REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di saat krisis pupuk global menekan produksi pangan di banyak negara, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat petani Indonesia justru tetap berproduksi. FAO menempatkan Indonesia sebagai salah satu penopang cadangan beras dunia. Penegasan ini tertuang dalam laporan resmi Food Outlook edisi Juni 2026 yang dirilis FAO di Roma pada 17 hingga 18 Juni 2026, yang sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia.

Dalam analisisnya, FAO menilai stabilnya harga di tingkat produsen atau petani menjadi insentif utama yang mendorong petani untuk terus memprioritaskan budidaya padi. Pola yang FAO catat terjadi di Indonesia bersama Republik Korea, Pakistan, dan Filipina. Sebaliknya, sejumlah produsen utama Asia justru diproyeksikan mengalami penurunan produksi, antara lain Kamboja, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand.

Berdasarkan laporan FAO tersebut, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 38,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan 38,6 juta ton pada 2026/2027. Posisi Indonesia hanya berada di bawah India (151,9 juta ton), China (143,2 juta ton), dan Bangladesh (41,5 juta ton), serta jauh di atas seluruh negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (28,3 juta ton), Thailand (23,3 juta ton), Myanmar (16,8 juta ton), dan Filipina (12,1 juta ton).

"FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh," kata Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.

Yang paling menonjol, Indonesia mencatat kenaikan produksi tertinggi di antara seluruh produsen utama dunia. Data FAO menunjukkan produksi beras Indonesia diprediksi melonjak dari 34,0 juta ton (2024/2025) menjadi 38,5 juta ton (2025/2026) atau naik 4,5 juta ton. Angka ini jauh melampaui kenaikan India (+1,7 juta ton), Bangladesh (+1,1 juta ton), dan China (+1,0 juta ton). Dari empat produsen terbesar dunia, hanya China dan Indonesia yang tumbuh positif.

Sesuai laporan tersebut juga, FAO memproyeksikan stok akhir beras Indonesia naik dari rata-rata 5,6 juta ton menjadi 7,5 juta ton (2025/2026) dan 7,8 juta ton (2026/2027). FAO menyebut penebalan stok Indonesia sebagai salah satu faktor yang menopang stabilitas cadangan beras dunia, yang pada akhir 2026/2027 diperkirakan mencapai 213,8 juta ton, rekor tertinggi kedua sepanjang sejarah.

Menurut Laporan FAO, pelemahan produksi di sejumlah negara tersebut tidak lepas dari dua tekanan besar yang kini membayangi petani dunia, yakni anomali iklim El Nino dan krisis pupuk global.

Sejak konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz pada akhir Februari 2026, jalur yang menampung hingga sepertiga perdagangan pupuk dunia, yang kemudian disusul pembatasan ekspor pupuk nitrogen oleh China, harga pupuk internasional melonjak tajam. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan anjlok lebih dari 95 persen, dan harga urea dunia melonjak 40 hingga 60 persen hanya dalam hitungan minggu.

Dampaknya nyata di lapangan, terutama di negara-negara ASEAN yang bergantung pada pupuk impor. Di Thailand, banyak petani memilih tidak menanam kembali karena biaya tak lagi tertutup hasil panen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi beras nasional selama Januari-April 2026 mencapai 14,03 juta ton.

Angka tersebut naik tipis 0,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan, kenaikan produksi beras sejalan dengan peningkatan produksi padi yang mencapai 24,36 juta ton gabah kering giling (GKG) atau tumbuh 0,12 persen secara tahunan.

Pixabay/sarangib Ilustrasi panen padi

"Realisasi luas panen padi pada April 2026 tercatat 1,40 juta hektar atau turun 15,47 persen dibanding April 2025," kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Meski secara kumulatif meningkat, kinerja produksi pada April 2026 justru menunjukkan penurunan dibandingkan April tahun lalu.

Penurunan luas panen tersebut berdampak pada turunnya produksi padi April 2026 menjadi 7,63 juta ton GKG dari 9,09 juta ton GKG pada April 2025.

