Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memasukkan pengecer Minyakita yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ke dalam daftar hitam (blacklist) dinilai menjadi langkah yang tepat untuk menekan pelanggaran harga.

Namun, pelaku pasar dan ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila persoalan distribusi dan pasokan Minyakita belum dibenahi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah sebelumnya memutuskan tidak menaikkan HET Minyakita dengan tetap berada di level Rp15.700 per liter. Sebagai gantinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbesar porsi distribusi melalui BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food, sekaligus menerapkan sanksi blacklist terhadap pengecer yang menjual Minyakita di atas HET.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan dari minimal 35% menjadi di atas 50%.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan. Jadi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah kami akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kami kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kami hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Budi menjelaskan Bulog dan ID Food akan menunjuk distributor serta pengecer yang menjual Minyakita sesuai HET. Pengecer yang melanggar aturan akan dicoret sebagai mitra distribusi.

“Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Menurut Budi, pengecer sebenarnya masih memperoleh margin sesuai ketentuan karena Bulog telah menjual Minyakita kepada pengecer berdasarkan struktur harga yang telah ditetapkan.

“Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau Id Food,” terangnya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita dalam satu bulan terakhir cenderung bergerak stabil di atas HET Rp15.700 per liter. Sepanjang 2–29 Juni 2026, harga Minyakita berfluktuasi di kisaran Rp15.863–Rp15.911 per liter, sempat mencapai puncak sekitar Rp15.911 per liter pada 25 Juni, sebelum kembali turun menjadi Rp15.884 per liter pada 29 Juni.

Distribusi Jadi Persoalan

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah menindak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET.

Namun, dia menilai sanksi serupa juga harus diberlakukan terhadap distributor maupun produsen apabila terbukti menjadi penyebab harga Minyakita melampaui HET.

Menurut Reynaldi, hingga kini pasokan Minyakita ke pasar tradisional masih belum merata, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang memperoleh barang dengan harga yang lebih mahal sehingga sulit menjual sesuai HET.

Dia juga mendorong pemerintah memperbesar distribusi Minyakita melalui Bulog dan ID Food ke seluruh pasar tradisional, tidak hanya pasar yang masuk jaringan SP2KP.

Selain itu, Reynaldi meminta pemerintah menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir sehingga sanksi tidak hanya menyasar pedagang.

"Jadi soal yang di-blacklistjuga harus diberlakukan yang sama kepada produsen dan distributor karena distributornya jualnya di atas HET ya itu yang harus di-blacklist juga. Jadi berlaku sama penerapan kebijakan ini jangan hanya pedagang saja, yang ditekan kemudian diberlakukan peraturan yang memang harusnya sama dari hulu ke hilir,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Senin (29/6/2026).

Untuk itu, Ikappi menilai pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada pedagang sebelum membenahi rantai distribusi. Terlebih, Ikappi menyebut pedagang menjual Minyakita di atas HET karena harga beli dari distributor sudah tinggi akibat jalur distribusi yang terlalu panjang.

Sementara itu, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan memperbesar distribusi melalui BUMN pangan disertai ancaman blacklist terhadap pengecer cukup rasional sebagai respons atas kegagalan mekanisme pasar menjaga harga Minyakita tetap sesuai HET.

Eliza menilai kebijakan pengendalian harga Minyakita penting karena produk tersebut memang disediakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Menurutnya, apabila harga Minyakita terus meningkat tanpa diiringi perbaikan tata kelola, selisih harga dengan minyak goreng kemasan premium akan makin menyempit. Kondisi itu berpotensi mendorong konsumen beralih ke minyak premium yang lebih mudah diperoleh meski harganya lebih mahal.

Selain itu, dia juga mengingatkan minyak goreng merupakan komoditas pangan yang bersifat inelastis, sehingga masyarakat tetap akan membelinya meskipun harga terus mengalami kenaikan.

“Jadi ada sanksiblacklistini setidaknya bisa menjadi peringatan untuk semua pelaku untuk berbenah, jangan sampai harga-harga terus naik tidak terkendali sehingga HET tidak lagi relevan,” kata Eliza kepadaBisnis.

Meski demikian, dia mengingatkan efektivitas kebijakan tersebut akan terbatas apabila pemerintah tidak memperbaiki sistem distribusi dan menyediakan data pasokan yang akurat secarareal time.

