Poin utama di sini adalah kejelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Lembaga Penelitian Perundang-undangan Korea (KLRI) Im Dan-bi memaparkan empat pilar landasan sistem sirkularitas baterai yang diterapkan di Korea yang bisa menjadi acuan untuk Indonesia dalam membangun industri baterai berkelanjutan.

Dan-bi mengatakan rantai sirkularitas dari produksi baterai saat ini menjadi perhatian industri manufaktur baterai di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan eksternal pada rantai nilai baterai dan keamanan daya saing industri.

Di Korea, Dan-bi mengatakan menerapkan empat pilar dengan sistem dan instrumen yang mendukung sirkularitas baterai, di antaranya adalah pengumpulan yang membentuk industri daur ulang baterai yang harus dijalankan oleh tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility).

“Poin utama di sini adalah kejelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab tersebut. Jika penanggung jawab tidak jelas, sistem pengumpulan akan sulit berjalan dengan stabil dan sulit untuk mengamankan pasokan volume serta sinyal investasi yang diperlukan bagi industri daur ulang,” kata Dan-bi dalam Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

EPR (Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas) atau sistem tanggung jawab produsen dalam daur ulang merupakan instrumen regulasi yang menjamin proses pengumpulan ini.

EPR bukan sekadar regulasi bagi produsen, melainkan instrumen untuk menginternalisasi biaya eksternal dengan membebankan biaya pengumpulan dan pengelolaan baterai akhir masa pakai kepada produsen, sekaligus memasukkan baterai tersebut ke dalam sistem sirkularitas.

Dalam merancang EPR, perlu ditentukan siapa yang memikul tanggung jawab (produsen kendaraan, produsen baterai, atau importir), serta mencakup penerapannya (baterai EV, ESS, hingga produk lainnya).

Pilar kedua adalah regulasi keselamatan, dengan baterai kendaraan listrik merupakan aset bernilai ekonomi namun membawa risiko tegangan tinggi dan kebakaran. Jika hanya mewajibkan pengumpulan baterai bekas tanpa mempertimbangkan sifat tersebut, pelaku usaha dapat bertanggung jawab keselamatan dan risiko hukum yang sulit diprediksi.

“Standar keselamatan harus mencakup seluruh proses, mulai dari status pengisian daya, pemeriksaan kerusakan selama pengangkutan, hingga persyaratan keselamatan pada proses pembongkaran,” katanya lagi.

Dan-bi mengatakan dalam pilar ketiga, perlu ada sistem evaluasi untuk pengelolaan baterai akhir masa pakai secara tepat yang mendiagnosis kondisi saat ini dari baterai seperti kapasitas, hambatan internal, stabilitas termal yang termuat dalam paspor baterai.

Jika kedua informasi ini disatukan, baterai dapat dialokasikan ke jalur yang paling sesuai, misalnya penggunaan kembali, manufaktur ulang, atau daur ulang material.

Pilar keempat adanya instrumen kebijakan untuk perluasan penggunaan bahan baku daur ulang dalam produksi baterai. Ia mengatakan pemilihan instrumen kebijakan bergantung pada tingkat kematangan pasar.

“Pada tahap awal, insentif dan pengadaan publik dapat mendorong investasi swasta, sementara sistem sertifikasi bahan baku dapat membantu membentuk permintaan berbasis pasar sebelum regulasi wajib diterapkan,” katanya pula.

Dan-bi mengatakan empat pilar ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dalam kebijakan baterai, yang tidak hanya dapat dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai aset material strategis.

Namun sistem sirkularitas baterai tidak dapat diwujudkan hanya melalui teknologi atau pasar semata, melainkan harus dibangun bersama dengan kerangka hukum dan kebijakan yang menggerakkan sistem tersebut secara organik.

Pembangunan sirkularitas baterai nantinya akan menjamin ketahanan sumber daya dan daya hemat biaya melalui pemulihan mineral kritis daripenambangan perkotaan, meningkatkan nilai tambah industri dengan mengintegrasikan material daur ulang ke dalam produksi, dan menjadi sarana untuk merespons regulasi global terkait jejak karbon dan kandungan bahan daur ulang.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia harus lebih mempersiapkan mengenai waste management system...

Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman mengatakan pembangunan industri ekosistem baterai saat ini tidak hanya fokus pada pengembangan, namun juga untuk mengendalikan limbah baterai setelah produksi.

“Ini adalah isu yang hangat untuk kita sekarang, karena tidak hanya untuk mengembangkan industri terutama untuk EV, tapi bagaimana kita mengelola limbahnya, ini isu yang pemerintah lakukan sekarang,” kata Atong dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, kendaraan listrik menjadi salah satu kebijakan yang mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam negara.

