Bisnis.com, JAKARTA – Emiten milik pengusaha Hary Tanoe, PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG) bersiap melaksanakan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan bisnis ke depan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), KPIG akan menerbitkan sebanyak 7,45 miliar saham baru dengan nilai nominal dan harga pelaksanaan masing-masing Rp100 per saham.

Dengan jumlah saham yang diterbitkan tersebut, perseroan berpotensi memperoleh tambahan modal sebesar Rp745,53 miliar. Dana hasil aksi korporasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan sekaligus mendukung berbagai rencana pengembangan usaha.

Pelaksanaan PMTHMETD tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juni 2025, sementara keterbukaan informasi kepada publik dilakukan pada 25 Juni 2025.

Sebelum aksi korporasi dilaksanakan, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh KPIG tercatat sebanyak 99,86 miliar saham. Setelah penerbitan saham baru sebanyak 7,45 miliar saham, jumlah saham perseroan akan meningkat menjadi 107,31 miliar saham.

Pelaksanaan private placement dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026. Dari total saham yang memperoleh persetujuan untuk diterbitkan melalui skema tanpa HMETD, perseroan tercatat telah merealisasikan penerbitan sebanyak 2,3 miliar saham.

Aksi korporasi ini menjadi salah satu langkah strategis KPIG dalam memperkuat kapasitas pendanaan di tengah ekspansi bisnis pariwisata dan properti yang terus dikembangkan oleh grup usaha MNC.

KPIG mampu membukukan pendapatan bersih senilai Rp589,05 miliar sepanjang kuartal I/2026. Realisasi itu mencerminkan pertumbuhan 26,75% year-on-year (YoY) dibandingkan Rp464,71 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Kenaikan pendapatan perseroan sepanjang Januari—Maret 2026 terutama ditopang oleh segmen hospitality seperti hotel, resor, hingga golf yang berkontribusi 52% atau Rp306,1 miliar dari total pendapatan.

Begitu juga pada segmen properti dan jasa lainnya yang berkontribusi sebesar Rp282,96 miliar sepanjang kuartal I/2026. Kedua segmen pendapatan perseroan kompak bertumbuh pada periode ini.

Peningkatan pendapatan perseroan juga berdampak pada kian membengkaknya beban pokok pendapatan menjadi Rp409,01 miliar per Maret 2026, naik dibandingkan Rp319,94 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Meskipun begitu, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, KPIG masih mampu membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai Rp95,35 miliar, naik 78,15% YoY dibandingkan Rp53,52 miliar pada periode yang sama pada 2025.

JAKARTA - Partai Perindo menggelar kegiatan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026). Kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan hari besar keagamaan, tetapi juga momentum berbagi dengan masyarakat untuk mendorong ekonomi kerakyatan serta memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Majelis Persatuan Partai (MPP) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, serta jajaran pengurus partai.

Hary Tanoe menyampaikan kegiatan kurban merupakan wujud semangat berbagi di Hari Raya Iduladha.

“Kurban Partai Perindo adalah wujud semangat berbagi di Hari Raya Iduladha. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membawa manfaat dan kebahagiaan bagi sesama,” ujar Hary Tanoe.

Sementara itu, Angela Tanoesoedibjo menyoroti pentingnya menjadikan momentum kurban sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

“Selain berkurban, kami juga hadir bersama mitra UMKM Partai Perindo yang telah bersama kami selama hampir 10 tahun. Gerobak ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi kami, ini adalah simbol bahwa kepedulian itu harus bisa dirasakan langsung, bukan hanya diucapkan. Semoga setiap porsi yang dibagikan hari ini membawa kebahagiaan,” kata Angela.

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Manik Margana Mahendra menambahkan kegiatan kurban juga mencerminkan semangat keumatan yang mengedepankan nilai keikhlasan, toleransi, dan kebersamaan.

“Hari ini kita tidak sekadar memberi, tetapi hadir dan merasakan bersama dalam semangat keumatan. Kita berbagi dengan ikhlas, merawat empati, dan memperkuat kebersamaan sebagai satu keluarga besar bangsa. Keberagaman menjadi ruang untuk saling menghormati dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat,” ujar Manik.