Eliza menilai tantangan terbesar masih berada pada lemahnya pengawasan terhadap jutaan pengecer informal, risiko keterlambatan pasokan dari BUMN, serta potensi pedagang beralih ke jalur distribusi lain.

Lebih jauh, dia menilai akar persoalan harga Minyakita berada pada insentif yang belum selaras di sepanjang rantai pasok, mulai dari produsen, distributor hingga pengecer. Menurutnya, produsen sawit cenderung lebih memilih pasar ekspor ketika harga minyak sawit mentah (CPO) global lebih menguntungkan sehingga pasokan domestik berpotensi terganggu.

Untuk itu, Core menyarankan pemerintah memperkuat peran koperasi petani sawit maupun BUMN dalam mengolah CPO menjadi minyak goreng agar ketergantungan terhadap produsen swasta dapat dikurangi.

“Kalau koperasi petani sawit atau BUMN mengolah CPO jadi minyak goreng ini berpeluang besar agar Minyakita harganya lebih murah,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar kebijakan blacklist diterapkan secara transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai blacklist ini disalahgunakan. Karena blacklist juga bisa disalahgunakan sebagai alat untuk menyingkirkan pesaing atau memberi sanksi kepada pihak yang tidak 'kooperatif'. Kalau tata kelola buruk, kebijakan ini bisa menciptakan 'kartel baru' yang dilindungi negara, bukan benar-benar menurunkan harga secara efisien,” tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq merespons dugaan yang menyebut melonjaknya harga Minyakita di pasaran akibat digunakan oleh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis.

Hanif mengatakan penggunaan Minyakita oleh dapur SPPG tidak tepat karena program minyak goreng rakyat ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng.

Harga eceran tertinggi Minyakita pun telah diatur pemerintah yakni Rp15.700 per liter agar mudah dijangkau masyarakat. Namun dia menyebut belum mendapat detail informasi terkait dugaan tersebut.

“Saya belum mendapat detailnya. Tapi tentu ini menjadi bahan kita karena memang [peruntukan] Minyakita itu untuk yang di luar itu [SPPG],” kata Hanif di sela Rakernas APEKSI ke-18 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif pihaknya akan mencermati detail dugaan tersebut terlebih dahulu mengingat penyelesaiannya nanti melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) tengah diperbaiki oleh kepala BGN yang baru. Kemenko Pangan disebutnya akan mengikuti sembari tetap menjadikan dugaan tersebut sebagai perhatian.

“Jadi saya kira kami mengikuti terlebih dahulu sambil melihat langsung juga. Tapi ini tentu menjadi perhatian kami,” tambahnya.

Adapun harga Minyakita di tingkat pedagang non mitra Bulog di sejumlah wilayah di Sumut melonjak hingga tembus Rp22.000 per liter sejak awal Mei 2026. Padahal, HET ke konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional ialah Rp15.700 per liter.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Kantor Wilayah I sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dugaan Minyakita yang dijadikan sebagai minyak curah dan dikemas ke dalam jeriken untuk kebutuhan tertentu.

Menurut informasi yang beredar, lanjutnya, pengemasan tersebut dikaitkan dengan operasional dapur SPPG yang menggunakan Minyakita sebagai salah satu bahan bakunya.

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MBG tidak diperbolehkan menggunakan produk Minyakita. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengganggu ketersediaan barang di pasar umum serta menciptakan distorsi distribusi,” ujar Ridho Pamungkas, Ketua KPPU Kanwil I, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut menegaskan bahwa distribusi Minyakita kepada pedagang mitra tetap berjalan tanpa hambatan sesuai ketentuan. Penjualan Minyakita di atas HET disebutnya dilakukan oleh pedagang yang belum menjadi mitra Bulog.

“Itu pasti bukan dari mitra resmi Bulog karena kalau ambil langsung dari Bulog pedagang pengecer wajib menjual ke konsumen sesuai HET. Pedagang pengecer mitra Bulog semuanya terdata dalam SIMIRAH,” kata Budi Cahyanto, Kepala Bulog Kanwil Sumut, Kamis (14/5/2026).

