Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah mendorong pengembangan budi daya kepiting bakau di wilayah itu guna menjaga keberlangsungan ekspor kepiting bakau yang saat ini memiliki permintaan cukup tinggi di beberapa negara.

Bupati Mimika Joahannes Rettob di Timika, Sabtu, mengatakan ekspor kepiting ke luar Mimika dan beberapa negara saat ini masih bergantung pada hasil tangkapan masyarakat.

"Kami Mimika ini tergantung dari hasil tangkapan. Kalau hasil tangkap tidak bisa menjamin keberlangsungan dan kesinambungan ekspor," ujarnya.

Sebagai daerah pengirim, ketersediaan komoditas penting ketika permintaan pengiriman keluar daerah semakin tinggi sehingga, solusi yang paling tepat guna memastikan ketersediaan komoditas perikanan terutama kepiting budi daya.

"Saat ini, kami sudah mendapatkan pesanan dari Cina, Malaysia, dan Singapura. Sehingga kita harus pastikan komoditas perikanan kita selalu ada sehingga proses budi daya harus segera kita lakukan," ujarnya.

Ia mengatakan pemkab setempat sebelumnya pernah mencoba melakukan budi daya kepiting bakau di Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, namun tidak dapat berjalan secara optimal.

"Tahun lalu kita sudah mulai di Kekwa tapi ternyata tidak berjalan maksimal, mungkin karena kurang pendampingan atau bagaimana? Kami akan mencari lagi pola baru agar proses budi daya berjalan secara maksimal," ujarnya.

Beberapa komoditas perikanan Mimika yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi meliputi kepiting bakau, udang, dan ikan.

Kantor Bea Cukai Mimika mencatat ekspor kepiting bakau (karaka) dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah ke Malaysia dan Singapura dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 16,9 ton.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Mimika bersama Bea Cukai Timika dan Papua berkomitmen memajukan nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi.

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan produk perikanan unggulan Kabupaten Mimika berhasil menembus pasar internasional. Sebanyak 4.290 kilogram kepiting karaka hasil tangkapan lokal diekspor ke Malaysia dan Singapura oleh PT Hokky Laut Perkasa dengan nilai devisa mencapai Rp186,4 juta.

“Capaian ini menjadi kabar positif bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Mimika karena menunjukkan tingginya permintaan pasar global terhadap komoditas laut asal daerah tersebut,” katanya, Jumat (15/5/2026).

Berdasarkan data hingga awal Mei 2026, total ekspor kepiting bakau hidup dari Mimika telah mencapai 19.245 kilogram dengan nilai ekonomi sebesar Rp1,05 miliar. Angka tersebut hampir menyamai total capaian ekspor sepanjang 2025, meski 2026 baru berjalan lima bulan. Peningkatan ini sekaligus mencerminkan semakin baiknya kualitas produk dan kesiapan pelaku usaha lokal dalam memenuhi standar ekspor internasional.

Keberhasilan ekspor ini membuka peluang yang lebih luas bagi perekonomian daerah, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan.

"Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi. Kami ingin UMKM di Mimika terus berkembang secara kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing di tingkat internasional," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Selain memberikan dampak ekonomi bagi daerah, aktivitas ekspor tersebut juga memperluas kesempatan usaha bagi nelayan, pelaku distribusi, hingga UMKM pengolahan hasil laut di Mimika. Kemudahan akses pasar luar negeri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Di sisi lain, pendampingan kepada pelaku usaha terus dilakukan agar proses ekspor semakin mudah dipahami masyarakat. Melalui program KLIK-PACE (Klinik Ekspor), Bea Cukai Timika memberikan asistensi kepada UMKM dan eksportir, mulai dari identifikasi produk potensial, sosialisasi prosedur ekspor, hingga pendampingan penyusunan dokumen dan promosi.

Kepala Kantor Bea Cukai Timika, Yudi Amirullah, menegaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan ekspor ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal untuk melahirkan lebih banyak eksportir baru dari Mimika yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Papua, Encep Dudi Ginanjar menyampaikan keberhasilan ekspor komoditas perikanan dari Mimika menunjukkan besarnya potensi ekonomi Papua apabila didukung kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Ekspor ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan UMKM, serta memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar internasional," katanya.

PT MAS tidak ada sangkut-pautnya dengan divestasi saham PTFI

Mimika, Papua Tengah (ANTARA) - Bupati Mimika, Papua Tengah, Johannes Rettob memastikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mimika Abadi Sejahtera (MAS) tidak ada sangkut-pautnya dengan program divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dihubungi di Timika Kabupaten Mimika, Sabtu, Johannes Rettob menyebut divestasi saham PTFI dikelola oleh PT Papua Divestasi Mandiri (PDM), sebuah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemkab Mimika beberapa tahun lalu.

