Peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton, meningkat 0,01 juta ton atau 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton atau meningkat 0,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Jakarta, Rabu.

BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada Mei 2026 mencapai 2,84 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 8,42 juta ton, meningkat 0,10 juta ton atau 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras tersebut ditopang oleh produksi padi yang juga mengalami kenaikan. BPS memperkirakan produksi padi pada Mei 2026 mencapai 4,92 juta ton gabah kering giling (GKG).

Adapun potensi produksi padi pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 14,61 juta ton GKG, meningkat 0,17 juta ton GKG atau 1,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan demikian produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 43,89 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 juta ton GKG atau meningkat sekitar 0,06 persen dibandingkan periode Januari-Agustus tahun 2025," kata Ateng.

Kenaikan produksi tersebut berjalan seiring bertambahnya luas panen padi. Pada Mei 2026, luas panen padi tercatat mencapai 0,98 juta hektare.

Sementara itu, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai 2,88 juta hektare, meningkat 0,04 juta hektare atau 1,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 8,35 juta hektare atau mengalami kenaikan seluas 0,04 juta hektare atau naik 0,43 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng.

Data BPS tersebut menunjukkan kapasitas produksi pangan nasional masih terjaga hingga pertengahan 2026. Peningkatan produksi beras yang didukung kenaikan produksi padi dan luas panen menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO), kelapa, hingga gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp35.000 triliun atau setara sekitar 10 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Itu baru sawit, kelapa dengan gambir, Rp35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Itu mimpi besar Bapak Presiden," ujar Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2931 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Komoditas yang pertama disorot Amran adalah CPO. Ia menyebut nilai ekspor CPO saat ini mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Namun, melalui pengembangan industri hilir, nilai tersebut dinilai bisa meningkat berkali-kali lipat.

"Kali 10 saja kita hilirisasi CPO semua, itu bisa menghasilkan kali 10, Rp10.000 triliun CPO saja. Belum termasuk dalam negeri, hanya ekspor," ujarnya.

Amran menilai pengembangan industri hilir sawit tidak hanya memberikan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi industri negara lain yang selama ini mengolah bahan baku tersebut.

Ia bahkan menyebut komoditas sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia karena negara ini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

"Ini senjata yang paling bagus untuk ekonomi untuk dunia. Baru CPO kita pegang dan kita nomor satu dunia," ujarnya.

Selain sawit, Amran juga menilai hilirisasi kelapa menyimpan potensi besar. Ia mengatakan tren konsumsi global mulai bergeser dari susu sapi menuju produk berbasis kelapa, seperti coconut milk dan virgin coconut oil (VCO).

Menurutnya, pengolahan kelapa di dalam negeri dapat meningkatkan nilai produk hingga berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Kalau kita olah naik 100 kali lipat. Ini baru satu belum yang lain di bawah. Kalau Rp24 triliun dikali 100 itu Rp2.400 triliun," ujarnya.

Amran juga menyinggung produk turunan air kelapa yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dalam negeri.

Ia mengaku Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama mengingat merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti potensi hilirisasi gambir. Menurut Amran, Indonesia menguasai sekitar 80 persen produksi gambir dunia, sementara berbagai produk turunannya seperti tinta, sabun, hingga sampo memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Ia mengatakan teknologi pengolahan sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri. Pemerintah pun mulai membangun sejumlah fasilitas hilirisasi di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara, Morowali, dan Riau.

Amran mengaku saat ini minat investor terhadap proyek hilirisasi juga terus meningkat. Menurutnya, banyak pihak mulai datang untuk menjajaki peluang investasi di sektor tersebut.

"Kalau itu terjadi, itu kita goyangkan, kita getarkan dunia. Bukan Asia Tenggara, dunia akan bergetar karena kita berada di garis khatulistiwa," ujar Amran.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima Penghargaan Wredatama Nugraha Utama sebagai apresiasi atas keberhasilannya mempercepat swasembada pangan melalui berbagai kebijakan strategis yang memperkuat sektor pertanian nasional.

Penghargaan diberikan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) sektor senior sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Mentan Amran dalam mendorong peningkatan produksi pangan, memperkuat cadangan beras nasional, serta menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani.

"Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran yang mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan," kata Wakil Ketua Umum Pengurus Besar PB PWRI Mulia P. Nasution dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Silaturahmi dan Pemberian Penghargaan PWRI kepada Menteri Pertanian RI yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri jajaran pimpinan Kementerian Pertanian, para purnabakti Kementerian Pertanian, serta tokoh-tokoh senior yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia.

Mulia mengatakan penghargaan diberikan karena Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran berhasil mempercepat pencapaian swasembada pangan, jauh lebih cepat dari target yang telah ditetapkan yakni empat tahun.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian telah memberikan dampak nyata bagi sektor pertanian nasional, mulai dari peningkatan produksi pangan, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram.

Selain itu penurunan harga pupuk bersubsidi, stok cadangan beras pemerintah yang telah menembus lebih dari 5 juta ton, capaian tertinggi sepanjang sejarah, hingga meningkatnya kesejahteraan petani.

"Berbagai kebijakan yang diambil juga terbukti berpihak kepada petani dan memberikan hasil nyata bagi sektor pertanian Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan rasa syukur sekaligus penghormatan atas Penghargaan yang diberikan oleh para senior pertanian.

Menurutnya, penghargaan tersebut memiliki makna yang sangat istimewa karena berasal dari insan-insan yang telah meletakkan fondasi pembangunan pertanian Indonesia.

"Kami hanya melanjutkan, menyempurnakan, dan mempercepat apa yang telah dirintis oleh para senior," ujar Amran.

Mentan menegaskan berbagai capaian sektor pertanian saat ini merupakan hasil kerja bersama lintas generasi.

Menurutnya, keberhasilan meningkatkan produksi pangan, memperkuat cadangan beras nasional, hingga meningkatnya kepercayaan dunia terhadap sektor pertanian Indonesia tidak terlepas dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendahulu.

"Banyak negara kini datang ke Indonesia untuk belajar tentang transformasi pertanian kita. Semua itu bukan karena saya semata, tetapi karena fondasi yang telah dibangun para senior. Kami hanya melanjutkan perjuangan tersebut," ujar Amran.

Mentan menambahkan, capaian pertanian Indonesia juga mendapat pengakuan dunia. Berdasarkan proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), produksi pangan Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 38 juta ton.

Pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis, mulai dari peningkatan produksi, pembangunan gudang modern, optimalisasi lahan, hilirisasi komoditas pertanian, hingga penguatan kesejahteraan petani sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri pangan.

Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan pertanian lintas generasi.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk terus menjaga semangat kolaborasi sekaligus menghormati para senior yang telah mengabdikan hidupnya bagi pembangunan pertanian Indonesia.

Mentan juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga silaturahmi dengan keluarga besar purnabakti Kementerian Pertanian.

Menurutnya, pengalaman, dedikasi, dan nasihat para senior merupakan modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pertanian menuju Indonesia yang berdaulat pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyalurkan jagung pakan subsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna menjaga keberlanjutan peternak unggas dan menstabilkan harga nasional.

"Jagung pakan sudah kita subsidi. Ada jagung 200 ribuan ton (itu) subsidi (melalui) SPHP. Kita kasih dengan harga yang baik untuk peternak," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan program SPHP jagung pakan disalurkan pemerintah untuk memberikan pasokan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau kepada peternak unggas. Fasilitas subsidi harga jagung pakan telah bergulir sejak awal Mei 2026.

Amran mengaku telah menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan SPHP jagung dengan target sementara sebanyak 213,2 ribu ton dari total alokasi 242 ribu ton untuk tahun ini.

Ia menjelaskan stok jagung pakan yang disalurkan merupakan hasil penyerapan panen petani lokal yang disimpan menjadi cadangan jagung pemerintah (CJP).

Lebih lanjut, dia mengatakan usai pemerintah menopang panen petani jagung dalam negeri dengan harga penyerapan yang baik, maka selanjutnya stok CJP dipergunakan untuk mendukung peternak unggas.

"Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli, supaya petani (jagung) berproduksi dengan baik. Kita beri harga yang baik yaitu Rp5.500 per kilo. Kemudian kita simpan. Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, langsung kita suplai," terang Amran.

Amran menjelaskan, realisasi penyaluran program SPHP jagung pakan tahun 2026 hingga 29 Juni mencapai 55,5 ribu ton. Target program itu menyasar ke 5.543 orang peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Pertanian.

