JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

JAKARTA - Nasib apes tengah membayangi Uni Eropa (UE) ketika terancam kehilangan pasokan gas Amerika Serikat (AS) , setelah sebelumnya memutus ketergantungan energi dari Rusia pasca pecahnya perang Ukraina di 2022. Negara-negara Eropa kini justru terjebak dalam cengkeraman geopolitik baru usai di ancam AS.

Secara mengejutkan, AS yang selama ini diagungkan sebagai dewa penolong energi Eropa justru melayangkan ancaman menghentikan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jika Brussels ogah menuruti kemauan Washington.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Menteri Energi AS, Chris Wright secara blak-blakan memperingatkan bahwa tangki-tangki LNG Amerika siap dialihkan ke benua lain, hingga membiarkan Eropa membeku dalam krisis pasokan energi . Ancaman ini dipicu oleh friksi panas terkait regulasi lingkungan Uni Eropa yang menargetkan pembatasan ketat emisi gas metana mulai tahun 2027 mendatang.

Sentilan Keras dari Washington buat Daratan Eropa

Ketegangan ini menonjolkan bagaimana AS mulai memanfaatkan posisi dominannya sebagai pemasok gas terbesar Eropa setelah jalur pipa Rusia dijatuhi sanksi internasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg, Chris Wright menegaskan, bahwa ekspor gas AS akan dengan mudah "mengalir ke tempat lain" jika Uni Eropa keras kepala mempertahankan aturan tersebut.

"Tanpa reformasi yang berarti terhadap aturan itu, hal ini akan menyebabkan rasa sakit yang serius (serious pain) bagi Eropa, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Wright dengan nada mengancam.

Melalui aturan baru, Uni Eropa mewajibkan seluruh gas impor memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi metana yang super ketat. Masalahnya, para eksportir raksasa seperti AS, Qatar, Aljazair, dan Nigeria menilai aturan itu mustahil diterapkan secara praktis.

Uni Eropa Disebut Terlambat 15 Tahun buat Hadapi Kiamat Energi

Alasannya karena jaringan ladang gas dan pipa di AS terlampau luas untuk bisa mengukur kadar metana secara spesifik per kargo kapal. Ditambah ketidakpastian sanksi denda dari Eropa membuat para pengusaha AS takut dan mulai ogah-ogahan menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan pembeli di Eropa.

Ironi Geopolitik

Situasi yang dialami eropa menjadi bentuk ironi terbesar. Pasanya sebelum tahun 2022, pemerintah barat berulang kali menuduh Kremlin menggunakan pasokan gas sebagai alat pemerasan politik (geopolitical weapon).

Kini setelah Eropa 100% bergantung pada LNG Amerika dan dihantam rekor lonjakan tarif listrik tertinggi, justru Washington yang secara terbuka mendikte kebijakan hukum Eropa menggunakan kartu as pasokan gas.

Meskipun ditekan habis-habisan, Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen secara tegas menolak untuk melunakkan undang-undang tersebut. Jorgensen bersikeras bahwa Brussels tidak akan menggadaikan standar kelestarian lingkungan demi tunduk pada tekanan para pemasok.

Perseteruan panas ini dijadwalkan masuk dalam pembahasan darurat pada pertemuan para menteri energi Uni Eropa di Luxembourg.

IDXChannel - Uni Eropa dan China sepakat untuk melakukan dialog selama tiga bulan ke depan guna meredakan perselisihan dagang.

Dilansir dari Anadolu Agency pada Selasa (30/6/2026), itu merupakan salah satu hasil dari pertemuan Konsultasi Perdagangan dan Investasi Uni Eropa-China yang digelar di Brussel pekan ini.

Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao memimpin pertemuan tersebut. Kedua pihak mengakui sejumlah tantangan dalam hubungan perdagangan dan berkomitmen untuk mencari solusi.

Dalam pertemuan tersebut, mereka mengidentifikasi empat isu utama: penyeimbangan perdagangan dan investasi, kontrol ekspor, hak kekayaan intelektual, dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Para pejabat tinggi diberi mandat untuk membahas isu-isu tersebut selama tiga bulan ke depan. Para menteri akan kembali bertemu pada Oktober.

Kedua pihak berencana untuk membentuk mekanisme pemantauan bersama untuk bertukar data, melacak arus perdagangan, dan mendukung pekerjaan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan, dan mengelola gesekan perdagangan.

Mengenai kontrol ekspor, Uni Eropa dan China mencatat kemajuan positif dalam dialog tentang unsur tanah jarang dan material penting lainnya. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali mengguncang panggung perdagangan internasional. Melalui pernyataan keras di akun Truth Social pribadinya, Trump mengancam akan menjatuhkan tarif impor 100% tanpa ampun terhadap negara manapun yang nekat memberlakukan pajak layanan digital (digital services tax) terhadap raksasa teknologi asal Amerika.

Langkah sepihak ini diprediksi akan memicu efek domino yang mengerikan pada stabilitas ekonomi global, mengingat ancaman Trump ini akan langsung membatalkan atau melangkahi seluruh perjanjian dagang internasional yang sudah disepakati sebelumnya.

"Negara mana pun yang memaksakan pajak tersebut akan segera berhadapan dengan Tarif 100% untuk semua jenis barang yang dikirim ke Amerika Serikat," tulis Trump.

Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian



"Tarif ini akan menggantikan perjanjian dagang yang dibuat dengan negara tersebut, baik yang sudah diterapkan, ditandatangani, maupun yang belum!"

