JAKARTA - Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman menegaskan praktik impor ilegal bawang bombay merupakan ancaman serius bagi petani dan ekosistem pertanian nasional. Selain merugikan negara, bawang bombay selundupan dinilai berpotensi membawa penyakit dan bakteri berbahaya yang dapat merusak produksi pangan dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat turun langsung ke Semarang untuk mengecek 133,5 ton bawang bombay ilegal yang masuk tanpa izin dan dokumen resmi. Dalam pemeriksaan di lapangan, ia menegaskan bahwa bawang tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam kesehatan tanaman dan keberlanjutan pertanian nasional.

“Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya. Ini harus kami minta PM (Polisi Militer) dampingi, kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera. Bukan soal tonnya, satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit, ” ujarnya, dikutip Minggu (11/1/2026).

Petani Bawang Brebes Mengeluhkan Masuknya Bawang Bombai Mini Tanpa Izin



Menurut Mentan Amran, masuknya bawang bombay ilegal berpenyakit juga dapat menurunkan kepercayaan dan motivasi petani untuk terus berproduksi. Dampak tersebut berpotensi memicu kembali ketergantungan impor dan melemahkan ketahanan pangan nasional.

Mentan Amran juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani serta 4-5 juta peternak yang harus dilindungi dari praktik ilegal semacam ini. Ia menilai tidak adil jika kepentingan segelintir oknum mengorbankan kesejahteraan jutaan petani.

“Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun,” tegasnya.

Selain bawang bombay, Mentan Amran memastikan pengawasan ketat juga akan dilakukan terhadap komoditas strategis lainnya seperti beras, gula, serta pangan pokok lain yang rawan diselundupkan. Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait impor ilegal pangan, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian.

7 Manfaat Bawang Bombay yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Mengatur Kadar Gula Darah



“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat,” katanya.

Ia juga menyinggung pengalaman pahit masuknya penyakit ternak seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang menurutnya menjadi bukti nyata bahwa penyelundupan pangan dan komoditas pertanian dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani.

"Satu atau dua ekor ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor ternak. Kerugiannya bukan negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah terjadi. Ini bukan soal hari ini, tapi dampaknya ke depan. Dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik impor ilegal pangan yang dinilai merugikan petani dan membahayakan ekosistem pertanian nasional. Ketegasan itu disampaikan saat ia turun langsung ke Semarang untuk memeriksa ribuan karung bawang bombay selundupan yang masuk tanpa izin resmi dan terindikasi membawa penyakit.

Dalam pemeriksaan tersebut, Mentan Amran menyebut bawang bombay ilegal itu tidak dilengkapi dokumen impor, tidak membayar kewajiban pajak, serta berpotensi membawa bakteri berbahaya yang dapat mengancam pertanian dalam negeri.

"Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya. Ini harus kami minta PM (Polisi Militer) dampingi, Kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera," tegas Mentan Amran dalam keterangannya pada Sabtu (10/1/2026).

Ia mengungkapkan, barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung bawang bombay dengan total berat sekitar 133,5 ton. Namun, menurutnya, besarnya volume bukan satu-satunya indikator tingkat bahaya dari praktik penyelundupan tersebut. "Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani," ujarnya.

Mentan Amran menilai impor ilegal pangan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan produksi nasional dan kesejahteraan petani. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani serta 4-5 juta peternak yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum. "Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dan tengah memperkuat produksi berbagai komoditas pangan strategis lainnya. Masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dinilai dapat menimbulkan dampak psikologis besar bagi petani dan menurunkan motivasi produksi. "Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat," katanya.

Pengawasan ketat, lanjut Mentan Amran, tidak hanya berlaku untuk bawang, tetapi juga komoditas strategis lain seperti beras, gula, dan pangan pokok lainnya. Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan pangan, pupuk ilegal, hingga mesin pertanian. "Ini semua akan kita bongkar. Coba saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semua," ujarnya.

Mentan Amran juga menyinggung bahaya laten masuknya penyakit hewan dan tumbuhan akibat penyelundupan, dengan merujuk pada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sebelumnya sempat menimbulkan kerugian besar bagi peternak nasional. "Satu atau dua ekor ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor ternak. Kerugiannya bukan negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah terjadi," ungkapnya.