Partai Perindo berharap semangat berbagi di Hari Raya Iduladha dapat terus hidup dalam kehidupan sosial, tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga upaya memperkuat kebersamaan, mendukung ekonomi rakyat, dan menumbuhkan nilai kepedulian.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi kepada emiten Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe, PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), terkait pemberitaan media massa mengenai putusan pengadilan yang menyeret perseroan, baru-baru ini.

Dalam surat yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi BEI pada Jumat (24/4) kemarin, manajemen BHIT memberikan tanggapannya atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan bursa.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyidangkan perkara ini menghukum Hary Tanoe selaku pendiri dan pemilik BHIT untuk membayar ganti rugi ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), emiten milik taipan jalan tol Jusuf Hamka. Nilai ganti yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar serta bunga 6% per tahun.

Manajemen menyatakan, terkait kewajiban ganti rugi sebagaimana diberitakan, keputusan tersebut masih dalam proses hukum lanjutan. “Keputusan tersebut belum menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Perseroan akan mengajukan banding,” tulis manajemen dalam keterangannya.

Terkait pokok perkara yang ditanyakan BEI, manajemen BHIT menjelaskan bahwa kasus ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan oleh CMNP terkait transaksi lama dengan PT Bank Unibank Tbk. Dalam putusan tersebut, pihak BHIT tercatat sebagai tergugat II.

Adapun transaksi yang menjadi pokok sengketa terjadi sekitar Mei 1999 atau sekitar 27 tahun lalu, dengan nilai mencapai US$ 28 juta. Saat itu, Unibank menerbitkan negotiable certificate of deposit (NCD) kepada CMNP. Dalam transaksi tersebut, BHIT menegaskan posisinya hanya sebagai perantara.

"Perseroan hanya berperan sebagai broker (arranger). Perseroan juga tidak menerima dana pembayaran dari CMNP atas pembelian NCD yang dikirimkan oleh CMNP kepada Unibank sebagai penerbit NCD," kata manajemen BHIT.

BEI lantas menanyakan soal estimasi total kewajiban finansial BHIT atas putusan pembayaran ganti rugi materiil, bunga, dan ganti rugi immateriil yang dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada 22 April itu. Merespons pertanyaan tersebut, BHIT menyatakan belum dapat memberikan estimasi nilai ganti rugi yang harus ditanggung. Hal ini karena putusan pengadilan dinilai belum final, sehingga besaran kewajiban masih dapat berubah pada tahap hukum selanjutnya.

BHIT juga memastikan bahwa perkara hukum ini tidak berdampak terhadap kinerja bisnis. Manajemen menyatakan, putusan tersebut tidak berdampak terhadap kondisi keuangan, operasional, dan kelangsungan usaha perseroan. Selain itu, hingga kini tidak terdapat informasi material lain yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun pergerakan saham perseroan di pasar.

Dengan langkah hukum yang akan ditempuh, BHIT menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham, sembari menunggu kepastian hukum atas perkara yang masih berproses tersebut.

PN Jakpus Menangkan CMNP

CMNP belum lama ini memenangkan gugatan atas perselisihannya dengan BHIT. Majelis hakim menemukan bahwa NCD yang diterbitkan Unibank tidak dapat dicairkan. Pengadilan menilai, pihak tergugat, dalam hal ini Hary Tanoe dan BHIT, seharusnya mengetahui instrumen tersebut tidak memenuhi ketentuan sejak awal.

“Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada penggugat sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Dalam perkara ini, CMNP awalnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 28 juta atau sekitar Rp 481 miliar serta bunga majemuk 2% per bulan. Namun, majelis hakim menolak sebagian besar tuntutan tersebut.

Pengadilan memutuskan ganti rugi materiil tetap sebesar US$ 28 juta atau setara Rp 481 miliar dengan bunga wajar 6% per tahun. Selain itu, hakim juga mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar, sehingga total kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar, di luar bunga berjalan.

Majelis hakim menyatakan Hary Tanoe dan BHIT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Putusan ini juga didasarkan pada doktrin piercing the corporate veil, yakni membuka tabir perusahaan karena tergugat dinilai tidak beritikad baik dan memanfaatkan entitas korporasi dalam transaksi.