Melindas Kesepakatan Uni Eropa: Raksasa Silicon Valley Jadi Tameng

Gertakan radikal Trump ini muncul hanya sehari setelah Dewan Uni Eropa (UE) menyetujui komitmen penghapusan sisa bea masuk atas barang-barang AS berdasarkan kesepakatan bersama tahun lalu. Bukannya meredam ketegangan, Trump justru menaikkan tensi konflik ke tingkat tertinggi demi melindungi dominasi raksasa Silicon Valley seperti Google, Apple, Microsoft, dan Meta dari incaran pajak Eropa.

Hingga saat ini, beberapa negara Eropa memang sudah dan sedang merencanakan pemungutan pajak atas pendapatan digital raksasa AS yang meraup untung besar di wilayah mereka. Sebut saja Prancis, Italia, dan Spanyol yang masing-masing telah memberlakukan pajak digital sebesar 3%.

Selain itu Inggris menerapkan tarif pajak 2% yang menyasar mesin pencari besar, media sosial, dan platform marketplace. Lalu Turki dan Austria, masing-masing memberlakukan tarif agresif sebesar 7,5% dan 5%.

Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS



Pemerintah AS berulang kali menuduh bahwa aturan regulasi Eropa, termasuk Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act) dan Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act), sengaja dirancang secara tidak adil untuk menjegal korporasi teknologi AS atas nama "Kedaulatan Digital".

Prancis Mulai Tendang Teknologi AS

Narasi perseteruan antara nasionalisme ekonomi Eropa melawan hegemoni teknologi Amerika selalu menjadi sorotan. Prancis menjadi motor penggerak utama yang paling berani menantang AS, di bawah komando Presiden Emmanuel Macron.

Paris secara bertahap mulai memigrasikan sejumlah layanan publiknya agar tidak lagi ketergantungan pada perangkat lunak Microsoft, serta melancarkan aksi regulasi ketat terhadap platform X milik Elon Musk.

Bahkan baru-baru ini, badan intelijen dalam negeri Prancis (DGSI) secara mengejutkan mengumumkan akan mendepak perangkat lunak AI buatan raksasa pertahanan AS, Palantir, untuk digantikan dengan teknologi kecerdasan buatan alternatif buatan domestik sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai prospek eksporminyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tetap terbuka meski kawasan tersebut bersiap menerapkan regulasi antideforestasi pada produk impor yang tertuang dalamEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kebutuhan pasar Eropa terhadap minyak sawit Indonesia masih cukup besar sehingga prospek ekspor tetap terbuka meski regulasi baru segera diterapkan.

“Eropa membutuhkan minyak sawit Indonesia,” kata Eddy kepadaBisnis, Minggu (28/6/2026).

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Januari–April 2026 mencapai US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton. Nilai ekspor tersebut meningkat 11,15%, sedangkan volumenya tumbuh 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Eddy, meningkatnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa pada awal tahun ini didorong oleh permintaan yang memang sedang bertumbuh, terutama dari sektor industri.

Meski demikian, Eddy mengakui implementasi EUDR masih menyisakan tantangan bagi industri sawit nasional, terutama pada perkebunan rakyat. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek legalitas lahan.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan sawit telah membatasi ekspansi menyusul pemberlakuan moratorium pada 2011. Pemerintah bahkan tidak lagi memberikan izin baru maupun pembukaan lahan bagi perusahaan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, perkebunan sawit milik masyarakat belum memiliki aturan moratorium serupa.

“Hambatan untuk EUDR utamanya di sawit rakyat yaitu masalah legalitas. Kalau sawit perusahaan sudah ada moratorium sejak 2011, bahkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 untuk perusahaan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan, tetapi untuk masyarakat tidak ada aturan moratorium,” ujarnya.

Kendati demikian, Eddy optimistis ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih berpeluang meningkat apabila Indonesia mampu memenuhi ketentuan EUDR. Selain itu, penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) juga dinilai dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah terus berupaya menyiapkan berbagai langkah agar ekspor minyak sawit Indonesia memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam EUDR. “Pemerintah terus berusaha agar ekspor minyak sawit comply dengan EUDR,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tumbuh positif pada awal 2026 meski kawasan tersebut bersiap menerapkanEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa selama Januari—April 2026 masih menunjukkan tren pertumbuhan.

“Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada periode Januari—April 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor tercatat sebesar US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton, meningkat masing-masing 11,15% dan 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Johni kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Meski demikian, Johni menegaskan Uni Eropa bukan merupakan tujuan utama ekspor sawit Indonesia. Pangsa pasar kawasan tersebut terhadap total ekspor minyak sawit nasional masih sekitar 9,13%.

Di sisi lain, menurutnya, salah satu produk yang diperkirakan paling terdampak implementasi EUDR adalah refined palm oil (HS 15119020). Produk tersebut merupakan komoditas turunan sawit utama yang diekspor Indonesia ke Uni Eropa dengan kontribusi mencapai 22,03% terhadap total ekspor sawit Indonesia ke kawasan tersebut pada 2025.

Selain refined palm oil, berbagai produk turunan sawit lain, termasuk produk oleokimia, juga harus memenuhi ketentuan EUDR, terutama terkait sistem ketertelusuran (traceability) dan pembuktian bahwa produk tidak berasal dari lahan hasil deforestasi.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah terus memperkuat keberlanjutan industri sawit nasional melalui pengembangan sistem ketertelusuran serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.