Dengan kondisi tersebut, produksi beras April 2026 tercatat sekitar 4,40 juta ton atau turun 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun secara kumulatif selama empat bulan pertama tahun ini, luas panen padi mencapai 4,51 juta hektar atau meningkat 0,43 persen dibanding Januari-April 2025.

BPS juga memperkirakan produksi padi dalam tiga bulan ke depan masih menghadapi tekanan.

Potensi luas panen padi pada Mei-Juli 2026 diperkirakan mencapai 2,69 juta hektar atau turun 0,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

freepik.com Ilustrasi beras.

Sementara itu, potensi produksi padi pada periode tersebut diperkirakan sebesar 13,75 juta ton GKG atau turun 1,14 persen.

Adapun potensi produksi beras diperkirakan mencapai 7,92 juta ton, turun 1,16 persen.

Selain padi, BPS juga melaporkan perkembangan produksi jagung nasional.

Pada April 2026, luas panen jagung mencapai 0,24 juta hektar atau meningkat 4,90 persen dibandingkan April tahun lalu.

Peningkatan luas panen mendorong produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen) menjadi 1,38 juta ton atau naik 8,15 persen secara tahunan.

Secara kumulatif, produksi jagung sepanjang Januari-April 2026 mencapai 6,02 juta ton.

Meski naik, peningkatannya sangat tipis, yakni hanya 0,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk periode Mei-Juli 2026, BPS memperkirakan luas panen jagung mencapai 0,65 juta hektar atau turun 4,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, produksi jagung pada periode tersebut diperkirakan turun 7,02 persen menjadi 3,74 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai keuntungan yang dirasakan petani di tengah tren kenaikan harga gabah saat ini tidak serta-merta turut dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di rantai pasok beras. Harga jual di hilir yang masih dibatasi pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) justru memberi tekanan pada industri penggilingan.

Pengamat pertanian Khudori memaparkan bahwa dengan harga gabah kering panen (GKP) di level Rp6.500 per kilogram, margin keuntungan petani berdasarkan struktur biaya produksi 2024 sudah mencapai sekitar 34%.

Namun, harga gabah di lapangan saat ini bahkan sudah jauh melampaui harga acuan pemerintah.

“Harga di Lampung hari-hari ini Rp7.600, di Jawa ada yang Rp8.300. Jadi petani senang banget, untung banget,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip Kamis (21/5/2026).

Meski demikian, lonjakan harga gabah dinilai memunculkan tekanan besar bagi penggilingan padi dan produsen beras. Menurutnya, pelaku usaha sulit menjual beras sesuai HET tanpa mengalami kerugian.

“Kalau harga gabah sangat tinggi, tidak mungkin mereka menjual sesuai HET kalau tidak merugi,” katanya.

Khudori menilai pihak yang paling tertekan saat ini adalah penggilingan padi yang juga berperan sebagai produsen dan pedagang beras, sedangkan distributor dan ritel modern relatif masih mampu mempertahankan margin usaha.

Dia menjelaskan produsen beras saat ini berada dalam posisi tertekan karena biaya produksi terus meningkat, mulai dari harga bahan baku gabah, kemasan, logistik, hingga biaya operasional lainnya.

Khudori menyebut harga kemasan beras bahkan naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya.

“Kalau harga bahan bakunya naik dan naiknya tidak ketulungan, ya pasti harga berasnya tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Khudori menilai produksi beras nasional memang mulai menurun setelah mencapai puncak panen raya pada Maret 2026.

Produksi April lebih rendah dibanding Maret dan Mei kembali turun. Namun, secara total pasokan masih surplus terhadap kebutuhan konsumsi nasional.

Meski begitu, dia mengingatkan risiko tekanan produksi pada semester II/2026 akibat potensi musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dari normal berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dia menyebutkan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus sehingga berpotensi menekan produksi beras pada periode Juli hingga September.

Khudori juga menyoroti risiko El Nino meskipun sebagian besar model iklim global saat ini masih memproyeksikan intensitas lemah hingga moderat.

