Poin utama di sini adalah kejelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Lembaga Penelitian Perundang-undangan Korea (KLRI) Im Dan-bi memaparkan empat pilar landasan sistem sirkularitas baterai yang diterapkan di Korea yang bisa menjadi acuan untuk Indonesia dalam membangun industri baterai berkelanjutan.

Dan-bi mengatakan rantai sirkularitas dari produksi baterai saat ini menjadi perhatian industri manufaktur baterai di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan eksternal pada rantai nilai baterai dan keamanan daya saing industri.

Di Korea, Dan-bi mengatakan menerapkan empat pilar dengan sistem dan instrumen yang mendukung sirkularitas baterai, di antaranya adalah pengumpulan yang membentuk industri daur ulang baterai yang harus dijalankan oleh tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility).

“Poin utama di sini adalah kejelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab tersebut. Jika penanggung jawab tidak jelas, sistem pengumpulan akan sulit berjalan dengan stabil dan sulit untuk mengamankan pasokan volume serta sinyal investasi yang diperlukan bagi industri daur ulang,” kata Dan-bi dalam Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

EPR (Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas) atau sistem tanggung jawab produsen dalam daur ulang merupakan instrumen regulasi yang menjamin proses pengumpulan ini.

EPR bukan sekadar regulasi bagi produsen, melainkan instrumen untuk menginternalisasi biaya eksternal dengan membebankan biaya pengumpulan dan pengelolaan baterai akhir masa pakai kepada produsen, sekaligus memasukkan baterai tersebut ke dalam sistem sirkularitas.

Dalam merancang EPR, perlu ditentukan siapa yang memikul tanggung jawab (produsen kendaraan, produsen baterai, atau importir), serta mencakup penerapannya (baterai EV, ESS, hingga produk lainnya).

Pilar kedua adalah regulasi keselamatan, dengan baterai kendaraan listrik merupakan aset bernilai ekonomi namun membawa risiko tegangan tinggi dan kebakaran. Jika hanya mewajibkan pengumpulan baterai bekas tanpa mempertimbangkan sifat tersebut, pelaku usaha dapat bertanggung jawab keselamatan dan risiko hukum yang sulit diprediksi.

“Standar keselamatan harus mencakup seluruh proses, mulai dari status pengisian daya, pemeriksaan kerusakan selama pengangkutan, hingga persyaratan keselamatan pada proses pembongkaran,” katanya lagi.

Dan-bi mengatakan dalam pilar ketiga, perlu ada sistem evaluasi untuk pengelolaan baterai akhir masa pakai secara tepat yang mendiagnosis kondisi saat ini dari baterai seperti kapasitas, hambatan internal, stabilitas termal yang termuat dalam paspor baterai.

Jika kedua informasi ini disatukan, baterai dapat dialokasikan ke jalur yang paling sesuai, misalnya penggunaan kembali, manufaktur ulang, atau daur ulang material.

Pilar keempat adanya instrumen kebijakan untuk perluasan penggunaan bahan baku daur ulang dalam produksi baterai. Ia mengatakan pemilihan instrumen kebijakan bergantung pada tingkat kematangan pasar.

“Pada tahap awal, insentif dan pengadaan publik dapat mendorong investasi swasta, sementara sistem sertifikasi bahan baku dapat membantu membentuk permintaan berbasis pasar sebelum regulasi wajib diterapkan,” katanya pula.

Dan-bi mengatakan empat pilar ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dalam kebijakan baterai, yang tidak hanya dapat dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai aset material strategis.

Namun sistem sirkularitas baterai tidak dapat diwujudkan hanya melalui teknologi atau pasar semata, melainkan harus dibangun bersama dengan kerangka hukum dan kebijakan yang menggerakkan sistem tersebut secara organik.

Pembangunan sirkularitas baterai nantinya akan menjamin ketahanan sumber daya dan daya hemat biaya melalui pemulihan mineral kritis daripenambangan perkotaan, meningkatkan nilai tambah industri dengan mengintegrasikan material daur ulang ke dalam produksi, dan menjadi sarana untuk merespons regulasi global terkait jejak karbon dan kandungan bahan daur ulang.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia harus lebih mempersiapkan mengenai waste management system...

Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman mengatakan pembangunan industri ekosistem baterai saat ini tidak hanya fokus pada pengembangan, namun juga untuk mengendalikan limbah baterai setelah produksi.

“Ini adalah isu yang hangat untuk kita sekarang, karena tidak hanya untuk mengembangkan industri terutama untuk EV, tapi bagaimana kita mengelola limbahnya, ini isu yang pemerintah lakukan sekarang,” kata Atong dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, kendaraan listrik menjadi salah satu kebijakan yang mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam negara.

