REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp 17.800 per dolar AS tidak mengharuskan pemerintah menghitung ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan, menurut dia, sebelumnya sudah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario ekonomi, termasuk memperhitungkan saat harga minyak global mencapai 100 dolar AS per barel.

“Kita sudah hitung. Pada waktu simulasi minyak global 100 dolar AS per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi tidak ada masalah, saya tidak harus menghitung ulang APBN,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Selain itu, ia memandang kondisi pasar obligasi masih terkendali meski rupiah mengalami tekanan. Hal itu dibantu dengan strategi pemerintah melakukan langkah stabilisasi melalui pembelian obligasi agar imbal hasil (yield) tetap terjaga.

“Tapi begini, walaupun rupiah melemah, bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk sedikit membeli kembali (buyback), supaya yield-nya agak terkendali,” katanya.

Purbaya mengatakan, stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting dalam menjaga minat investor asing terhadap aset domestik.

“Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor asing untuk melakukan investasi di obligasi kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat ada modal asing yang masuk ke pasar,” ujarnya.

Selain itu, Bendahara Negara juga membeberkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

“Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan rupiah dengan signifikan,” katanya menambahkan.

Meski rupiah melemah, Menkeu menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang menurutnya masih cukup baik.

“Ini terjadi karena fundamentalnya bagus, sebetulnya tidak masuk akal. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi,” ujar dia.

Adapun nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,20 persen hingga mencapai Rp 17.830 per dolar AS.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pola penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 mengalami perubahan. Jika sebelumnya berbasis pembagian sektoral atau jatah daerah, kini APBN sepenuhnya diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang ditetapkan presiden.

Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Selatan Rahmadi Murwanto menegaskan, alokasi APBN 2026 tidak lagi semata-mata didasarkan pada sektor, melainkan pada dukungan terhadap program Asta Cita Presiden.

“Dulu konsepnya pemerintah pusat memberi arahan alokasi dana. Sekarang fokusnya berubah, yakni mendukung prioritas nasional,” ujarnya saat ditemui Bisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Dia menjelaskan, pengalokasian anggaran prioritas nasional juga tidak lagi dibagi rata ke seluruh daerah. Pemerintah pusat menggunakan indikator nasional, sehingga daerah yang paling siap secara teknis akan lebih cepat memperoleh dukungan anggaran.

Seperti contoh, kata dia, pada program Sekolah Rakyat, kabupaten/kota yang telah menyiapkan lahan serta kelengkapan administrasi akan diprioritaskan.

“Polanya sekarang, siapa yang bisa menyiapkan dengan cepat, dia yang akan dapat,” jelasnya.

Meski demikian, DJPb menegaskan perubahan arah kebijakan ini tidak berarti sektor lain diabaikan. Belanja minimal yang bersifat rutin dan pelayanan dasar tetap dialokasikan, seperti pendidikan, kesehatan, gaji pegawai, serta operasional pemerintahan.

Berdasarkan data DJPb Sumsel dalam alokasi DIPA Belanja Wilayah Sumsel Tahun 2026, belanja pegawai tercatat sebesar Rp6,89 triliun atau naik 0,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja barang sebesar Rp4,96 triliun atau turun 29,97%, belanja modal Rp2,59 triliun atau meningkat 34,11%, serta belanja bantuan sosial Rp7,89 miliar atau turun 72,21%.

“Belanja rutin tetap ada untuk memastikan pelayanan publik berjalan. Tetapi di luar itu, pemda harus lebih kreatif, inovatif dan memperjuangkan bersama,” katanya.

Nasib Proyek Berjalan

Kendati terdapat perubahan, proyek strategis nasional yang telah berjalan dipastikan tetap dilanjutkan. Di Sumsel, sejumlah proyek tersebut antara lain Bendungan Tiga Dihaji, Jalan Tol Ruas Palembang–Betung, serta beberapa proyek irigasi.

Namun untuk proyek baru, imbuh Rahmadi, pemerintah daerah diminta lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif.

“Tidak menutup kemungkinan kalau pemerintah pusat punya dana tambahan bisa diberikan. Tapi kalau tidak, daerah harus mencari skema pendanaan lain,” ujarnya.

Dia menilai sejumlah skema yang dapat ditempuh pemerintah daerah antara lain Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema pinjaman.

“Namun, memang pelaksanaan skema di daerah tidak akan semudah di pusat. Kalau di pusat kekuatan presiden sangat kuat, sehingga mungkin bisa lebih mudah, sedangkan di daerah tentu lebih kompleks,” pungkasnya.