Di tengah risiko harga dan iklim, Khudori menilai pemerintah perlu lebih serius menjaga stabilitas harga beras melalui intervensi pasar menggunakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini disebut mencapai sekitar 5,2 juta hingga 5,3 juta ton.

Menurutnya, tingginya stok beras Bulog tidak otomatis menurunkan harga apabila distribusi ke pasar tetap terbatas.

“Pasar itu sebetulnya lapar beras, tetapi operasi pasarnya tidak nendang,” katanya.

Khudori mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu fokus menyerap gabah dan mengejar rekor stok tanpa diimbangi strategi distribusi yang kuat di hilir.

Dia mengingatkan beras merupakan komoditas yang tidak tahan lama sehingga penyimpanan dalam jumlah besar berisiko memicu penurunan mutu dan pembengkakan biaya perawatan.

“Stok itu kalau makin besar risikonya makin besar,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pangan pemerintah tidak bisa hanya berfokus di hulu melalui penyerapan gabah, tetapi juga harus memperkuat distribusi dan operasi pasar agar harga tetap terkendali.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa data mengenai surplus produksi beras nasional adalah hasil perhitungan yang valid dari lembaga ataupun institusi yang kredibel.

Hal tersebut disampaikan Mentan saat kunjungannya di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Amran menegaskan bahwa data kalkulasi mengenai pasokan beras nasional yang hingga saat ini telah mencapai angka 4,9 juta ton adalah hasil perhitungan valid yang dilakukan oleh antar lembaga.

Dia bahkan mengeklaim data mengenai capaian surplus beras tersebut juga dikeluarkan dan diamini oleh sejumlah lembaga maupun institusi lain di luar Bulog.

Seperti, Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Food and Agricultural Organization (FAO), yakni organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Siapapun yang ragu dengan data ini, silahkan ke Bulog. Data ini dikeluarkan oleh Bulog, BPS, kemudian FAO. Ini semua kredibel," tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran juga mengapresiasi kehadiran mahasiswa dari sejumlah organisasi ekstra kampus maupun badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang berasal dari bidang keilmuan pertanian yang turut serta bersama dengannya dalam kunjungan tersebut.

Amran menyebut bahwa kehadiran mahasiswa hingga tenaga pengajar tersebut untuk ikut memeriksa ketersediaan pasokan pangan di gudang Bulog tersebut adalah bentuk kontibusi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan ulang atas data atau informasi yang beredar dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan.

"Ada HMI, IMM, PMII, Badan Eksekutif Mahasiswa sektor pertanian untuk melihat langsung stok kita. Ini saya bangga supaya ada second opinion, ada kroscek langsung dari masyarakat. Aku senang. Ini teman-teman, termasuk semua dosen, mahasiswa, aktivis, masuk semua mengecek," ungkapnya.

Amran juga menegaskan kembali bahwa stok beras yang tersimpan di gudang-gudang milik Bulog di seluruh Indonesia yang telah mencapai angka 4,9 juta ton akan terus bertambah seiring dengan lahan-lahan pertanian yang akan memasuki masa panen dalam waktu dekat.

Ia bahkan menyebut selambat-lambatnya pada pekan depan, stok beras Bulog akan menyentuh 5 juta ton dan akan menjadi capaian tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri.

"Insya Allah, paling lambat Kamis atau Jumat minggu depan sudah mencapai 5 juta ton, dan tertinggi selama Republik ini merdeka," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah kekhawatiran global soal krisis pangan dan ketergantungan impor, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tak biasa. Cadangan beras pemerintah menembus 4,8 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah, sebuah lonjakan yang bukan sekadar statistik, tetapi sinyal bahwa arah kebijakan pangan nasional sedang mengalami pergeseran besar.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari serangkaian langkah strategis yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Ia bahkan menegaskan target swasembada pangan nasional yang sebelumnya diproyeksikan dalam waktu empat tahun kini berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun.

Menurut Amran, fondasi dari percepatan tersebut terletak pada reformasi kebijakan dan regulasi. Pemerintah memangkas ratusan aturan yang selama ini dinilai menghambat produksi dan distribusi pangan. Sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden diterbitkan untuk mempercepat koordinasi lintas sektor.