Kendati demikian, putusan ini masih bersifat tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

Bos Grup MNC Hary Tanoesoedibjo serta perusahaannya PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) dihukum membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 531 miliar serta bunga 6% per tahun kepada emiten Jusuf Hamka PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) pada Rabu (22/4). Putusan tersebut diputuskan atas perkara perdata yang diajukan CMNP.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BHIT ditutup anjlok 7,89% atau 3 poin ke level Rp 35. Sebaliknya, saham CMNP milik Jusuf Hamka justru melonjak 5,23% ke Rp 1.710.

Putusan tersebut bermula dari gugatan CMNP kepada Hary Tanoe yang dianggap melawan hukum dalam transaksi surat berharga yang dimiliki CMNP dan PT Bank Unibank Tbk. Di sana, Posisi Hary Tanoe dalam transaksi tersebut adalah perantara. Dalam transaksi tersebut, CMNP menukar Medium Term Note (MTN) dan obligasi dengan 28 lembar Negotiable Certificate of Deposit (NCD) milik Unibank.

Namun, majelis hakim menemukan bahwa NCD yang diterbitkan Unibank tidak dapat dicairkan. Pengadilan menilai pihak tergugat seharusnya mengetahui instrumen tersebut tidak memenuhi ketentuan sejak awal.

“Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada penggugat sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Dalam gugatannya, CMNP awalnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 28 juta atau sekitar Rp 481 miliar, serta bunga majemuk 2% per bulan yang jika diakumulasi mencapai sekitar Rp 142 triliun. Namun, majelis hakim menolak sebagian besar tuntutan tersebut.

Pengadilan memutuskan ganti rugi materiil tetap sebesar US$ 28 juta atau setara Rp 481 miliar dengan bunga 6% per tahun. Selain itu, hakim juga mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar, sehingga total kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar, di luar bunga berjalan.

Majelis hakim menyatakan Hary Tanoesoedibjo dan BHIT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Putusan ini juga didasarkan pada doktrin piercing the corporate veil, yakni membuka tabir perusahaan karena tergugat dinilai tidak beritikad baik dan memanfaatkan entitas korporasi dalam transaksi.

Meski demikian, putusan ini masih bersifat tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

Berikut amar pokok putusan gugatan tersebut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Dolar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.024.000,-;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka buka suara usai pengusaha sekaligus pendiri Partai Perindo, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe, dihukum membayar denda sejumlah Rp531 miliar kepada perusahaan.

Jusuf bersyukur dengan putusan tersebut. Menurut dia, selama ini dia telah difitnah dalam kasus ini.

"Alhamdulillah kebenaran telah menemukan jalannya sendiri. Selama ini kan difitnah, dibilang kami halusinasi. Ini keputusan yang bagus," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Jusuf kemudian mengungkap poin yang paling penting dalam putusan tersebut. Ia menggarisbawahi transaksi di sini adalah tukar menukar, bukan jual beli, karena Negotiable Certificate of Deposit (NCD) bukan alat pembayaran yang sah.

Dalam putusan ini, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto menjelaskan perkara ini merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan transaksi surat berharga pada tahun 1999, yaitu pertukaran Medium Term Note (MTN) dan Obligasi milik Penggugat dengan 28 lembar NCD yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank, Tbk., yang di kemudian hari tidak dapat dicairkan.

"Dalam fakta persidangan terlampir bahwa NCD tidak dapat dipergunakan untuk membeli roti di Indomaret maupun Alfamart. Jadi, tukar-menukar. Clear itu," ujar Jusuf.

Ia mengaku sudah pesimis dalam perkara ini karena menurut dia pihak yang dihadapi adalah sosok yang besar.

Terkait dengan jumlah denda yang harus dibayar Hary Tanoe dan MNC, Jusuf Hamka mengungkap pengacaranya menilai masih diperlukan hitung-hitungan lebih lanjut.

Dalam putusan, Hary Tanoe selaku Tergugat I dan PT MNC Asia Holding Tbk selaku Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas dan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar.

Menurut informasi yang ia dapat dari pengacaranya, angka tersebut belum adil, sehingga dalam beberapa hari ke depan mereka akan memberi pernyataan lagi.