“Di saat yang sama, pemerintah Indonesia terus melakukan dialog dan komunikasi dengan Uni Eropa untuk memastikan implementasi EUDR berlangsung secara transparan, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kondisi dan kepentingan negara produsen, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Johni menjelaskan Kemendag memandang implementasi EUDR secara berimbang. Di satu sisi, regulasi tersebut menjadi momentum memperkuat tata kelola industri sawit nasional melalui penguatan legalitas lahan, sistem ketertelusuran rantai pasok, sertifikasi, hingga perlindungan lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Namun, di sisi lain, dia mengingatkan persyaratan dalam EUDR, sepertidue diligence, geolokasi,traceability, dan pembuktian bebas deforestasi, berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan beban administrasi bagi pelaku usaha.

Dia menilai tantangan tersebut akan lebih berat bagi petani kecil yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek pendataan, teknologi, maupun pembiayaan.

“Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar implementasi EUDR selaras dengan prinsip perdagangan yang adil, berkelanjutkan, mempertimbangkan kondisi negara produsen, serta tidak menjadi hambatan terselubung yang menghambat akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa,” lanjutnya.

Adapun, untuk menjaga akses pasar tersebut, pemerintah terus mengintensifkan diplomasi melalui berbagai pertemuan bilateral, forum teknis, dan mekanisme kerja sama lainnya.

Dalam berbagai forum tersebut, Indonesia meminta Uni Eropa memberikan kejelasan teknis mengenai penerapan EUDR, menyediakan masa transisi yang memadai, serta mengakui sistem keberlanjutan yang telah dibangun Indonesia.

Selain itu, di dalam negeri, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaku usaha melalui pengembangan sistemtraceability, penguatan legalitas lahan, pendataan petani, peningkatan sertifikasi keberlanjutan, hingga penguatan kapasitas eksportir dan petani sawit.

Lebih lanjut, isu akses pasar sawit juga terus dibahas dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) sebagai upaya menciptakan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan saling menguntungkan.

Siapkan Strategi

Di tengah tantangan implementasi EUDR, Kemendag juga menyiapkan strategi diversifikasi pasar ekspor. Johni menyebut, kawasan Asia Timur, Asia Selatan, serta sebagian Afrika dan Timur Tengah menjadi tujuan alternatif yang paling prospektif.

Berdasarkan dataExport Potential Mapdari International Trade Centre (ITC), potensi ekspor kelapa sawit Indonesia yang belum tergarap untuk berbagai produk, termasuk HS 151190, mencapai lebih dari US$10 miliar.

Data menunjukkan, Pakistan menjadi pasar dengan potensi terbesar sekitar US$944 juta, disusul China sebesar US$691 juta, Bangladesh US$522 juta, dan India US$232 juta.

Menurut Johni, besarnya potensi tersebut menunjukkan negara-negara Asia dapat menjadi pasar alternatif yang menjanjikan bagi ekspor sawit Indonesia.

“Oleh karena itu, penguatan akses pasar, peningkatan promosi dagang, serta optimalisasi kerja sama perdagangan dengan negara-negara tersebut menjadi strategi untuk memperluas pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, termasuk Uni Eropa,” pungkasnya.

Arus logistik nasional terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya aktivitas perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Kondisi tersebut tercermin dari kinerja ekspor dan impor yang masih tumbuh, dengan neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD5,64 miliar sepanjang Januari-April 2026.

Data dari BPS, pada periode Januari-April 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai USD92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor nonmigas menjadi penopang utama dengan nilai USD87,74 miliar.

Kinerja tersebut tidak lepas dari kontribusi sektor industri pengolahan yang terus menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Selama Januari-April 2026, BPS mencatat sektor industri pengolahan memberikan kontribusi ekspor senilai USD75,57 miliar.

Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar selama Januari-April 2026, dengan nilai USD22,76 miliar, disusul Amerika Serikat USD10,17 miliar, dan India USD6,14 miliar. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD17,70 miliar dan USD6 miliar.

Sementara itu, Jawa Tengah turut memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor nasional dengan nilai mencapai USD4,5 miliar pada periode Januari-April 2026.

Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, mengatakan sejumlah komoditas menjadi andalan ekspor daerah, antara lain produk kayu dan turunannya dari wilayah Temanggung serta Wonosobo, produk rajut, hingga gula aren atau brown sugar.

Namun, aktivitas ekspor masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan biaya logistik hingga tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap biaya produksi dan daya saing produk ekspor.

"Sekitar 70 persen bahan baku kita masih impor di negara China dan beberapa negara lainnya di Asia Timur. Beberapa bahan baku plastik itu naik yang otomatis mempengaruhi perdagangan ekspor di negara kita," ujar perempuan yang akrab disapa Ade dikutip Senin (22/6).

Ade menilai peningkatan kapasitas dan layanan logistik di Pelabuhan Tanjung Emas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekspor.

Pembenahan fasilitas serta penambahan peralatan operasional, khususnya untuk mendukung proses bongkar muat dan pengelolaan peti kemas, dinilai mampu memperlancar arus distribusi barang.

"Peran Pelabuhan Tanjung Emas sangat signifikan. Perputaran ekonomi dan logistik berawal dari pelabuhan. Jalur paling mudah dan mendasar untuk ekspor dan impor melalui jalur laut," ungkap Ade.

Diperlukan penguatan iklim usaha untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperluas akses pasar ekspor. Pelaku usaha juga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya biaya logistik yang menjadi salah satu faktor penghambat daya saing ekspor.