Salah satu langkah paling signifikan adalah pemangkasan 145 aturan pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk harus melalui proses panjang dengan melibatkan banyak pihak, kini mekanismenya disederhanakan sehingga penyaluran dapat dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.

Langkah berikutnya adalah realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung irigasi, benih unggul, pompanisasi, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian.

Di sektor produksi, intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan pemupukan tepat waktu. Program pompanisasi juga menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan, yang memungkinkan peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.

Selain itu, optimalisasi lahan rawa dilakukan pada sekitar 800 ribu hektare. Jika digabungkan dengan program intensifikasi lainnya, total peningkatan luas tanam mencapai sekitar 1,3 juta hektare, memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti potensi koreksi produksi beras nasional sepanjang Januari—Mei 2026, meskipun kinerja pada awal tahun sempat menunjukkan peningkatan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menyampaikan bahwa produksi beras periode Januari—Mei 2026 diperkirakan mencapai 16,57 juta ton atau turun 0,38 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Produksi beras sepanjang Januari—Mei 2026 diperkirkan mencapai 16,57 juta ton atau mengalami penurunan sebsar 0,38 juta ton atau menurun 2,22% jika dibandingkan periode yang sama 2025,” kata Ateng dalam Rilis BPS, Rabu (1/4/2026).

Penurunan ini sejalan dengan proyeksi melemahnya produksi pada periode Maret—Mei 2026. BPS memperkirakan produksi beras pada periode tersebut mencapai 11,91 juta ton atau turun 1,49 juta ton, setara penurunan 11,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, BPS mencatat potensi produksi padi pada Maret—Mei 2026 hanya sebesar 20,68 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 2,59 juta ton GKG. Angkanya turu 11,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,26 juta ton GKG.

Ateng menegaskan bahwa angka potensi tersebut masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman di lapangan sepanjang Maret—Mei 2026.

“Contohnya di sini ketika ada serangan hama atau organisme pengganggu tanaman atau OPT, ketika nanti ada banjir, ketika kekeringan, ketika misalnya waktu pelaksanaan panen oleh petaninya bergeser maka tentunya ini akan mengalami perubahan potensi,” jelasnya.

Dari sisi sebaran wilayah, potensi panen padi pada Maret—Mei 2026 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Sementara itu, di Pulau Sumatra potensi panen berada di Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Aceh. Adapun di Sulawesi terpusat di Sulawesi Selatan, serta di Kalimantan berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Fenomena El Nino

Untuk diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan potensi kemunculan fenomena El Nino variasi kuat atau "Godzilla" yang diperkirakan melanda Indonesia mulai April 2026.

Fenomena ini diprediksi akan diikuti oleh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudra Hindia. Kombinasi kedua anomali iklim tersebut memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan dengan kondisi normal.

BRIN menjelaskan bahwa dampak super El Nino dan IOD Positif tidak seragam di wilayah Indonesia. Sejalan dengan hal itu, BRIN mengimbau pemerintah mewaspadai ancaman kekeringan ekstrem di wilayah selatan Indonesia yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional.

Sektor pertanian di lumbung padi, khususnya kawasan Pantura Jawa, menghadapi risiko gangguan produksi akibat kurangnya pasokan air irigasi.

Sebelumnya, pengamat pertanian juga mewanti-wanti adanya ancaman fenomena El Nino berisiko memengaruhi produksi pertanian pada pertengahan 2026.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin mencermati peluang munculnya ENSO (El-Nino Southern Oscillation) pada pertengahan tahun ini, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Menurut Bustanul, laporan itu berbasis pada data IRI (International Research Institute) di Columbia University, Amerika Serikat (AS).

“Jika prakiraan El-Nino itu benar-benar terjadi, berarti ada peluang terjadinya penurunan produksi padi dan komoditas pertanian lain,” kata Bustanul kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Lebih lanjut, dia menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan strategi adaptasi dan mitigasi untuk produk pertanian dalam negeri, khususnya beras, seiring adanya risiko tersebut.