Perusahaan itu mengelola saham divestasi PTFI agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua.

Dari 10 persen saham PTFI yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua, 3 persen menjadi milik Provinsi Papua dan sisanya 7 persen menjadi milik Kabupaten Mimika.

"Divestasi saham PTFI dikelola oleh PT PDM dengan tugas utama yaitu melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Min ID (holding company perusahaan tambang) terkait dana deviden PT Freeport yang menjadi hak masyarakat Papua," ujar John Rettob.

Ia mengemukakan hal itu menyikapi diskursus di berbagai grup media sosial di Timika sekaligus meluruskan kesalahpahaman persepsi masyarakat setempat seolah-olah PT MAS juga ikut terlibat dalam pengelolaan divestasi saham PT Freeport.

"Belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat di grup-grup WA, bahkan ada yang membuat video pernyataan. Padahal PT MAS tidak ada sangkut-pautnya dengan divestasi saham PTFI," ujarnya.

Adapun BUMD PT MAS didirikan oleh Pemkab Mimika pada 2015, di mana 100 persen sahamnya dimiliki oleh Pemkab Mimika di bawah binaan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Mimika.

Perusahaan tersebut didirikan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai jenis usaha yang akan dikembangkan.

Bupati Mimika menyebut ke depan PT MAS diproyeksikan menjadi holding company bagi unit-unit usaha seperti pengelolaan tailing, aset daerah, air minum, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), perhotelan dan pariwisata.

Karena itu, pengelolaan perusahaan ini harus melibatkan tenaga profesional.

"Pemerintah tidak bisa bebas menjalankan bisnis sehingga dibentuklah badan usaha untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian, kesehatan dan lain lain," jelas mantan Wabup Mimika periode 2019-2024 itu.

Meski telah menggelontorkan dana sekitar Rp6 miliar, pengelolaan PT MAS selama beberapa tahun tidak memberikan kontribusi yang nyata sehingga dibekukan sementara saat digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir.

"Kami langsung melakukan evaluasi teknis apakah PT MAS ditutup atau dilanjutkan dengan metode dan strategi yang baru. Kemudian diputuskan bahwa pemda melakukan kerja sama konsultasi dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk pendampingan," kata John Rettob

PT MAS kemudian dilanjutkan kembali dengan mengangkat pengurus sementara terdiri dari dua orang direksi dengan kriteria yaitu mereka ikut serta mendirikan PT MAS sejak awal dan mengetahui tujuan pendiriannya (mantan pegawai negeri) serta satu orang direksi profesional yang mengetahui dan memahami rencana bisnis utama perusahaan tersebut.

Para direksi kemudian mengangkat staf untuk membantu kerja sesuai kebutuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Para pengurus sementara PT MAS yang ditunjuk Bupati Mimika berdasarkan rekomendasi Uncen diketahui merupakan figur yang memiliki kapabilitas dalam pengelolaan BUMD.

"Salah satu tugas utama dan khusus para pengurus sementara ini yaitu menyusun seleksi pengurus definitif melalui uji kompetensi, fit dan proper test, menyelesaikan perizinan, membuat rencana bisnis, menata organisasi, serta menyediakan sarana dan prasarana operasional seperti kantor, kendaraan dan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Masa kepengurusan mereka hanya enam bulan dan bisa diperpanjang enam bulan ke depan," jelas John Rettob.

Saat ini PT MAS tengah menjalin kerja sama dengan beberapa investor, salah satunya untuk pengelolaan tailing atau sisa pasir tambang PTFI agar bisa dikomersialkan.

"Sekarang sedang dalam tahap penyusunan nota kesepahaman dengan PTFI. PT MAS juga tengah menjajaki kerja sama dengan PT Pertamina untuk pembangunan depo BBM di wilayah pesisir," ujarnya.

Perusahaan itu nantinya juga diharapkan dapat mengelola air bersih di Kota Timika, pengelolaan aset Pemda seperti venue futsal, biliard, dan panjat tebing bekas PON XX Papua, pengelolaan pesawat terbang, kapal dan sarana transportasi darat, termasuk rumah sewa milik Pemkab Mimika.

"Untuk itu dibutuhkan orang-orang profesional yang mengerti aturan dan punya kepekaan terhadap bisnis," kata John Rettob.

Sesuai Peraturan Bupati Mimika, penyertaan modal Pemda pada PT MAS hingga 2023 sebesar Rp10 miliar, namun baru terealisasi sebesar Rp6 miliar.

