Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat mengizinkan kapal tanker Rusia mengirim minyak mentah ke Kuba di tengah blokade energi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan terhadap negara di Karibia itu.

Dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026) kapal tanker yang membawa sekitar 730.000 barel minyak mentah itu diperkirakan akan berlabuh di terminal minyak Matanzas, Kuba, pada besok Selasa (31/3/2026) waktu setempat.

Laporan itu menyebutkan bahwa kiriman minyak tersebut dapat menopang kebutuhan energi Kuba selama beberapa pekan sebelum cadangan bahan bakarnya habis.

Disebutkan pula, pasokan minyak itu juga akan mengurangi tekanan pada pemerintah Kuba, yang sedang menghadapi keruntuhan ekonomi.

Pada Januari, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan blokade minyak terhadap Kuba, sembari mengancam negara-negara yang mengirimkan bahan bakar ke negara itu.

Dalam salah satu insiden, AS bahkan mengusir kapal tanker yang menuju Kuba. Namun, dalam kasus terbaru ini, tidak ada perintah untuk menghentikan kapal tanker dari Rusia.

Antara yang mengutip The New York Times, menjelaskan Penjaga Pantai AS memiliki dua kapal patroli di perairan Kuba yang bisa mencegat kapal tanker Rusia, tetapi hal tersebut tidak dilakukan.

Keputusan itu dinilai untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia, setidaknya untuk saat ini.

Blokade minyak AS telah memperparah kondisi Kuba, menyebabkan pemadaman listrik, kelangkaan bahan bakar, lonjakan harga, dan memburuknya layanan kesehatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengkritik kebijakan AS itu dan menilai langkah tersebut menyebabkan krisis kemanusiaan di Kuba.

Di tengah situasi itu, Presiden AS Donald Trump dilaporkan ingin menggulingkan Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel.

Trump bahkan mengatakan dirinya "mendapat kehormatan untuk menguasai Kuba" dan mengisyaratkan akan menggunakan kekuatan militer ke negara itu setelah perang melawan Iran.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menegaskan perlunya perubahan dalam sistem pemerintahan di Kuba sebagai bagian dari reformasi ekonomi.

"Ekonomi Kuba perlu berubah, dan ekonomi mereka tak bisa berubah kecuali sistem pemerintahan mereka berubah," katanya dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, pemerintah Kuba menyatakan kesiapannya menghadapi Amerika Serikat.

"Militer kami selalu siap dan, sebenarnya, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan agresi militer," kata Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Fernandez de Cossio kepada NBC News yang dikutip Antara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump akan mengendalikan penjualan minyak Venezuela dan menampung seluruh hasilnya di rekening Amerika Serikat, sebagai bagian dari strategi membawa kembali minyak negara tersebut ke pasar global.

Menteri Energi AS Chris Wright, yang berbicara dalam konferensi Goldman Sachs Group Inc. di Miami pada Rabu (7/1/2026) waktu setempat), mengatakan tahap awal penjualan akan memanfaatkan minyak mentah Venezuela yang saat ini tersimpan di fasilitas penyimpanan. Stok tersebut terus menumpuk akibat blokade AS dan berisiko memaksa penghentian sebagian produksi.

“Kami hanya akan menggerakkan kembali minyak mentah itu dan menjualnya. Kami akan memasarkan minyak dari Venezuela—pertama dari stok yang menumpuk ini, lalu secara berkelanjutan kami akan menjual produksi yang keluar dari Venezuela," ujar Wright dikutip dari Bloomberg, Kamis (8/1/2026).

Rencana tersebut sejalan dengan dorongan pemerintahan Trump agar perusahaan energi AS membangun kembali infrastruktur minyak Venezuela yang telah lama terbengkalai dan menghidupkan kembali produksi yang merosot. Kementerian Energi AS menyebutkan, Washington juga mulai melonggarkan sanksi sektor minyak Venezuela secara selektif sebagai bagian dari upaya tersebut.

Presiden Trump pada Selasa malam mengatakan Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak kepada AS untuk dijual, dengan nilai sekitar US$2,8 miliar berdasarkan harga pasar saat ini.

Gedung Putih menyatakan AS telah mulai memasarkan minyak mentah Venezuela. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan hasil penjualan akan disimpan di rekening Departemen Keuangan AS.

Menurut sumber yang mengetahui kebijakan tersebut, langkah ini bertujuan melindungi hasil penjualan dari klaim para kreditur Venezuela. Leavitt menegaskan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat AS dan Venezuela.

“Kami tidak mencuri minyak siapa pun. Kami akan memulai kembali penjualan minyak Venezuela di pasar global, menempatkan dananya atas nama Venezuela, lalu mengembalikannya ke Venezuela untuk kepentingan rakyatnya," ujar Wright.

Wright menambahkan, hasil penjualan minyak Venezuela pada tahap awal tidak akan digunakan untuk membayar klaim Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips, maupun perusahaan AS lainnya yang asetnya dinasionalisasi oleh pemerintahan Hugo Chávez pada pertengahan 2000-an. Menurutnya, kompensasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut tetap diperlukan, namun merupakan isu jangka panjang.

Perusahaan minyak negara Venezuela, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), dalam pernyataannya menyebut tengah bernegosiasi dengan Washington mengenai penjualan minyak melalui skema yang mirip dengan pengaturan bersama Chevron Corp.—satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang masih beroperasi di Venezuela.

Sebelumnya, pasukan AS menyita dua kapal tanker minyak tambahan yang dikenai sanksi, termasuk satu kapal berbendera Rusia, seiring upaya pemerintahan Trump mengendalikan seluruh ekspor minyak Venezuela.

Salah satu kapal disita di Samudra Atlantik selatan Islandia, sementara satu lainnya ditahan di kawasan Karibia.

Trump juga mendorong perusahaan minyak AS seperti Chevron, ConocoPhillips, dan Exxon untuk membangun kembali infrastruktur minyak Venezuela dan meningkatkan produksi, menyusul penggulingan Presiden Nicolás Maduro.

Pemerintah AS disebut telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan energi, dan Trump dijadwalkan bertemu para eksekutif sektor energi pada Jumat.

“Ini adalah pertemuan untuk membahas peluang besar yang kini terbuka bagi perusahaan-perusahaan minyak tersebut,” ujar Leavitt.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga disebut berpotensi menghadiri pertemuan tersebut.

Sektor minyak Venezuela telah lama terpuruk akibat korupsi, minim investasi, dan salah kelola, dengan produksi saat ini berada di bawah 1 juta barel per hari. Wright memperkirakan output dapat ditingkatkan beberapa ratus ribu barel per hari dalam jangka pendek hingga menengah.

Namun, Francisco Monaldi, Direktur Kebijakan Energi Amerika Latin di Baker Institute for Public Policy, Rice University mengatakan, untuk mengembalikan industri minyak Venezuela ke masa kejayaannya akan membutuhkan investasi besar, dengan estimasi biaya sekitar US$10 miliar per tahun selama satu dekade ke depan.

Sejauh ini, perusahaan minyak AS masih enggan menyatakan secara terbuka kesediaan mereka untuk terlibat.

Meski Venezuela memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, investor menilai stabilitas pemerintahan dan kepastian dukungan Washington dalam jangka panjang menjadi prasyarat utama sebelum melakukan investasi besar-besaran.