Ketika ditanya apakah faktor cuaca ekstrem dapat menjadi penghalang target produksi beras pemerintah sebanyak 34,77 juta ton tahun ini, Bustanul enggan berbicara terlalu dini.

Dia hanya menduga bahwa produksi beras pada 2026 tak akan berbeda jauh dari capaian tahun lalu, yaitu pada kisaran 34 juta ton. Menurutnya, ketepatan prakiraan akan bergantung pada perhitungan dan data ekonometrika.

“Prakiraan saya akan lebih akurat nanti jika data produksi musim panen rendeng April-Mei sudah keluar,” ujar Bustanul.

Adapun, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkirakan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) dapat mencapai 5 juta ton hingga 6 juta ton pada Mei 2026.

Dia menjelaskan bahwa hingga awal Maret tahun ini, stok beras di gudang Perum Bulog telah mencapai 3,7 juta ton. Jumlah tersebut telah mencakup hasil serapan panen raya yang dikebut pada Februari lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui kebijakan baru yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Langkah ini memunculkan dilema antara perlindungan lahan pertanian strategis dan keberlanjutan investasi sektor properti yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Kebijakan tersebut berakar dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Aturan ini menetapkan kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di sejumlah provinsi sebagai wilayah yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan industri maupun permukiman.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mengunci lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional.

“LSD dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun, yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ada di delapan provinsi,” ujar Nusron.

Delapan provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Total luas sawah yang telah dikunci di wilayah tersebut mencapai sekitar 3,83 juta hektare atau sekitar 60% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional yang mencapai 7,34 juta hektare.

Pemerintah menilai langkah ini penting karena penyusutan lahan sawah terus terjadi setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, konversi lahan sawah mencapai sekitar 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun.

“Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah,” kata Nusron.

Adapun, pengetatan alih fungsi lahan juga berkaitan langsung dengan agenda pemerintah memperkuat lumbung padi nasional dan mempertahankan swasembada pangan. Pemerintah menilai keberadaan sawah produktif merupakan fondasi utama untuk menjaga produksi beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase penting dalam perjalanan menuju kemandirian pangan. Menurutnya, peningkatan produksi padi dan penguatan cadangan beras menjadi indikator utama keberhasilan tersebut.

“Sejak 31 Desember 2025 Indonesia sekarang swasembada beras dan sebentar lagi swasembada jagung,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi pemerintah.

Data pemerintah menunjukkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat lebih dari 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut turut memperkuat cadangan pangan nasional yang pada awal 2026 tercatat sekitar 12,53 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan penguatan cadangan beras melalui peningkatan serapan gabah oleh Perum Bulog. Pada 2026, pemerintah menargetkan serapan gabah dan beras mencapai 4 juta ton sebagai bagian dari strategi mempertahankan swasembada pangan.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Perluasan Perlindungan Sawah dan Penarikan Kewenangan ke Pusat

Pemerintah juga tengah mempersiapkan perluasan penetapan LSD ke 12 provinsi tambahan. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Untuk mempercepat pengendalian alih fungsi lahan, pemerintah bahkan berencana menarik kewenangan pemberian izin perubahan fungsi lahan sawah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah ini diperlukan agar pengawasan lebih efektif.

“Segala perubahan alih fungsi itu yang 12 provinsi itu sudah berada di pusat, tidak lagi perubahan fungsi lahan sawah itu ada di kabupaten atau kota,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan perlindungan sawah nasional dapat mencakup hingga sekitar 87% dari total Lahan Baku Sawah nasional pada pertengahan 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan aturan denda administrasi bagi pihak yang melanggar ketentuan alih fungsi lahan. Nusron menyebut aturan tersebut akan memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Investasi Properti Rp34 Triliun Tertahan

Di sisi lain, kebijakan pengetatan alih fungsi lahan ini memunculkan kekhawatiran di sektor properti. Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) melaporkan adanya hambatan investasi sekitar Rp34 triliun akibat pembatasan konversi lahan sawah.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan hingga saat ini terdapat 181 proyek properti yang telah mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), namun kini masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian ATR/BPN.

