Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menggandeng pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan untuk menjaga harga tetap stabil di tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan ritel modern untuk menyerap produk telur dan daging ayam dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel," kata Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, peningkatan penyerapan oleh sektor horeka dan ritel modern diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

Menurutnya, para produsen membutuhkan sektor horeka dan juga ritel modern untuk menyerap produksi para peternak.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan. Kalau di restoran, misalnya menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya," jelas Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi dan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program promosi belanja. Salah satunya adalah program BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang berlangsung pada Juni-Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan sekitar 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang ditargetkan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Selain itu, terdapat penyelenggaraan Jakarta Great Sale dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta juga ditargetkan mencatat transaksi hingga Rp16 triliun.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional agar tetap kuat meski menghadapi tantangan global dan potensi tekanan akibat kenaikan harga energi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

"Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan, porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Menurut Budi, sistem tersebut memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa. Sebab, Bulog dan ID FOOD menjual produk kepada pengecer sesuai aturan yang berlaku sehingga pengecer tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau IDFOOD," jelas Budi.

Terkait alasan pemerintah tidak jadi menaikkan HET Minyakita, Budi menyampaikan bahwa pemerintah memilih mencari solusi lain yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik (e-commerce) bertujuan memperkuat legalitas usaha dan tidak berkaitan dengan pengenaan pajak.

Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidak benar.

"NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Saya lihat teman-teman di medsos (media sosial) seolah-olah kena pajak, nggak ada hubungannya," kata Budi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, setiap kegiatan usaha, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha, memang wajib memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Budi mengatakan kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha. Selain memberikan kepastian hukum, legalitas usaha juga mempermudah akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan.

"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka dia akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah," ujarnya.

Selain itu, NIB dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual di platform digital. Menurutnya, kepercayaan merupakan faktor penting dalam transaksi daring sehingga legalitas usaha menjadi salah satu jaminan bagi konsumen.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan enam bulan bagi pedagang baru.

Budi menambahkan, proses pengurusan NIB saat ini dapat dilakukan secara daring, tanpa biaya, dan relatif cepat.

Ia juga memastikan Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan NIB.

"Ngurus NIB gratis dan gampang. Semua cukup online. Itu ya kan sebentar saja selesai. Kalau misalnya 30 menit, yang kalau sudah ini juga selesai. Banyak kok itu di cara-caranya," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Perdagangan ( Mendag ), Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak akan mengalami kenaikan. Menurutnya pemerintah memilih mencari solusi lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan MinyaKitadi pasar.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan," ungkap Mendag Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan itu saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).

Sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan penyesuaian HET MinyaKita. Namun menurut Mendag Busan, pemerintah memutuskan untuk menempuh langkah lain yang dinilai lebih efektif dibanding menaikkan harga.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disalurkan oleh BUMN Pangan," jelasnya.

Sebagai langkah pengendalian harga, Kemendag, kata Busan tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan. Saat ini, porsi distribusi melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Angka tersebut berpotensi dinaikkan menjadi lebih dari 50%.

"Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung, bisa aja misalnya di atas 50 persen," ujarnya.

Pemerintah Godok Aturan Baru Kenaikan HET MinyaKita



Mendag Busan mengatakan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD akan berperan lebih besar dalam penyaluran MinyaKita ke pasar melalui distributor dan pengecer yang ditunjuk.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pengawasan harga menjadi lebih ketat. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET pun berisiko dicoret dari jaringan distribusi.

"Bulog, ID FOOD, ini kan menunjuk distributornya atau pengecer. Menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nah, nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong pengembangan model bisnis waralaba sebagai salah satu cara mempercepat pertumbuhan usaha sekaligus memperluas ekspansi produk dan layanan Indonesia ke pasar internasional.

Budi mengatakan bisnis waralaba memiliki keunggulan karena sistem manajemen, produksi, dan pangsa pasarnya telah terbentuk sehingga memudahkan pelaku usaha yang ingin memulai bisnis dengan lebih cepat.

"Jadi kita terus ingin mengembangkan model bisnis waralaba ini. Karena sebenarnya ketika misalnya teman-teman ingin bikin usaha yang langsung cepat, bisa jalan ya salah satu pilihannya adalah waralabanya. Karena manajemennya, kemudian produksinya dan sebagainya, pangsa pasarnya itu sudah terjangkau," ujar Budi dalam pembukaan Pak Gembus Spot (+), Jakarta, Senin.

Menurutnya, waralaba menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin berwirausaha karena model bisnisnya sudah teruji.

Namun, Budi menekankan bahwa produk yang akan diwaralabakan juga harus memenuhi persyaratan yang ketat agar kualitasnya tetap terjaga.

Ia menjelaskan, persyaratan yang ketat tersebut penting untuk memberikan jaminan kepada penerima waralaba sehingga dapat menjalankan usaha dengan baik dan berkelanjutan.

