Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dihadapkan pada tenggat waktu krusial penutupan tahun anggaran 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan telah memberikan peringatan tegas kepada seluruh biro dan perangkat daerah untuk menuntaskan administrasi keuangan tanpa menyisakan potensi masalah di kemudian hari.

"Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan agar segera dilaporkan ke Biro Administrasi Pembangunan. Begitu pula dengan besaran anggaran yang tidak dapat diserap, jangan dipaksakan karena bisa berujung pada kelalaian atau tidak sesuai dengan tata kelola keuangan," ujar Sri Wahyuni dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Dia menambahkan, persoalan klasik penyerapan anggaran menjelang akhir tahun memang bukan hal baru, namun pendekatan yang ditekankan kali ini lebih menitikberatkan pada aspek kehati-hatian ketimbang target pencapaian semata.

Lebih jauh, Sri mengingatkan bahwa kelengkapan administrasi menjadi kunci utama untuk melewati proses pemeriksaan tanpa hambatan.

"Saya berharap Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim dapat menjadi teladan bagi perangkat daerah yang lain," ungkapnya.

Mengantisipasi dinamika tahun 2026, pejabat yang akrab disapa Yuni ini mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk mengadopsi etos kerja yang lebih progresif dan adaptif.

"Sehingga tidak ada beban, tetapi capaiannya justru membuat hati nyaman dan bahagia," pungkasnya.