Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa menanggung tambahan biaya impor minyak dan gas sebesar 27 miliar euro (setara US$32 miliar) sejak dimulainya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Lonjakan biaya energi kembali menyoroti tingginya ketergantungan kawasan tersebut terhadap bahan bakar fosil impor.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Eropa kini menghadapi krisis energi besar kedua dalam empat tahun terakhir, sehingga negara-negara anggota Uni Eropa perlu mengambil pelajaran penting dari situasi tersebut.

Pada 2022, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pasokan gas ke Eropa. Kini, tekanan baru datang dari Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi distribusi energi global.

“Ketergantungan besar kita terhadap impor bahan bakar fosil membuat kita rentan. Kita harus mengurangi ketergantungan ini,” ujarnya dalam konferensi pers dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (28/4/2026).

Von der Leyen menambahkan, negara-negara Eropa perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan serta mengeksplorasi inovasi nuklir, termasuk reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR), guna menjamin pasokan energi yang andal.

“Setiap kilowatt-jam energi yang dihasilkan di sini akan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, energi yang terjangkau, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian Eropa,” katanya.

Sebelumnya, melalui rencana kebijakan Bersama AccelerateEU, Komisi Eropa mengusulkan langkah terkoordinasi antarnegara anggota terkait penyimpanan gas, cadangan minyak, serta manajemen pasokan bahan bakar.

Selain itu, blok tersebut juga akan membentuk observatorium bahan bakar baru guna memantau arus distribusi dan tingkat cadangan energi di kawasan Uni Eropa.

Paket kebijakan ini juga mencakup dukungan terarah bagi konsumen dan industri, seperti pemberian voucher energi, skema bantuan pendapatan, serta fleksibilitas sementara dalam aturan bantuan negara.

Untuk jangka panjang, Komisi Eropa mendorong percepatan elektrifikasi, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, serta penguatan jaringan listrik di seluruh kawasan.

Komisi Eropa menyatakan masyarakat Eropa kembali membayar harga dari ketergantungan terhadap energi fosil impor untuk kedua kalinya dalam kurun kurang dari lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa menyiapkan paket kebijakan baru untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus meredam lonjakan biaya energi akibat ketegangan di Timur Tengah.

Melansir Kantor Berita Anadolu pada Minggu (26/4/2026), rencana itu tercantum dalam inisiatif yang dinamakan AccelerateEU. Dalam proposal tersebut, Komisi Eropa mengusulkan langkah terkoordinasi antarnegara anggota terkait penyimpanan gas, cadangan minyak, serta manajemen pasokan bahan bakar.

Selain itu, blok tersebut juga akan membentuk observatorium bahan bakar baru guna memantau arus distribusi dan tingkat cadangan energi di kawasan Uni Eropa.

Paket kebijakan ini juga mencakup dukungan terarah bagi konsumen dan industri, seperti pemberian voucher energi, skema bantuan pendapatan, serta fleksibilitas sementara dalam aturan bantuan negara.

Untuk jangka panjang, Komisi Eropa mendorong percepatan elektrifikasi, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, serta penguatan jaringan listrik di seluruh kawasan.

Komisi Eropa menyatakan masyarakat Eropa kembali membayar harga dari ketergantungan terhadap energi fosil impor untuk kedua kalinya dalam kurun kurang dari lima tahun.

Sejak eskalasi konflik di Timur Tengah, Uni Eropa tercatat mengeluarkan tambahan biaya impor energi sebesar €24 miliar atau sekitar US$25,6 miliar akibat kenaikan harga, tanpa diikuti peningkatan pasokan.

Komisi Eropa menilai kondisi tersebut menegaskan urgensi percepatan transisi menuju energi bersih, yang dipandang sebagai kebutuhan ekonomi sekaligus imperatif keamanan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan strategi ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung maupun solusi struktural jangka panjang sembari memperkuat kemandirian energi kawasan.

“Pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan kemampuan kita menghadapi tantangan saat ini dan krisis di masa depan,” ujarnya.

Dia menambahkan percepatan peralihan menuju energi bersih domestik akan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan geopolitik.

Komisi Eropa menambahkan bahwa berbagai instrumen pendanaan Uni Eropa, termasuk fasilitas pemulihan dan ketahanan serta dana kohesi, perlu dimanfaatkan lebih cepat.

Di sisi lain, investasi swasta dinilai krusial untuk memenuhi kebutuhan transisi energi yang diperkirakan mencapai €660 miliar per tahun hingga 2030.