Dengan mata kepala sendiri, saya melihat kalau tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Bendungan Cijurey dan Bendungan Cibeet sebagai upaya memperkuat pengendalian banjir di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, khususnya Kabupaten Karawang dan Bekasi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan penyelesaian pembangunan bendungan menjadi penting untuk menekan risiko banjir di wilayah tersebut.

“Saya berharap bisa selesai paling tidak 2027–2028. Dengan mata kepala, saya sendiri melihat kalau itu tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam tujuh tahun terakhir, kerugian akibat banjir di wilayah Citarum Hilir tercatat mencapai Rp5,6 triliun atau rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun.

Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi struktural jangka panjang untuk mengurangi risiko dan dampak banjir berulang.

Penyelesaian Bendungan Cijurey dan Cibeet diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 80 persen untuk periode ulang 5 tahunan, serta menekan potensi kerugian hingga Rp16 triliun dalam periode 25 tahun.

Bendungan Cijurey yang berlokasi di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas tampung sekitar 14,37 juta m³ dengan tinggi bendungan 78 meter dan panjang 614 meter.

Bendungan ini diproyeksikan mampu mereduksi banjir sebesar 59,33 persen atau setara 172,94 m³/detik dengan luas area terdampak sekitar 72 hektare, serta mendukung layanan irigasi seluas 2.047 hektare di wilayah Kecamatan Cariu, Sukamakmur.dan Tanjungsari.

Hingga 10 April 2026, progres fisik Bendungan Cijurey telah mencapai 37,20 persen dengan realisasi keuangan sebesar 32,84 persen.

Sementara itu, Bendungan Cibeet dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir DAS Citarum Hilir yang terintegrasi bersama Bendungan Cijurey dan Bendungan Cipamingkis.

Bendungan Cibeet memiliki kapasitas tampung sekitar 83,28 juta m³ dan diproyeksikan mampu mereduksi banjir pada area terdampak seluas 5.822 hektare atau setara pengurangan debit banjir sebesar 297,97 m³/detik.

Selain fungsi pengendalian banjir, Bendungan Cibeet juga mendukung ketahanan air, energi, dan pangan melalui layanan Daerah Irigasi Tarum Barat seluas 7.800 hektare serta pengembangan irigasi baru sekitar 1.036,97 hektare di wilayah Jawa Barat.

Namun demikian, pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi tantangan pembebasan lahan. Hingga April 2026, realisasi pembebasan lahan baru mencapai sekitar 7,9 persen dari total kebutuhan 1.700,26 hektare.

Kementerian PU terus mempercepat penyelesaian kedua proyek tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan pembebasan lahan, serta optimalisasi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Pembangunan Bendungan Cijurey dan Cibeet merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi komprehensif terhadap persoalan banjir yang berulang di kawasan Karawang dan Bekasi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pemangkasan anggaran tidak mengganggu proyek infrastruktur prioritas, termasuk bendungan dan jalan tol. Proyek strategis tetap dipacu melalui skema pembiayaan alternatif.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet, Cijurey, dan Bendungan Bener tetap berjalan. Proyek tersebut dinilai krusial untuk pengendalian banjir dan irigasi.

Di sektor konektivitas, proyek jalan tol juga dipastikan aman dari dampak efisiensi. Rencana lelang Tol Gilimanuk—Mengwi tetap dilanjutkan sesuai jadwal.

"Kalau tol enggak, aman-aman proyek tol. Pekerjaan itu tidak akan terganggu hanya karena masalah misalnya politisasi anggaran," kata Dody di Kompleks Parlemen RI, Selasa (7/4/2026).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah mengandalkan skema kontrak tahun jamak. Mekanisme ini memungkinkan proyek tetap berjalan meski pembiayaan dilakukan bertahap.

"Kalau memang kurang, saya bisa minta lagi atau kalau memang nggak bisa tambah lagi karena terbesar anggaran, yaudah kita perpanjang menjadimultiyears," ungkap Dody.

Menurutnya, strategi ini menjadi solusi agar proyek infrastruktur tidak berhenti di tengah jalan. Pemerintah, imbuhnya, berupaya menjaga manfaat infrastruktur tetap dirasakan masyarakat.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pengetatan fiskal dengan memangkas belanja infrastruktur guna menjaga defisit APBN di tengah gejolak global. Kebijakan ini menjadi respons atas eskalasi konflik geopolitik yang menekan stabilitas ekonomi nasional.

Kementerian PU sendiri mendapat instruksi efisiensi dari Kementerian Keuangan. Optimalisasi anggaran dilakukan sebesar Rp12,71 triliun dari total pagu awal Rp118,89 triliun.

Dengan penyesuaian tersebut, anggaran Kementerian PU menyusut menjadi Rp106,18 triliun. Revisi ini masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan sebelum diajukan ke DPR.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Dody. (Alifian Asmaaysi)