“Kan memang di sini ada persinggungan kepentingan-kepentingannya. Tapi tidak harus saling meniadakan,” kata Joko.

Menurut REI, ketidakpastian status proyek yang sudah memiliki izin dapat berdampak pada iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor properti. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan.

Joko menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang seimbang antara perlindungan lahan pertanian dan keberlanjutan investasi.

“Kita berharap pemerintah bisa memberikan koridor yang adil. Karena ini juga investasi, serapan tenaga kerja, dan menyelesaikan backlog perumahan,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah menjadi prioritas utama. Nusron bahkan mengimbau para pengembang agar tidak menjadikan sawah sebagai target utama pengadaan lahan untuk pembangunan perumahan.

“Kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan LP2B,” tegasnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka ruang toleransi alih fungsi lahan di luar kawasan LSD sekitar 11–13% dari total lahan. Namun penggunaan lahan tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu seperti fasilitas publik atau proyek strategis nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Produksi beras nasional yang meningkat berpotensi menciptakan surplus lebih besar tahun ini. Pemerintah membuka opsi ekspor untuk menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri jika surplus terus bertambah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peluang ekspor muncul apabila produksi beras melampaui kebutuhan domestik secara signifikan. “Kalau surplus 8 juta ton, solusinya apa kira-kira?” kata Amran saat berdialog dengan wartawan di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Amran menjelaskan cadangan pangan nasional saat ini berada pada level kuat. Perhitungan Kementerian Pertanian menunjukkan cadangan pangan tersedia hingga sekitar 324 hari, ditopang stok pemerintah, pasokan di sektor perdagangan dan hotel-restoran, serta potensi produksi yang masih berjalan setiap bulan.

Cadangan tersebut mencakup stok beras pemerintah di Perum Bulog sekitar 3,76 juta ton serta produksi dari lahan yang sedang memasuki masa panen. Produksi beras nasional juga terus berlangsung dengan kisaran 2,6 juta ton hingga 5,7 juta ton per bulan.

“Cadangan kita saat ini cukup hingga 324 hari. Di saat yang sama produksi terus berjalan setiap bulan sekitar 2,6 juta ton, bahkan bisa mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran.

Menurut Amran, beras menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional karena porsinya mencapai sekitar 65 hingga 70 persen dari konsumsi masyarakat Indonesia. Stabilitas pasokan beras menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Amran juga menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 3,76 juta ton. Dalam dua bulan ke depan, stok diperkirakan meningkat hingga minimal 5 juta ton seiring masuknya masa panen di sejumlah daerah.

“Sekarang stok kita 3,76 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah untuk posisi bulan Maret,” kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional sepanjang Januari—April 2026 mencapai 13,98 juta ton. Angka tersebut turun tipis 0,18% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan produksi beras nasional pada Januari—April 2025 mencapai 14,01 juta ton.

“Produksi beras sepanjang Januari—April 2026 mencapai 13,98 juta ton atau mengalami penurunan 0,02 juta ton atau menurun 0,18% jika dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2025,” kata Ateng dalam Rilis BPS, Senin (2/3/2026).

Proyeksi tersebut secara rinci terdiri dari produksi beras pada Januari 2026 yang mencapai 1,75 juta ton, 2,95 juta ton pada Februari 2026, 5,31 juta ton pada Maret 2026, dan 3,98 juta ton pada April 2026.

Namun, angka tersebut merupakan sementara dan potensi produksi dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama-organisme pengganggu tanaman (OPT), banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen petani.

Sejalan dengan itu, produksi padi pada Januari—April 2026 diperkirakan 24,28 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 0,18% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya 24,33 juta ton GKG.

Sementara itu, luas panen padi sepanjang Januari—April 2026 juga diperkirakan turun 0,20% menjadi 4,48 juta hektare jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu seluas 4,49 juta hektare.

Namun, Ateng menegaskan bahwa angka potensi tersebut masih dapat berubah bergantung pada kondisi pertanaman di lapangan.