Terkait proses hukum, Mentan Amran menegaskan penentuan pihak-pihak yang terlibat sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, ia memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. "Ini bukan soal hari ini, tapi dampaknya ke depan. Dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyidak ribuan karung bawang bombay selundupan yang tidak berizin dan terindikasi membawa penyakit.
Dia mengungkapkan, barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung bawang bombay dengan total berat sekitar 133,5 ton.
Menurutnya, bawang bombay ilegal yang ditemukan di Semarang itu masuk tanpa dokumen resmi, tidak membayar pajak, dan berpotensi membawa bakteri berbahaya bagi pertanian nasional.
“Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya. Ini harus kami minta PM (Polisi Militer) dampingi, Kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera,” ujar Amran melalui keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).
Amran pun menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik impor ilegal pangan yang merugikan petani dan mengancam ekosistem pertanian nasional. Amran menekankan bahwa dalam konteks pertanian, jumlah bukan satu-satunya ukuran bahaya.
“Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani,” ujarnya.
Dia menuturkan, praktik impor ilegal pangan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan produksi nasional dan kesejahteraan petani. Amran menyebut, Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani, serta 4–5 juta peternak, yang tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan segelintir oknum.
“Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah swasembada beras dan tengah memperkuat produksi pangan strategis lainnya. Masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dapat menimbulkan dampak psikologis besar bagi petani, menurunkan motivasi produksi, dan membuka kembali ketergantungan impor.
“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat," imbuhnya.
Amran mengingatkan bahwa bahwa pengawasan tidak hanya berlaku untuk bawang, tetapi juga komoditas strategis lain seperti beras, gula, dan pangan pokok lainnya. Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan pangan, pupuk ilegal, hingga mesin pertanian.
“Ini semua akan kita bongkar. Coba saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amran menuturkan bahwa bahaya laten penyakit hewan dan tumbuhan akibat penyelundupan, dengan menyinggung kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah masuk dan menimbulkan kerugian besar bagi peternak.
“Satu atau dua ekor ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor ternak. Kerugiannya bukan negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah terjadi,” ungkapnya.
Amran menyebut, penentuan pihak-pihak yang terlibat akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun, dia memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
“Ini bukan soal hari ini, tapi dampaknya ke depan dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” pungkasnya.

Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan penyitaan terhadap 133,5 ton bawang bombay ilegal diduga hasil penyelundupan tanpa dokumen resmi yang disimpan di sebuah gudang di Semarang Utara, Jawa Tengah.

“Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya," kata Mentan Amran saat turun langsung ke Semarang untuk mengecek ribuan karung bawang bombay selundupan yang tidak berizin dan terindikasi membawa penyakit yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Penyitaan dilakukan bersama aparat penegak hukum (APH). Ia menegaskan, tidak akan memberi toleransi terhadap praktik impor ilegal pangan yang merugikan petani dan mengancam ekosistem pertanian nasional.

Dalam pemeriksaan di lapangan, Mentan menyebut bawang bombay ilegal tersebut masuk tanpa dokumen resmi, tidak membayar pajak, dan berpotensi membawa bakteri berbahaya bagi pertanian nasional.

"Ini harus kami minta PM (Polisi Militer) dampingi, Kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera,” tegas Amran.

Mentan mengungkapkan, barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung bawang bombay dengan total berat sekitar 133,5 ton. Ia menekankan dalam konteks pertanian, jumlah bukan satu-satunya ukuran bahaya.

“Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani,” ujarnya.

Menurut Amran, praktik impor ilegal pangan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan produksi nasional dan kesejahteraan petani.

Ia menyebut, Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani, serta 4–5 juta peternak, yang tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan segelintir oknum.

“Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan Indonesia saat ini telah swasembada beras dan tengah memperkuat produksi pangan strategis lainnya.

Masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dapat menimbulkan dampak psikologis besar bagi petani, menurunkan motivasi produksi, dan membuka kembali ketergantungan impor.

“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat,” katanya.

Mentan menegaskan pula bahwa pengawasan tidak hanya berlaku untuk bawang, tetapi juga komoditas strategis lain seperti beras, gula, dan pangan pokok lainnya. Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan pangan, pupuk ilegal, hingga mesin pertanian.

“Ini semua akan kita bongkar. Coba saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amran mengingatkan bahaya laten penyakit hewan dan tumbuhan akibat penyelundupan, dengan menyinggung kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah masuk dan menimbulkan kerugian besar bagi peternak.