Adapun total anggaran yang telah disiapkan pemerintah melalui Bapanas sebanyak Rp678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Ini untuk subsidi harga dengan total alokasi penyaluran maksimal sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Terpisah, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen berbeda jauh terhadap kondisi harga di tingkat peternak.

Kehadiran pemerintah sedang dibutuhkan untuk mendukung peternak unggas yang saat ini sedang mengalami penurunan harga di hilir.

"Telur masih Rp30.000 per kilo atau sesuai HAP (harga acuan penjualan). Namun hari ini di kandang, teman-teman peternak kita sangat kesulitan karena harga rata-rata nasional Rp21.000. Bahkan hari ini di daerah Jawa Timur sebagai sentral ayam, di Blitar, Magetan, itu rata-rata ada Rp 17.000 per kilo," kata Maino.

Oleh karena itu, Bapanas juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah untuk dapat menghubungkan daerah yang sedang mengalami harga telur dan ayam broiler yang berfluktuasi ke asosiasi peternak yang membutuhkan dukungan penyerapan.

"Jadi peternak bisa mendapatkan harga yang baik dan tentunya nanti di tingkat konsumen juga bisa mendapatkan harga yang wajar atau sesuai HAP," urai Maino.

Bapanas juga mendorong penyerapan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah sehingga dapat memberikan efek pengungkit terhadap harga di tingkat peternak.

Selanjutnya Bapanas juga mendorong pelaksanaan komitmen penyerapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung dari peternak unggas dapat berlaku secara nasional.

Dengan begitu, saat program makan bergizi gratis (MBG) mulai aktif sepenuhnya kembali usai libur sekolah di pertengahan Juli mendatang dapat berpengaruh terhadap peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia menuju lumbung beras dunia melalui swasembada pangan berkelanjutan tanpa impor, didukung peningkatan produksi serta penguatan cadangan nasional.

"Di akhir 2025 Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Amran menegaskan swasembada beras berkelanjutan tanpa impor mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia lumbung beras dunia.

"Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Jadi (sejak) kami lahir sampai tahun 2025, ini tertinggi," ujarnya.

Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang merupakan pencetak rekor dalam sejarah Indonesia sampai hari ini total stok beras yang dikelola Perum Bulog masih ada lebih dari 5,17 juta ton dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Itu capaian pangan kita, insya Allah ini berkelanjutan. Jadi inilah saatnya nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, khususnya beras," jelas Amran.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas menunjukkan total produksi beras selama Januari-Juni tahun ini diproyeksikan dapat mencapai 19,2 juta ton. Angka tersebut masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional Januari-Juni yang diperkirakan berada di angka 15,48 juta ton.

Sementara program penyaluran yang menjadi andalan pemerintah masih terus dijalankan. Program bantuan pangan periode Februari-Maret yang diperpanjang sampai Juni telah mencapai realisasi 97,97 persen atau 32,57 juta keluarga penerima manfaat. Secara kuantitas, beras yang telah tersalurkan sebanyak 651,4 ribu ton.

Pemerintah juga telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli sebanyak 3 bulan alokasi. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga pemerintah sampai akhir 2026 setidaknya menggelontorkan CBP ke masyarakat hingga 1,6 juta ton.

Untuk realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah menyentuh 393,4 ribu ton.

Adapun program beras SPHP ini merupakan strategi pemerintah dalam intervensi harga beras di pasaran dengan menyediakan beras kualitas medium dengan harga lebih rendah dibandingkan harga eceran tertinggi (HET).

Amran juga mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak agar Indonesia dapat menjadi negara super power di masa mendatang.

"Kita ini banyak kekurangan tapi kita kolaborasi. Kita kerja sama, karena negara lain tidak ingin Republik Indonesia menjadi super power. Jadi kita kolaborasi, Insya Allah Indonesia (bisa menjadi) super power," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Selasa (30/6).

Pertemuan itu membahas penguatan pasokan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami keterbatasan pasokan telur, sayur, dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, dibahas pula peningkatan penyerapan telur produksi peternak melalui penambahan frekuensi menu telur dalam MBG agar harga di tingkat peternak tetap terjaga.

