JAKARTA - Agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI besok dipastikan akan mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pidato pengantar rancangan fiskal tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto .

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang dilanggar dari keputusan ini. Menurutnya, langkah ini murni diambil karena dokumen KEM-PPKF kali ini memuat arah kebijakan strategis serta program-program unggulan langsung dari kepala negara.

"Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM PPKF," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).

Asumsi Makro RAPBN 2026 Disepakati, Ini Arah Ekonomi Prabowo Tahun Depan



Saat dicecar mengenai latar belakang atau alasan khusus di balik pergeseran mendadak ini, Purbaya merespons santai dengan nada kelakar khasnya. Purbaya mengaku justru merasa terbantu karena beban berpidato di hadapan sidang paripurna parlemen diambil alih oleh Presiden.

"Nggak ada. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya. Suka-suka, kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong hihihihi," kelakar Purbaya sambil tertawa.

Secara substantif, Purbaya meluruskan bahwa keterlibatan langsung Presiden sangat krusial agar poin-poin visi-misi ekonomi jangka panjang pemerintah dapat tersampaikan secara utuh tanpa ada bias sektoral.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF dimana ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," tegas Purbaya.

Langkah Presiden Prabowo ini mendobrak tradisi penganggaran yang sudah mengakar kuat selama puluhan tahun di Indonesia. Sepanjang sejarah pasca-reformasi, dokumen KEM-PPKF, yang merupakan arsitektur awal sekaligus fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN, selalu dipidatokan dan diserahkan secara eksklusif oleh Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang fiskal.

Sebagai contoh, selama hampir dua dekade masa jabatan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo), Sri Mulyani selalu menjadi aktor tunggal yang berdiri di podium DPR setiap bulan Mei untuk memaparkan asumsi makro ekonomi.

Menteri Keuangan era terdahulu memegang peran penuh, mulai dari pembacaan target pertumbuhan ekonomi, asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga mendengarkan dan menjawab langsung pandangan fraksi-fraksi di DPR secara teknokratik.

Dengan diambil alihnya pidato KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo besok, pemerintah tampaknya ingin memberikan sinyal politik-ekonomi yang kuat kepada pasar dan parlemen bahwa program-program strategis. Termasuk kelanjutan eskalasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), dikendalikan dan dijamin langsung di bawah komando sang kepala negara.

JAKARTA - Industri perbankan nasional masih memiliki ruang yang solid untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat dan memadai. Namun demikian, akselerasi penyaluran kredit saat ini menghadapi tantangan, terutama dari sisi permintaan (demand) seiring sikap wait and see dunia usaha serta daya beli yang belum sepenuhnya pulih di seluruh segmen.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (19/2). Acara tersebut turut dihadiri oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Chief Executive Officer Standard Chartered Donny Donosepoetro.

Kredit Tahun Depan Diprediksi Tumbuh 9-11%, Perbanas: Artinya Bank Punya Uang



Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan bahwa secara fundamental, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan secara prudent dan berkelanjutan. Dari sisi likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menguat hingga 11,4% YoY, dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84% YoY.

Permodalan industri juga tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 26%, jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator. “Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year-on-year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand,” ucap Hery.

Mengacu data Bank Indonesia tercatat bahwa permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama pada kredit konsumsi yang turun dari 62,9% menjadi 13,4%, serta segmen UMKM yang semula 78,4% menjadi 58,8%. Sedangkan, undisbursed loan pun meningkat secara rata-rata menjadi 10,22%.

“Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu," ungkapnya.

Permintaan Kredit Pelaku Usaha Masih Lemas, BI: Dana Belum Cair Rp2.374,8 Triliun



"Jadi tantangannya bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” papar Hery.

Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih. Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang naik menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.

Hery juga menyoroti bahwa pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala luas, sehingga setiap perlambatan langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.

Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB, sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan.

Sementara itu sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM, sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi, sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

“Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas siklus,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hery menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini pun berada pada arah yang kredibel dan pro-growth, sehingga mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi. Namun demikian, optimisme tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan.

Sejumlah pelaku usaha masih bersikap hati-hati dan belum berada pada level keyakinan yang cukup kuat untuk mempercepat investasi maupun ekspansi. “Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” papar Hery.

