JAKARTA - Pengamat Sosial Politik Muslim Arbi menilai pengusaha jalan tol Jusuf Hamka melakukan klaim sepihak dengan mencatut nama Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut dalam polemik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ( CMNP ) dengan PT MNC Asia Holding. Muslim menilai pernyataan Jusuf Hamka yang secara sepihak mengatakan akan mengembalikan aset TPI ke Tutut bila berhasil merebut dari MNC Asia merupakan klaim sepihak.

Faktanya, berdasarkan penelusuran, pada 4 November 2025, setelah 23 tahun berlalu, antara Hj. Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana (Mbak Tutut) dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo telah bersatu dan tercapai kesepakatan.

"Jika Jusuf Hamka bawa-bawa nama Mbak Tutut atau Mbak Siti Hardijanti Rukmana, padahal Mbak Tutut tidak terlibat langsung, itu klaim sepihak," kata Muslim, Minggu (7/6/2026).

"Bisa jadi itu inisiatif Jusuf Hamka sendiri tanpa sepengetahuan Mbak Tutut," imbuhnya.

Menurutnya, selama ini tidak ada keterangan resmi dari Mbak Tutut yang merespons klaim Jusuf Hamka tersebut. Ia menilai hal tersebut merupakan tindakan framing.

"Jika benar itu dari Mbak Tutut, Mbak Tutut pasti membenarkan itu, tetapi jika tidak, Jusuf Hamka dikategorikan hanya framing dan bila itu terjadi bisa dikatakan itu pemutarbalikan fakta (seakan-akan Mbak Tutut ada di belakang Jusuf Hamka) bila tidak disertai bukti hukum," ujarnya.

Lebih dari itu, kata Muslim, selama ini tidak terlihat kedekatan antara Jusuf Hamka dengan Tutut. "Karena selama ini publik tidak pernah melihat ada kedekatan antara Jusuf Hamka dengan Mbak Tutut," tukasnya.

Terkait kesepakatan antara Mbak Tutut dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada 4 November 2025, Direktur Legal MNC Group Chris Taufik saat itu mengatakan penandatanganan kesepakatan itu dilakukan langsung oleh Mbak Tutut dan Hary Tanoesoedibjo.

Dokumen kesepakatan diserahkan langsung oleh putri sulung Mbak Tutut, Danty Indriastuti Purnamasari, yang dikenal dengan panggilan Danty Rukmana.

JAKARTA - Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea mempertanyakan putusan perdata dalam perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) melawan kliennya yang dimenangkan CMNP di tingkat PN Jakarta Pusat. Padahal, perkara tersebut sebelumnya telah diputus hingga tingkat peninjauan kembali (PK) pada 2008.

Hotman mempertanyakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu kenapa berubah pada 2026. Ia pun menilai kondisi tersebut mencerminkan buramnya penegakan hukum di Indonesia.

"Itu sudah pernah diputus dalam tingkat PK (Peninjauan Kembali, red) Mahkamah Agung dan CMNP kalah telak tahun 2008. Sedih nggak sih melihat wajah buram penegakan hukum di Indonesia? Perkara yang sudah kalah tahun 2008 bisa dibolak-balik lagi tahun 2026, substansi sama," ujar Hotman dalam unggahan video di Instagramnya, Selasa (19/5/2026).

Hotman menjelaskan pokok perkara bermula saat CMNP memiliki 28 sertifikat deposito di Unibank. Namun, bank tersebut ditutup pemerintah saat krisis moneter 2001, sehingga aset dan kewajibannya diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Menurut Hotman, BPPN menolak mencairkan deposito tersebut, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penjaminan deposito harus menggunakan mata uang rupiah.

"Putusan PK Mahkamah Agung bahwa menolak gugatan CMNP, karena direksi Unibank salah menerbitkan deposito yang bertentangan dengan peraturan penjaminan Bank Indonesia," tegas Hotman.

Ia menilai gugatan dalam perkara ini seharusnya diarahkan kepada direksi Unibank yang menandatangani penerbitan deposito tersebut, bukan kepada pihak lain, seperti MNC Asia Holding maupun Hary Tanoesoedibjo.

"Jadi, yang salah itu adalah salah gugat. Harusnya direksi Unibank yang menandatangani deposito yang bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia," lanjut Hotman.

Belum lagi, kata Hotman, 28 deposito tersebut juga pernah dibukukan dalam laporan keuangan CMNP hingga berujung pada pengajuan restitusi pajak. Ia mempertanyakan bagaimana restitusi pajak bisa dikabulkan, sementara dalam gugatan terbaru deposito itu justru disebut palsu.

Yang paling parahnya lagi, atas 28 kerugian, 28 deposito sertifikat deposito tersebut, CMNP telah mengajukan restitusi pajak, pengembalian uang pajak dari negara, dengan alasan rugi dari pendapatan deposito dan bunga dan negara sudah bayar ke CMNP puluhan miliar," terang Hotman.