Selain itu, dinamika geopolitik global, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga perubahan kebijakan perpajakan turut menjadi perhatian pelaku industri karena dapat mempengaruhi perencanaan bisnis dan aktivitas perdagangan.

Arus Peti Kemas Internasional Meningkat

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra mengatakan terjadi peningkatan arus peti kemas internasional di TPK Semarang. Pada periode Januari-Mei 2026 tercatat 382.093 TEUs atau meningkat sebesar 12,2 persen jika dibandingkat periode yang sama pada 2025 sebanyak 340.535 TEUs.

Dari jumlah tersebut 192.829 TEUs diantaranya adalah peti kemas import dan 189.162 TEUs adalah peti kemas eksport.

"Arus peti kemas import di TPK Semarang sendiri tumbuh 10,7 persen, sementara untuk peti kemas eksport tumbuh 13,72 persen dari tahun sebelumnya," terang Widyaswendra.

Pihaknya menyebut arus peti kemas di TPK Semarang terus tumbuh seiring perkembangan industri yang ada di Jawa Tengah. Perseroan mencatat tahun 2023 arus peti kemas yang melalui TPK Semarang sebanyak 781.841 TEUs, tahun 2024 sebanyak 895.904 dan tahun 2025 lalu tercatat lebih dari 1 juta TEUs.

Merespons pertumbuhan tersebut, PT Pelindo Terminal Petikemas menyiapkan sejumlah langkah. Antara lain penambahan tambatan dermaga sepanjang 275 meter, penambahan lapangan penumpukan, hingga penambahan empat unit alat bongkat muat jenis quay container crane (QCC).

"Saat ini empat unit alat baru tersebut (QCC) dalam tahap commissioning and testing, untuk memastikan segala aspek baik secara operasional dan safety dapat terpenuhi. Kami menargetkan alat tersebut dapat segera beroperasi untuk melayani pelanggan," ucapnya.

Beberapa komoditas eksport yang melalui TPK Semarang adalah produk dari kayu, pakaian, alas kaki, produk olahan laut seperti ikan, krustasea, dan moluska, dan beberapa komoditas lainnya. Sementara untuk produk import diantaranya adalah mesin industri, peralatan mesin listrik, kendaraan dan bagiannya.

Logistik & Teknologi Menjadi Kunci

Pengusaha garmen asal Semarang, Deddy Mulyadi, mengatakan Pelabuhan Tanjung Emas memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekspor produknya ke sejumlah pasar internasional, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.

Namun, menurut Deddy, kapasitas dan layanan pelabuhan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan kawasan industri serta peningkatan volume distribusi barang. Kepadatan arus logistik terkadang memicu antrean kapal yang berdampak pada jadwal pengiriman produk ke pasar global.

"Tanjung Emas memang membantu aktivitas ekspor. Tetapi ritme pergerakan barang belum secepat pelabuhan besar seperti Jakarta atau Surabaya. Kadang masih ada antrean kapal," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (18/6).

Deddy berharap pengembangan infrastruktur pelabuhan dapat terus dilakukan, termasuk peningkatan konektivitas transportasi menuju kawasan pelabuhan. Menurutnya, kelancaran akses distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga efisiensi logistik sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

Sementara Pakar ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Bhimo Rizky Samudro, menilai surplus perdagangan yang terus berlanjut menunjukkan produk Indonesia masih memiliki daya saing yang baik di pasar internasional. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional.

"Surplus perdagangan merupakan sinyal yang baik karena menunjukkan produk Indonesia masih memiliki daya saing di pasar internasional. Ini juga mencerminkan sektor industri pengolahan kita tetap mampu menjadi penggerak ekspor nasional," katanya.

Pertumbuhan ekspor menunjukkan industri manufaktur masih mampu menjaga produktivitas dan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan karena dapat membatasi nilai tambah industri nasional.

Di sisi lain, meningkatnya impor bahan baku dan barang modal mencerminkan aktivitas produksi serta investasi industri dalam negeri masih terus berjalan.

Bhimo menilai masa depan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan industri menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga oleh efisiensi sistem logistik nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan konektivitas distribusi yang mampu menghubungkan pusat produksi dengan pasar domestik maupun global secara cepat dan efisien.

"Pelabuhan peti kemas merupakan infrastruktur strategis bagi perdagangan Indonesia. Ketika pelabuhan bekerja secara efisien, distribusi barang menjadi lebih cepat dan daya saing produk nasional juga meningkat," jelasnya ketika dihubungi, Kamis (18/6).

Penguatan logistik tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga transformasi digital untuk mempercepat distribusi, meningkatkan akurasi layanan, dan menekan biaya operasional. Pengembangan teknologi pendukung juga diperlukan untuk menjaga kualitas produk hingga sampai ke pasar tujuan.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan harga daging global, termasuk daging ayam hingga daging sapi masih mahal sepanjang 2026.

Kenaikan harga daging dipicu kombinasi pasokan yang ketat di sejumlah negara eksportir utama, permintaan impor yang tetap kuat, serta gangguan akibat penyakit hewan dan ketegangan geopolitik.

Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, FAO menyebut produksi daging dunia memang masih tumbuh tahun ini, tetapi lajunya melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Produksi global diperkirakan hanya naik 1 persen menjadi 391 juta ton, sementara pasokan ekspor dari sejumlah negara produsen utama justru terbatas.

"Meski permintaan impor global tetap kuat, terbatasnya pasokan yang tersedia untuk diekspor diperkirakan akan membatasi ekspansi perdagangan daging dunia dan menjaga harga internasional tetap berada pada level tinggi," tulis FAO dalam laporannya.