Pasar kendaraan listrik domestik menunjukkan momentum yang positif dengan penjualan kendaraan EV sekitar 103.000 unit di tahun 2025. Baterai dengan bahan utama litium dan besi mendominasi peningkatan penggunaan mobil listrik di Indonesia sekitar 96 persen pada 2024, sementara nikel dan mangan sekitar 4 persen.

Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik menghasilkan tantangan terutama peningkatan volume limbah elektronik dan baterai bekas pakai secara global.

“Indonesia harus lebih mempersiapkan mengenai waste management system, seiring meningkatnya angka mobil elektrik bertenaga baterai dan masa akhir penggunaan baterai, sistem pengelolaan baterai penting untuk memastikan keberlanjutan supply material kritikal,” katanya lagi.

Atong mengatakan jika pengelolaan limbah bisa dijalankan dengan baik bisa mempengaruhi indikator yang lebih relevan untuk menginspirasi negara berkembang lainnya.

Ia mengatakan adopsi teknologi dari negara lain dalam penambangan dan produksi bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi sirkular yang sangat penting dalam daur ulang material mineral krusial, untuk mendukung keberlanjutan industri baterai.

Di antaranya perlu memfokuskan pada inovasi pengembangan produk, kedua adalah desain manufaktur yang bisa meningkatkan nilai tambah dari adaptasi teknologi.

Penerapan ekonomi sirkular ini penting untuk menetapkan mekanisme yang memastikan baterai mobil listrik dapat dikelola sampai purna guna yang sudah menjadi kebijakan bertanggung jawab dalam banyak yurisdiksi, termasuk Jepang, Korea, dan Singapura.

Penguatan kebijakan ini diharapkan meningkatkan permintaan baterai untuk mobil elektrik global yang diproyeksikan dari 1 ton pada 2024 ke 3 ton pada 2030 dengan jangka waktu penggunaan baterai 8-12 tahun.

Oleh itu, regulasi yang lebih kuat, manajemen kolektif, dan fasilitas sistem daur ulang akan membantu membangun ekosistem industri baterai listrik berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat otomotif Sony Susmana menilai kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) merupakan instrumen paling efektif untuk menekan beban subsidi energi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

"Dibandingkan kendaraan bermesin konvensional (internal combustion engine/ICE) atau hybrid electric vehicle (HEV), BEV memberikan dampak fiskal dan lingkungan yang lebih optimal," kata Sony dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Senior Instructor Safety Defensive Driving Consultant Indonesia itu, peningkatan adopsi BEV dipandang krusial untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini menjadi beban anggaran.

"Dengan beralih ke transportasi berbasis listrik, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mengendalikan tekanan fiskal sekaligus mendukung agenda transisi energi," katanya.

Mengutip data Kementerian Keuangan, dia menyebutkan alokasi subsidi energi pada 2024 mencapai Rp177,62 triliun, meningkat dari realisasi 2023 sebesar Rp164,3 triliun.

Tren kenaikan tersebut, tambahnya, mempertegas urgensi kebijakan yang mendorong pergeseran dari kendaraan berbasis fosil menuju kendaraan listrik.

"BEV memiliki potensi besar dalam menurunkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dalam jangka menengah hingga panjang, hal ini berdampak positif terhadap kesehatan fiskal," ujarnya.

Dari sisi lingkungan, Sony menjelaskan bahwa BEV unggul karena tidak menghasilkan emisi gas buang, berbeda dengan kendaraan hibrida, yang masih mengandalkan mesin pembakaran internal, BEV sepenuhnya menggunakan tenaga listrik, sehingga dinilai sebagai teknologi paling bersih di sektor transportasi.

Selain itu, lanjutnya, efisiensi energi BEV juga lebih tinggi karena tidak melalui proses pembakaran yang menyebabkan kehilangan energi.

"Dengan pertumbuhan infrastruktur pengisian daya yang terus meningkat, BEV diposisikan sebagai pilar utama dalam transformasi transportasi rendah emisi di Indonesia," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - SUN Energy, pengembang proyek energi surya asal Indonesia, berkomitmen untuk fokus mengembangkan lebih banyak teknologi penyimpanan energi bersih pada tahun ini untuk mengefisiensikan pengelolaan energi hijau di sektor industri nasional.

CEO SUN Energy Emmanuel Jefferson Kuesar menyatakan, pengembangan teknologi merupakan kunci utama dalam mempercepat dekarbonisasi industri di masa mendatang.