"Menurut lawyer (pengacara), ini belum fair. Kemungkinan lawyer akan mengambil suatu sikap nanti. Tunggu saja lawyer kita akan dalam 1-2 hari ini memberikan pernyataan," ujar Jusuf.

Ia merasa selama ini ada banyak buzzer yang selalu menghina dan memfitnah dirinya. Bahkan, menurut Jusuf, ia juga pernah dikatakan sedang berhalusinasi.

"Kami tidak halusinasi. Ini fakta. Ini uang pemegang saham publik dan kami bertanggung jawab," ucap Jusuf.

Ia pun meminta pemegang saham publik CMNP tak khawatir. Jusuf menyebut ini adalah barangnya pemegang saham publik yang dikejar.

"Insyaallah, saya akan minta izin nanti pemegang saham publik, tentunya setelah dipotong oleh lawyer fee dapatnya berapa, yang pasti kalau kita dapat, orang-orang yang terdzalimi ini kita bayarin dulu semua," ujar Jusuf.

"Barang-barang yang pernah diambil oleh mereka, kita kembalikan. Misalnya ada stasiun-stasiun penyiaran yang diambil dengan tidak proper, kita kembalikan kalau kita nanti sita semuanya. Ini urusan lawyer," imbuhnya.

Adapun putusan ini berdasarkan putusan perkara nomor: 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang dijatuhkan pada Rabu, 22 April 2026.

"Menghukum Tergugat I [Hary Tanoe] dan Tergugat II [PT MNC Asia Holding, Tbk. (dahulu PT Bhakti Investama, Tbk] secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas," demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari rilis resmi Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto pada Kamis ini.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diketuai oleh Fajar Kusuma Aji dengan hakim anggota Eryusman dan Purwanto S. Abdullah. Mereka dibantu oleh Panitera Pengganti Min Setiadhi.

Penggugat adalah PT CMNP dengan Tergugat I Hary Tanoe, Tergugat II PT MNC Asia Holding, Tbk, Turut Tergugat I Tito Sulistio, dan Turut Tergugat II Teddy Kharsadi.

Berikut petikan putusan lengkap perkara tersebut:

Dalam Provisi: Majelis hakim menolak tuntutan provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi: Majelis hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara: Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan amar pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000.000;

4. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.024.000;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Jika dirupiahkan, US$28.000.00 setara dengan Rp481 miliar. Dengan demikian, total yang harus dibayar adalah sekitar Rp531 miliar.

Majelis hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi tanggal 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual beli.

Majelis menilai para Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada Penggugat, sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor: 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis menerapkan doktrin piercing the corporate veil (doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan), sehingga tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Tergugat I, dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidak semata tindakan pengurus perseroan, melainkan mencerminkan iktikad tidak baik yang memanfaatkan nama korporasi.

Terhadap tuntutan ganti rugi materiil dengan perhitungan bunga majemuk 2 persen per bulan, majelis tidak mengabulkan perhitungan tersebut karena dinilai hipotetis dan tidak proporsional, dan menetapkan bunga wajar sebesar 6 persen per tahun sebagai kompensasi nilai waktu uang.

Tuntutan uang paksa (dwangsom) dan tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak sesuai dengan yurisprudensi MA nomor: 791 K/Sip/1972 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000.

Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukumacara perdata yang berlaku.

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa putusan ini merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Sunoto.

Dikonfirmasi terpisah, Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menyatakan pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut belum final.

"Ini belum final ya, kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," ujar Chris saat dikonfirmasi, Kamis (23/4).

Chris mempertanyakan putusan tersebut. Pasalnya, pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berharga yang disebut-sebut Penggugat sebagai tukar menukar.

Terlebih, lanjut Chris, ahli-ahli yang dihadirkan MNC Group selama persidangan tidak diakomodasi majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu-dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," katanya.

Chris menilai gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak yang sering disebut dalam persidangan, namun tidak menjadi pihak Tergugat.

"Bagaimana kok orang-orang yang disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah enggak digugat," ucap Chris.

[Gambas:Photo CNN]

Dia menyoroti keterangan pers dari PN Jakarta Pusat yang tidak memuat pertimbangan yang terungkap dalam persidangan.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan Itu enggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu enggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," tutur Chris.