"Harapannya adalah ada jaminan ketika orang itu ikut waralaba di suatu produk tertentu, sehingga usaha yang diikuti atau sebagai yang menerima waralaba ini dapat menjalankan usahanya dengan baik," ucapnya.

Budi mengatakan, pemerintah terus mendorong perkembangan bisnis waralaba sebagai bagian dari upaya menjaga aktivitas ekonomi nasional. Menurutnya, semakin banyak usaha yang berkembang melalui sistem waralaba, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain di dalam negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga berupaya memperluas jaringan waralaba Indonesia ke pasar luar negeri melalui berbagai program promosi dan bisnis matching.

Pemerintah secara rutin mempromosikan merek-merek waralaba Indonesia dalam berbagai pameran di luar negeri, termasuk di Singapura. Kemendag juga menjalankan program untuk memperluas kehadiran restoran Indonesia di mancanegara melalui skema waralaba.

Menurut Budi, banyak restoran Indonesia di luar negeri masih dikelola secara keluarga sehingga rentan berhenti beroperasi ketika pengelolanya tidak lagi aktif. Karena itu, model waralaba dinilai dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperluas jaringan bisnis.

Lebih lanjut, Budi mengatakan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri diberi tugas tidak hanya mempromosikan ekspor barang, tetapi juga mencari investor dan mitra penerima waralaba di negara tujuan.

"Tugas perwakilan kita itu yang mencari investasi, mencari penerima waralabanya yang ada di sana. Itu yang kita tugaskan. Perwakilan kita tidak hanya ngomongin ekspor barang, tapi juga jasa," imbuh Busan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) merombak jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dengan menunjuk Budi Setyawan Wijaya sebagai direktur utama menggantikan Tri Andayani.

Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda mengatakan BUMN sektor transportasi laut dan logistik maritim itu menerima pergantian jajaran direksi berdasarkan Salinan Keputusan Kepala BP Nomor SR-322/BP/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026, terdapat perubahan susunan pada jajaran direksi.

"Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko," kata Ditto dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Kokok Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut bergeser menjadi Direktur Armada dan Teknik, sementara jabatan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut kini diemban oleh Hana Suhardi.

Ditto menyampaikan keputusan itu disampaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelni (Persero) Tahun Buku 2025 di Gedung BP BUMN, Kamis (18/6) malam di Jakarta.

"Pertemuan yang dihadiri oleh pejabat PT Danantara Asset Management dan BP BUMN, selain merombak jajaran Direksi, juga memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2025 dan kinerja Perusahaan untuk tahun yang sama," beber Ditto.

Pelni menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Tri Andayani, Anik Hidayati dan Robert MP Sinaga yang tidak hanya berhasil melakukan transformasi di bidang bisnis dan layanan, namun juga menjadi contoh pemimpin yang berintegritas dan profesional.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada ketiganya atas kepemimpinan yang sukses melakukan transformasi Perusahaan selama periode 2022-2026 dan telah membangun fondasi kuat bagi keberlanjutan Perusahaan," terang Ditto.

Adapun susunan jajaran direksi terbaru PT Pelni meliputi Direktur Utama Budi Setyawan Wijaya; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Triswahyu Herlina; Direktur Armada dan Teknik Kokok Susanto; Direktur SDM dan Umum Heri Purnomo; Direktur Usaha Angkutan Penumpang Nuraini Dessy W; dan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Hana Suhardi

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris Pelni yakni Komisaris Utama Soenarko Gatie Atmodjo; Komisaris Faturohman; Komisaris Budi Mantoro; Komisaris Moekhlas Sidik; dan Komisaris Independen Sosialisman Hidayat Hasibuan.

Diketahui, Pelni sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP), yang mana kapal perintis menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute.

Pelni juga mengoperasikan sebanyak 17 kapal rede (perintis). Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini Pelni mengoperasikan delapan trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita sebesar Rp15.700 per liter.

Menurut Budi, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi Minyakita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

"Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Penguatan distribusi dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD. Ia berharap, langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga Minyakita di berbagai daerah.

Menurut Budi, pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas harga minyak goreng sekaligus memastikan distribusinya berjalan lebih baik.

"Kami saat ini akan fokus pada distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami harap, Minyakita akan semakin banyak di pasar," kata Budi.

Budi menambahkan, pemerintah akan bersinergi untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan pangan agar dapat dipenuhi menggunakan produk minyak goreng
merek lain.

Selain itu, pemerintah meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand untuk mendampingi Minyakita. Ketersediaan minyak goreng second brand tersebut dapat semakin memberi pilihan minyak goreng dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.

