REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah kekhawatiran global soal krisis pangan dan ketergantungan impor, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tak biasa. Cadangan beras pemerintah menembus 4,8 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah, sebuah lonjakan yang bukan sekadar statistik, tetapi sinyal bahwa arah kebijakan pangan nasional sedang mengalami pergeseran besar.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari serangkaian langkah strategis yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Ia bahkan menegaskan target swasembada pangan nasional yang sebelumnya diproyeksikan dalam waktu empat tahun kini berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun.

Menurut Amran, fondasi dari percepatan tersebut terletak pada reformasi kebijakan dan regulasi. Pemerintah memangkas ratusan aturan yang selama ini dinilai menghambat produksi dan distribusi pangan. Sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden diterbitkan untuk mempercepat koordinasi lintas sektor.

Salah satu langkah paling signifikan adalah pemangkasan 145 aturan pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk harus melalui proses panjang dengan melibatkan banyak pihak, kini mekanismenya disederhanakan sehingga penyaluran dapat dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.

Langkah berikutnya adalah realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung irigasi, benih unggul, pompanisasi, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian.

Di sektor produksi, intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan pemupukan tepat waktu. Program pompanisasi juga menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan, yang memungkinkan peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.

Selain itu, optimalisasi lahan rawa dilakukan pada sekitar 800 ribu hektare. Jika digabungkan dengan program intensifikasi lainnya, total peningkatan luas tanam mencapai sekitar 1,3 juta hektare, memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah. Kepala Negara RI itu bahkan mengeklaim capaian ini melampaui rekor pada era Presiden Soeharto.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun Presiden di Hambalang, Selasa (7/1/2026).

“Saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (7/1/2026).

Prabowo mengungkap cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi pada masa Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton, sedangkan pada 2025 CBP menembus lebih dari 3 juta ton.

“Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton,” ujarnya.

Presiden ke-8 RI itu menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan.

Adapun, Prabowo mengungkapkan sejak awal pemerintahannya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, target tersebut diklaim berhasil dipenuhi lebih cepat dari target.

“Alhamdulillah, target yang saya berikan kepada tim, tim pangan kita. Saya berikan target waktu awal pemerintahan yang saya pimpin adalah 4 tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, Desember 31 tahun 2025 waktu 24.00 bisa kita dengan resmi mengatakan di tahun 2025 Republik Indonesia swasembada beras,” ungkapnya.

Menurutnya, strategi swasembada pangan yang dijalankan pemerintahannya terbukti relevan dengan dinamika global. Dia menilai, tanpa kemandirian pangan, Indonesia akan berada dalam posisi rentan ketika konflik dan perang terjadi di berbagai negara.

Dia menyebut negara-negara yang selama ini menjadi sumber impor beras Indonesia kini menghadapi situasi keamanan yang tidak stabil, seperti Thailand, Kamboja, hingga Vietnam.

“Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana. Sumber impor beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi, meletus lagi,” tuturnya.

Prabowo menilai, ketergantungan impor pangan sangat berisiko, terutama ketika negara-negara pemasok utama terlibat konflik bersenjata. Dia mencontohkan India, salah satu sumber pangan Indonesia, yang juga terlibat konflik dengan Pakistan.

Selain konflik bersenjata, Prabowo juga mengingatkan pengalaman krisis saat pandemi Covid-19. Kala itu, banyak negara produsen pangan menutup ekspor sehingga Indonesia kesulitan mengimpor bahan pangan meskipun mampu membeli.

“Kita juga pernah mengalami Covid. Semua negara pengekspor makanan menutup, kita tidak bisa impor walaupun kita punya uang. Dan impor berarti devisa kita keluar. Jadi saudara-saudara, pangan dan energi, harus kita mandiri, harus kita mandiri,” tutupnya.