"BGN kita kolaborasi, bahan bakunya disiapkan. (Kemudian), saya minta, (kan) harga telur (sekarang) agak turun, tolong dong satu kali biasanya jadikan tiga kali seminggu konsumsi. Insya Allah (harga telur) naik," kata Amran usai pertemuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BGN Trenggono. Sementara Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari berhalangan hadir karena menjalankan tugas lain.

Dalam unggahan resmi BGN di Instagram, pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas penguatan ketersediaan bahan baku pangan bagi SPPG untuk mendukung pelaksanaan MBG.

[Gambas:Instagram]

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari penataan tata kelola MBG yang terus dilakukan BGN sejak pergantian kepemimpinan. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal bagi setiap SPPG.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang produksi pangan lokalnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan SPPG.

Akibatnya, berbagai bahan baku seperti sayur, telur, dan daging ayam masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai berisiko menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di dapur MBG.

Menanggapi hal itu, Amran mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.

Menurut BGN, Amran turut menyatakan dukungan terhadap penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal. Kementan juga mendukung penataan tata kelola MBG dan berkomitmen melanjutkan sinergi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ke depan, BGN dan Kementan akan menindaklanjuti hasil koordinasi itu melalui langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang segar, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sebelumnya, Kementan telah menjadikan peningkatan konsumsi telur melalui program MBG sebagai salah satu langkah untuk melindungi peternak ayam petelur.

[Gambas:Youtube]

Mentan Amran menetapkan kebijakan agar frekuensi penyajian menu telur dalam MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan guna memperbesar penyerapan produksi telur di tingkat peternak.

Kebijakan itu merupakan bagian dari paket langkah pemerintah untuk menjaga harga telur di tingkat peternak tetap berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 siap diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Ia menyatakan pasokan untuk program tersebut dalam kondisi aman dan implementasinya merupakan kelanjutan dari program B40 yang telah berjalan.

"Oh (pasokan B50) aman, lebih. Sudah aman, kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40 sudah. Tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menegaskan kesiapan B50 tak hanya dari sisi implementasi, tetapi juga ketersediaan pasokannya. Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok untuk mendukung program tersebut telah tersedia.

"Aman, pokoknya (kesiapannya) aman," tambahnya.

Amran juga mengaitkan penerapan B50 dengan peningkatan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional. Menurutnya, produksi CPO Indonesia meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton atau bertambah sekitar 6 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Naik dulu 26 (juta ton), sekarang 32 juta ton. 6 juta ton naik (ekspor CPO)," katanya.

Ia menambahkan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku energi memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola pasokan domestik maupun ekspor sesuai perkembangan harga di pasar global.

"Kami pernah ditanya, 'Pak Mentan, gimana itu B50, B30, macam-macam dan seterusnya?' Sekarang B50. Pak, kalau bisa B50, B70, B100 enggak masalah. Tapi kalau saya, di saat harga naik tinggi, kita lepas. Jadi kita mempermainkan dunia, jangan dunia permainkan kita. Begitu harga dunia turun, kita tarik jadikan solar," ujarnya.

Selain biodiesel, Amran juga menyinggung pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mengklaim mulai hari itu Indonesia tidak lagi mengimpor sekitar 5 juta ton solar, yang disebutnya sebagai tonggak baru bagi sektor pertanian dan energi.

"Hari ini adalah tonggak sejarah. Tidak impor solar lagi, 5 juta ton," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan mandatori B50 mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026. B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar, sebagai kelanjutan dari program B20, B30, hingga B40.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan berbagai pengujian teknis terhadap B50 telah selesai dilakukan sebelum implementasi.

Pengujian mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian. Pemerintah menyebut hasil pengujian menunjukkan performa B50 lebih baik dibandingkan B40, antara lain karena memiliki kadar air yang lebih rendah.

Pemerintah juga menetapkan masa transisi selama tiga bulan dalam penerapan B50 secara nasional. Masa tersebut digunakan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia di lapangan sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) hingga implementasi B50 berjalan penuh.

Program B50 diproyeksikan mampu menekan impor solar, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional, serta mendukung transisi energi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa dari berkurangnya impor bahan bakar fosil.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak setelah harga berbulan-bulan berada di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlanjutan usaha perunggasan.