Sampai sekarang tidak naik. Jadi sesuai hasil rapat itu kan dengan beberapa pertimbangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa tidak naiknya harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dilakukan untuk melindungi konsumen.

"Sampai sekarang tidak naik. Jadi sesuai hasil rapat itu kan dengan beberapa pertimbangan," kata Mendag Budi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, tidak naiknya HET Minyakita merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat atau konsumen meskipun saat ini harga Crude Palm Oil (CPO) mengalami peningkatan harga.

Ia menjelaskan bahwa menetapkan kenaikan harga minyak perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan berbagai pihak, baik petani, produsen, maupun konsumen.

Namun Budi memastikan bahwa hingga saat ini HET Minyakita masih di angka Rp15.700 per liter karena ada sejumlah pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

"Saya sampaikan banyak pertimbangan ya. Tadi dari sisi produknya, artinya dari petaninya. Kemudian dari biaya distribusi, juga dari konsumen," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia.

Menurut dia, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/6).

Qodari mengatakan pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga Minyakita menjadi penting.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Perum Bulog mengambil langkah cepat menyusul beredarnya informasi di masyarakat terkait dugaan produk Minyakita yang dikemas oleh PT KMR berbau solar.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani langsung menginstruksikan empat langkah penanganan guna melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik.

Rizal menegaskan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan. Karena itu, Bulog tidak akan mentoleransi produk yang tidak memenuhi standar mutu atau berpotensi merugikan konsumen.

Langkah pertama yang diambil yakni menarik seluruh produk Minyakita produksi PT KMR yang telah beredar apabila terindikasi memiliki bau solar. Penarikan dilakukan sebagai langkah antisipatif sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua, Rizal melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas pengemasan PT KMR pada Sabtu (27/6). Sidak dilakukan untuk memastikan proses produksi, pengemasan, penyimpanan, sekaligus menelusuri kemungkinan penyebab munculnya dugaan tersebut.

Langkah ketiga, Bulog akan menguji sampel Minyakita produksi PT KMR melalui laboratorium yang kompeten dan independen. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keempat, Apabila hasil investigasi dan uji laboratorium menemukan adanya unsur kelalaian, pelanggaran, atau tindakan yang merugikan masyarakat, Bulog menyatakan akan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Rizal menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional.

"Bulog tidak akan berkompromi terhadap kualitas pangan yang diterima masyarakat. Setiap informasi yang berpotensi merugikan konsumen kami tindak lanjuti secara cepat, objektif, dan tuntas. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rizal.

Rizal juga mengimbau masyarakat yang menemukan produk Minyakita dengan kondisi tidak normal agar segera melaporkan melalui kanal pengaduan resmi Bulog atau kepada petugas di wilayah setempat sehingga dapat segera dilakukan penelusuran dan penanganan.

Perum Bulog berkomitmen menjaga kualitas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat serta terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh mitra kerja agar setiap produk yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mempersilakan masyarakat menukar produk Minyakita produksi PT Kusuma Mukti Remaja (KMR) yang terindikasi berbau solar.

Warga cukup membawa kemasan atau sisa minyak yang masih berbau untuk ditukarkan dengan produk pengganti.

"Bisa (ditukarkan dengan yang baru), silakan. Yang penting bawa packaging-nya bekasnya atau yang termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan penggantian produk menjadi tanggung jawab PT KMR selaku pihak yang melakukan pengemasan Minyakita. Menurutnya, seluruh produk yang telah beredar akan ditarik dan diganti dengan produk baru yang memenuhi standar.

"Penggantinya langsung dari kita minta dari KMR. Kita ganti totalnya, mereka mengeluarkan berapa yang sudah di pasar tarik semua, diganti dengan yang baru yang bersih, clean and clear, dan sehat. Sehingga tidak merugikan pihak masyarakat," ujarnya.

Bulog juga telah memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita produksi PT KMR dari peredaran di Jawa Tengah setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan minyak berbau menyerupai solar.

[Gambas:Youtube]

Rizal mengatakan pihaknya langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke fasilitas pengemasan PT KMR di Solo. Dari hasil pemeriksaan, Bulog menilai kondisi lokasi pengemasan tidak memenuhi standar higienitas.