“Satu atau dua ekor ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor ternak. Kerugiannya bukan negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah terjadi,” ungkapnya.

Mentan menegaskan bahwa penentuan pihak-pihak yang terlibat akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun, ia memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Ini bukan soal hari ini, tapi dampaknya ke depan. Dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penindakan itu dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyatakan aparat penegak hukum (APH) berhasil menggagalkan masuknya bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 133 ton, berkat adanya aduan "Lapor Pak Amran".

Berdasarkan keterangan Kementerian Pertanian dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu, menyebutkan Polrestabes Semarang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, Kodim 0733/KS, serta Lanal Semarang menggagalkan upaya pemasukan bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang.

"Penindakan itu dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran," tulis keterangan Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, masyarakat menyampaikan pengaduan di kanal "Lapor Pak Amran" melalui saluran WhatsApp 082311109390.

Isi laporan itu yakni “Mohon maaf menyita waktunya, menginformasikan, saat ini ada kurang lebih 20 ton bawang bombay (disinyalir berasal dari jalur tikus perbatasan) diangkut dengan 7 truk fuso berlayar dengan KM Dharma Kartika dari Pontianak tujuan Semarang, tanpa dokumen Karantina”.

Adapun kanal laporan itu merupakan layanan aduan yang diluncurkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui WhatsApp untuk memberi ruang bagi masyarakat, khususnya petani, melaporkan berbagai penyimpangan di sektor pertanian seperti penyelewengan pupuk, praktik mafia, alat dan mesin pertanian, hingga pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) dan lainnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Jumat (2/1) pukul 11.00 WIB, tim gabungan melakukan pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Emas dan menemukan pengiriman bawang bombay dalam jumlah besar yang tidak dilengkapi dokumen karantina serta dokumen pengangkutan resmi.

Dari hasil pemeriksaan, diamankan total 133,5 ton bawang bombay ilegal yang tiba menggunakan kapal Dharma Kartika VII dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahduddi menjelaskan modus yang digunakan adalah pengangkutan bawang bombay ilegal melalui kapal roro dan selanjutnya dipindahkan ke truk tertutup terpal berlapis tanpa melalui proses karantina sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Menyikapi temuan tersebut, Polrestabes Semarang bersama instansi terkait langsung melakukan pengamanan terhadap seluruh muatan dan kendaraan, pemasangan garis polisi, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kemudian melanjutkan pendataan dan penelusuran dokumen, serta koordinasi lanjutan dengan Balai Karantina untuk mendukung proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kanal Lapor Pak Amran merupakan bagian dari upaya mempercepat penanganan masalah di lapangan serta melindungi kepentingan petani dan konsumen.

Kanal itu telah menangani ribuan aduan dari masyarakat, dengan penindakan yang dilakukan langsung oleh tim pengawasan Kementerian Pertanian.

Kanal Lapor Pak Amran telah berkontribusi dalam membongkar sejumlah kasus penting yang merugikan petani dan negara.

Melalui layanan ini, terungkap praktik pungutan liar (pungli) pada distribusi alat dan mesin pertanian, termasuk pelaporan seorang staf yang mengaku pejabat tinggi untuk memeras petani dalam pengadaan traktor yang kemudian dipecat oleh Mentan karena pelanggaran tersebut.

Selain itu, laporan masyarakat tentang pergerakan kapal yang membawa beras ilegal berhasil ditindaklanjuti aparat di Batam, sehingga puluhan ton beras serta komoditas lain seperti minyak goreng dan gula dapat diamankan.

Saat ini seluruh muatan bawang bombay ilegal tersebut diamankan di Depo Fumigasi Karantina Tumbuhan, Jalan Ampenan, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, di bawah pengawasan Polsek KPTE dan BKHIT Jawa Tengah untuk proses penanganan lebih lanjut.

Polrestabes Semarang menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi keamanan pangan nasional, mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta menjaga kepentingan petani dan konsumen dalam negeri.

Perkembangan penanganan perkara ini akan terus dilaporkan secara berkala sesuai prosedur yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kasus impor ilegalbawang bombai asal Belanda berhasil terungkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman pun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dan menindak tanpa kompromi temuan tersebut.