Saat ini Pemkab Mimika memiliki kepemilikan saham pada tiga perusahaan yaitu PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, PT Papua Divestasi Mandiri (PDM) bersama Pemprov Papua) dan PT MAS (saham tunggal Kabupaten Mimika).

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menjaga keharmonisan sosial kembali mendapat pengakuan nasional. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menerima piagam penghargaan Pengukuhan Mandiri Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai apresiasi atas keberhasilan daerah tersebut merawat kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di Gedung Kemendagri, Jakarta. Piagam tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai mampu menjaga harmoni sosial sekaligus melaksanakan pengukuran IHAI secara mandiri dan akuntabel.

Bupati Johannes Rettob menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menegaskan penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat Mimika. Menurut Johannes, harmoni sosial tidak lahir secara instan, tetapi dibangun melalui dialog, keadilan, dan komitmen bersama untuk hidup berdampingan dalam perbedaan.

“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk pemerintah daerah, tetapi milik seluruh masyarakat Mimika. Kerukunan antaragama, antarsuku, dan antarbudaya yang selama ini terjaga adalah modal utama kami dalam membangun daerah,” ujar Johannes, Sabtu (13/12/2025).

Johannes menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen terus memperkuat harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Menurut Johannes, keamanan, toleransi, dan rasa saling percaya di tengah masyarakat menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kualitas hidup warga.

Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) 2025 merupakan instrumen nasional yang dikembangkan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk mengukur tingkat keharmonisan masyarakat di seluruh Indonesia. Survei IHAI dilaksanakan di lebih dari 350 kabupaten/kota, dengan melibatkan partisipasi aktif warga negara sebagai responden.

Daerah yang mampu memenuhi target minimal 1.250 responden berhak memperoleh laporan hasil pengukuran serta mengikuti proses penilaian lanjutan di tingkat nasional. Pengukuran IHAI mencakup empat dimensi utama, yakni harmoni ekonomi, harmoni sosial, harmoni budaya, dan harmoni keberagamaan. Keempat indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat dalam hidup rukun, inklusif, dan produktif di tengah keberagaman.

Capaian IHAI 2025 ini melengkapi deretan prestasi Kabupaten Mimika dalam bidang kerukunan dan toleransi. Sebelumnya, Mimika juga meraih Juara I Daerah Paling Harmoni pada ajang Harmony Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada indikator moderasi beragama, efektivitas penyelesaian konflik secara damai, serta ketersediaan ruang publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Mimika juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat toleransi tinggi di kawasan timur Indonesia, di tengah keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang hidup berdampingan. Pemerintah daerah secara konsisten mendorong dialog lintas agama, penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama, serta pendekatan pembangunan yang berkeadilan.

Bupati Johannes menilai keberagaman bukanlah tantangan, melainkan kekuatan yang harus dirawat bersama. “Keberagaman adalah identitas Mimika. Justru dari perbedaan itulah kita belajar saling menghormati dan membangun masa depan bersama,” tegasnya.

Penghargaan IHAI 2025 diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk terus menjaga kohesi sosial. Lebih dari itu, hasil pengukuran IHAI juga menjadi basis data penting bagi perumusan kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada perdamaian jangka panjang.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Mimika menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya maju dalam pembangunan, tetapi juga kokoh dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial sebagai fondasi Indonesia yang damai dan berkeadilan.

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah paling progresif di Indonesia. Dalam ajang bergengsi tingkat nasional, Pemkab Mimika secara resmi dinobatkan sebagai penerima Innovative Government Award (IGA) 2025.

Piala dan penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam seremoni di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat. Innovative Government Award (IGA) merupakan barometer kinerja inovasi pemerintah daerah di Indonesia. Kemendagri memberikan apresiasi ini kepada daerah yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bupati Mimika Johannes Rettob hadir secara langsung untuk menerima penghargaan tersebut di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, jajaran pejabat tinggi kementerian, serta kepala daerah berprestasi dari seluruh Indonesia.

Penghargaan IGA 2025 ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengakuan tertinggi dari pemerintah pusat atas keberhasilan Pemkab Mimika dalam melakukan transformasi birokrasi. Pemkab Mimika dinilai sukses melahirkan inovasi-inovasi yang secara nyata memangkas birokrasi, mempermudah investasi, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan ini, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat Mimika.

"Penghargaan di Jakarta hari ini adalah jawaban atas kerja keras kita semua. Ini membuktikan bahwa Mimika mampu bertransformasi menjadi daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kami tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun infrastruktur pelayanan yang inovatif, cepat, dan transparan," tegas Bupati Mimika, Kamis (11/12/2025).