"Kebetulan kami begitu ada laporan dari masyarakat kami langsung perintahkan untuk tarik seluruh produk-produknya KMR dari pasar, yaitu dari Jawa Tengah seluruhnya kami suruh tarik dan kami langsung laksanakan sidak kemarin ke Solo," ujar Rizal.

"Dan kami buktikan betul memang kondisi lokasi packaging-nya tidak higienis, tidak bersih dan kondisinya menurut kami kurang layak untuk dijadikan tempat packaging MinyaKita," sambungnya.

Atas temuan tersebut, Bulog menghentikan sementara penugasan kepada PT KMR sebagai mitra pengemasan Minyakita. Menurut Rizal, penugasan selanjutnya akan dialihkan kepada perusahaan lain yang dinilai memiliki fasilitas lebih layak dan memenuhi standar kebersihan.

"Oleh karena itu kita sudah evaluasi, untuk sementara PT KMR tidak kita berikan tugas lagi untuk packaging Minyakita dan kami rekomendasikan kepada packaging-packaging lain yang kira-kira lebih berkualitas, higienis, dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia menegaskan Minyakita merupakan minyak goreng pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat sehingga kualitasnya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Selain menarik produk dari peredaran, Bulog juga tengah mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan PT KMR. Rizal mengatakan hasil pendalaman akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

"Terkait dengan (penegakan hukum) KMR nanti sedang dalam proses pendalaman. Nanti kita akan laporkan ke pihak yang berwajib. Nanti yang menentukan pihak yang berwajib, bukan kami," katanya.

Sebelumnya, Bulog juga menyatakan telah memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel Minyakita produksi PT KMR untuk memastikan penyebab dugaan bau solar secara ilmiah.

Penarikan produk dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk melindungi konsumen sambil menunggu hasil pengujian tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar porsi distribusi produk minyak goreng Minyakita menjadi 100 persen untuk BUMN Pangan.

“Kami tiga bulan yang lalu sudah mengajukan penambahan kuota menjadi 65 persen dari 35 persen. Namun, Bapak Mentan bahkan menambahkan menjadi 100 persen kepada BUMN Pangan,” ujar Rizal ketika ditemui di Gudang Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Senin.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen.

Rizal berharap agar penambahan kuota distribusi produk Minyakita oleh BUMN Pangan dapat menambah penugasan Bulog, sehingga meningkatkan kinerja pelayanan Bulog kepada masyarakat.

“Harapannya, semakin banyak tugas, maka akan lebih bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rizal.

Pada Senin (22/6), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menarik seluruh produk Minyakita produksi PT Kusuma Mukti Remaja (KMR) yang telah beredar di masyarakat menyusul temuan dugaan bau menyerupai solar pada produk tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan langkah tersebut diambil setelah muncul keluhan masyarakat terkait Minyakita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, yakni Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri.

Bulog kemudian melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas produksi PT KMR. Dalam sidak tersebut, Rizal meninjau seluruh tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk. Pemeriksaan juga mencakup fasilitas produksi untuk memastikan penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Bulog menemukan indikasi produk Minyakita produksi PT KMR berbau menyerupai solar. Atas temuan tersebut, Bulog memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita produksi PT KMR yang telah diterima masyarakat sebagai langkah antisipatif.

“Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk Minyakita produksi PT KMR yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik. Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya,” kata Rizal, Senin (29/6/2026).

Dia memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama produsen serta pihak terkait. Masyarakat yang telah menerima Minyakita produksi PT KMR juga akan memperoleh produk pengganti yang memenuhi standar mutu.

Bulog, lanjut Rizal, berkomitmen menjaga kualitas setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat. Bersama para mitra, perusahaan akan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok guna memastikan produk pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

Selain menarik produk dari peredaran, Bulog juga memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel Minyakita untuk memastikan penyebab munculnya bau tersebut. Hasil pengujian akan menjadi dasar bagi Bulog dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk penetapan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, antara lain Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

"Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk Minyakita produksi PT KMR (Kusuma Mukti Remaja) yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik,” ujar Rizal dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Selanjutnya, tutur Rizal, akan dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya.

Bulog juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama produsen serta pihak-pihak terkait.

