REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp 17.800 per dolar AS tidak mengharuskan pemerintah menghitung ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan, menurut dia, sebelumnya sudah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario ekonomi, termasuk memperhitungkan saat harga minyak global mencapai 100 dolar AS per barel.

“Kita sudah hitung. Pada waktu simulasi minyak global 100 dolar AS per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi tidak ada masalah, saya tidak harus menghitung ulang APBN,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Selain itu, ia memandang kondisi pasar obligasi masih terkendali meski rupiah mengalami tekanan. Hal itu dibantu dengan strategi pemerintah melakukan langkah stabilisasi melalui pembelian obligasi agar imbal hasil (yield) tetap terjaga.

“Tapi begini, walaupun rupiah melemah, bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk sedikit membeli kembali (buyback), supaya yield-nya agak terkendali,” katanya.

Purbaya mengatakan, stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting dalam menjaga minat investor asing terhadap aset domestik.

“Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor asing untuk melakukan investasi di obligasi kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat ada modal asing yang masuk ke pasar,” ujarnya.

Selain itu, Bendahara Negara juga membeberkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

“Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan rupiah dengan signifikan,” katanya menambahkan.

Meski rupiah melemah, Menkeu menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang menurutnya masih cukup baik.

“Ini terjadi karena fundamentalnya bagus, sebetulnya tidak masuk akal. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi,” ujar dia.

Adapun nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,20 persen hingga mencapai Rp 17.830 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal akan menempatkan dana pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia ke bank swasta.

Purbaya mengakui bahwa selama ini dirinya hanya menempatkan dana pemerintah ke bank-bank BUMN dan BUMD karena lebih terpantau. Kendati demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk perlebar cakupan penerima suntikan likuiditas tersebut ke bank swasta.

"Bank swasta kalau mau juga nanti akan kita buka, yang sehat ya. Nanti kalau enggak, gue dipenjara lagi. Ada apa nanti [dikira] naruh uang di bank yang enggak jelas, katanya gitu. Tapi itu kan baru langkah percobaannya, nanti kita sebar yang lain," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Adapun, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan sepekan sebelum libur Lebaran. Langkah tersebut, sambungnya, untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya

Bendahara negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.

Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.

Kendati demikian, berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun yang skema enam bulan, injeksi Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.

Bisa untuk Beli SBN

Lebih lanjut, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.

"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.

Adapun, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 10 Maret 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,52% atau sudah naik 48 basis poin dibanding posisi awal tahun.

Terkait dengan penempatan dana yang sebelumnya sebesar Rp200 triliun, Purbaya menduga sebagian besar sudah habis disalurkan ke sektor riil. Hanya saja, dia kembali mengingatkan perbankan agar tidak memanfaatkan dana Rp200 triliun itu untuk beli SBN karena ditujukan untuk disalurkan ke sektor riil.

"Ya biar saja nanti kita monitor. Kalau ketahuan, awas," tekannya.