Lebih lanjut, Chris menyatakan MNC Group tengah mempertimbangkan untuk melaporkan majelis hakim yang menangani gugatan CMNP atas MNC Group ini ke Komisi Yudisial (KY) maupun MA.

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, karena banyak hal-hal yang aneh," ungkap Chris.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) telah berseteru dengan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT). Hingga akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan memenangkan gugatan CMNP milik Jusuf Hamka.

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Sebagaimana diketahui, CMNP telah menggugat Hary Tanoe serta BHIT pada tahun lalu. Gugatan itu terkait dengan perkara dugaan perbuatan melawan hukum atas surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Mengacu keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), CMNP menyatakan bahwa alasannya melayangkan gugatan ini lantaran untuk mendapatkan kepastian hukum atas transaksi tukar menukar surat berharga. Transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan masing-masing tergugat pada 1999.

Tahun lalu, Direktur Independen CMNP Hasyim menjelaskan perkara itu berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Hary Tanoe dan perusahaannya.

Hasyim mengungkap bahwa perbuatan itu telah menyebabkan kerugian bagi perseroan. Hanya saja, dia tidak merincikan kerugian tersebut secara mendetail.

Namun demikian, Hasyim menyatakan bahwa jika gugatan pihaknya itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka nilai transaksi yang digugat tersebut bakal berpengaruh terhadap keuangan perseroan.

Di lain pihak, BHIT menjabarkan bahwa NCD milik CMNP itu diterbitkan oleh PT Unibank Tbk. di mana BHIT merupakan broker/perantara. Dalam keterbukaan informasi di BEI yang diungkap BHIT, perusahaan saat itu pun diklaim sudah tidak lagi terlibat sejak 12 Mei 1999. Unibank pun sudah dibubarkan pada 2001 sehingga gagal bayar terhadap CMNP.

CMNP memiliki NCD yang diterbitkan oleh Unibank. Jumlah Keseluruhan NCD yang diterbitkan oleh Unibank adalah sebesar US$28 juta dengan tanggal jatuh tempo masing-masing pada tanggal 9 Mei 2002 sebesar US$10 juta dan tanggal 10 Mei 2002 sebesar US$18 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe dan perusahaannya, PT MNC Asia Holding, Tbk.

dihukum membayar Rp 531 miliar plus bunga ke perusahaan milik Jusuf Hamka.

Hukuman dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam sidang gugatan yang diajukan perusahaan jalan tol Jusuf Hamka PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Dalam perkara itu, PT MNC Asia Holding menjadi Tergugat I dan Hary Tanoe sebagai Tergugat II.

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 28.000.000 dollar AS,” kata Juru Bicara PN Jakpus Sunoto dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Hukuman tersebut setara dengan Rp 481,18 miliar dengan asumsi kurs Rp 17.185 per dollar AS.

Ganti materiil rugi yang dijatuhkan juga mencakup bunga sebesar 6 persen.

“Ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas,” jelas Sunoto.

Selain itu, majelis yang dipimpin Hakim Fajar Kusuma Aji juga menghukum Hary Tanoe dan perusahaannya membayar ganti rugi immateriil senilai Rp 50 miliar.

Keduanya dinilai terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tukar menukar surat berharga,

“Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat,” tutur Sunoto mengutip putusan hakim.

Meski demikian, putusan pengadilan ini belum berkekuatan hukum tetap (incracht). Jika keberatan, kedua pihak berhak mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah,” kata Sunoto.

Awal Mula Perkara Hary Tanoe Vs Jusuf Hamka

Gugatan perdata perusahaan Jusuf Hamka berawal dari transaksi tukar menukar surat berharga.

Pada 1999, Hary Tanoe menawarkan penukaran Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai 28 juta dollar AS yang diterbitkan Unibank.

Pihak CMNP menyerahkan Medium Term Note (MTN) senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi tahap II senilai Rp 189 miliar kepada Hary Tanoe.

Taipan itu lalu menyerahkan NCD secara bertahap dengan rincian 10 juta dollar AS pada 27 Mei 1999 dan 18 juta dollar AS pada 28 Mei 1999.

Instrumen tersebut jatuh tempo pada 9-10 Mei 2022.

Namun, 20 tahun sebelum jatuh tempo tepatnya pada 22 Agustus 2002 NCD itu tidak bisa dicairkan.