Masyarakat yang telah menerima produk Minyakita produksi PT KMR akan memperoleh penggantian produk yang memenuhi standar mutu sehingga hak masyarakat tetap terlindungi.

Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Bulog dalam memastikan setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

Perum Bulog berkomitmen untuk terus menjaga kualitas setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat.

Bersama para mitra, Bulog akan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok guna memastikan seluruh produk pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika melakukan peninjauan langsung ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR) pada Sabtu (27/6). Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait produk Minyakita.

Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas sehingga produk Minyakita yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi persyaratan kualitas, aman, dan layak dikonsumsi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET)MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat jadi prioritas bagi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita di angka Rp15.700 per liter, meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam keterangan resminya, Selasa (23/6/2026).

Qodari melanjutkan, pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Karena itu, stabilitas harga MinyaKita menjadi penting.Mendag Busan Pastikan Harga MinyaKita Tak Jadi Naik

“Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga MinyaKita ,” katanya.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



Ia menegaskan, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan MinyaKita di pasar.

“Selain mempertahankan harga, pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi MinyaKita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga MinyaKita,” ujar Qodari.

Lebih lanjut, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli MinyaKita sesuai HET, tetapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar.

“Tujuannya memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli MinyaKita dengan harga sesuai ketentuan, tetapi juga memperoleh pasokan yang kontinu di pasar. Fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi MinyaKita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat serta memastikan distribusinya berjalan dengan lebih baik,” ucap dia.

Ia menambahkan, menjaga stabilitas harga dan pasokan MinyaKita tidak hanya berkaitan dengan perlindungan daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Bagi pemerintah, menjaga kestabilan harga dan pasokan MinyaKita bukan sekadar upaya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga bagian dari penegakan kedaulatan pangan nasional,” tegas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memastikan pemerintah tetap mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter meskipun biaya produksi mengalami tekanan.

Qodari mengatakan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena itu, stabilitas harga Minyakita akan terus dijaga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.

“Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga Minyakita,” kata Qodari dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, keputusan mempertahankan HET Minyakita dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun biaya produksi meningkat seiring kenaikan harga minyak sawit di pasar global.

Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan Minyakita di pasar.

"Pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi Minyakita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga Minyakita,” ujar Qodari.

Dia menambahkan, upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan Minyakita tidak hanya bertujuan melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

“Bagi pemerintah, menjaga kestabilan harga dan pasokan Minyakita bukan sekadar upaya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga bagian dari penegakan kedaulatan pangan nasional,” kata Qodari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mendistribusikan lebih dari 50 persen volume MinyaKita.

Adapun kuota distribusi BUMN bidang pangan yakni Bulog dan ID Food saat ini hanya 35 persen.

Kuota distribusi itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2025.

“Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya sudah kita hitung bisa saja misalnya di atas 50 persen,” kata Busan saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, BUMN pangan yang menjadi distributor MinyaKita yakni Bulog dan ID Food bisa menunjuk pengecer MinyaKita di pasaran.

Para pengecer itu wajib menjual MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 15.700 per liter.

“Kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog,” tutur Busan.

Dalam Permendag itu, Bulog diperintahkan menjual MinyaKita kepada pengecer dengan harga Rp 14.500 per liter.

Artinya, kata Busan, ketika pengecer menjual MinyaKita sesuai HET mereka masih mendapatkan margin keuntungan.

“Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food,” ucap Busan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Amdi Amran Sulaiman, menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta agar 100 persen MinyaKita disalurkan melalui BUMN.

Informasi itu Amran sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (15/6/2026).

Menurut Amran, Menteri Perdagangan telah menyetujui arahan presiden tersebut sehingga harga MinyaKita ke depan lebih terkendali.

“Arahan Bapak Presiden, dua minggu yang lalu kalau tidak salah itu diarahkan agar MinyaKita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," tutur Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

"Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan, porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," kata Budi di Jakarta, Senin.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Menurut Budi, sistem tersebut memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa. Sebab, Bulog dan ID FOOD menjual produk kepada pengecer sesuai aturan yang berlaku sehingga pengecer tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau IDFOOD," kata Budi.

Terkait alasan pemerintah tidak jadi menaikkan HET Minyakita, Budi menyampaikan bahwa pemerintah memilih mencari solusi lain yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)