"Pemerintah bergerak cepat merespons anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak yang dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP terutama di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Perunggasan Nasional yang melibatkan perusahaan perunggasan terintegrasi, asosiasi peternak, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan harga ayam hidup sehingga kembali memberikan keuntungan layak bagi peternak melalui langkah terukur dan berkelanjutan.

Kesepakatan dituangkan dalam komitmen tertulis yang ditandatangani pelaku usaha, asosiasi perunggasan, Ditjen PKH, dan Satgas Pangan Polri sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pasar secara bersama dan konsisten.

Komitmen tersebut mencakup percepatan penyerapan ayam hidup, peningkatan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) unggas, serta target harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup paling lambat 15 Juli 2026.

Pelaksanaan perbaikan harga dimulai sejak 30 Juni 2026, kemudian diarahkan secara bertahap menuju harga acuan pemerintah agar keseimbangan pasar tercapai tanpa mengganggu pasokan maupun aktivitas usaha peternak.

Menurut Agung, seluruh pelaku usaha juga berkomitmen menjaga keseimbangan produksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 guna mencegah kelebihan pasokan yang menekan nilai jual unggas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen dilakukan bersama pemerintah, Satgas Pangan Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah daerah, serta asosiasi perunggasan untuk memastikan seluruh kesepakatan dijalankan secara efektif di lapangan.

Agung menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengabaikan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan peternakan broiler.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, mengatakan harga ayam hidup selama dua bulan terakhir sangat memukul peternak karena berada di bawah biaya produksi.

Ia mengapresiasi peran pemerintah yang menjaga stabilitas sehingga seluruh pelaku usaha berkomitmen menerapkan harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup, kemudian dalam dua pekan bergerak menuju harga acuan pemerintah Rp25.000 per kilogram agar peternak kembali memperoleh keuntungan layak.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Muhlis Wahyudi, mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjalankan hasil kesepakatan tanpa pengecualian.

"Kami bertugas mengawal keputusan Ditjen PKH. Harga harus diarahkan hingga paling lambat 15 Juli 2026 mencapai Rp19.500 di tingkat pembelian pertama, khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Kepala Posko (Kaposko) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Pangan) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho menegaskan kesepakatan yang telah ditandatangani seluruh pihak tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Zain, pengawasan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan harga ayam hidup di tingkat peternak benar-benar bergerak sesuai target yang telah disepakati.

Ia menegaskan, apabila masih ditemukan pelaku usaha yang menjual atau membeli ayam hidup di bawah harga yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan sanksi secara bertahap sesuai hasil kesepakatan bersama.

"Satgas Pangan akan mengawal pelaksanaannya agar tercipta iklim usaha perunggasan yang sehat, adil, dan memberikan kepastian bagi peternak maupun industri," kata Zain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Belarus meminta Indonesia memasok 120 ribu ton kakao dan 14 ribu ton minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) setiap tahun.

Permintaan itu disampaikan usai pertemuan Amran dengan Menteri Pertanian dan Pangan Belarus Yuri Nikolaevich Gorlov serta Putra Kedua Presiden Belarus Dmitry Lukashenko.

"Kami minta, CPO kita kan belum masuk sana. Kita kirim dan dia bilang, 'kebutuhan kita 14 ribu ton', diprioritaskan (dari) kita (Indonesia). Yang kedua adalah yang paling banyak diminta adalah kakao, itu 10 ribu ton per bulan, 120 ribu ton per tahun," ujar Amran kepada Gorlov dan Lukashenko usai pertemuan di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan permintaan tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor komoditas pertanian. Khusus untuk kakao, ia menyebut pemerintah saat ini tengah mendorong penanaman secara besar-besaran agar mampu memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.

Selain perdagangan komoditas, Indonesia dan Belarus juga menyepakati penguatan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian.

Menurut Amran, Belarus memiliki keunggulan dalam pengembangan alat dan mesin pertanian sehingga kedua negara dapat saling melengkapi melalui kolaborasi, termasuk transfer teknologi.

"Kemudian banyak hal lain yang diminta. Kita nanti kerja sama dalam mekanisasi pertanian, dalam peralatan alat mesin pertanian. Itu kan dia ahli, jadi kita kolaborasi saling menguntungkan," terang Amran.

Kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut untuk sementara difokuskan pada komoditas kakao dan CPO.

Amran mengatakan pembahasan mengenai ekspor beras belum menjadi agenda utama dalam pertemuan dengan delegasi Belarus.

Realisasi kerja sama perdagangan itu, lanjut Amran, nantinya dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business-to-business/ B2B).

"Nanti dua-duanya. Bisa B2B, G2G," ujar Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim negara berpotensi kehilangan penerimaan hingga Rp600 triliun per tahun akibat praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar tata kelola ekspor komoditas strategis dilakukan melalui satu pintu guna menekan praktik under invoicing.

Adapun skema tersebut akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam strategis yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

"Kalau ini kita ambil kembali dan direct ke negara tujuan, artinya apa, bisa dua kali lipat! Baru sawit, itu kita kehilangan peluang Rp500 triliun-Rp600 triliun. Rp600 triliun kehilangan kita satu tahun," kata Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2031 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menjelaskan praktik under invoicing terjadi ketika nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan harga jual sebenarnya di pasar internasional, termasuk transaksi yang dilakukan antarperusahaan dalam satu grup usaha.

"Under invoicing artinya ini beli Rp14 ribu (per kilogram), di sana dijual Rp27 ribu padahal ke perusahaannya sendiri. Jadi tidak kena pajak," ujarnya.

Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan perbaikan tata kelola ekspor agar transaksi dilakukan lebih transparan.

Dalam paparannya, Amran menampilkan data yang menyebut praktik under invoicing ekspor telah berlangsung selama 34 tahun, yakni periode 1991-2024. Berdasarkan data yang dipaparkan, akumulasi nilai under invoicing mencapai sekitar US$908 miliar atau setara Rp16.255,92 triliun (asumsi kurs Rp17.897 per dolar AS) selama periode tersebut.

"Itu Rp15 ribu triliun kehilangan negara, senilai dengan aset negara BUMN," ujarnya.

Ia menilai penerimaan negara dapat meningkat apabila ekspor dilakukan secara langsung ke negara tujuan dengan nilai transaksi yang sesuai harga pasar.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat menjelaskan kondisi perdagangan CPO. Menurutnya, kenaikan harga CPO dunia seharusnya diikuti kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya tercermin di dalam negeri.

"Lihat apa yang dimaksud Bapak Presiden. Ini harga dunia CPO itu Rp27 ribu (per kg). Dolar naik, harusnya TBS naik, tapi CPO TBS turun, ini enggak masuk akal," katanya.

Data Kementan menunjukkan harga CPO dunia telah menembus Rp27.882 per kg pada Mei 2026, naik tajak dari Rp17.111 per kg pada April 2024 atau sekitar 47,01 persen.

Pada periode yang sama, kurs dolar AS terhadap rupiah juga menguat hingga Rp18.039 per dolar AS, meningkat sekitar 10,83 persen dibandingkan April 2024 yang berada di ksiaran Rp16.276 per dolar AS.

Meski demikian, kenaikan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada harga yang diterima petani. Harga CPO nasional (KPBN) hanya berada di level Rp14.938 per kg, sedangkan harga TBS petani mitra mencapai sekitar Rp3.425 per kg dan TBS nonmitra Rp2.734 per kg.

Kementan mencatat harga TBS nasional hanya meningkat sekitar 29-32 persen, lebih rendah dibandingkan lonjakan harga CPO dunia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Pemerintah Belarus meminta Indonesia memasok minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta kakao hingga 10 ribu ton per bulan atau 120 ribu ton per tahun.

Permintaan tersebut mengemuka dalam pertemuan terbatas antara Mentan Amran dengan Putra Presiden Belarus, Dmitry Lukashenko, yang didampingi Menteri Pertanian dan Pangan Belarus Yuri Gorlov di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa.

"(Pemerintah Belarus) minta CPO kita masuk sana. Kita kirim dan dia bilang kebutuhan 14 ribu ton. Yang kedua adalah yang paling banyak diminta adalah kakao (cokelat), itu 10 ribu ton per bulan, 120 ribu ton per tahun," kata Mentan ditemui usai pertemuan tersebut.