“Berubah ini tergantung pada kondisi pertanaman sepanjang nanti pada bulan Februari—April 2026. Seperti ketika nanti ada serangan hama ataupun organisme pengganggu tanaman atau OPT, ini akan terjadi perubahan tentunya. Ketika nanti ada banjir, kekeringan, serta juga waktu pelaksanaan panennya oleh petani yang berubah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah buka suara terkait komitmen impor beras asal Amerika Serikat (AS) sebesar 1.000 ton per tahun dalam kerangka perjanjian perdagangan AS—Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah hanya memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Negara Paman Sam.

“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Haryo menambahkan, dalam 5 tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Di sisi lain, dia juga menegaskan volume impor sebesar 1.000 ton beras tersebut tidak signifikan dibandingkan produksi beras nasional.

“Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025,” jelasnya.

Untuk diketahui, Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar, kapas, dan tepung gluten jagung.

Dalam hal beras, Indonesia harus memastikan bahwa impor beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Hal itu sebagaimana tercantum di dalam dokumen kesepakatan tarif resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) Indonesia—AS.

Dalam dokumen itu disebutkan, Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi pengaturan komersial untuk mengimpor komoditas pertanian Negara Paman Sam senilai US$4,5 miliar.

Adapun, Indonesia akan menghapus hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor, termasuk produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, dan bahan kimia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) jor-joran dalam melepas beras ke masyarakat. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan menambah batas pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog hingga maksimal 5 pak per konsumen alias 25 kilogram (kg) dari yang sebelumnya hanya 2 pak atau 10 Kg.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan bahwa pelebaran batas maksimal pembelian beras ini merupakan bagian dari pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP pada 2026.

“Semula batas maksimal pembelian sebanyak 2 pak per konsumen atau 10 kilogram. Ke depan, direncanakan batas maksimal pembelian beras SPHP tahun 2026 dapat berada di 5 pak per konsumen atau 25 kg,” kata Sarwo dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, pemerintah telah membuka penyaluran beras SPHP untuk seluruh lapisan masyarakat maupun berbagai jenis pengecer.

Dia menyebut beras SPHP tersedia untuk pasar modern maupun pasar tradisional, serta instansi-instansi yang akan melaksanakan program SPHP. Gerai ritel modern pun tak luput dari sasaran.

Di samping adanya alokasi penyaluran baru pada tahun ini, pihaknya juga masih menyalurkan sisa alokasi tahun 2025 hingga memenuhi target.

“Kebijakan Kementerian Keuangan melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog, beras SPHP 2025 masih dapat diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2026," terangnya.

Sementara itu, alokasi beras SPHP 2026 baru akan disalurkan mulai Februari sebesar 1,5 juta ton. Sarwo menyebut beras SPHP perlu terus disalurkan untuk memberi efek penekan ke harga beras umum di pasaran, di samping adanya proyeksi peningkatan produksi beras.

Adapun dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, per Januari ini, Bapanas mencatat produksi beras nasional di Januari dapat berada di 1,79 juta ton dan Februari dapat mencapai 2,98 juta ton.

“Sementara puncak panen raya diperkirakan di Maret dan April yang dapat mencapai hingga 5 juta ton untuk masing-masing bulannya,” pungkasnya.

Beras SPHP Satu Harga

Perum Bulog juga tengah berencana menerapkan beras satu harga eceran tertinggi (HET) untuk jenis beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kami sudah menghitung untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya, bukan beras premium, ya,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Dia menjelaskan, rencana HET beras SPHP yang dijual kepada masyarakat nantinya ialah sebesar Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, di tingkat pengecer, Bulog akan menerapkan harga Rp11.000 per kilogram dari beras SPHP di gudang Bulog di seluruh Tanah Air.

“Keluar gudang itu dari gudang bulog, jadi para pengecer itu mendapat keuntungan Rp1.500,” ujar Rizal.

Ketika ditanya kapan rencana ini akan mulai berlaku, dia menyampaikan bahwa pada prinsipnya, jajaran kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau.