Sejalan dengan hal tersebut, perbankan khususnya Himbara termasuk BRI, akan tetap berperan aktif dalam mendukung berbagai program strategis nasional yang terarah pada aktivitas produktif. Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai mampu mendorong pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.

“Didukung policy mix yang akomodatif, moneter dan fiskal berjalan selaras, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutup Hery Gunardi.

JAKARTA - Meski dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid. Pemerintah terus memastikan stabilitas makroekonomi terjaga serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

“Sepanjang tahun 2025, Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional , salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 terjaga di kisaran 5% dengan capaian pada kuartal III-2025 sebesar 5,04% (yoy). Dari sisi skala ekonomi, PDB nominal Indonesia pada tahun 2024 mencapai USD1.396,30 miliar.

Optimistis Ekonomi Tumbuh 6% di 2026, Purbaya Sesumbar: Tak Terlalu Sulit Dicapai



Sementara itu, PDB berdasarkan paritas daya beli (PPP) tercatat sebesar USD4,10 triliun, menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 dunia. PDB per kapita Indonesia juga terus meningkat dan mencapai Rp78,62 juta atau setara USD4.960,33.

Stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Inflasi terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% dan tercatat sebesar 2,72% (yoy) pada November 2025. Di pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menguat dan berada di level 8.644,26 pada 29 Desember 2025. Nilai tukar rupiah juga relatif stabil di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025.

Indikator Ekonomi Makro

Lebih lanjut, cadangan devisa Indonesia tetap tinggi dan mencapai USD150,1 miliar pada November 2025. Kinerja indikator sektor riil juga menunjukkan penguatan yang konsisten, terscermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang terus berada pada fase ekspansi dan mencapai level 53,3 pada November 2025.

Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level optimis sebesar 124,0 pada November 2025, serta Indeks Penjualan Riil yang terus tumbuh positif dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 5,9% (yoy) pada November 2025.

Kinerja eksternal perekonomian Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, dengan nilai surplus mencapai USD35,88 miliar pada periode Januari hingga Oktober 2025.

Di sisi investasi, realisasi investasi pada periode Januari–September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun atau tumbuh sebesar 13,7% (yoy). Penyaluran kredit perbankan tetap tumbuh positif sebesar 7,36% (yoy) pada Oktober 2025, mencerminkan keberlanjutan dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Indikator Kualitas Petumbuhan Ekonomi

Dari sisi kualitas pertumbuhan, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan yang nyata. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik menjadi 70,59% pada Agustus 2025, mencerminkan meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja didukung melalui penguatan sektor riil dan berbagai program pembiayaan, antara lain penyaluran Kredit Program seperti KUR, Kredit Alsintan, KIPK, dan Kredit Perumahan, serta pelaksanaan Program Padat Karya Tunai dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi.

Seiring dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun dan tercatat sebesar 4,85%. Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan nasional, tercatat sebesar 8,47% pada Maret 2025.

Tanggapi Santai Kritik Rocky Gerung, Menkeu Purbaya Pede Bawa Ekonomi Tumbuh 6%



Tingkat kemiskinan ekstrem turut menurun menjadi 0,85% pada periode yang sama, menandakan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang semakin mendekati nol. Rasio gini juga menunjukkan tren penurunan dan berada di level 0,375 yang mencerminkan perbaikan pemerataan pendapatan.

Program Stimulus dan Paket Ekonomi

Sebagai langkah antisipatif dan responsif terhadap dinamika ekonomi, Pemerintah terus mengoordinasikan berbagai stimulus dan paket kebijakan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup Bantuan Pangan dan Bantuan Kartu Sembako tambahan, Bantuan Subsidi Upah, hingga BLTS Kesra.

Pemerintah juga memberikan stimulus mobilitas masyarakat melalui diskon transportasi, dukungan bagi industri padat karya, pemberian insentif fiskal bagi pekerja dan UMKM, serta percepatan deregulasi dan debottlenecking melalui penyederhanaan regulasi dan integrasi perizinan lintas Kementerian/Lembaga ke dalam sistem OSS.

“Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan perekonomian nasional, memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif, serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berdaya saing. Pemerintah berkomitmen agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Jubir Haryo.