Pasar kendaraan listrik domestik menunjukkan momentum yang positif dengan penjualan kendaraan EV sekitar 103.000 unit di tahun 2025. Baterai dengan bahan utama litium dan besi mendominasi peningkatan penggunaan mobil listrik di Indonesia sekitar 96 persen pada 2024, sementara nikel dan mangan sekitar 4 persen.

Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik menghasilkan tantangan terutama peningkatan volume limbah elektronik dan baterai bekas pakai secara global.

“Indonesia harus lebih mempersiapkan mengenai waste management system, seiring meningkatnya angka mobil elektrik bertenaga baterai dan masa akhir penggunaan baterai, sistem pengelolaan baterai penting untuk memastikan keberlanjutan supply material kritikal,” katanya lagi.

Atong mengatakan jika pengelolaan limbah bisa dijalankan dengan baik bisa mempengaruhi indikator yang lebih relevan untuk menginspirasi negara berkembang lainnya.

Ia mengatakan adopsi teknologi dari negara lain dalam penambangan dan produksi bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi sirkular yang sangat penting dalam daur ulang material mineral krusial, untuk mendukung keberlanjutan industri baterai.

Di antaranya perlu memfokuskan pada inovasi pengembangan produk, kedua adalah desain manufaktur yang bisa meningkatkan nilai tambah dari adaptasi teknologi.

Penerapan ekonomi sirkular ini penting untuk menetapkan mekanisme yang memastikan baterai mobil listrik dapat dikelola sampai purna guna yang sudah menjadi kebijakan bertanggung jawab dalam banyak yurisdiksi, termasuk Jepang, Korea, dan Singapura.

Penguatan kebijakan ini diharapkan meningkatkan permintaan baterai untuk mobil elektrik global yang diproyeksikan dari 1 ton pada 2024 ke 3 ton pada 2030 dengan jangka waktu penggunaan baterai 8-12 tahun.

Oleh itu, regulasi yang lebih kuat, manajemen kolektif, dan fasilitas sistem daur ulang akan membantu membangun ekosistem industri baterai listrik berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Toyota Astra Motor resmi meluncurkan New Veloz Hybrid dalam perhelatan Gaikindo Jakarta Week (GJAW) 2025. World premiere New Veloz Hybrid EV ini menandai langkah besar pabrikan Jepang itu dalam memperkuat portofolio elektrifikasi di segmen kendaraan keluarga Indonesia.

Secara bersamaan, Toyota juga secara resmi memulai penjualan New bZ4X Battery EV produksi lokal dan New Urban Cruiser Battery EV, yang sebelumnya diperkenalkan di GIIAS 2025. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi Toyota untuk menghadirkan kendaraan rendah emisi yang lebih terjangkau dan relevan dengan kebutuhan pasar Tanah Air.

Acara peluncuran turut dihadiri jajaran petinggi Toyota Astra Motor (TAM) dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), termasuk President Director TAM Hiroyuki Ueda dan President Director TMMIN Nandi Julianto, serta sejumlah direksi lain dari kedua perusahaan. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya model hybrid ini sebagai tonggak inovasi Toyota di Indonesia.

Komitmen jangka panjang untuk Indonesia

Dalam sambutannya, Ueda menegaskan bahwa Toyota telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia selama lebih dari lima dekade. “Kepercayaan pelanggan telah menguatkan langkah kami dari tahun ke tahun. Lebih dari 50 juta orang di Indonesia memilih Toyota sebagai partner mobilitas mereka,” ujar Ueda.

Ia mengatakan, selain memenuhi kebutuhan domestik, produk Toyota Indonesia juga berperan penting di pasar global. Tahun ini, ekspor Toyota telah menembus 300 ribu unit ke lebih dari 100 negara, menjadi bukti kemampuan industri otomotif nasional bersaing di kancah internasional.

Beberapa waktu lalu, Toyota Indonesia Group juga merayakan pencapaian penting dengan mencapai volume ekspor tiga juta unit kendaraan dari Indonesia ke lebih dari 100 negara. Pencapaian ini mencerminkan kekuatan dan kemampuan industri otomotif nasional sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia bisa menciptakan kendaraan yang kompetitif di pasar global.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat Indonesia, yang menjadi fondasi utama dari semangat “Toyota Ada untuk Indonesia”,” kata Ueda.

Produk yang paling ditunggu dari rangkaian peluncuran ini adalah New Veloz Hybrid EV, MPV keluarga dengan teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang dikembangkan agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Toyota menyebut bahwa teknologi hybrid terbarunya mampu memberikan pengurangan emisi signifikan, sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih halus dan responsif.