menurut Anne, untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing di tengah terbukanya akses perdagangan global melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk kerja sama OECD dan berbagai free trade agreement.

Dia menilai, industri nasional tidak lagi bisa bergantung pada proteksi karena Indonesia telah menjadi bagian dari ekonomi terbuka. Karena itu, AGTI mendorong pemerintah memperbaiki berbagai faktor fundamental yang selama ini membebani industri, mulai dari biaya energi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga efisiensi birokrasi.

Anne mengatakan sektor tekstil, khususnya industri hulu, sangat bergantung pada pasokan energi yang kompetitif, baik gas maupun listrik. “Energi kita harus bersaing dengan negara lain karena industri ini sangat membutuhkan energi,” katanya.

Selain energi, dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM, tidak hanya pada level pekerja, tetapi juga manajemen menengah, manajemen atas, hingga aparatur pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah di sejumlah negara lain aktif memberikan dukungan terhadap industri padat karya karena sektor tersebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

AGTI pun meminta pemerintah daerah di Indonesia mempercepat proses perizinan investasi industri padat karya agar investor tidak terbebani biaya tambahan akibat proses yang lambat. “Kita berharap pemerintah daerah bergotong royong dengan pemerintah pusat untuk mempermudah investasi padat karya masuk,” ujarnya.

Selain itu, Anne juga menyoroti pentingnya integrasi dan pemanfaatan data industri oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Dia menilai data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan lintas kementerian agar kebijakan perdagangan maupun industri benar-benar sesuai dengan kapasitas produksi nasional.

“Jangan sampai regulasi dibuat bukan berdasarkan apa yang bisa diproduksi Indonesia dan apa yang belum bisa diproduksi Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menilai pengusaha Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan bersaing dengan pelaku industri di negara-negara Asia lainnya. Namun, ukuran industri nasional dinilai belum berkembang optimal akibat birokrasi dan tata kelola yang belum efisien.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dengan negara lain. Tapi kenapa size kita tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” tegasnya.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan devisa ketat di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang dirasakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Tekanan tersebut dirasakan pelaku usaha seiring kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan baku yang belum sepenuhnya pulih akibat penutupan Selat Hormuz.

Kondisi ini dinilai semakin membebani industri yang masih bergantung pada impor bahan baku intermediate.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan, penerapan kebijakan devisa ketat diperlukan untuk menghindari kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) yang justru dapat menambah tekanan bagi sektor industri manufaktur, khususnya tekstil.

"Selain keluarnya modal jangka pendek dipasar keuangan dan pembayaran beban bunga utang pemerintah, tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor khususnya bahan baku intermediate juga menjadi pemicu melemahnya rupiah,” jelas Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Menurut Redma, neraca volume perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT) pada 2025 telah lama mengalami defisit.

Meskipun secara nilai masih mencatat surplus, jika memperhitungkan impor ilegal, impor mesin dan suku cadang, petrokimia, serta bahan kimia penolong lainnya, maka lalu lintas devisa sektor tersebut diperkirakan telah mengalami defisit sekitar 2 miliar dollar AS.

“Kalau 15 tahun yang lalu perdagangan di sektor ini masih surplus sekitar 8 miliar dollar AS, saat ini sudah jadi negatif,” ungkap Redma.

APSyFI juga mendukung langkah Bank Indonesia yang membatasi penukaran valuta asing (valas) tanpa underlying maksimal sebesar 25.000 dollar AS.

Kebijakan tersebut dinilai dapat mempersempit ruang gerak praktik impor ilegal yang selama ini membebani industri dalam negeri.

Selain itu, APSyFI mengusulkan agar dokumen underlying transaksi valas terhubung langsung dengan dokumen pembayaran pajak untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas impor.

Redma menilai, dengan skema yang lebih matang, BI dapat mendorong substitusi impor melalui kebijakan devisa ketat seperti yang diterapkan India. Negara tersebut disebut membatasi pembelian valuta asing oleh perusahaan guna mendorong penggunaan bahan baku domestik.

"Jadi tinggal dihitung dengan cermat kebutuhan bahan baku impor perusahaan, dianalisis rantai nilainya hingga didapatkan berapa kebutuhan riil bahan baku impornya, sengan pertimbangan ketersediaan kapasitas di dalam negeri," tambahnya.

Ia memperkirakan impor bahan baku intermediate sektor TPT seharusnya dapat ditekan hingga sekitar 5 miliar hingga 6 miliar dollar AS per tahun apabila kebijakan substitusi impor dijalankan secara efektif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil), Agus Riyanto menilai rendahnya utilisasi industri tekstil saat ini merupakan dampak dari kebijakan impor yang belum terkontrol secara optimal.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Agus menyarankan agar BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intervensi kebijakan industri dan perdagangan.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mengacu pada penerapan kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah diterapkan pemerintah pada sektor sumber daya alam (SDA). (Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Handoyo)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul:Industri Tekstil Tertekan Pelemahan Rupiah, APSyFI Usulkan Kebijakan Ini

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang