SERANG - PT Multi Nabati Asahan (MNA), Wilmar Group menyerahkan bantuan peralatan tangkap ikandi Desa Terate, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (18/5/2026). Program yang telah berjalan sejak 2019 ini sebagai komitmen terus mendukung aktivitas ekonomi nelayan . Program ini dijalankan bersama Koperasi Berkah Bahari Jaya yang saat ini memiliki 215 anggota nelayan.

Bantuan tersebut antara lain berupa jarring, kolam bioflok, badan kapal, dan normalisasi sungai, yang menjadi kebutuhan utama nelayan dalam melaut dan perlu diganti secara berkala setiap tahun. Bantuan tersebut juga termasuk bakti sosial saat hari besar, seperti Maulud Nabi dan hari raya. Prabowo Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo: Saya Ingin Nelayan Sejahtera!

Ketua Koperasi Berkah Bahari Jaya, Robani Hambali, mengatakan, keberadaan koperasi telah mendorong perputaran ekonomi, terutama bagi nalayan. Dukungan tersebut membantu mereka menjaga produktivitas di tengah tantangan yang semakin besar dalam sektor perikanan tradisional.

Saat ini anggota koperasi memiliki sekitar 40 perahu kecil dan 60 perahu sedang untuk melaut. “Bantuan peralatan tangkap sangat membantu nelayan karena biaya operasional terus meningkat, sementara hasil tangkapan tidak selalu stabil,” katanya, Rabu (18/5/2026).

Robani menjelaskan, kondisi cuaca dan tantangan ekonomi membuat sebagian nelayan kini mulai beralih pekerjaan ke sektor industri dan pabrik di sekitar wilayah Banten. Dampaknya, banyak perahu menganggur. Dia berharap, perusahaan bersedia menambah modal bagi nelayan untuk mengembangkan usaha.

“Kondisi untuk melaut sekarang semakin sulit. Banyak nelayan yang mulai mencari pekerjaan lain di pabrik. Karena itu kami berharap ke depan ada dukungan pengembangan usaha lain seperti budidaya ikan maupun peternakan agar masyarakat memiliki sumber penghasilan tambahan,” ujarnya. Peduli Pendidikan, Wilmar Sediakan Sekolah Berkualitas di Perkebunan Sawit

Head Industrial Estate Wilmar Byron Oswald mengatakan, pihaknya terus mendorong program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasional secara berkelanjutan. “Kerja sama dengan masyarakat nelayan Desa Terate merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung penguatan ekonomi lokal dan membantu masyarakat menghadapi tantangan usaha di sektor pesisir,” katanya.

Ke depan, perusahaan akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan koperasi. Tujuannya melihat potensi pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan warga setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan berbagai fasilitas pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI ke-19 yang berlangsung di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut pemerintah akan membangun berbagai fasilitas penunjang, mulai dari pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan, hingga fasilitas docking kapal.

Fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat produktivitas dan meningkatkan daya saing nelayan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga tengah menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut diharapkan menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup nelayan dan keluarganya.

Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lydia Assegaf mengatakan, pembangunan infrastruktur penunjang menjadi kebutuhan yang selama ini dirasakan nelayan.

“Kami mewakili nelayan seluruh Indonesia mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pembangunan pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan hingga tempat docking kapal merupakan kebutuhan penting yang sangat dirasakan nelayan selama ini,” ujar Lydia dalam keterangannya, Rabu.

Menurut Lydia, HNSI juga mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini masih dalam proses pembangunan di berbagai daerah.

“HNSI mendukung penuh program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang berjalan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Lydia.

Pada kesempatan tersebut, HNSI turut menghadiri langsung Rapat Paripurna DPR-RI ke-19 sebagai bentuk keterlibatan masyarakat nelayan dalam agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

HNSI berharap berbagai program yang telah disampaikan Presiden dapat direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan membangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan,” ujar Prabowo.

Menurut dia, pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa nelayan sebagai tahap awal program tersebut.

Prabowo menyoroti masih sulitnya nelayan memperoleh fasilitas dasar untuk mendukung aktivitas melaut, mulai dari es batu hingga bahan bakar solar.

“Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah berencana membangun fasilitas penunjang di setiap desa nelayan, termasuk instalasi pembuat es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.

“Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo menilai pemberdayaan nelayan penting dilakukan karena mereka berada di garis depan dalam menjaga wilayah laut Indonesia.

“Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan membuat SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan,” tutur Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menyebut kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan guru.

“Guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi penerus bangsa,” ujar Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat lanjut usia dapat hidup tenang melalui penguatan jaringan perlindungan sosial.

Prabowo menegaskan cita-cita pemerintah adalah menghadirkan Indonesia yang damai, makmur, dan berkeadilan, termasuk memastikan hukum berlaku adil bagi seluruh rakyat.

“Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat, yang punya uang banyak,” tandas Prabowo.

PAPUA - Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Mimika bersama Bea Cukai Timika dan Papua berkomitmen memajukan nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi.

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan produk perikanan unggulan Kabupaten Mimika berhasil menembus pasar internasional. Sebanyak 4.290 kilogram kepiting karaka hasil tangkapan lokal diekspor ke Malaysia dan Singapura oleh PT Hokky Laut Perkasa dengan nilai devisa mencapai Rp186,4 juta.

“Capaian ini menjadi kabar positif bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Mimika karena menunjukkan tingginya permintaan pasar global terhadap komoditas laut asal daerah tersebut,” katanya, Jumat (15/5/2026).

Berdasarkan data hingga awal Mei 2026, total ekspor kepiting bakau hidup dari Mimika telah mencapai 19.245 kilogram dengan nilai ekonomi sebesar Rp1,05 miliar. Angka tersebut hampir menyamai total capaian ekspor sepanjang 2025, meski 2026 baru berjalan lima bulan. Peningkatan ini sekaligus mencerminkan semakin baiknya kualitas produk dan kesiapan pelaku usaha lokal dalam memenuhi standar ekspor internasional.

Keberhasilan ekspor ini membuka peluang yang lebih luas bagi perekonomian daerah, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan.

"Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi. Kami ingin UMKM di Mimika terus berkembang secara kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing di tingkat internasional," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Selain memberikan dampak ekonomi bagi daerah, aktivitas ekspor tersebut juga memperluas kesempatan usaha bagi nelayan, pelaku distribusi, hingga UMKM pengolahan hasil laut di Mimika. Kemudahan akses pasar luar negeri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Di sisi lain, pendampingan kepada pelaku usaha terus dilakukan agar proses ekspor semakin mudah dipahami masyarakat. Melalui program KLIK-PACE (Klinik Ekspor), Bea Cukai Timika memberikan asistensi kepada UMKM dan eksportir, mulai dari identifikasi produk potensial, sosialisasi prosedur ekspor, hingga pendampingan penyusunan dokumen dan promosi.

Kepala Kantor Bea Cukai Timika, Yudi Amirullah, menegaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan ekspor ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal untuk melahirkan lebih banyak eksportir baru dari Mimika yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Papua, Encep Dudi Ginanjar menyampaikan keberhasilan ekspor komoditas perikanan dari Mimika menunjukkan besarnya potensi ekonomi Papua apabila didukung kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Ekspor ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan UMKM, serta memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar internasional," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mulai mengakselerasi investasi di sektor ekonomi kelautan atau blue economy, salah satunya melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026.

Dalam kunjungannya di KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada akhir pekan lalu (9/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di ekonomi kelautan.

Investasi pada ekonomi kelautan atau blue economy menurutnya dimulai dengan memperkuat peran nelayan sebagai ujung tombak sektor perikanan nasional. Salah satu upaya yakni dengan menggenjot program KNMP dengan tujuan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang layak.

Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026 dan akan terus membangun desa nelayan setiap tahunnya.

"Tahun depan kita akan bangun lagi 1.000 [KNMP]. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar," kata Prabowo.

Program KNMP dilengkapi fasilitas modern yang menjadi kebutuhan utama para nelayan, seperti lemari es penyimpanan atau cold storage hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Infrastruktur tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai distribusi perikanan nasional.

Prabowo menilai pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan 1.582 kapal ikan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

"Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin [nelayan] senyum tiap hari karena penghasilannya baik," tutup Prabowo.

Upaya investasi di sektor kelautan juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global. Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar sehingga potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan," ujar Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Program ini juga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.

"Pengawasan kampung nelayan penting, begitu juga pengawakannya,” kata Trenggono.

Langkah ini dinilai penting agar program tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan pembangunan KNMP dilakukan dengan menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

“Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

Dia menjelaskan program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasarana perikanan, tetapi juga meningkatkan kompetensi masyarakat setempat guna menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan. Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga SPBN.

Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program KNMP terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional. Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

Kerja Sama dengan Inggris

Dalam pengembangan ekonomi kelautan, pemerintah juga menggandeng Inggris. Pada awal tahun ini, sebelum menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Inggris dan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp90 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan komitmen investasi tersebut diarahkan untuk menggenjot potensi laut Indonesia, salah satunya melalui kerja sama maritim berupa pembuatan 1.582 kapal tangkap.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa tiga perempat wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi protein berbasis ikan dari laut mengingat konsumsi protein ikan di Indonesia masih relatif rendah.

Tantangan Mengadang

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai investasi pemerintah di sektor ekonomi kelautan seperti melalui program KNMP memiliki peluang besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan nelayan.

"Karena, persoalan utama masyarakat pesisir selama ini sebenarnya bukan hanya soal hasil tangkapan, melainkan lemahnya infrastruktur ekonomi maritim," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (11/5/2026).

Menurutnya, kehadiran fasilitas seperti cold storage, pabrik es, dan SPBN sangat penting untuk menjaga kualitas ikan, memperkuat distribusi, serta mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan.

Secara ekonomi, KNMP dinilai dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Selama ini, banyak nelayan kecil terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena keterbatasan penyimpanan yang membuat hasil tangkapan cepat rusak sebelum sampai ke pasar yang lebih luas.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur saja tidak otomatis menghapus kemiskinan nelayan.

"Tantangan terbesar justru berada pada tata kelola dan keberlanjutan program. Kalau nelayan masih bergantung pada tengkulak, tidak memiliki akses pembiayaan, dan tidak mendapatkan pelatihan teknologi maupun pengelolaan usaha, maka manfaat pembangunan tidak akan optimal," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya program KNMP perlu diiringi penguatan koperasi nelayan, perlindungan harga hasil tangkapan, serta pemberdayaan generasi muda pesisir agar mampu mengelola ekonomi maritim secara mandiri dan modern.

"Kalau tidak diantisipasi sejak awal, kita berisiko memiliki infrastruktur yang berdiri megah, tetapi tidak benar-benar berfungsi optimal bagi masyarakat pesisir," ujarnya.

Dia juga menyoroti tantangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi nelayan. Infrastruktur modern membutuhkan kemampuan pengelolaan yang modern.

Cold storage misalnya, tidak akan berjalan efektif jika listrik tidak stabil, nelayan tidak memahami sistem rantai dingin, atau distribusi hasil tangkapan masih terhambat. Begitu pula SPBN dan fasilitas pelabuhan kecil yang tidak akan optimal jika nelayan tetap bergantung pada tengkulak dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat di pasar.

"Karena itu saya berpandangan pemerintah harus serius memperkuat koperasi nelayan, memperluas akses pembiayaan, memberikan pelatihan teknologi perikanan, dan melakukan pendampingan ekonomi secara berkelanjutan," katanya.

Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta Suhana menilai investasi ekonomi kelautan melalui program KNMP berpotensi membangun ekosistem nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan,” kata Suhana.

Namun, dia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada perencanaan yang memadai, tetapi juga koordinasi yang efektif dan partisipasi aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

“Program ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya keras untuk mewujudkan kesejahteraan kaum petani dan nelayan lewat berbagai kebijakan dan langkah strategis yang telah ditempuh.

Zulhas sapaan akrabnya menjelaskan upaya para nelayan dalam mewujudkan kemakmuran seringkali terhalang oleh praktik-praktik yang dijalankan tengkulak yang sangat merugikan. Ia bahkan mengklaim mayoritas nelayan di wilayah pesisir tanah air sudah tercengkeram oleh jeratan para rentenir.

"Nelayan itu rajin sekali dapat ikan, begitu dia ke darat ikannya ditawar oleh tengkulak. Dia tidak bisa menolak karena kalau ditolak ikannya busuk. Nelayan tambah banyak hasilnya tambah miskin. Oleh karena itu, boleh dicek hampir semua nelayan terjerat kepada rentenir," ungkap Zulhas saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan DPW-DPD PAN di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (10/5/2026) malam.

Oleh sebab itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan segera membangun Kampung Nelayan, yang dilengkapi dengan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai upaya jangka panjang dalam menyejahterakan kaum nelayan.

Menurutnya, berbagai kemudahan yang akan disediakan bagi nelayan tersebut adalah upaya Presiden Prabowo dalam memangkas akses distribusi terhadap hasil laut yang diperoleh serta kehadiran tempat penyimpanan hasil tangkapan yang selama ini menjadi persoalan nelayan karena himpitan ekonomi.

"Kalau nelayan datang ditawar harga murah, dia bisa bertahan. Ikannya bisa dikasih es, bisa ditaruh di cold storage. Kalau enggak laku juga, kita punya Koperasi Desa Merah Putih yang akan menampung hasil nelayan kita dengan harga yang sudah ditentukan," bebernya.

Selanjutnya, Zulhas juga memaparkan keberhasilan pihaknya dalam memangkas berbagai aturan dan regulasi yang dianggap menghambat distribusi pupuk bagi kaum tani. Ia mengklaim dalam waktu singkat berhasil memangkas hingga sebanyak 145 aturan yang mengatur mengenai pendistribusian pupuk.

"Saya rapat tiga kali. Saya pangkas 145 aturan, tinggal tiga aturan, sodorkan Bapak Presiden, dua hari keluar Perpres," tegasnya.

Berkat kebijakan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa alokasi pupuk berhasil meroket, dari enam juta ton menjadi 9,5 juta ton. Selain itu, ia mengklaim produksi beras juga melonjak, dari 30 juta ton menjadi 34,2 juta ton.

Zulhas juga memaparkan bahwa pemerintah pada 2024 lalu melakukan impor terhadap beras sebanyak 4,5 juta ton. Namun, produksi beras nasional pada 2025 berhasil mencapai surplus hingga 4,2 juta ton banyaknya sehingga Presiden Prabowo menyatakan swasembada beras dapat tercapai.

"Ini prestasi yang luar biasa. Artinya, kalau kita impor 4,5 juta [ton beras], kita kasih kaya Thailand sama Vietnam. Kalau kita tidak impor, kita kasih kaya petani-petani kita. Pangan bukan sekadar pangan. Keberpihakan, swasembada pangan, itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan, menyangkut 30% hampir rakyat Indonesia yang paling susah hidupnya yang ada di desa-desa. Itulah petani, itulah nelayan, itulah peternak," bebernya.

Tak hanya itu, Zulhas juga menyoroti kebijakan penyematan harga terhadap gabah petani. Ia menyatakan bahwa ambang batas atau syarat kadar air yang terkandung dalam gabah telah dihapuskan pemerintah sebagai upaya untuk menyetop penuh praktik-praktik nakal oleh tengkulak yang memanfaatkan ketidaktahuan petani terkait kandungan kadar air yang terdapat dalam gabah.

"Harga gabah itu Rp6 ribu, tapi ada syarat. Rp6 ribu syarat keringnya, kadar airnya 14 sampai 18%. Petani kita mana bisa mengukur. Begitu dia panen kadar air 14% mana ukurannya, enggak tahu. Di situlah dimanfaatkan tengkulak. Harga Rp6 ribu, petani terima Rp4 ribu, Rp4.500 Rp5 ribu. Bertahun-tahun petani rugi, tapi tidak punya daya tawar, petani rajin tapi rugi, akhirnya sawahnya dijual," ungkapnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diambil dirinya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hanya berselang satu pekan usai menjabat sebagai Menko Bidang Pangan. Kebijakan menghapus syarat kadar air gabah tersebut, lanjut dia, adalah satu dari sekian bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum tani nasional.

"Satu minggu saya jadi Menko Pangan dengan Menteri Pertanian juga yang luar biasa, kami rapat. Kita pangkas, syarat 14% kadar air kita hapus, any quality. Berapapun asal petani petik padi harus dibayar Rp6.500, tidak boleh kurang," ujarnya.

Zulhas menjelaskan buah dari bermacam-macam kebijakan yang telah dirumuskan jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut secara nyata berimplikasi pada kenaikan nilai tukar petani secara nasional, dari 116 menjadi 125 pada 2025.

"Itulah bela rakyat bantu rakyat, terukur. Nilai tukar petani tahun 2025 dari 116, langsung naik 125," tambahnya.

Zulhas memastikan pemerintah akan meneruskan reformasi secara masif di sektor pangan dan kelautan demi memperkuat kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan dan pesisir, khususnya para petani, nelayan, dan peternak.

"Tahun ini mohon doanya, kita akan menyelesaikan soal nelayan, ini tidak mudah. Perintah Bapak Presiden tahun ini harus sudah selesai mengenai nelayan. Tidak mudah, tapi banyak jalan untuk kebaikan. Kalau jahat saja ada jalannya, apalagi kebaikan. Kebaikan lebih banyak jalannya, lebih mudah," pungkasnya.

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Prabowo menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik ya. Penghasilannya harus tambah. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin (nelayan) senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan masyarakat.

Saat peninjauan, Prabowo melihat langsung sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan seperti fasilitas pembuat es dan gudang pendingin (cold storage) untuk mendukung hasil tangkapan nelayan.

Menurut Prabowo, para nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Ikan hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu sumber protein penting bagi masyarakat.

“Para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita. Para nelayan menghasilkan sumber protein, menghasilkan ikan,” tutur Prabowo.

Lihat video: Usai dari Miangas, Prabowo Sambangi Gorontalo Tinjau Kondisi Pesisir

Oleh karena itu, Prabowo mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran melalui konsep ekonomi biru atau blue ocean economy.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan sebagai sumber protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujarnya.

KNMP Leato Selatan Kota Gorontalo merupakan salah satu lokasi prioritas pembangunan KNMP Tahap I Tahun 2025 yang mulai dibangun pada 11 September 2025 dan berhasil diselesaikan tepat waktu pada 31 Desember 2025 di atas lahan seluas 3.895 m².

Pembangunan kawasan ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas produksi, penanganan hasil perikanan, dan layanan pendukung kawasan pesisir.

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah membangun 1.582 unit kapal ikan pada tahun ini. Ribuan kapal tersebut akan dibagikan kepada para nelayan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

“Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu,” kata Prabowo.

Nantinya para masyarakat pesisir bisa membuat koperasi untuk mendapatkan pembagian kapal. Tiap koperasi bisa berjumlah 30 orang nelayan untuk mendapatkan 1 kapal atau dengan skema perhitungan yang lain. "Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil," ujar Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo menyebutkan, pemerintah meresmikan 1.386 kampung nelayan pada tahun ini. Tidak sampai di situ, Prabowo menekankan bahwa pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga akan terus dilanjutkan di wilayah lain.

Lihat video: Tiba di Filipina, Prabowo Perdana Naik Maung Saat Kunjungan Luar Negeri



"Para nelayan yang punya jasa besar dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita, kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan kampung nelayan seperti ini totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan, kita akan bangun lagi, berapa tahun depan? 1000. Dan seterusnya tiap tahun 1000,1000,1000. Kita seluruh indonesia punya 12,000 desa nelayan ya, ini pekerjaan besar," sambung dia.

Prabowo berkomitmen membangun ini untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat, meskipun ada pihak yang mengejek. "Prabowo ini ini Prabowo itu itu, tapi saya tidak ragu-ragu untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita berada di jalan yang bener, rakyat kita harus sejahtera, saya ingin nelayan - nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik," katanya.

JAKARTA - Sebagai negara maritim, seharusnya nelayan nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan protein sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar ini belum terkelola secara optimal.

Kondisi sosial ekonomi yang belum merata masih menjadi kendala bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Tidak terkecuali untuk masalah keselamatan, sangat sedikit nelayan yang mengasuransikan dirinya, padahal hal tersebut sangatlah penting.

Dosen Hukum Asuransi Universitas Indonesia (UI), Kornelius Simanjuntak mengatakan, nelayan belum mengerti pentingnya asuransi karena kehidupan sehari-hari saja masih harus berjuang. Padahal asuransi butuh biaya yang akan lebih baik didukung pemerintah sambil meningkatkan literasi.

"Saat pemerintah memberi dukungan, ini jadi program literasi sambil menyadarkan bahwa asuransi penting bagi nelayan, agar saat ada musibah, nelayan dapat penggantian," jelas Kornelius.

Bupati Bantaeng Ajak Nelayan di Pasorongi Ikut Asuransi



Di sisi lain, Kornelius juga sadar bahwa dukungan pemerintah pada nelayan akan sedikit berbeda dengan bantuan bagi petani. Pasalnya pada nelayan lebih banyak variasi dan risiko yang juga lebih beragam.

"Namun hal tersebut bukan masalah, pemerintah tetap harus memberi dukungan, apalagi sekarang ada program Kampung Nelayan Merah Putih," tegas Kornelius.

Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih akan sangat baik untuk mendukung aktivitas dan kehidupan para nelayan. Apalagi kalau ditambah dengan mengasuransikan para nelayan.

Sejalan dengan itu, Pengamat Asuransi sekaligus Anggota Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) Wahju Rohmanti juga menegaskan, bahwa petani dan nelayan adalah profesi yang sepaket. Namun dia juga menyadari bahwa risiko dan juga perlindungan yang diberikan berbeda.

Menurutnya, secara umum coverage nelayan lebih ke individu, sehingga lebih luas dan beragam. Sementara Asuransi AUTP pada petani saat ini coveragenya lebih ke kerugian finansial akibat gagal panen yang diakibatkan oleh faktor alam, misal karena banjir, serangan hama, dan masih banyak lagi.

"Sebaliknya asuransi nelayan cover risiko ke nelayan kecil yang mengalami kecelakaan kerja dari santunan biaya pengobatan/medis akibat kecelakaan kerja, santunan cacat tetap hingga santunan kematian," tegas dia.

Oleh karena itu, menurutnya untuk nelayan premi biasanya lebih tinggi dari premi asuransi petani. Namun dia juga menjelaskan hal itu bukan jadi hambatan untuk mendukung nelayan, apalagi dengan adanya salah satu program unggulan pemerintah dalam ketahanan pangan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029. Ditambah lagi, Indonesia memiliki Badan Usaha Milik Negara di bidang asuransi untuk mendukung program pemerintah.