FAO menjelaskan daging unggas masih menjadi motor utama pertumbuhan produksi global karena harganya relatif lebih murah dibanding jenis daging lain. Namun, pasokan daging sapi dan domba diperkirakan tetap ketat akibat proses pemulihan populasi ternak di sejumlah negara produsen besar.

"Pertumbuhan produksi daging global pada 2026 diperkirakan melambat, dengan daging unggas menjadi pendorong utama kenaikan produksi tahunan, sementara pasokan daging merah tetap ketat," tulis FAO.

Kondisi tersebut membuat harga daging dunia terus menguat sejak awal tahun. Berdasarkan Indeks Harga Daging FAO (FAO Meat Price Index/FMPI), harga rata-rata daging global pada Mei 2026 mencapai 130,5 poin, naik 4,5 persen dibanding Januari 2026 dan meningkat 6,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan paling tajam terjadi pada daging sapi. Harga daging sapi internasional melonjak 5,8 persen sepanjang Januari-Mei 2026 akibat berkurangnya pasokan ternak siap potong di Brasil serta tingginya permintaan dari AS dan China.

"Harga daging sapi mencatat kenaikan paling kuat, didorong oleh terbatasnya pasokan ternak siap potong di Brasil serta permintaan internasional yang tetap kuat, khususnya dari AS dan China," tulis FAO.

Selain sapi, harga daging babi global naik 5,2 persen, sedangkan harga daging domba meningkat 3,6 persen. Sementara itu, harga daging unggas hanya naik tipis 1,4 persen karena pasokan masih relatif melimpah meski permintaan terus bertambah.

FAO menilai ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang memperbesar tekanan harga. Konflik di kawasan tersebut mengganggu jalur pelayaran dan logistik internasional, mendorong kenaikan biaya energi, transportasi, serta pakan ternak.

"Konflik di Timur Tengah menambah tekanan terhadap harga energi dan ketersediaan pupuk, meningkatkan biaya produksi termasuk pakan, yang pada akhirnya menekan margin produsen," tulis FAO.

Menurut lembaga tersebut, dampak konflik juga terasa pada perdagangan daging unggas global. Timur Tengah menyumbang sekitar 16 persen permintaan daging unggas dunia sehingga gangguan distribusi di kawasan itu memengaruhi arus perdagangan internasional.

Di sisi lain, ancaman penyakit hewan juga masih membayangi industri peternakan global. FAO menyoroti penyebaran demam babi afrika (african swine fever/ASF) yang masih mengganggu produksi di sejumlah negara, serta penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease/FMD) yang mulai menyebar ke beberapa wilayah di Eropa dan Asia.

"Penyakit hewan yang terus berlanjut dan perubahan kebijakan perdagangan telah meningkatkan volatilitas pasar sekaligus memperkuat tekanan kenaikan harga," tulis FAO.

Untuk 2026, produksi daging sapi dunia diperkirakan turun 0,8 persen menjadi 76,9 juta ton. Penurunan terutama terjadi di Brasil, AS, China, dan Uni Eropa akibat proses pembangunan kembali populasi ternak yang membatasi jumlah pemotongan sapi.

Produksi daging domba juga diproyeksikan turun 0,8 persen menjadi 18,6 juta ton, terutama akibat berkurangnya pasokan dari Australia yang tengah memasuki fase pemulihan populasi ternak.

Sebaliknya, produksi daging unggas diperkirakan meningkat 2,5 persen menjadi 160,3 juta ton. China diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut berkat ekspansi kapasitas produksi dan pengolahan.

Meski demikian, FAO menilai peningkatan produksi unggas belum cukup untuk mengimbangi tekanan dari terbatasnya pasokan daging merah yang selama ini menjadi salah satu komponen utama konsumsi protein hewani dunia.

Secara keseluruhan, perdagangan daging dunia diperkirakan hanya tumbuh 1,1 persen menjadi 43,9 juta ton pada 2026. Kenaikan terutama berasal dari perdagangan daging unggas dan babi, sementara perdagangan daging sapi dan domba diperkirakan menyusut akibat keterbatasan pasokan ekspor.

[Gambas:Youtube]

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan harga produk pangan turunan gandum seperti roti hingga mi instan bakal makin mahal pada tahun ini dan tahun depan.

Pasalnya, pasokan gandum global berpotensi turun pada musim 2026/2027 imbas proyeksi merosotnya produksi di sejumlah negara eksportir utama, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Kondisi tersebut berisiko mendorong kenaikan harga berbagai produk pangan berbasis gandum.

Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, FAO memperkirakan produksi gandum dunia pada musim 2026/2027 hanya mencapai 810,9 juta ton atau turun 3,8 persen dibandingkan rekor produksi tahun sebelumnya.

"Produksi gandum global 2026/2027 diperkirakan turun 3,8 persen menjadi 810,9 juta ton akibat panen yang lebih kecil di negara dan kawasan eksportir utama, terutama Australia, Uni Eropa, dan AS," tulis FAO dalam laporan tersebut.

Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menjelaskan penurunan produksi dipicu kombinasi cuaca yang kurang mendukung dan melemahnya keuntungan usaha tani yang membuat petani mengurangi luas tanam maupun investasi produksi.

Penurunan terbesar diperkirakan terjadi di AS. FAO menyebut produksi gandum Negeri Paman Sam diperkirakan menyusut hingga 21,3 persen dibanding musim sebelumnya. Selain AS, produksi juga diperkirakan turun di Uni Eropa dan Australia yang selama ini menjadi pemasok utama gandum dunia.