Ia menegaskan kantor Pajak Indonesia harus berani meminta uang restitusi yang telah dibayarkan ke CMNP. Bahkan, ia meminta Kantor Pajak untuk berani menyampaikan hal ini kepada Kejaksaan.

"Makanya kantor pajak harus berani sampaikan ke Kejaksaan, minta uangnya kembali ya! Karena salah satu syarat pengembalian pajak restitusi adalah tagihan tersebut harus tidak bisa lagi ditagih ke pihak manapun," tandas Hotman.

JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk belum final, belum berkekuatan hukum tetap, dan belum dapat dilaksanakan. Karena, masih ada upaya banding di Pengadilan Tinggi.

“Dilanjutkan dengan kasasi bahkan upaya peninjauan kembali juga dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak puas,” kata Legal Counsel MNC Group Chris Taufik, Senin (27/4/2026).

PT MNC Asia Holding Tbk (Perseroan) pun bakal mengajukan upaya banding terhadap putusan atas perkara nomor 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 April 2026 itu.

“Bahwa perseroan akan mengajukan banding terhadap putusan dikarenakan adanya banyak kejanggalan dalam putusan, antara lain pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pembayaran NCD yaitu PT Bank Unibank Tbk berikut jajaran Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Unibank sebagai penerbit NCD dan pihak yang menjamin NCD dapat dibayarkan tidak digugat tetapi putusan malah membebankan tanggung jawab membayar kepada para tergugat yang hanya broker/arranger,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seandainya Unibank tidak dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha pada 29 Oktober 2001, atau 2 tahun 5 bulan sejak NCD Unibank diterima oleh CMNP, maka sudah pasti pembayaran akan dilakukan oleh Unibank.

“Bahwa tidak ada keterlibatan dari para tergugat dalam proses Unibank menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha karena bukan pengurus/pemegang saham dari Unibank,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya CMNP sudah memperoleh pembayaran dari Negara berupa restitusi pajak yang diterima pada tahun 2013.

Dia mengatakan, di samping materi putusan yang layak untuk dipertanyakan dan diuji lebih lanjut pada tingkat banding, siaran pers yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 April 2026 juga patut dipertanyakan.

“Karena sudah menyebutkan pertimbangan hakim, sementara putusan belum ada/belum diterima oleh perseroan. Pada tanggal 22 April 2026 perseroan hanya bisa mengakses amar putusan, tanpa pertimbangan apa pun,” pungkasnya.

Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka buka suara usai pengusaha sekaligus pendiri Partai Perindo, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe, dihukum membayar denda sejumlah Rp531 miliar kepada perusahaan.

Jusuf bersyukur dengan putusan tersebut. Menurut dia, selama ini dia telah difitnah dalam kasus ini.

"Alhamdulillah kebenaran telah menemukan jalannya sendiri. Selama ini kan difitnah, dibilang kami halusinasi. Ini keputusan yang bagus," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Jusuf kemudian mengungkap poin yang paling penting dalam putusan tersebut. Ia menggarisbawahi transaksi di sini adalah tukar menukar, bukan jual beli, karena Negotiable Certificate of Deposit (NCD) bukan alat pembayaran yang sah.

Dalam putusan ini, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto menjelaskan perkara ini merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan transaksi surat berharga pada tahun 1999, yaitu pertukaran Medium Term Note (MTN) dan Obligasi milik Penggugat dengan 28 lembar NCD yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank, Tbk., yang di kemudian hari tidak dapat dicairkan.

"Dalam fakta persidangan terlampir bahwa NCD tidak dapat dipergunakan untuk membeli roti di Indomaret maupun Alfamart. Jadi, tukar-menukar. Clear itu," ujar Jusuf.

Ia mengaku sudah pesimis dalam perkara ini karena menurut dia pihak yang dihadapi adalah sosok yang besar.

Terkait dengan jumlah denda yang harus dibayar Hary Tanoe dan MNC, Jusuf Hamka mengungkap pengacaranya menilai masih diperlukan hitung-hitungan lebih lanjut.

Dalam putusan, Hary Tanoe selaku Tergugat I dan PT MNC Asia Holding Tbk selaku Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas dan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar.

Menurut informasi yang ia dapat dari pengacaranya, angka tersebut belum adil, sehingga dalam beberapa hari ke depan mereka akan memberi pernyataan lagi.

"Menurut lawyer (pengacara), ini belum fair. Kemungkinan lawyer akan mengambil suatu sikap nanti. Tunggu saja lawyer kita akan dalam 1-2 hari ini memberikan pernyataan," ujar Jusuf.

Ia merasa selama ini ada banyak buzzer yang selalu menghina dan memfitnah dirinya. Bahkan, menurut Jusuf, ia juga pernah dikatakan sedang berhalusinasi.

"Kami tidak halusinasi. Ini fakta. Ini uang pemegang saham publik dan kami bertanggung jawab," ucap Jusuf.

Ia pun meminta pemegang saham publik CMNP tak khawatir. Jusuf menyebut ini adalah barangnya pemegang saham publik yang dikejar.