Oleh karena itu, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memandang inisiatif pembangunan kampung nelayan sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir, sekaligus membuka ruang bagi penguatan literasi dan inklusi asuransi di sektor maritim.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana mengatakan siap mendukung program pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan perlindungan dan asuransi. Hanya saja, Gema mengingatkan bagi perusahaan, peluang untuk masuk ke sektor tersebut tentu ada.

Jasindo Berkomitmen Perkuat Strategi Anti Fraud

Meski demikian, hal tersebut tak serta-merta langsung membuat Jasindo ingin menggarap sektor itu. Apalagi karakteristik risiko di sektor nelayan memiliki kompleksitas tersendiri, sehingga dibutuhkan skema perlindungan yang tidak hanya kompetitif secara premi, tetapi juga memiliki keseimbangan risiko yang sehat.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu, bagaimanapun kami harus memiliki agar prudent dan berkelanjutan," jelas Brellian.

Adapun Jasindo saat ini sudah memiliki Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Jasindo terus menunjukan dukungannya kepada petani dalam mengelola risiko gagal panen dan mengamankan masa depan pertanian di Indonesia untuk mencapai swasembada pangan.

Bahkan untuk AUTP, Jasindo melakukan percepatan verifikasi dan pencairan klaim demi dukungan pada swasembada. Jasindo juga telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi potensi peningkatan klaim AUTP, imbas fenomena iklim El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’.

Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penguatan cadangan teknis sesuai prinsip kehati-hatian, optimalisasi program reasuransi, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.

Di sisi mitigasi, lanjutnya, Asuransi Jasindo juga aktif melakukan edukasi kepada petani terkait pola tanam adaptif dan pengelolaan risiko pertanian agar dampak El Niño dapat diminimalisasi.

Brellian menjelaskan, pada prinsipnya AUTP memang dirancang sebagai instrumen perlindungan petani terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim, sehingga mekanisme pengelolaan risikonya telah disiapkan secara sistematis melalui pemetaan wilayah rawan dan verifikasi lapangan.

Untuk diketahui, AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan tanaman padi akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit seperti wereng batang coklat, penggerek batang, blast, dan tungro. Pada 2026, pemerintah telah mengalokasikan dukungan fasilitasi premi AUTP di 13 provinsi melalui APBD tingkat I dan II.

NTT - Sebanyak 70% masyarakat Desa Pasir Panjang Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini merupakan potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis pesisir dan pariwisata.

Hal itu terungkap saat Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rinca untuk menyapa masyarakat serta meninjau langsung program pemberdayaan yang dijalankan PNM, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

Menurut Maman, potensi ini menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak untuk terus didorong agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat #PNMuntukUMKM #PNMPemberdayaanUMKM, melalui pendekatan pemberdayaan, Permodalan Nasional Madani (PNM) hadir mendampingi masyarakat pesisir, khususnya perempuan prasejahtera, dalam mengembangkan usaha ultra mikro.

Dalam kunjungan tersebut, PNM bersama pemerintah daerah menghadirkan rangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Kegiatan diawali dengan Pelatihan Mba Maya (Membina dan Memberdaya) yang secara khusus diberikan kepada ibu-ibu nasabah PNM Mekaar untuk meningkatkan literasi keuangan, kemampuan pengelolaan usaha, hingga kualitas produksi.

Selain itu, PNM juga menghadirkan Ruang Pintar PNM yang berkolaborasi dengan Pojok Baca Rinca sebagai sarana edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat pesisir.

Lihat video: Hendak Mencari Madu, Seorang Warga Digigit Komodo di Pulau Rinca



Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen PNM tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong UMKM berbasis potensi lokal, termasuk sektor pariwisata di Pulau Rinca.