Kondisi tersebut membuat pasokan ekspor global diperkirakan lebih ketat dibanding tahun lalu, meski sebagian penurunan masih dapat diimbangi oleh peningkatan produksi di sejumlah negara Asia.

Dampaknya mulai terlihat pada pergerakan harga internasional. FAO mencatat harga gandum dunia terus menguat dalam beberapa bulan terakhir seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi panen di negara-negara eksportir utama.

"Harga gandum dunia naik 3,4 persen dibanding bulan sebelumnya dan 7,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, didukung oleh prospek panen yang lebih kecil di negara-negara eksportir utama, termasuk AS," tulis FAO lebih lanjut.

Laporan itu mencatat harga gandum keras musim dingin (hard red winter wheat) di AS pada Mei 2026 bahkan sudah 28 persen lebih tinggi dibandingkan Mei tahun lalu. Kenaikan dipicu kondisi tanaman yang disebut sebagai salah satu yang terburuk dalam beberapa dekade akibat kekeringan berkepanjangan.

Tidak hanya di AS, harga gandum di Australia juga naik 3,3 persen dibanding bulan sebelumnya dan 7,5 persen secara tahunan. Kenaikan terjadi karena petani mengurangi rencana penanaman akibat tingginya biaya pupuk serta risiko curah hujan yang lebih rendah dari normal.

Sementara itu, harga gandum di Uni Eropa ikut meningkat karena kekhawatiran terhadap dampak suhu tinggi terhadap produktivitas panen. Di Rusia, penguatan nilai tukar rubel dan keterlambatan musim tanam turut menopang kenaikan harga ekspor gandum.

Meski produksi turun, FAO menilai kondisi pasokan global secara keseluruhan masih relatif seimbang. Stok gandum dunia pada akhir musim 2026/2027 diperkirakan justru naik tipis menjadi 348,6 juta ton berkat akumulasi cadangan di sejumlah negara Asia.

"Rasio stok terhadap penggunaan global diperkirakan tetap berada pada level yang nyaman, menunjukkan situasi pasokan dunia secara keseluruhan masih seimbang," tulis FAO.

Namun, lembaga tersebut mengingatkan sebagian besar stok dunia kini semakin terkonsentrasi di negara-negara yang bukan eksportir utama. Artinya, ketersediaan gandum yang dapat diperdagangkan di pasar internasional tetap berpotensi lebih ketat dibanding beberapa tahun terakhir.

Di sisi perdagangan, volume perdagangan gandum dunia diperkirakan turun 3,3 persen menjadi 199,1 juta ton pada musim 2026/2027. Penurunan terutama disebabkan berkurangnya permintaan impor dari negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Asia yang memiliki stok cukup besar serta produksi domestik yang membaik.

FAO juga mengingatkan pasar pangan global masih rentan terhadap gangguan cuaca dan gejolak energi. Menurut lembaga itu, ketidakpastian geopolitik yang mengganggu jalur perdagangan strategis, termasuk Selat Hormuz, berpotensi meningkatkan biaya pupuk, logistik, dan impor pangan.

"Meningkatnya harga serealia menunjukkan kerentanan pasar pangan terhadap risiko cuaca dan gangguan di pasar energi serta input produksi," tulis FAO.

Lembaga tersebut menambahkan lonjakan harga energi dapat berdampak besar terhadap biaya impor pangan dunia. Dalam kondisi risiko geopolitik tinggi, dampaknya bahkan bisa hampir dua kali lebih besar dibanding situasi normal karena meningkatnya biaya asuransi, premi risiko, dan hambatan logistik.

Gandum merupakan bahan baku utama berbagai produk pangan olahan yang banyak dikonsumsi masyarakat, mulai dari roti, mi instan, biskuit, hingga aneka makanan berbasis tepung.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bergeliat menjajaki kerja sama bilateral dengan sejumlah negara besar di Eropa. Terbaru, sejumlah kerja sama telah disepakati dengan Jerman.

Kerja sama itu terjalin seiring dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Jakarta pada Senin (15/6/2026). Prabowo kemudian menyambut Steinmeier di Istana Merdeka.

"Kunjungan kenegaraan ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia karena ini juga menunjukkan hubungan antara Jerman dan Indonesia yang sangat baik,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada Senin (15/6/2026).

Prabowo juga menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier menjadi momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian. Kunjungan ini sekaligus menandai dimulainya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan berlangsung pada 2027 mendatang.

Kedua negara kemudian bersepakat memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor prioritas, mulai dari ekonomi, investasi, transisi energi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas penguatan kerja sama di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Di bidang ekonomi, Prabowo mengundang Jerman untuk memperluas investasi di berbagai sektor strategis, termasuk transisi energi, hilirisasi industri, kendaraan listrik, semikonduktor, hingga pengembangan infrastruktur. Prabowo juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang.

“Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyambut baik pelaksanaan berbagai program kerja sama ekonomi, termasuk Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration Program (CITA) dan program Partnering in Business with Germany yang ditujukan bagi pengembangan UMKM. Prabowo turut menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Joint Economic and Investment Committee kedua pada tahun ini.

Di bidang ketenagakerjaan, Prabowo mengapresiasi penandatanganan letter of intent mengenai Global Skills Partnership di sektor keperawatan.

"Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi,” ujar Presiden.