"Insyaallah, saya akan minta izin nanti pemegang saham publik, tentunya setelah dipotong oleh lawyer fee dapatnya berapa, yang pasti kalau kita dapat, orang-orang yang terdzalimi ini kita bayarin dulu semua," ujar Jusuf.

"Barang-barang yang pernah diambil oleh mereka, kita kembalikan. Misalnya ada stasiun-stasiun penyiaran yang diambil dengan tidak proper, kita kembalikan kalau kita nanti sita semuanya. Ini urusan lawyer," imbuhnya.

Adapun putusan ini berdasarkan putusan perkara nomor: 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang dijatuhkan pada Rabu, 22 April 2026.

"Menghukum Tergugat I [Hary Tanoe] dan Tergugat II [PT MNC Asia Holding, Tbk. (dahulu PT Bhakti Investama, Tbk] secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas," demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari rilis resmi Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto pada Kamis ini.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diketuai oleh Fajar Kusuma Aji dengan hakim anggota Eryusman dan Purwanto S. Abdullah. Mereka dibantu oleh Panitera Pengganti Min Setiadhi.

Penggugat adalah PT CMNP dengan Tergugat I Hary Tanoe, Tergugat II PT MNC Asia Holding, Tbk, Turut Tergugat I Tito Sulistio, dan Turut Tergugat II Teddy Kharsadi.

Berikut petikan putusan lengkap perkara tersebut:

Dalam Provisi: Majelis hakim menolak tuntutan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi: Majelis hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara: Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan amar pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000.000;

4. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.024.000;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Jika dirupiahkan, US$28.000.00 setara dengan Rp481 miliar. Dengan demikian, total yang harus dibayar adalah sekitar Rp531 miliar.

Majelis hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi tanggal 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual beli.

Majelis menilai para Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada Penggugat, sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor: 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis menerapkan doktrin piercing the corporate veil (doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan), sehingga tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Tergugat I, dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidak semata tindakan pengurus perseroan, melainkan mencerminkan iktikad tidak baik yang memanfaatkan nama korporasi.

Terhadap tuntutan ganti rugi materiil dengan perhitungan bunga majemuk 2 persen per bulan, majelis tidak mengabulkan perhitungan tersebut karena dinilai hipotetis dan tidak proporsional, dan menetapkan bunga wajar sebesar 6 persen per tahun sebagai kompensasi nilai waktu uang.

Tuntutan uang paksa (dwangsom) dan tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak sesuai dengan yurisprudensi MA nomor: 791 K/Sip/1972 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000.

Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukumacara perdata yang berlaku.

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa putusan ini merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Sunoto.

Dikonfirmasi terpisah, Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menyatakan pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut belum final.

"Ini belum final ya, kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," ujar Chris saat dikonfirmasi, Kamis (23/4).

Chris mempertanyakan putusan tersebut. Pasalnya, pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berharga yang disebut-sebut Penggugat sebagai tukar menukar.

Terlebih, lanjut Chris, ahli-ahli yang dihadirkan MNC Group selama persidangan tidak diakomodasi majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu-dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," katanya.

Chris menilai gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak yang sering disebut dalam persidangan, namun tidak menjadi pihak Tergugat.

"Bagaimana kok orang-orang yang disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah enggak digugat," ucap Chris.

[Gambas:Photo CNN]

Dia menyoroti keterangan pers dari PN Jakarta Pusat yang tidak memuat pertimbangan yang terungkap dalam persidangan.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan Itu enggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu enggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," tutur Chris.

Lebih lanjut, Chris menyatakan MNC Group tengah mempertimbangkan untuk melaporkan majelis hakim yang menangani gugatan CMNP atas MNC Group ini ke Komisi Yudisial (KY) maupun MA.

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, karena banyak hal-hal yang aneh," ungkap Chris.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk. Hasilnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Merespons hal tersebut, Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menegaskan putusan itu belum final.

Pasalnya, pihaknya akan mengajukan banding terkait putusan tersebut. Sebab, banyak hal dalam putusan yang patut dipertanyakan.

"Ini belum final. Ya yang terang kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," kata Chris saat ditemui wartawan pada Rabu (22/4/2026).

Chris mempertanyakan putusan tersebut, pasalnya pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berharga yang disebut-sebut penggugat sebagai tukar menukar.

Terlebih, lanjut Chris, ahli-ahli yang dihadirkan MNC Group selama persidangan mengapa tidak masuk menjadi pertimbangan putusan hakim.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," ujarnya.

Lihat video: Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun Sebut Gugatan CMNP terhadap MNC Salah Pihak!



Chris menilai gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak yang sering disebut dalam persidangan, namun malah tidak menjadi pihak tergugat. "Bagaimana kok orang-orang yang disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah nggak digugat," ucapnya.

Hal lain yang ia pertanyakan terkait pertimbangan yang termuat dalam keterangan pers dari PN Jakarta Pusat terkait putusan tersebut.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan Itu nggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu nggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," sambungnya.

"Itu nggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan kalimat kalimat itu, nggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Chris menyatakan MNC Group tengah mempertimbangkan untuk melaporkan majelis hakim yang menangani gugatan CMNP atas MNC Group ini ke Komisi Yudisial (KY) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, karena banyak hal-hal yang aneh," ungkap Chris.

Ia menegaskan, pelaporan tersebut akan dibahas secara internal terlebih dahulu, termasuk dengan tim penasihat hukum tergugat.

Di sisi lain, Chris juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai banyaknya narasi yang termuat di beberapa media menjelang putusan dan menyebut lembaga aparat penegak hukum diminta mengawasi PN Jakarta Pusat bilamana MNC Group memenangkan kasus tersebut.

"Nah itu juga perlu disikapi. Artinya begini, artinya harus ada mungkin KY atau Mahkamah Agung yang harus berperan aktif membuktikan jangan-jangan malah yang nyebar-nyebarin ada sesuatu yang perlu diluruskan juga," pungkasnya.

Chris menambahkan, gugatan ini ia nilai asal-asalan.

Selain tidak jelas pihak yang dituju, nilai yang termuat dalam gugatan juga membuat publik heboh atas besarnya nilai yang jauh lebih besar dari putusan hakim saat ini.

"Gugatannya kan wah sedemikian besar Rp 119 triliun, yang diputuskan kan bisa dilihat jauh dari angka yang sangat bombastis tersebut," tuturnya.

"Dulu kan ada beberapa kali statement saya mengatakan bahwa ini gugatan yang bikin gaduh ya, memang iya gugatannya kan memang membikin gaduh dan ternyata kan putusannya juga nggak sebombastis itu, biasa-biasa saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, CMNP dalam gugatannya menyertakan nominal senilai Rp119 triliun. Namun, putusan hakim hanya terbatas USD28 juta dan itupun masih belum berkekuatan hukum tetap.

"Jangan berlebihanlah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak-anak pengusaha jalan tol Jusuf Hamka terpantau memiliki sejumlah saham di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., meskipun mereka tidak semuanya terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis keluarga tersebut.

Mengacu pada data kepemilikan saham di atas 1% per 27 Februari 2026 yang dirilis PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), selain Feisal Hamka, terdapat nama Fitria Yusuf dan Farid Hamka yang juga menggenggam saham CMNP.

Adapun, Feisal Hamka tercatat menggenggam sebanyak 335,08 juta lembar saham CMNP atau setara dengan kepemilikan 5%. Feisal yang merupakan anak kedua Jusuf Hamka ini pertama kali tercatat sebagai pemegang saham CMNP di atas 5% pada Desember 2025.

Ketika itu, Feisal terpantau memborong sebanyak 335,33 juta (335.334.474) lembar saham CMNP lewat PT Bank HSBC Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, masing-masing 334.128.674 lembar dan 1.205.800 lembar.

Sementara itu, Fitria Yusuf tercatat mengoleksi sebanyak 334,19 juta (334.195.400) lembar saham CMNP atau setara dengan kepemilikan 4,99%. Fitri yang merupakan putri sulung Jusuf Hamka dan juga dikenal sebagai 'Pewaris Jalan Tol' sempat menjabat di jajaran direksi CMNP.

Selanjutnya, Farid Hamka yang merupakan anak bungsu Jusuf Hamka tercatat menggenggam sebanyak 333,82 juta (333.828.574) lembar saham CMNP atau setara dengan kepemilikan 4,99%. Farid selama ini dikenal aktif di bidang fotografi dan tidak terlibat langsung dalam direksi perusahaan jalan tol tersebut.

Selain anak-anak Jusuf Hamka, sang istri yakni Lena T. Burhanudin juga tercatat mengoleksi sebanyak 334,55 juta (334.559.700) lembar saham CMNP dengan kepemilikan setara 5%.

Di sisi lain, Jusuf Hamka sendiri per 27 Februari 2026 tercatat menggenggam sebanyak 258,66 juta (258.666.296) lembar saham CMNP atau setara dengan kepemilikan 3,86%.

Sebagaimana diketahui, kepemilikan saham para investor individu atau perorangan di pasar modal, kini sudah bisa diakses oleh publik meskipun porsi saham yang dikoleksi berada di bawah 5%.

Sebagai bagian dari penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE, BEI akhirnya merilis data kepemilikan saham di atas 1% mulai Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, publik hanya dapat mengakses informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%. Dengan adanya transparansi data kepemilikan saham di atas 1% tersebut, emiten-emiten yang menjadi koleksi para investor, para konglomerat, hingga investor lainnya dapat diketahui dengan jelas.

Adapun, pergerakan saham CMNP di lantai bursa pada perdagangan kemarin, Jumat (6/3/2026) ditutup pada level Rp1.450 per lembar setelah dibuka dengan harga Rp1.400 per lembar.

Dengan harga Rp1.450 per lembar, saham CMNP tercatat melemah 25,64% sejak awal tahun (year-to-date/YtD) 2026, meskipun menguat 3,94% dalam 6 bulan terakhir dan naik 6,23% dalam sebulan terakhir.

Sepanjang perdagangan kemarin, saham CMNP bergerak di kisaran Rp1.400—Rp1.510 per lembar, dengan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp9,71 triliun.

----

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menegaskan tidak ada objek properti atas nama Hary Tanoesoedibjo di Beverly Hills, Amerika Serikat. Hal ini merespons langkah kuasa hukum PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) yang mengajukan sita jaminan terhadap aset tersebut ke pengadilan.

"Jadi, itu nggak benar, nggak benar, dan kalau boleh saya pakai kalimat yang mudah dimengerti: Itu serampangan gitu," kata Chris, Jumat (27/2/2026).

Ia menyayangkan pemberitaan salah satu portal berita yang memberitakan langkah kuasa hukum CMNP yang terkesan bombastis. Padahal, kata dia, apa yang diberitakan tersebut jauh dari kebenaran.

"Di sini saya menyatakan dan itu juga sudah saya sampaikan dari data yang ada dan yang saya ketahui, tidak ada satu properti pun atas nama Pak Hary di Beverly Hills di objek yang disebutkan itu," ujarnya.

Dia mengingatkan peraturan mengenai sita jaminan itu secara tegas mengatur bahwa harus jelas siapa pemilik dari aset yang diajukan sita jaminan tersebut. Bahkan, harus juga berkaitan dengan perkara.

"Nah, kalau nggak ada aset di Beverly Hills yang atas nama MNC Investama atau Bhakti atau BHIT dan juga tidak ada aset atas nama Pak Hary Tanoe, terus apa relevansinya itu diajukan sita dan diekspos di salah satu media?," cetus Chris.

Chris juga turut menyoroti penggunaan diksi "yang kami yakini" dalam keterangan pers kuasa hukum CMNP.

Menurutnya, dalam ranah hukum, sebuah tindakan sita jaminan tidak bisa didasarkan hanya pada keyakinan tanpa didukung data yang valid.

"Keyakinan kan mesti ada dasarnya. Kalau keyakinan nggak ada dasarnya itu ya ngawur. Itu bukan keyakinan. Keyakinan kan nggak bisa turun dari langit gitu, mesti ada dasarnya," katanya.

Chris mengungkapkan bahwa kuasa hukum MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea telah melayangkan surat keberatan resmi kepada pengadilan terkait langkah yang diambil oleh kuasa hukum CMNP.

"Jadi, semua yang terkait dengan statement itu sudah pasti hoax gitu, bohong dan menjurus ke fitnah ataupun pencemaran nama baik," tegasnya.

Saat disinggung langkah kuasa hukum CMNP yang menyatakan akan terus menelusuri aset kepemilikan, dia mempersilakan hal tersebut sebagai hak penggugat.

"Cuma kan dari sini saja sudah terbukti penelusurannya juga nggak valid. Satu penelusurannya nggak valid, lalu untuk membuat justifikasi terhadap validitasnya mereka bilang keyakinan, menurut keyakinan. Ini kan bukan stand-up, ini urusan pengadilan, nggak bisa pakai keyakinan harus pakai data yang sah gitu," pungkasnya.

JAKARTA - Gugatan senilai Rp13 triliun dari Sekretaris Komite Anti Korupsi (KAKI) Muhammad Anshor Mu'min terhadap Mohammad Jusuf Hamka dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) bakal masuk persidangan. Hal ini menyusul tidak tercapainya mediasi antara penggugat dan kedua tergugat.

Kuasa Hukum Anshor, Jibril Muthahhar Khatamin mengatakan gugatan perbuatan melawan hukum itu terdaftar dengan nomor register 837/Pdt.G/2025/PN. Jkt. Utr. Jibril menambahkan, Jusuf Hamka maupun CMNP, tidak memenuhi panggilan mediasi sebanyak tiga kali.

"Sejak tanggal 22 Januari-23 Februari 2026 kami belum mendapatkan hasil mediasi dikarenakan kedua tergugat tidak hadir. Ini artinya tidak menunjukkan itikad baik ketika tidak menghadiri mediasi," ujar Jibril di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (23/2/2026).

Atas tidak tercapainya mediasi ini, maka proses hukum selanjutnya yakni pembacaan gugatan di ruang persidangan. Jibril menyebut agenda pembacaan gugatan ini akan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menerbitkan jadwal sidang.

"Kita tetap menghormati prosedur pengadilan, ketika gagal mediasi kita akan ke step berikutnya yaitu pembacaan gugatan," ungkap dia.

Kasus Perkara Anshor vs Jusuf Hamka dan CMNP

Jibril menambahkan gugatan ini dilayangkan usai kliennya merasa dikriminalisasi oleh Jusuf Hamka dan CMNP. Saat itu, kedua tergugat melaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Padahal, Anshor yang merupakan pegiat antikorupsi saat itu tengah menyoroti dugaan rasuah terkait perpanjangan konsensi tol yang dikelola CMNP.

"Beliau (Anshor) memang kan fokusnya aktivis antikorupsi, kalau memang tersinggung maka buktikan bahwa korupsi ini tidak dilegalkan oleh dia (Tergugat). Kalau seperti ini kan menimbulkan kecurigaan," tutur dia.

Anshor kini berstatus tersangka atas laporan hukum yang dilayangkan Jusuf Hamka. Imbasnya, Anshor harus dipecat dari pekerjaannya hingga mendapatkan stigma buruk dari masyarakat.

Oleh karenanya, gugatan ini dilayangkan. Adapun, petitum Rp13 triliun dinilainya merupakan angka immaterial akibat kerugian psikologis dan kehilangan pekerjaan yang diderita Anshor. Belum lagi, Jibril juga menyebut keluarga Anshor juga tak luput dari derita stigma masyarakat.

Meski demikian, nilai gugatan Rp13 triliun itu tak semata-mata untuk kliennya. Apabila gugatan ini dikabulkan, Jibril menyebut kliennya akan melakukan donasi bagi korban bencana di Sumatera.

"Kita hanya menyasar kepada klien kami ini yang mana nominalnya sebesar Rp13 triliun untuk bencana Sumatera. Memang nominal tersebut angkanya cukup tinggi, karena kondisi psikologis klien kami ini sudah tidak bisa terhitung oleh nilai," tandas dia.

JAKARTA - Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus gugatan perdata PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) terhadap PT Bhakti Investama --kini MNC Asia Holding, di PN Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Gayus berpandangan gugatan CMNP ini absurd alias tidak jelas, bertentangan dengan fakta, sehingga dinilainya tak ada artinya.

Adapun, gugatan tersebut menyoal transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk (BBKU) untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi oleh MNC Asia Holding sebagai arranger/ broker pada 1999.

Dalam persidangan tersebut, Hotman menyinggung soal Peninjauan Kembali (PK) CMNP yang ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Gayus menjelaskan memori PK tersebut, yaitu CMNP telah menerima uang dalam pembukaan deposito transaksi NCD. Namun, kini malah menggugat, bahkan NCD tersebut dituding seolah-olah palsu.

"Apa pandangan Anda kalau di dalam putusan PK pun si perusahaan tersebut telah mengaku terima uang itu untuk dipakai buka deposito. Tiba-tiba mengajukan gugatan lagi, deposito itu palsu katanya. Padahal, pembeli sudah bayar tunai diakui, tapi kemudian digugat lagi seolah-olah palsu," kata Hotman.

Lihat video: Hotman Paris Bongkar Fakta di Sidang: Gugatan CMNP Dinilai Keliru!



Hotman lantas memperdalam soal putusan PK yang seharusnya mengakhiri sengketa kini malah memunculkan gugatan baru oleh CMNP.

Hotman meminta pandangan Gayus terhadap hal tersebut. "Apakah pengakuan dalam putusan PK, tapi kemudian dibuat surat gugatan yang bertentangan dengan pengakuannya di dalam permohonan PK, apa pandangan Anda? Apakah itu gugatan si jali-jali atau gugatan bercanda-candaan atau coba-coba mencari uang tambahan atau apa?," tanya Hotman.

Menanggapi pertanyaan Hotman, Hakim Agung 2011-2018 itu menegaskan bahwa gugatan CMNP kini bersifat absurd alias tidak jelas. Gayus menilai gugatan ini bertentangan dengan fakta yang sudah ada.

"Gugatan ini saya bisa menyebut sebagai absurd," jawab Gayus.

"Apa itu absurd," tanya Hotman.

"Absurd level itu ya jelas: Tidak jelas. Tidak jelas atau bertentangan dengan faktanya, maka gugatan sebagaimana gugatan absurd itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya," ucap Gayus.

Hotman lantas meminta pandangan Gayus bila duduk sebagai hakim melihat gugatan baru ini. Gayus tentunya akan menelusuri sebab akibat, atau menguraikan akibat apa yang menjadikan perbuatan tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

"Ini menjadi ya tentu peran hakim untuk memutuskan yang tidak bisa saya bayangkan, tapi kira-kira itu wilayah domain dari pemutus perkara, yaitu hakim. Saya tidak bisa melanjutkan, karena ini nanti saya melanggar wilayah-wilayah yang mulia hakim-hakim ini," kata Gayus.

"Tapi pada dasarnya ini absurd, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan," sambung Gayus.

Sementara itu, ditemui usai sidang, Hotman menegaskan bila CMNP selalu menyebut transaksi NCD merupakan tukar menukar, maka bukan PT Bhakti Investama lah yang diseret menjadi tergugat. Sebab, PT Bhakti Investama hanya sebatas broker.

"Ya, intinya bahwa ahli menyatakan bahwa ini gugatan benar-benar sangat absurd, atau istilahnya itu 'kabur'. 'Kabur' dalam arti, kalau jual beli, berarti siapa yang membeli? Kalau penjual merasa ada keberatan, tentu pembelinya harus digugat. Kalau itu tukar menukar, tentu pihak yang terlibat dalam transaksi harus ikut digugat," ucap Hotman.

"Ini kan yang membeli bukan PT Bhakti, tapi perusahaan asing, tapi tidak ikut digugat," jelas Hotman.

JAKARTA - Mantan General Manager Fixed Income PT Bhakti Investama Togi Sitindaon mengungkapkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham:CMNP) memberikan mandat kepada PT Bhakti Investama untuk memfasilitasi penjualan surat obligasi dan medium term notes (MTN) kepada Drosophila Enterprise.

Togi menjelaskan hal itu dalam sidang lanjutan gugatan perdata yang dilayangkan CMNP kepada PT MNC Asia Holding --dahulu PT Bhakti Investama-- Rabu (21/1/2026).

Togi menambahkan mandat itu didapati dari salah satu Direktur CMNP saat itu. "Jadi, saat itu direktur CMNP memberikan mandat untuk menjualkan obligasi dan MTN milik PT CMNP," ucap Togi dalam perdidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Singkatnya, mandat itu kemudian diturunkan melalui kontrak yang menyatakan bahwa ada penjualan obligasi dan MTN dari CMNP sebagai penjual dan Drosophila Enterprise sebagai pembeli. Togi menyebut dalam surat kontrak jual beli obligasi antarkedua perusahaan itullah terdapat penunjukan Bhakti Investama sebagai broker.

"Ada kontrak, ini kontrak yang menginginkan kedua belah pihak CMNP dan Bhakti, karena ditandatangani oleh kedua direktur. Kalau Bhakti diwakili oleh Presiden Direktur kami, kalau CMNP diwakili oleh Pak Tito dan Pak Tedi selaku Direktur," jelas dia.

Togi menjelaskan CMNP juga secara jelas memberikan perintah kepada Bhakti Investama agar memfasilitasi hasil penjualan antara CMNP dengan Drosophila Enterprise dibayarkan ke Unibank agar Unibank dapat menerbitkan NCD untuk CMNP.

Lihat video: Hotman Paris Bongkar Fakta di Sidang: Gugatan CMNP Dinilai Keliru!

Togi menegaskan dia mengetahui persis proses itu lantaran hal itu merupakan bidang kerja dan tugasnya saat di Bhakti Investama.

"CMNP memberikan instruksi atau perintah agar hasil penjualan obligasi dan MTN-nya ditransfer ke Unibank dalam mata uang dolar AS, karena akan ditempatkan dalam NCD yang akan diterbitkan oleh Unibank," tegas dia.

Sidang tersebut terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau surat berharga yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk (BBKU) untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi oleh MNC Asia Holding sebagai arranger/ broker pada tahun 1999, dimana NCD tersebut disebut oleh CMNP tukar menukar, bukan jual beli sebagaimana dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding dan diakui dalam seluruh Laporan Keuangan CMNP.

JAKARTA - MNC Asia Holding, dahulu PT Bhakti Investama menghadirkan mantan General Manager Fixed Income PT Bhakti Investama (kini MNC Asia Holding) Togi Sitindaon sebagai saksi dalam sidang gugatan perdata PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham:CMNP) terhadap MNC Asia Holding.

Kehadiran Togi mempertegas Bhakti Investama hanya merupakan broker dalam transaksi antara CMNP dan Drosophila Enterprise. Togi menyatakan Bhakti Investama, perusahaan tempatnya bekerja saat itu, merupakan perusahaan sekuritas.

Untuk itu, Bhakti Investama kemudian diminta CMNP untuk memfasilitasi penjualan surat berharga dengan perusahaan Drosophila Enterprise.

"Kami PT Bhakti Investama ini perusahaan sekuritas. Kami broker, kalau kita baca isi surat ini sebenarnya sudah cukup jelas," kata Togi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Togi juga memberikan kesaksian bahwa dirinya lah yang membuat draf atau rancangan kontrak yang menunjuk Bhakti Investama untuk memfasilitasi jual beli surat berharga antara CMNP dengan Drosophila Enterprise. Surat yang dibuat pada Mei 1999 itu, menurutnya, secara gamblang menegaskan bahwa transaksi kedua perusahaan adalah jual beli.

"Di surat ini ada jelas-jelas seller atau penjual itu adalah CMNP dan buyer adalah Drosophila Enterprise jadi cukup jelas ada seller dan buyer untuk transaksi jual beli ini," ungkap dia.

"Kami PT Bhakti betul-betul sebagai arranger, hanya arranger atau broker," sambung dia.

Lihat video: Hotman Paris Bongkar Fakta di Sidang: Gugatan CMNP Dinilai Keliru!

Dalam sidang tersebut, Togi juga menyatakan CMNP memberikan perintah kepada Bhakti Investama agar hasil jual beli tersebut ditransfer ke Unibank. Togi mengatakan bahwa instruksi itu kemudian dijalankan oleh Bhakti Investama.

"Saat itu yang saya tahu CMNP memberikan instruksi atau perintah agar hasil penjualan obligasi dan MTN-nya itu ditransfer ke Unibank dalam mata uang dolar AS, karena akan ditempatkan dalam NCD yang akan diterbitkan oleh Unibank," tegas dia.

Bahkan, setelah transaksi itu selesai, Bhakti Investama menyempatkan diri untuk memberikan sertifikat deposito NCD di Unibank kepada CMNP. Togi mengatakan bahwa hal ini merupakan tugas Bhakti Investama selaku broker.

"Kalau di kami, karena kami kan broker, kami bekerja berdasarkan perintah atau order dan kami pasti berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik sampai paripurna. Jadi, fisik itupun (sertifikat NCD hasil jual beli) kami membantu untuk mengantarkan ke PT CMNP," tutup dia.

Sidang tersebut terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau surat berharga yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk (BBKU) untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi oleh MNC Asia Holding sebagai arranger/ broker pada tahun 1999, dimana NCD tersebut disebut oleh CMNP tukar menukar, bukan jual beli sebagaimana dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding.

Adapun, saksi dalam sidang Rabu (21/1/2026) memperjelas dengan telak kepada CMNP bahwa transaksi teraebut benar merupakan jual beli.

JAKARTA - Ahli HukumPerbankanYunus Husein menegaskan surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu uang masuk kepada pihak penerbit.

Hal itu disampaikan Yunus saat menjadi saksi ahli PT MNC Asia Holding --yang dulu bernama PT Bhakti Investama-- dalam sidang gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Sidang tersebut terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau surat berharga yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk (BBKU) untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi oleh MNC Asia Holding sebagai arranger/ broker pada tahun 1999, dimana NCD tersebut disebut oleh CMNP tukar menukar, bukan jual beli sebagaimana dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding.

Awalnya, kuasa hukum MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea mengulik soal proses terbitnya surat berharga. Ia ingin memastikan apakah penerbitan surat berharga bisa melalui tukar menukar atau jual beli saja.

"Pada umumnya di pasar uang, pasar modal, atau di perbankan, pada penerbitan pertama kali itu ada uang yang masuk, baru diterbitkanlah surat berharga itu," kata Yunus.

Lihat video: Gugatan CMNP Lemah di Mata Hukum

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2002-2011 ini menyatakan, pihak bank atau penerbit akan melakukan pembukuan dengan double entry.

"Double entry ada dua sisi dalam setiap pembukuan itu biar seimbang neracanya. Ada uang masuk, dicatat kas bertambah. Terus nanti katakanlah deposito keluar, dicatat deposito keluar, kewajiban bank kepada orang yang menyetor uang tadi," ujarnya.

"Jadi, double entry selalu dicatat ada uang masuk, atas dasar itu keluarlah surat berharga, deposito, atau tabungan, karena adanya uang yang masuk sebelumnya," sambungnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Hotman kembali memastikan apakah surat berharga bisa terbit dengan tukar menukar untuk memperjelas bahwa tidak benar dalil Penggugat, yaitu CMNP yang menyatakan adanya transaksi tukar menukar bukan jual beli.

Hal ini akhirnya kembali memperjelas bahwa tidak benar dalil penggugat, yaitu CMNP yang menyatakan tukar menukar surat berharga.

"Bukan (tukar menukar), karena pengertian dari deposito, termasuk di dalam sertifikat deposito; adalah dana nasabah yang disimpan di bank. Bukti penyimpanan dana nasabah itu bisa macam-macam: giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito. Karena ada uang yang dimasukkan ke sana, keluarlah deposito atau sertifikat deposito. Itu uang masuk dulu," papar Yunus.

Terkait hal itu, Yunus dengan merujuk pada UU Perbankan menyatakan tanggung jawab atas surat berharga tersebut merupakan pihak penerbit, bukan broker atau arranger.

"Tentu menjadi tanggung jawab bank sebagai penerbit sertifikat itu. Sama dengan jual beli barang. Si penjual barang menjamin bahwa barang itu adalah dia punya barang secara sah dan dia berwenang mengalihkan. Kemudian jaminan juga dari si pemilik barang, orang yang membeli bisa menikmati barang itu tanpa ada gangguan siapapun juga. Dalam surat berharga juga begitu, dia menjamin memang ini sah dan diterbitkan, dan orang yang menerima itu bisa menikmati surat berharga itu tanpa ada gangguan siapapun juga," ucapnya.

Dalam kesaksiannya Yunus juga menyatakan, untuk surat berharga atas bawa, penguasaan yang permanen dari suatu pihak barulah dianggap pemilik, berkaitan dengan putusan-putusan Pengadilan terhadap CMNP di tahun 2008, Yunus menyatakan dalam putusan-putusan tersebut NCD sah tetapi pembayarannya tidak dijamin oleh Pemerintah jadi harus ke Bank Penerbit.