"Kami juga meminta para produsen untuk memproduksi lebih banyak minyak goreng second brand. Sekarang pun, sudah banyak di pasar rakyat ya, tidak hanya Minyakita. Jadi sudah mudah untuk didapatkan," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan memiliki NIB, pelaku usaha berkontribusi menegakkan regulasi sekaligus membuka kesempatan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan hingga program pembinaan dan kemitraan di pasar digital

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong seluruh pelaku usaha, baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun usaha besar, segera memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) guna memperoleh berbagai manfaat untuk pengembangan bisnis.

Ia memastikan pengurusan NIB bersifat gratis dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup mempersiapkan data identitas dan informasi usaha.

"Dengan memiliki NIB, pelaku usaha berkontribusi menegakkan regulasi sekaligus membuka kesempatan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan hingga program pembinaan dan kemitraan di pasar digital yang semakin kompetitif," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Budi, kebijakan ini untuk mendorong pelaku usaha yang berdagang di platform niaga elektronik (e-commerce) agar memiliki legalitas, sekaligus membuka peluang peningkatan daya saing produk yang diperdagangkan di platform.

Seiring berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha setidaknya berupa NIB.

Selain itu, penyelenggara platform perniagaan elektronik juga wajib menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan enam bulan bagi pedagang baru.

Budi berharap, masa tenggang ini membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dapat berjalan dengan lancar dan tidak memberatkan pelaku usaha.

Terdapat lima manfaat utama dari kepemilikan NIB bagi pelaku usaha, yakni legalitas dan kepercayaan usaha, kemudahan berjualan di platform digital, akses terhadap pembiayaan dan program pemerintah, kemudahan pengembangan dan perluasan usaha, serta peningkatan daya saing produk lokal.

"Selain sebagai bentuk legalitas usaha, NIB dapat menjadi akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai kemudahan, perlindungan, dan peluang pengembangan usaha. Dengan memiliki NIB, UMKM akan semakin kuat, memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan berbagai peluang di era perdagangan digital, dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi aktivis, semua harus jadi aktivis, tapi aktivis ekspor

Bogor (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak mahasiswa untuk menjadi "aktivis ekspor" yang mampu mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar internasional sekaligus menciptakan lapangan kerja setelah lulus kuliah.

Dalam kegiatan Campuspreneur 2026 di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Jumat, Budi menekankan pentingnya mahasiswa memiliki cita-cita dan mimpi besar sejak dini, termasuk menjadi eksportir yang sukses.

Menurutnya, semangat berwirausaha perlu ditanamkan agar generasi muda tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat.

"Jadi aktivis, semua harus jadi aktivis, tapi aktivis ekspor. Jadi kita mencari hal-hal yang positif," kata Budi.

Ia menjelaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung mahasiswa yang ingin terjun ke dunia ekspor, mulai dari pelatihan, konsultasi desain produk secara gratis, hingga program penjajakan bisnis (business matching) dengan calon pembeli dari luar negeri.

Kemendag juga berencana memberikan ruang khusus bagi peserta program Campuspreneur dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) yang akan berlangsung pada 14-18 Oktober mendatang. Pameran tersebut akan menghadirkan pembeli internasional dan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mempromosikan produknya ke pasar global.

Kemendag saat ini telah bekerja sama dengan 19 perguruan tinggi dalam program pengembangan eksportir muda. Program tersebut mencakup pelatihan ekspor, pendampingan, hingga fasilitasi pertemuan bisnis dengan pembeli potensial melalui jaringan Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara.

Budi menyebut program business matching bagi UMKM menunjukkan hasil yang positif. Pada 2025, transaksi yang tercatat mencapai 134,8 juta dolar AS atau lebih dari Rp2 triliun, dengan sekitar 70 persen peserta merupakan pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor.

Sementara itu, pada periode Januari-April 2026, nilai transaksi telah mencapai 193,88 juta dolar AS, melampaui capaian sepanjang tahun sebelumnya.

Budi berharap semakin banyak mahasiswa yang berani menjadi wirausahawan dan eksportir muda, sehingga mampu memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

"Kita pengin anak-anak kita para mahasiswa itu, nanti kalau lulus langsung jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Jangan lulus sibuk mencari pekerjaan ya, tapi bisa menciptakan pekerjaan untuk lingkungan kita dan untuk diri kita sendiri," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kebijakan pemberian subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram merupakan upaya untuk membantu perajin tempe menghadapi kenaikan harga bahan baku akibat gejolak pasar global.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Selasa (9/6), sebagai langkah menjaga keberlangsungan produksi tempe di tengah kenaikan harga kedelai.

"Karena terganggu dengan harga yang sudah naik, jadi kita membantu para perajin tempe," ujar Budi di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan subsidi untuk sekitar 250.000 ton kedelai impor. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya produksi yang saat ini meningkat akibat lonjakan harga komoditas di pasar internasional.