“Memasuki 2026, fokus kami tidak hanya pada proyek energi surya, tetapi juga pada pengembangan teknologi penyimpanan energi, seperti Battery Energy Storage System (BESS), khususnya untuk sektor industri dengan kebutuhan energi tinggi dan operasional kompleks,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, teknologi penyimpanan energi tersebut dapat diterapkan di industri pertambangan, manufaktur berat, smelter, hingga kawasan industri terpadu berskala besar.

Emmanuel mengatakan, penerapan teknologi BESS mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, meningkatkan keandalan pasokan listrik, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil di area operasional.

“Integrasi antara pembangkitan, penyimpanan, dan sistem manajemen energi menjadi pondasi penting untuk memastikan keandalan pasokan sekaligus efisiensi emisi,” tuturnya.

Untuk mengakselerasi transisi energi bersih di Indonesia, ia menyatakan bahwa pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan dalam segmen Independent Power Producer (IPP) guna mendukung pengembangan proyek energi surya dengan skala yang lebih besar.

Ia menyampaikan, langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat kontribusi SUN Energy terhadap bauran energi nasional serta memperluas jangkauan pemanfaatan energi surya.

Emmanuel menuturkan, pihaknya pun akan memperluas kerja sama dengan berbagai kawasan industri untuk membangun sistem energi bersih terintegrasi, termasuk integrasi dengan elektrifikasi armada kendaraan operasional dan infrastruktur kendaraan listrik.

Hingga kini, perseroan telah memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk lebih dari 20 tenant di tiga kawasan industri strategis, yakni Karawang International Industrial City (KIIC), Greenland International Industrial Center (GIIC), serta Kawasan Industri Jababeka.

Total kapasitas PLTS yang terpasang di kawasan industri tersebut mencapai lebih dari 20 Megawatt (MW).

“Pendekatan ini memungkinkan industri mengelola energi dan emisi secara menyeluruh, dari sumber energi, penyimpanan, hingga mobilitas, sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang,” ucap Emmanuel Jefferson Kuesar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia- VinFast terus berupaya meningkatkan penetrasi pasarnya di industri kendaraan listrik nasional. Salah satu nilai tambah yang coba ditawarkan VinFast kepada konsumen Indonesia adalah program battery subscription alias sewa baterai.

CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan, saat ini VinFast telah memiliki lima model mobil listrik yang dipasarkan di Indonesia. Mulai dari VinFast VF3 yang berada di kategori entry level, kemudian VF5, VF e34, VF6, hingga VF7. Dengan model yang beragam, VinFast ingin memberikan banyak pilihan bagi para pengguna mobil listrik Tanah Air.

VinFast pun menyadari, salah satu tantangan ketika konsumen ingin beralih ke mobil listrik adalah harga beli pertama yang dirasa cukup mahal dan kurang ekonomis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, VinFast memberikan pilihan melalui program battery subscription.

Dengan battery subscription, konsumen memiliki dua pilihan, baik itu membeli kendaraan termasuk baterai ataupun membeli kendaraan dengan sewa baterai. Terdapat beberapa keunggulan battery subscription, antara lain harga pembelian mobil listrik jadi lebih murah dan biaya sewa baterainya juga sangat ekonomis.

"Kita ambil contoh VF3 itu hanya Rp 253.000 per bulan dan keuntungan lainnya adalah baterai selalu dalam kondisi prima, karena baterai itu adalah sewa," ujar dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 'Best Sustainable Companies', Selasa (18/11/2025).

Kariyanto menambahkan, jika kondisi baterai mobil listrik VinFast menurun, maka akan diganti dengan baterai baru yang tentu bebas biaya.

Di samping itu, dia bilang, VinFast juga memiliki perusahaan di bidang pengisian baterai yaitu VGreen yang telah berekspansi hingga ke level kabupaten di seluruh Indonesia. Alhasil, VinFast tidak hanya sekadar menyewakan baterai, melainkan juga memudahkan konsumen mobil listrik dalam mengisi ulang baterai kendaraannya.

Tak hanya itu, VinFast juga menyediakan layanan free charging selama tiga tahun atau sampai 2028 mendatang kepada para pembeli merek mobil listrik asal Vietnam tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan para konsumen Indonesia benar-benar yakin untuk menggunakan mobil listrik sebagai mobilitas sehari-hari.

"Ekosistem yang sangat penting dibutuhkan untuk orang bertransisi ke mobil hijau atau mobilitas hijau adalah mengenai charging," tandas dia.