Selain itu, kedua pemimpin juga bertukar pandangan terkait isu-isu global dan sepakat bahwa penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalur diplomasi. Presiden Prabowo pun menegaskan pentingnya peran Jerman dan Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dunia serta memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia.

“Saya sangat berkeyakinan bahwa Jerman harus memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting, karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting,” tutur Presiden.

Dorong Penerapan IEU-CEPA

Selain menyepakati berbagai kerja sama, kedua pemimpin negara pun mendorong penerapan perjanjian Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian ini telah ditandatangani secara substantif oleh Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa di Bali pada September 2025.

Namun, saat ini perjanjian tersebut sedang dalam tahap penerjemahan ke dalam berbagai bahasa sebelum memasuki proses ratifikasi oleh parlemen masing-masing. Setelahnya, kemudian IEU CEPA akan diterapkan secara penuh.

Di depan Presiden Steinmeier, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa dan berharap IEU CEPA dapat segera mencapai hasil yang substansial.

“Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia berharap proses negosiasi IEU-CEPA dapat segera mencapai hasil konkret. Menurutnya, kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa akan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha kedua belah pihak.

Presiden Steinmeier pun berharap agar perundingan IEU-CEPA yang telah ditandatangani dapat segera diratifikasi oleh Jerman. Dia meyakini perjanjian tersebut akan membuka peluang investasi baru, memperkuat kerja sama inovasi, serta memberikan manfaat bagi dunia usaha di kedua negara.

“Perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar. Dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia,” kata Presiden Steinmeier.

Presiden Steinmeier pun menekankan pentingnya memperdalam kemitraan kedua negara. Menurutnya, fondasi hubungan tersebut telah terjalin kuat sejak Deklarasi Jakarta tahun 2012 dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di berbagai sektor melalui kolaborasi yang makin luas.

Dalam pernyataannya, Presiden Steinmeier pun menilai ASEAN memiliki peran penting dalam membangun arsitektur keamanan regional.

“Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tetapi juga terus mengembangkan peran pentingnya,” katanya.

Catatan Kerja Sama Dengan Prancis

Sebelum dengan Jerman, Pemerintah Indonesia pun menjalin berbagai kerja sama dengan Prancis. Hal itu dilakukan seiring dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris, Prancis pada Mei 2026. Prabowo pun menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Les Invalides, Paris, Prancis.

Kunjungan Prabowo ke Prancis tersebut menjadi yang ketiga kalinya tahun ini. Sebelumnya, Prabowo telah mengunjungi Prancis pada awal tahun ini tepatnya 23 Januari 2026. Kunjungan itu disebut sebagai agenda diplomasi bilateral dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Macron di Istana Elysee.

Pada April 2026, Prabowo pun mengunjungi Prancis dan menggelar pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama strategis Indonesia-Prancis di berbagai sektor prioritas. Salah satu fokus pembahasan mencakup pengembangan kerjasama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.

Kunjungan Prabowo ke Prancis terbarunya pada Mei 2026 telah menghasilkan sejumlah capaian dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Dalam hal investasi, terdapat empat kesepakatan komersial baru senilai Rp61,25 triliun yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Capaian kesepakatan komersial baru itu dilakukan seiring dengan peluncuran France–Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC). Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta Presiden Macron.

Forum bisnis itu mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai US$1,3 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan capaian itu menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Pemerintah pun menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Prancis hingga tiga kali lipat pada 2035.

“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.

Peluang dan Tantangan dari Eropa

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan geliat pemerintah menjajal kerja sama, terutama meraup investasi dari Eropa membawa berkah tersendiri. Asalkan, investasi dipastikan masuk tidak berhenti pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi mendorong nilai tambah di dalam negeri.

Artinya, kerja sama harus menghasilkan transfer teknologi, penguatan industri hilir, lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

"Namun tantangannya adalah memastikan hubungan ini berjalan seimbang. Indonesia jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah atau pasar bagi produk luar negeri," ujarnya.

Tantangan lainnya adalah kerja sama, terutama raupan investasi harus memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat, sebab pasar Eropa sangat sensitif terhadap isu keberlanjutan.

Selain itu, harus ada konsistensi kebijakan domestik. Indonesia perlu memberi kepastian regulasi, memperbaiki koordinasi antarlembaga, dan memastikan proyek-proyek kerja sama benar-benar terlaksana.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa upaya pemerintah menjajal kerja sama dengan Eropa membuka lebih banyak jalur kerja sama dan tidak hanya bertumpu pada satu atau dua negara.

Selama ini memang catatan kerja sama investasi Indonesia didominasi dengan negara Asia. Realisasi investasi Indonesia per kuartal I/2026 mencapai Rp498,79 triliun. Realisasi investasi meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal asing mencapai 50,11%.

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

"Indonesia tampaknya ingin memiliki lebih banyak ruang gerak dengan memperkuat hubungan ke berbagai pusat kekuatan sekaligus," kata Yusuf.

Di sisi lain, memperkuat hubungan ekonomi dengan Eropa bukan tanpa tantangan. Hambatan pertama yang paling sering muncul adalah perbedaan cara pandang mengenai standar lingkungan dan keberlanjutan. Banyak kebijakan Uni Eropa yang dianggap sebagai bentuk perlindungan lingkungan, tetapi dari sudut pandang negara berkembang sering dipersepsikan sebagai hambatan dagang baru.