Amran mengungkapkan Belarus membutuhkan pasokan CPO Indonesia sekitar 14 ribu ton sekaligus menjadikan kakao sebagai komoditas yang paling besar diminati untuk memenuhi kebutuhan industri negara tersebut.

Menurut dia, tingginya permintaan kakao dari Belarus menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor seiring pemerintah terus mendorong program penanaman kakao secara besar-besaran di berbagai daerah.

"(Permintaan Belarus terhadap komoditas) kakao besar tapi kan sekarang kita melakukan penanaman besar-besaran," ujarnya.

Selain membahas perdagangan komoditas, kedua negara juga menjajaki kerja sama pengembangan sektor pertanian melalui mekanisasi serta penyediaan alat dan mesin pertanian yang menjadi keunggulan Belarus.
​​​​​​

Amran mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan dagang, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian nasional.

Ia menambahkan tindak lanjut kerja sama akan ditempuh melalui skema business to business (B2B) maupun government to government (G2G) agar implementasi perdagangan berlangsung lebih efektif dan saling menguntungkan.

Adapun kunjungan itu merupakan pertemuan kedua antara Mentan Amran dan Dmitry Lukashenko. Sebelumnya, pada 1 Desember 2025, keduanya telah membahas berbagai peluang kerja sama strategis di sektor pertanian.

Pertemuan kali ini menjadi tindak lanjut dari komunikasi tersebut, sekaligus menegaskan komitmen kedua pihak untuk mempercepat implementasi berbagai peluang yang telah dibahas.

“Dengan Belarus kita kerja sama. Ini kita dorong. Kemudian banyak hal diminta. Jadi kita kolaborasi saling menguntungkan,” kata Amran.

Indonesia dan Belarus optimistis hubungan yang terus terjalin baik akan membuka lebih banyak peluang perdagangan, investasi, pertukaran teknologi, serta pengembangan sektor pertanian yang memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung penerapan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan nasional.

Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan seluruh kebutuhan pasokan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan baku biodiesel.

"Oh aman, (pasokan CPO) lebih. Sudah aman," kata Mentan ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut Amran, produksi CPO nasional terus meningkat seiring kenaikan volume ekspor dari sebelumnya sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton, mencerminkan bertambahnya kapasitas produksi dalam negeri.

Ia menegaskan peningkatan produksi tersebut menjamin kebutuhan CPO bagi program mandatori B50 tetap terpenuhi tanpa mengganggu pasokan untuk kebutuhan domestik maupun komitmen ekspor Indonesia.

Amran menjelaskan penerapan B50 bukan lagi tahap uji coba karena implementasi biodiesel B40 telah berjalan, sehingga pemerintah hanya meningkatkan kadar campuran menjadi B50 secara bertahap.

"Kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40, tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," beber Amran.

Ia juga memastikan masyarakat akan memperoleh bahan bakar B50 sesuai kebijakan pemerintah, seraya menegaskan seluruh persiapan telah berjalan baik menjelang pelaksanaan mandatori mulai 1 Juli.

Menurut Amran, penerapan mandatori B50 pada 1 Juli menjadi tonggak sejarah penting sekaligus warisan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor solar.

Menten Amran juga sebelumnya memastikan bahwa implementasi biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia meningkat dan masih surplus untuk kebutuhan domestik.

Peningkatan produksi tersebut membuat Indonesia masih memiliki cadangan dan surplus pasokan meskipun sebagian produksi dialokasikan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 nasional tahun 2026.

Produksi CPO secara nasional tercatat sekitar 52 juta ton, sehingga pemerintah optimistis kebutuhan biodiesel, minyak goreng domestik hingga ekspor tetap dapat terpenuhi secara bersamaan.

Dari jumlah produksi itu, 20 ton dialokasikan untuk minyak goreng dan 26 juta ton di antaranya untuk ekspor. Namun, kini jumlah ekspor naik menjadi 32 juta ton seiring meningkatnya produktivitas kelapa sawit.

Dalam skema kebutuhan nasional saat ini, Amran menyebut alokasi CPO untuk implementasi B50 diperkirakan sekitar 5,3 juta ton dari total produksi minyak sawit nasional.

Pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan seimbang antara kepentingan energi nasional, kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia ke pasar internasional yang menguasai 60 persen, ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit atau CPO sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Dia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.

“Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026