REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan mengimbau pemerintah daerah (pemda) segera mempercepat pencairan belanja guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun anggaran. Waktu yang tersisa sekitar satu setengah bulan membuat percepatan belanja menjadi krusial agar tidak ada dana mengendap yang menghambat stimulus ekonomi daerah.

“Ada dua jalur bukan hanya dari TKD tetapi dari belanja pemerintah pusat. Teman-teman bisa lihat pemerintah sangat masif mendukung percepatan belanja MBG (Makan Bergizi Gratis), termasuk perumahan dan satu yang on top adalah stimulus fiskal,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Askolani menegaskan percepatan belanja daerah tidak hanya ditopang melalui realisasi transfer ke daerah, tetapi juga melalui akselerasi belanja kementerian dan lembaga. Kombinasi keduanya diharapkan memperkuat daya dorong fiskal di tingkat pusat dan daerah secara bersamaan.

Kemenkeu juga meminta pemda mengoptimalkan pemanfaatan dana simpanan yang masih tersimpan di perbankan. Dana tersebut dapat segera diarahkan ke program pembangunan agar memberi efek nyata bagi aktivitas ekonomi di daerah.

“Kami juga meminta pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi agar belanja pemda sejalan dengan arahan menteri keuangan,” tutur Askolani.

Hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.593 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.879,6 triliun dan transfer ke daerah Rp 713,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 961,2 triliun dan non-K/L sebesar Rp 918,4 triliun. Kemenkeu terus memantau efektivitas belanja tersebut agar selaras dengan instruksi percepatan yang diberikan pada awal tahun.

“Kami juga memantau pelaksanaan arahan menteri keuangan terkait belanja transfer ke daerah tahun 2025,” ucap Askolani.

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendorong keterbukaan informasi dan transparansi terkait posisi rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mulai Senin (27/10/2025) ini akan mengumumkan rekening kas umum daerah [RKUD] untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media . “Betul [akan diposting setiap hari],” katanya.

Menurutnya, langkah ini sudah diawali pihaknya saat polemik tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Demi keterbukaan, Dedi pekan lalu telah membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

“Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya.

Dedi Mulyadi mengatakan keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat ia memimpin Jawa Barat. “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” katanya.

Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Dilaporkan detil sampai rupiah terkecil, dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih.

Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

Menurutnya hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. "

Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," katanya.

Dedi menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) masih rendah sampai dengan akhir September 2025.

Menariknya, di tengah rendahnya penyerapan anggaran dan melemahnya kineja ekonomi, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,1 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

"Kita memahami bahwa ada beberapa kebijakan efisiensi 2025 dan juga ada pergantian pimpinan daerah tahun 2025 ini. Nah tapi dengan transfer ke daerah yang cukup tinggi bahwa dana pemda di perbankan ternyata kemudian menumpuk dan kalau angka akhir Agustus 2025 angka dana pemda di rekening kas umum daerah Rp233,1 triliun," terangnya di gedung kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Sampai dengan akhir September 2025, realisasi penyerapan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada APBN 2025 setelah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang efisiensi yakni 74,2% atau Rp644,9 triliun.

Adapun belanja pegawai di daerah pada September 2025 baru Rp310,8 triliun atau lebih rendah dari September 2024 yakni Rp313,1 triliun.

Belanja barang dan jasa hingga 30 September 2025 juga masih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp196,6 triliun. Pada akhir September tahun lalu, belanja barang dan jasa sudah menyentuh angka Rp219,7 triliun.

Realisasi belanja modal di daerah terpantau lebih lambat. Penyerapannya hingga akhir September 2025 baru Rp58,2 triliun, atau jauh lebih rendah dari September 2024 yakni Rp84,7 triliun. Kemudian, belanja lainnya baru mencapai Rp147,2 triliun atau lebih rendah dari September tahun lalu yakni Rp203,1 triliun.

"Kami mendorong lagi-lagi sejalan dengan pelaksanaan APBN, kami mendorong pemda untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja khususnya belanja yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat untuk mendorong perekonomian dan mendorong pertumbuhan," terang Suahasil.