Contoh yang paling jelas menurutnya adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR). Aturan ini mewajibkan berbagai komoditas, termasuk sawit, dapat ditelusuri asal-usulnya dan dibuktikan tidak berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi setelah akhir 2020.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan karakter investasi Eropa itu sendiri. Dibandingkan investasi dari negara-negara Asia, proses pengambilan keputusan di Eropa umumnya lebih panjang.

Banyak perusahaan harus melewati tahapan evaluasi internal yang ketat, mempertimbangkan aspek tata kelola, keberlanjutan, risiko politik, hingga kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Karena itu, tidak jarang ada jarak yang cukup panjang antara penandatanganan kesepakatan dan realisasi investasi di lapangan.

"Selain faktor eksternal, ada pula pekerjaan rumah yang berasal dari dalam negeri. Investor Eropa dikenal sangat memperhatikan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Mereka biasanya tidak hanya melihat potensi pasar, tetapi juga stabilitas aturan dalam jangka panjang," ujar Yusuf.

Oleh sebab itu, menurutnya promosi investasi di luar negeri harus berjalan beriringan dengan perbaikan iklim usaha di dalam negeri. Apabila kepastian regulasi masih menjadi tanda tanya, investor akan cenderung mengambil sikap menunggu meskipun peluang bisnisnya menarik.

Moskow: Uni Eropa berupaya mengurangi ketergantungannya terhadap Selat Hormuz dengan mengembangkan jalur perdagangan alternatif yang dinilai lebih aman dan tangguh di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan blok tersebut akan membahas berbagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada jalur transit strategis tersebut, termasuk memperkuat konektivitas perdagangan melalui koridor-koridor baru.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Koridor Ekonomi India–Timur Tengah–Eropa (India-Middle East-Europe Economic Corridor/IMEC), yang dirancang untuk menghubungkan India, Timur Tengah, dan Eropa melalui jaringan transportasi dan logistik terpadu.

"Kami akan mendiskusikan bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap transit melalui Selat Hormuz. Beberapa rute ekspor alternatif yang lebih tangguh telah dikembangkan dan rute lainnya sedang dalam tahap pembangunan," ujar von der Leyen dikutip dari Antara.

Menurut dia, pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan energi dapat menjadi sumber kerentanan strategis. Karena itu, Uni Eropa terus mencari cara untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan keamanan energinya.

Von der Leyen juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan baru-baru ini. Meski demikian, ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan implementasi kesepakatan tersebut berjalan sesuai rencana.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas perdagangan internasional. Menurutnya, kebebasan navigasi tanpa hambatan maupun pungutan tambahan merupakan faktor krusial untuk menjaga stabilitas kawasan serta mendukung pertumbuhan ekonomi global.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena menjadi lintasan utama ekspor minyak dan gas dari kawasan Teluk menuju pasar internasional. Gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi memengaruhi harga energi dan arus perdagangan global.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menyatakan optimismenya terhadap penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurutnya, kesepakatan tersebut akan membuka peluang besar bagi peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa.

Hal itu disampaikan Steinmeier saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Presiden Jerman itu menegaskan bahwa Berlin dan Jakarta memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan kerangka kerja ekonomi dan perdagangan yang lebih kuat serta saling menguntungkan.

"Indonesia dan Jerman juga ada keinginan bersama untuk mengadakan kerangka yang baik untuk perdagangan dan ekonomi. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa CEPA itu yang perundingan terselesaikan sesudah waktu yang lama akhirnya juga ditandatangani," kata Steinmeier.

Ia menjelaskan bahwa implementasi perjanjian tersebut berpotensi menghapus sebagian besar hambatan tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa sehingga mampu meningkatkan arus perdagangan kedua belah pihak.

"Dan dengan itu sampai 90 persen dari bea cukai ditiadakan. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasikan perjanjian ini," ujarnya.

Menurut Steinmeier, manfaat IEU-CEPA tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas kegiatan bisnis dan investasi lintas negara.

"Dan perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia," katanya.

Ia menilai kesepakatan perdagangan tersebut akan menjadi fondasi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha Indonesia dan Jerman, khususnya dalam pengembangan inovasi dan penelitian.

"Dan juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan kerja sama yang lebih erat antara perusahaan Jerman dan Indonesia di bidang inovasi dan riset," lanjut Steinmeier.

Presiden Jerman menegaskan bahwa penguatan hubungan ekonomi tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Menurutnya, Indonesia dan Jerman memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

"Dan Bapak Presiden yang mulia, saya rasa itu menguntungkan bagi kedua belah pihak bagi kedua negara kita," ujarnya.

Steinmeier juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan Jerman yang telah lama beroperasi di Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut, menurut dia, menjadi bukti bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai tujuan investasi yang menjanjikan, bukan sekadar pasar bagi produk luar negeri.

"Dan sudah sejak lama ada beberapa perusahaan Jerman yang hadir di pasaran dan di negara Indonesia: Siemens, Daimler, Infineon, dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya merupakan pasar yang makin memiliki daya tarik, melainkan juga menjadi lokasi untuk investasi," kata Steinmeier.

Ia menambahkan tingginya minat dunia usaha Jerman terhadap Indonesia juga terlihat dari komposisi delegasi yang turut mendampinginya dalam kunjungan kenegaraan kali ini. Sejumlah pimpinan perusahaan besar dari berbagai sektor industri dan manufaktur ikut hadir untuk menjajaki peluang kerja sama yang lebih luas.

"Hal itu juga tercermin dalam delegasi yang mendampingi saya dari perusahaan yang sangat besar dan penting dari berbagai bidang ekonomi dan produksi," ujarnya.