Namun demikian, Bulog masih menunggu arahan lebih lanjut, khususnya mengenai peningkatan margin fee penugasan serapan pemerintah yang sebesar 7%. Hal ini akan menentukan mekanisme subsidi silang dalam penerapan beras SPHP satu harga di seluruh Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah tengah berancang-ancang menerapkan skema beras satu harga eceran tertinggi (HET) pada 2026, beralih dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona. Pemerintah ingin harga beras baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa memiliki harga jual yang sama, seperti skema yang telah berjalan dalam penjualan bahan bakar minyak.

Pinjaman Lunak Rp39,1 Triliun

Dalam menjalankan sejumlah inisiatif serta target serapan jagung dan beras yang besar, Perum Bulog mendapatkan suntikan dana berupa pinjaman lunak senilai Rp39,1 triliun.

“Tambahan dana Bulog untuk pengadaan beras 4 juta ton, dan 1 juta ton jagung itu mendapat dukungan Rp39,1 triliun dengan skema pinjaman OIP [operator investasi pemerintah] dengan bunga rendah,” kata Rizal.

Menurutnya, skema pinjaman OIP tersebut hanya dikenakan bunga sebesar 2%, jauh lebih rendah dari biaya bunga di perbankan yang bisa mencapai 7%.

Dengan demikian, Rizal mengaku bahwa Bulog tidak akan terlalu terbebani dari segi operasional dalam peningkatan serapan beras dan jagung.

“Kalau menggunakan biaya bunga komersial yang di atas 7%, ini agak berat untuk Bulog menghandle tersebut,” ujar purnawirawan TNI berbintang tiga ini.

Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan panen raya padi nasional dapat berlangsung lebih awal pada Februari 2026, dibandingkan umumnya yang berlangsung pada Maret.

Zulhas menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan dalam rangka peningkatan target stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton pada tahun ini.

“Diperkirakan produksinya lebih tinggi dari pada tahun 2025, sekitar 5-10% lebih tinggi lagi,” kata Zulhas.

Menurutnya, pemerintah menargetkan stok cadangan beras di gudang Perum Bulog dapat dipertahankan pada angka 4 juta ton setiap tahunnya hingga 2029 mendatang.

Oleh karenanya, Zulhas menyebut bahwa pembangunan 100 gudang Perum Bulog yang baru akan dilaksanakan pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menambah batas pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog hingga maksimal 5 pak per konsumen alias 25 kilogram.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan bahwa pelebaran batas maksimal pembelian beras ini merupakan bagian dari pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP pada 2026.

“Semula batas maksimal pembelian sebanyak 2 pak per konsumen atau 10 kilogram. Ke depan, direncanakan batas maksimal pembelian beras SPHP tahun 2026 dapat berada di 5 pak per konsumen atau 25 kg,” kata Sarwo dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, pemerintah telah membuka penyaluran beras SPHP untuk seluruh lapisan masyarakat maupun berbagai jenis pengecer.

Dia menyebut beras SPHP tersedia untuk pasar modern maupun pasar tradisional, serta instansi-instansi yang akan melaksanakan program SPHP. Gerai ritel modern pun tak luput dari sasaran.

Di samping adanya alokasi penyaluran baru pada tahun ini, pihaknya juga masih menyalurkan sisa alokasi tahun 2025 hingga memenuhi target.

“Kebijakan Kementerian Keuangan melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog, beras SPHP 2025 masih dapat diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2026," terangnya.

Sementara itu, alokasi beras SPHP 2026 baru akan disalurkan mulai Februari sebesar 1,5 juta ton. Sarwo menyebut beras SPHP perlu terus disalurkan untuk memberi efek penekan ke harga beras umum di pasaran, di samping adanya proyeksi peningkatan produksi beras.

Adapun dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, per Januari ini, Bapanas mencatat produksi beras nasional di Januari dapat berada di 1,79 juta ton dan Februari dapat mencapai 2,98 juta ton.

“Sementara puncak panen raya diperkirakan di Maret dan April yang dapat mencapai hingga 5 juta ton untuk masing-masing bulannya,” pungkasnya.