Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menambah besaran cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2026, khususnya komoditas beras dan jagung untuk menjaga stabilitas harga pangan pada 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah kementerian memastikan bahwa cadangan beras akan ditambah 1 juta dari proyeksi awal pada tahun depan.

“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta [ton] kita naikan jadi 4 juta,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Lebih lanjut, penugasan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) tersebut akan diemban oleh Perum Bulog.

Zulhas menyebut bahwa tambahan jumlah cadangan komoditas beras juga bertujuan untuk mempermudah program-program terkait pangan, seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga bantuan pangan untuk masyarakat.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton.

Menurutnya, penambahan porsi cadangan jagung ini juga dilakukan terkait program pemerintah lainnya, seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga peningkatan produksi daging ayam dan telur ayam.

Dia juga memperkirakan bahwa produksi kedua komoditas tersebut akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

“Karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, maka perlu pakan [dari jagung],” ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berujar bahwa stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog tercatat sebesar 3,68 juta ton per 8 Desember 2025.

Jumlah ini disebutnya menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2–1,5 juta ton.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Perum Bulog memastikan stabilitas harga pangan, khususnya komoditas beras, dengan tetap menjaganya di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) selama periode libur Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan lapangan di sejumlah titik strategis seperti Pasar Induk Beras Cipinang dan ritel modern, harga beras terpantau stabil dan bergerak di bawah HET yang ditetapkan.

“Pemantauan dan sidak ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar. Hasil pantauan menunjukkan, khususnya untuk komoditas beras, harga relatif stabil dan berada di bawah HET,” ujar Ahmad Rizal.

Dalam sidak tersebut, Bulog mencatatkan realisasi harga pasar yang cukup kompetitif dibandingkan regulasi yang berlaku. Beras medium dengan HET Rp13.500 per kilogram rata-rata dijual di bawah Rp13.000 per kilogram, sementara beras premium yang dipatok HET Rp14.900 per kilogram terpantau dibanderol di bawah Rp14.000 per kilogram.

Dalam penjelasannya, efektivitas stabilitas harga ini juga didorong oleh intervensi melalui beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Komoditas subsidi tersebut konsisten dijual sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional yakni sebesar Rp12.500 per kilogram, yang berfungsi sebagai instrumen utama pengendali harga di tingkat pengecer.

Dari sisi suplai, Perum Bulog memberi konfirmasi bahwa posisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada level yang kuat. Hingga pengujung tahun ini, stok CBP yang dikuasai Bulog mencapai 3,3 juta ton. Jumlah tersebut diklaim lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga memasuki awal 2026.

Selain itu, program SPHP telah merealisasikan penyaluran sekitar 792.000 ton beras ke seluruh pelosok Tanah Air sepanjang 2025. Langkah masif ini merupakan bagian dari strategi penguatan distribusi agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pusat.

Meski secara umum kondisi harga terkendali, kegiatan pemantauan juga menemukan beberapa komoditas yang harganya sedikit melebihi HET, antara lain minyak goreng rakyat Minyakita serta telur ayam ras di beberapa titik pasar.

"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau praktik permainan harga di tingkat pengecer, maka langkah penindakan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Rizal.