Budi menjelaskan bahwa kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk dampak konflik dan ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok serta perdagangan komoditas pangan dunia.

Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah berharap para perajin tempe dapat mempertahankan produksi dan menjual produknya dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Ini tujuannya adalah untuk meringankan harga yang semakin tinggi karena imbas pasar global, karena perang, sehingga nanti perajin tetap bisa memproduksi tempenya sesuai harga yang ada sekarang," katanya.

Pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan subsidi yang diberikan untuk tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai karena komoditas tersebut hampir seluruhnya masih bergantung pada impor.

Menurut Zulhas, pemerintah mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi mempengaruhi harga kedelai di dalam negeri karena sebagian besar kebutuhan komoditas tersebut dipenuhi dari impor.

Ia mengatakan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani pelaku usaha tahu-tempe maupun masyarakat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan hingga saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk produk minyak goreng rakyat atau Minyakita.

"Sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi, HET minyak goreng masih Rp15.700 (per liter)," ujar Budi di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Budi menjelaskan sebelumnya pemerintah sempat berencana untuk menaikkan HET Minyakita. Namun, kebijakan tersebut belum diberlakukan karena masih mempertimbangkan sejumlah persyaratan dan kondisi pasar.

"Dulu kan syaratnya kan kalau harga (CPO) stabil, kondisinya sudah memungkinkan, tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak naik," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini fokus memperluas distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan, seperti Bulog dan IDFOOD.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Menurutnya, skema penyaluran bantuan pangan juga akan disesuaikan. Jika sebelumnya sebagian pasokan Minyakita digunakan untuk program bantuan pangan, ke depan bantuan tersebut dapat menggunakan minyak goreng merek lain.

Pemerintah juga meminta produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng kategori second brand atau merek pendamping Minyakita. Produk tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di pasar.

Budi menilai saat ini minyak goreng second brand sudah semakin banyak ditemukan di pasar rakyat dan mudah diperoleh masyarakat.

"Jadi, tidak hanya Minyakita, tetapi minyak goreng second brand juga sudah banyak. Jadi, sudah mudah untuk didapatkan," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Barter bisa untuk semua komoditas, tidak harus saling melengkapi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai perdagangan dengan skema barter antara Indonesia dan Filipina dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dalam transaksi perdagangan.

Menurut Budi, mekanisme barter tidak memberikan beban tambahan bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir. Skema ini juga dinilai dapat memperkuat hubungan dagang kedua negara apabila didukung komitmen dan kepercayaan yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat.

"Saya pikir itu tidak membebani ekspor dan impor ya, tidak membebani eksportir dan importir," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pemerintah telah menyampaikan kepada pihak Filipina terkait pentingnya menjaga komitmen dan kepercayaan agar program barter dapat berjalan berkelanjutan untuk jangka panjang.

Dalam skema barter ini, lanjut Budi, mekanisme tersebut tidak terbatas pada produk yang saling melengkapi dalam satu rantai industri.

Menurutnya, seluruh komoditas berpeluang diperdagangkan selama terdapat kesepakatan antara pelaku usaha.

Sebagai contoh, Budi mengatakan Indonesia pernah menerapkan skema serupa dengan Mesir. Saat itu, Indonesia mengimpor kurma dari Mesir dan mengekspor kopi ke negara tersebut.

"Barter bisa untuk semua komoditas, tidak harus saling melengkapi. Ini pernah dilakukan juga dengan Mesir. Waktu itu kita impor kurma, kita ekspor kopi. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, ke depan memang banyak komoditas," jelasnya.

Budi Santoso baru menyaksikan penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) imbal dagang tripartit antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina dengan potensi transaksi mencapai 350 juta dolar AS atau setara Rp6,29 triliun.

Budi menekankan imbal dagang sebagai langkah strategis untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar yang menekan mata uang kedua negara. Melalui imbal dagang, Indonesia berupaya menjaga stabilitas perdagangan tanpa bergantung pada pembayaran tunai dalam dolar Amerika Serikat (AS).

Terdapat dua MoU imbal dagang tripartit, atau yang masing-masing melibatkan tiga pihak, dalam penandatanganan hari ini, (8/6). MoU pertama adalah perjanjian Asian Pyrochem Technologies dari Filipina bersama PT Trade Barter Indonesia dan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia.

Ketiga pihak menyepakati pertukaran serat abaka mentah dengan produk tekstil jadi senilai 50 juta dolar AS per tahun. Sementara itu, MoU kedua adalah perjanjian Asian Pyrochem Technologies bersama PT Trade Barter Indonesia dan PT Krakatau Global Trading.

Ketiga pihak menyepakati pertukaran produk baja dengan bijih besi asal Filipina untuk memenuhi kebutuhan produksi Krakatau Steel senilai 300 juta dolar AS per tahun.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026