“Alhamdulillah rangkaian kegiatan kami di NTT bersama Pak Gubernur NTT dan PNM berjalan baik, termasuk mendorong peningkatan alokasi dana KUR untuk masyarakat. Kami juga berkunjung ke Desa Pasir Panjang, Kepulauan Rinca, untuk berdialog langsung dengan ibu-ibu nasabah binaan PNM,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Mereka menyampaikan Program Mekaar sangat membantu perekonomian dan kebutuhan sehari-hari, dan ke depan diharapkan semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari PNM.” Ujar Maman.

Melalui kegiatan ini, PNM berharap pemberdayaan yang dilakukan dapat terus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, khususnya perempuan, serta membuka peluang usaha yang lebih luas berbasis potensi lokal dan pariwisata.

PNM juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Dengan langkah ini, PNM optimistis dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengoreksi arah pengelolaan sumber daya alam nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Hal itu disampaikan saat agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti kondisi petani, nelayan, dan buruh yang menurutnya terlalu lama belum menikmati kesejahteraan yang layak, meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

"Sudah terlalu lama petani-petani Indonesia, nelayan-nelayan Indonesia, buruh-buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Ia juga mengkritik praktik pengelolaan sumber daya ekonomi yang selama ini dinilai dikuasai oleh pihak-pihak yang diragukan komitmen nasionalismenya.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas, mulai dari konsesi tambang dan perkebunan hingga akses pembiayaan dari bank milik negara, namun hasil usaha tersebut tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri.

"Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan. Kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus berlanjut. Ia menyebut masyarakat Indonesia menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola kekayaan nasional agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.

"Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan," tegasnya.

Sebagai pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat, Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan pola lama yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

Dia menekankan pentingnya penguasaan sumber daya oleh bangsa sendiri sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi.

"Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Dalam konteks itu, Prabowo memberikan penekanan khusus kepada para pelaku di sektor strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas investasi nasional seperti Danantara, untuk menjadi motor penggerak perubahan.

Ia menyebut para pelaku di sektor tersebut sebagai harapan bangsa dan patriot ekonomi yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita kemandirian dan kesejahteraan nasional.

"Saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita," katanya.

Prabowo juga menegaskan peran aparat pertahanan dan keamanan sebagai pelindung negara, namun menekankan bahwa realisasi kesejahteraan rakyat berada di tangan para pelaku ekonomi nasional.

"Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bhayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu," ujarnya.

Groundbreaking 13 proyek hilirisasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong nilai tambah industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Trenggono menjelaskan, saat ini pemerintah telah membangun 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang terbagi dalam dua tahap.

Hal tersebut disampaikan Trenggono usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

“Kita sudah bangun 100 titik, 65 tahap pertama dan 35 tahap kedua. Totalnya 100 dan diperkirakan akhir Mei selesai,” ujarnya.

Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.

“Pengawasan kampung nelayan penting, begitu juga pengawakannya. Itu yang kita bahas dengan Presiden,” kata Trenggono.

Langkah ini dinilai krusial agar program tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berjalan optimal dan berkelanjutan.

Target 1.000 Kampung Nelayan Fokus Indonesia Timur

Untuk tahap selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan tambahan pada 2026 yang akan dikerjakan secara paralel.

“Yang 1.000 berikutnya di tahun 2026 akan kita kerjakan paralel dan fokusnya ke Indonesia timur,” ujarnya.

Fokus kawasan timur dipilih untuk mendorong pemerataan pembangunan serta memaksimalkan potensi kelautan di wilayah tersebut.

Terkait rencana pengadaan kapal melalui kerja sama dengan pemerintah Inggris, Trenggono menyebut proyek tersebut masih dalam tahap awal dan membutuhkan waktu.

“Masalah pembiayaan masih dalam proses melalui Bappenas, nanti ke Kementerian Keuangan baru kemudian kita programkan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah menganalisis kesiapan galangan kapal dalam negeri untuk mendukung proyek tersebut.

“Persiapan seperti galangan kapal di Indonesia yang sanggup itu sedang kita analisa bersama. Mudah-mudahan bisa cepat karena targetnya dua tahun harus sudah jadi,” kata Trenggono.