Mentan Amran menyebut bahwa selain masuk tanpa izin resmi, komoditas bawang bombai itu juga terbukti mengandung Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), yakni Aphelenchoides fragariae, Rhabditis sp., Alternaria alternata, dan Drechslera tertramera yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar pada sektor pertanian nasional.

Ia mengatakan total bawang bombai ilegal yang teridentifikasi mencapai 18 kontainer, terdiri atas 14 kontainer yang telah terdeteksi sebelumnya dan tambahan 4 kontainer atau setara dengan kurang lebih 72 ton dalam pengungkapan terbaru.

Petani Bawang Brebes Mengeluhkan Masuknya Bawang Bombai Mini Tanpa Izin



“Bayangkan jika penyakit ini menyebar ke tanaman lain. Dampaknya sangat besar dan sulit dikendalikan. Karena itu, langkah cepat dan tegas harus dilakukan untuk melindungi pertanian Indonesia,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Rabu (24/12/2025).



Ia menyebut tindak tegas dan penegakan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh dan tanpa kompromi guna memberikan efek jera, sekaligus memastikan perlindungan maksimal terhadap sektor pertanian nasional dan ketahanan pangan Indonesia.

Menurutnya, sangat penting kasus ini ditelusuri hingga ke akar, termasuk jaringan importir, pelaku logistik, serta seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyelundupan tersebut.

“Ini tidak boleh diberi kompromi. Seluruh pihak yang terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, karena ini membahayakan tanaman kita dan dapat berdampak luas terhadap ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, bawang bombai ilegal tersebut diketahui masuk ke Indonesia melalui Malaysia sebelum akhirnya diselundupkan ke dalam negeri. Berdasarkan laporan aparat penegak hukum, pengungkapan penyelundupan bawang bombai ilegal tersebut terjadi pada 2 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.

Bawang Bombai Jadi Sumber Bakteri E. Coli di Burger McD



Informasi awal mengindikasikan adanya rencana pengiriman bawang bombai dari Kalimantan menuju Jawa Timur melalui jalur laut. Komoditas tersebut dikirim dari Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

"Saat kami sedang gencar meningkatkan produksi pangan nasional, justru masih ada oknum yang mencoba menyeludupkan beras, bawang, dan komoditas pangan lainnya. Ini tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas. Saya percaya Bapak Kapolda Jawa Timur bersama jajaran Dirkrimsus akan menindaklanjuti kasus ini secara serius,” pungkas Mentan Amran.

Negara harus hadir melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional dari ancaman produk ilegal.

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendukung pengungkapan peredaran 72 ton bawang bombay impor ilegal ber-Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“Kami mendukung penuh langkah tegas kepolisian dan karantina. Negara harus hadir melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional dari ancaman produk ilegal,” kata Andi Amran Sulaiman saat konferensi pers, di Surabaya, Selasa.

Ia menilai masuknya komoditas pertanian ilegal yang mengandung OPTK berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, menurunkan produktivitas, serta merugikan petani dan perekonomian nasional.

“Kementerian Pertanian akan terus memperketat pengawasan pintu masuk komoditas pertanian dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum,” ujar Amran.

Pengungkapan kasus ini, menurut Amran, menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan pangan dan melindungi pertanian nasional dari ancaman produk ilegal.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jatim sebelumnya menggagalkan peredaran empat kontainer atau sekitar 72 ton bawang bombay impor ilegal yang disamarkan dalam dokumen sebagai cangkang sawit.

Hasil uji laboratorium Balai Karantina menyatakan bawang bombay tersebut berasal dari Belanda dengan importir Malaysia dan positif mengandung OPTK yang berbahaya bagi pertanian nasional.

Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Roy HM Sihombing mengatakan atas temuan tersebut, komoditas itu direkomendasikan untuk dicegah peredarannya dan dimusnahkan.

Dia menegaskan bahwa praktik penyelundupan komoditas pertanian dengan pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.

“Ini sangat berbahaya karena terbukti mengandung OPTK yang dapat merusak ekosistem dan merugikan petani,” katanya lagi.

Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi telah menetapkan tersangka berinisial SS selaku direktur perusahaan pengiriman bawang bombay.

Tersangka telah melakukan pengiriman bawang bombay ilegal sebanyak 14 kontainer sepanjang Oktober hingga November 2025.

"Akibat perbuatan tersangka, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga Rp4,5 miliar," kata Sihombing.

Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan, dan penyidik masih dilakukan pendalaman kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan distribusi bawang bombay ilegal tersebut.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Sejumlah petani bawang merah di wilayah Pantura mengeluhkan masuknya bawang bombai mini di pasaran. Petani menyebut keberadaan bawang bombai mini merusak harga bawang lokal. Salah seorang petani sekaligus pedagang bawang, Muhamad Soleh (51), mengatakan belakangan ada serbuan bawang impor jenis bombai kecil yang beredar di pasaran.

Secara fisik, bentuknya sangat mirip bawang merah lokal dan dijual dengan harga sangat murah. Dikatakan bawang bombai mini merusak harga pasaran produk lokal. Dia mengungkapkan, sebelum masuk bawang impor tersebut harga bawang merah di tingkat petani Rp 32 ribu per kg. Harga produk lokal kemudian turun menjadi Rp 26 ribu per kg.

"Banyak beredar sampai ke Kendal, di sana banyak ditemukan bombai mini. Harganya murah. Dampaknya, harga bawang merah kemarin di petani di angka Rp 32 ribu langsung turun di Rp 26 ribu per kg," ungkap Soleh saat acara diskusi bersama Kementan di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes.

Delegasi 20 Negara Kunjungi Bandung, Pelajari Inovasi Budidaya Bawang Merah

Sebagai petani, Soleh meminta agar ada tindakan tegas dalam masuknya bawang impor ilegal ini. Terutama pihak importir bawang bombai mini agar dikenai sanksi pidana.

"Kami minta negara membuat regulasi dan bersikap tegas. Kalau memang impor tidak sesuai aturan, tindak saja. Ini jelas pidana bukan delik aduan, ini pidana murni. Sebagai petani bawang merah, kami minta benar benar ada penegakan hukum atas beredarnya bawang ilegal," tuturnya.

Senada dengan petani, Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Dian Alex Chandra menegaskan, peredaran bawang bombai mini sangat merugikan petani. Karena selisih harga yang sangat jauh, maka banyak konsumen yang melirik bawang bombai mini tersebut.

"Jelas sangat berdampak, karena bombai mini dijual terpaut sangat tinggi, bedanya bisa sampai Rp 10 ribu," ucapnya.

Ditambahkan lebih lanjut, harga bawang bombai mini di kisaran Rp18 ribu per kg, sedangkan bawang merah lokal kisarannya antara Rp26 ribu sampai Rp28 ribu per kg. Selisih harga inilah yang memaksa petani menyesuaikan harga jual dengan bombai mini.

"Jadi otomatis pada saat masyarakat dihadapkan pada pilihan harga sampai Rp 10 rb ya bawang kita kalah. Bawang kita harganya akan anjlok menyesuaikan harga bombai mini. Dulu harga Rp 32 ribu sampai Rp 35 ribu per kg, sekarang turun Rp 26-Rp 28 ribu," terangnya.

Alex meneruskan, impor bawang bombai dibolehkan dengan syarat diameter bawang lebih dari 5 cm. Jadi bila ada bombai kecil menyerupai bawang lokal itu jelas ilegal.

"Impor bombai itu syaratnya diameter bawang di atas 5 cm. Kalau yang mini mirip bawang merah jelas ilegal," tambah Alex.

Kementan Dorong Lombok Timur Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional



Terpisah, Taufik Irawan, Ketua Tim Kerja Hukum Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian menerangkan, dalam keputusan Mentan 105 tahun 2017 disebutkan, bawang bombai bisa masuk ke Indonesia dengan syarat diameter di atas 5 cm sehingga tidak menyerupai bawang merah nasional. Ditambahkan, Kementan sejauh ini tidak mengatur soal impor bombai ukuran mini.

"Perlu digarisbawahi, dalam keputusan Mentan nomor 105 tahun 2017 itu jelas, bawang bombai yang bisa masuk Indonesia harus memiliki diameter di atas 5 cm, tidak menyerupai bawang nasional. Kementerian pertanian tidak ada ketentuan yang mengatur masuknya bawang bawang bombai mini. Aturan kami jelas melarang itu," tegas Taufik.

Soal masuknya bombai mini, Taufik mengaku, Kementan tidak pernah memberikan rekomendasi pada siapapun. Karena dalam Keputusan Mentan, sudah jelas ada pelarangan impor bawang merah konsumsi.