Menurut Johannes, predikat ini diraih setelah Pemkab Mimika melewati serangkaian tahapan seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang 2025.

Proses tersebut meliputi pelaporan indeks inovasi daerah, presentasi kepala daerah di hadapan tim penilai independen, hingga validasi lapangan untuk membuktikan bahwa inovasi tersebut benar-benar berjalan dan bermanfaat bagi publik.

Pemkab Mimika meraih IGA 2025 didorong oleh penilaian tinggi terhadap dua inovasi strategis yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, yakni di sektor ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.

Inovasi pertama adalah Simacemuda (Sistem Manajemen Pemasaran Cepat, Mudah, dan Aman) yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Mimika. Aplikasi ini hadir sebagai solusi cerdas untuk menjembatani pemasaran komoditas pangan lokal, memastikan distribusi yang lebih efisien, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan bagi masyarakat.

Inovasi kedua yang menjadi sorotan tim penilai adalah Si Poli (Sistem Informasi Poliklinik) milik RSUD Mimika. Inovasi digital ini telah berhasil mereformasi manajemen pelayanan di rumah sakit daerah, mulai dari pendaftaran yang lebih cepat, penguraian antrean pasien, hingga digitalisasi rekam medis yang membuat layanan kesehatan menjadi jauh lebih efektif dan manusiawi.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa IGA 2025 menjadi cambuk motivasi untuk tidak berpuas diri. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan dari inovasi yang telah dibangun.

"Inovasi bagi kami adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Di era digital ini, masyarakat menuntut pelayanan yang serba cepat. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus melahirkan terobosan baru yang solutif. Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Mimika dari kota hingga pelosok kampung," terang Johannes Rettob.

Prestasi lainnya, Pemkab Mimika juga meraih peringkat ketiga sebagai peserta booth pameran produk lokal terbaik pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta.

Booth yang menampilkan ragam produk unggulan daerah itu mendapat apresiasi atas kreativitas dan kualitas kurasinya. Bupati Mimika, Johannes Rettob, hadir langsung menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan diraihnya sejumlah penghargaan ini, Kabupaten Mimika diharapkan dapat menjadi role model atau percontohan bagi daerah-daerah lain, khususnya di wilayah Papua Tengah, dalam hal tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif.

Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah mengharapkan kegiatan Festival Amungme dan Kamoro Berwawasan Nusantara yang digelar selama empat hari di Timika harus membawa dampak bagi upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di wilayah itu.

Bupati Mimika Johannes Rettob saat membuka kegiatan itu di GOR Futsal Jalan Poros SP2-SP5 Timika, Jumat, mengatakan meskipun saat ini masyarakat Mimika sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku dari Sabang hingga Merauke, namun keberadaan dua suku asli di Mimika yaitu Suku Amungme dan Kamoro harus mendapat tempat utama dalam semua aspek, termasuk dalam bidang seni budaya.

Keterlibatan berbagai komunitas suku Nusantara dalam ajang festival ini diharapkan dapat memperkokoh dan memperkuat tali persaudaraan untuk bersama-sama menjaga dan membangun Mimika.

"Mimika ini rumah kita, rumah ini milik Suku Amungme dan Suku Kamoro. Kita semua yang datang di sini, mari kita jaga rumah ini dengan baik. Semua masyarakat di Mimika harus hidup dalam suasana tenang, aman dan damai," ajak John Rettob.

Bupati Mimika memerintahkan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) setempat merancang konsep festival yang lebih besar dengan waktu pelaksanaan lebih lama. Hal itu agar seluruh budaya daerah dapat ditampilkan sehingga benar-benar menjadi ajang promosi budaya dan wisata tidak saja kepada warga Mimika tetapi juga kepada para wisatawan dari luar daerah, termasuk wisatawan asing.

"Melalui kegiatan seperti ini bisa memberikan efek domino bagi perekonomian daerah. Hotel, restoran dan UMKM akan hidup karena orang banyak akan datang ke Timika untuk melihat festival semacam ini," katanya.

Di sisi lain, kata John Rettob, penyelenggaraan festival tersebut merupakan momentum penting dalam upaya menjaga, melestarikan dan merayakan kekayaan budaya yang ada di Mimika.

Pemkab Mimika akan memberikan sertifikat penghargaan kepada semua kelompok budaya yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Kepala Disparbudpora Mimika Elisabeth Tsenawatin menyebut dalam kegiatan Festival Amungme-Kamoro berwawasan Nusantara tersebut akan ditampilkan tim tari, seni ukir dari berbagai sanggar seni dan kelompok suku-suku dengan pakaian adat beraneka ragam dari berbagai daerah di Nusantara.

Pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ini berjumlah sekitar 1.000 orang.

Mereka terdiri atas kelompok sanggar kerajinan tangan Suku Amungme dan Kamoro sebanyak 50 sanggar, dimana setiap sanggar diwakili lima orang.

Selanjutnya kelompok tari Papua Nusantara sebanyak 50 kelompok, setiap kelompok diwakili 10 sampai 15 orang.

Ada juga kelompok Kuliner Papua Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 40 kelompok, kelompok tari Papua Nusantara sebanyak 50 kelompok.

Dalam kegiatan festival ini juga akan digelar lomba cerita rakyat yang diikuti peserta dari perwakilan sekolah-sekolah, kegiatan 'fashion show' mengenakan busana adat, dan lomba memasak berbahan sagu.

Puncak acara akan berlangsung pada Senin (10/11) akan dimeriahkan dengan acara makan bersama seluruh masyarakat Mimika.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Timika (ANTARA) - Setelah menanti puluhan tahun, ratusan kepala keluarga di dua kampung Potowayburu, ibu kota Distrik Mimika Barat Jauh akhirnya kini bisa menikmati penerangan listrik.

Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong meresmikan pengoperasian PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) dan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) Potowayburu pada Sabtu siang.

Jaringan PLTD dibangun oleh PT PLN (Persero) UP3 Timika untuk melayani rumah-rumah warga di kompleks sekitar perkantoran Distrik Mimika Barat Jauh, sementara jaringan PLTS untuk melayani rumah-rumah warga di Kampung Potowayburu yang dibatasi dengan sungai.

Bupati Rettob menyebut kehadirannya bersama Wabup Emanuel Kemong, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf M Slamet Wijaya dan sebagian besar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Mimika di Potowayburu sebagai bentuk komitmen Pemda setempat dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika.

Selain meresmikan pengoperasian listrik, bersamaan dengan itu warga Potowayburu langsung menikmati fasilitas air bersih yang disalurkan melalui pipa ke setiap rumah yang langsung diambil dari hulu di pegunungan belakang kampung mereka.

Penyediaan fasilitas penerangan listrik di Potowayburu dan kampung-kampung lain di Mimika, kata Bupati Rettob, merupakan bagian penting dari visi dan misi pemerintah daerah untuk menghadirkan terang di seluruh wilayah Mimika, tanpa terkecuali.

"Ini sesuai visi-misi kami. Mimika harus terang di semua distrik. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota, tetapi harus merata hingga wilayah pesisir, pegunungan, dan pedalaman," kata mantan Wabup Mimika periode 2019-2024 itu.

John Rettob mengatakan tersedianya sarana penerangan listrik di kampung-kampung akan berdampak langsung pada perkembangan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Dengan adanya penerangan, anak-anak bisa belajar pada malam hari, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal, dan aktivitas ekonomi warga dapat berkembang.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Mimika itu mengatakan jajarannya terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melanjutkan perluasan jaringan listrik ke kampung-kampung lain yang belum terlayani.

"Masih ada beberapa kampung yang belum mendapatkan listrik. Pemerintah tidak berhenti di sini, kami akan terus dorong agar seluruh masyarakat Mimika dapat merasakan pemerataan pembangunan," tambahnya.

Warga Potowayburu menyambut penuh sukacita peresmian tersebut. Tokoh masyarakat setempat menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga.

"Selama ini kami hidup dalam gelap. Hari ini kampung kami terang, dan ini menjadi sejarah bagi kami. Terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Ibu Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK serta seluruh OPD yang sudah memperjuangkan listrik untuk kampung kami," ujar salah satu tokoh masyarakat.

Sementara Kepala Distrik Mimika Barat Jauh, Everardus R Kukuareyau menyampaikan rasa syukur atas perhatian Pemkab Mimika sehingga pada akhirnya warga Potowayburu bisa mewujudkan impian mereka memiliki akses listrik dan air bersih.

"Tanah ini menjadi berkat bagi orang Mimika Barat Jauh, khususnya bagi empat kampung di wilayah ini. Terima kasih untuk bapak berdua yang sudah datang kunjungi masyarakat. Sekarang air sudah mengalir dan listrik sudah menyala. Kami doakan semoga tanah Inaka ini terus menyala," kata Everardus.

Potowayburu dan Distrik Mimika Barat Jauh merupakan distrik (kecamatan) terjauh dari Timika, ibu kota Kabupaten Mimika. Wilayah yang berada di ujung barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat itu hanya bisa dijangkau dengan sarana transportasi udara dan laut.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025