Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi atas sejumlah masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait aktivitas diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Melalui keterangan yang disampaikan lewat akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026), Teddy mengapresiasi kritik yang diberikan Dino, namun menilai ada beberapa hal yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.

"Mohon izin menjawab masukan dari Bapak Dino. Saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri," ujar Teddy.

Salah satu poin yang disoroti Teddy adalah mengenai biaya kunjungan luar negeri Presiden. Menurutnya, pemerintah telah berulang kali menjelaskan bahwa setiap biaya yang melebihi anggaran resmi negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.

"Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," katanya.

Selain itu, Teddy membantah anggapan bahwa rombongan Presiden dalam lawatan luar negeri terlalu besar. Ia menegaskan jumlah delegasi yang menyertai Presiden saat ini justru telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut Teddy, pada pemerintahan terdahulu jumlah rombongan dalam satu kunjungan luar negeri dapat mencapai lebih dari 120 orang. Sementara pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, jumlah peserta delegasi dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.

"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal," ujarnya.

Teddy juga menanggapi pandangan mengenai pentingnya penjadwalan agenda diplomatik jauh hari sebelumnya. Menurut dia, kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus berubah membuat tidak semua agenda kenegaraan dapat direncanakan 1 tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa selain agenda yang telah disusun secara tahunan, terdapat pula kunjungan dan pertemuan yang harus dilakukan secara cepat untuk merespons kebutuhan nasional maupun perkembangan internasional.

"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Jadi ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," kata Teddy.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang menjadi sorotan publik.

Dino menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

Salah satu sarannya adalah agar Presiden Prabowo menyerahkan sebagian besar misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pejabat luar negeri di dalam negeri, mencontoh pola Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di China.

"Saya juga menganjurkan untuk 1 tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).