Persoalan itu timbul setelah pada Oktober 2001 Bank Indonesia (BI) menetapkan Unibank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha.

CMNP lalu menggugat Hary Tanoe dan perusahaannya.

Sidang perdana digelar pada 13 Agustus 2025 lalu di PN Jakpus.

Para tergugat adalah PT MNC Asia Holding (dahulu PT Bhakti Investama), Tito Sulistio, dan Teddy Kharsadi.

Alasan Hary Tanoe Dihukum

Dalam keterangannya, Sunoto mengungkap sejumlah alasan kenapa Hary Tanoe dihukum bersalah.

Majelis hakim menilai, transaksi antara CMNP dengan pihak Hary Tanoe pada 1999 merupakan perjanjian tukar menukar surat berharga, bukan jual beli.

Hal itu merujuk pada Pasal 1.541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“(Hary Tanoe) sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988,” kata Sunoto mengutip pertimbangan hakim.

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 juga telah menegaskan NCD dari Unibank itu tidak sesuai edaran BI.

Majelis juga berpandangan, hukuman tidak hanya dijatuhkan kepada perusahaan, melainkan pribadi Hary Tanoe secara tanggung renteng.

Menurut Sunoto, dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan doktrin “piercing the corporate veil“ terhadap PT MNC Asia Holding, Tbk.

Doktrin ini membuka dan menembus batas perusahaan sehingga tanggung jawab hukum bisa dialihkan dari perusahaan ke pemegang saham, direksi, atau komisaris.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidak semata tindakan pengurus perseroan, melainkan mencerminkan iktikad tidak baik yang memanfaatkan nama korporasi,” tutur Sunoto.

Pembelaan Pihak Hary Tanoe

Menanggapi hal tersebut Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan banding terkait putusan itu. Menurut dia, banyak hal dalam putusan yang patut dipertanyakan.

"Ini belum final. Ya yang terang kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," kata Chris dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dia menyebutkan pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berharga yang disebut-sebut penggugat sebagai tukar menukar.

Chris pun mempertanyakan mengenai ahli-ahli yang dihadirkan MNC Group selama persidangan yang tidak masuk menjadi pertimbangan putusan hakim.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," ujarnya.

Chris menilai gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak yang sering disebut dalam persidangan, namun malah tidak menjadi pihak tergugat.

"Bagaimana kok orang-orang yang disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah enggak digugat," katanya.

Selain itu dia juga mempertanyakan terkait pertimbangan yang termuat dalam keterangan pers dari PN Jakarta Pusat terkait putusan tersebut.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan itu enggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu enggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," sebut Chris.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada Agustus 2025, pihak Hary Tanoe juga telah menyampaikan pembelaan ke publik melalui Pengacara MNC Group Christophorus Taufik.

Menurutnya, dalam transaksi tukar menukar surat berharga pada 12 Mei 1999, PT MNC Asia Holding Tbk hanya menjadi broker atau perantara.

Oleh karena itu, setelah transaksi dilakukan pihak PT MNC Asia Holding Tbk tidak terlibat lagi.

Setelah kedua pihak melakukan transaksi, seluruh korespondensi dilakukan langsung CMNP dengan Unibank.

Persoalan yang seharusnya diurus CMNP dengan Unibank adalah konfirmasi pencatatan NCD dalam laporan keuangan Unibank dan perusahaan jalan tol tersebut.

Pencatatan itu pada pokoknya menyatakan NCD diterbitkan secara sah oleh Unibank.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan taipan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe dan perusahaannya, PT MNC Asia Holding, Tbk. bisa mengajukan banding.

Juru Bicara PN Jakpus Sunoto, mengatakan jika pihak Hary Tanoe keberatan dihukum membayar Rp 531 miliar plus bunga kepada perusahaan jalan tol Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ia bisa banding.

Sebagaimana Hary Tanoe, Jusuf Hamka selaku penggugat dalam perkara perdata itu juga berhak mengajukan banding.

“Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” kata Sunoto dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).

Sunoto mengingatkan, para pihak memiliki waktu 14 hari untuk menyatakan sikap sejak putusan perkara perdata itu dibacakan pada hari ini.

PN Jakpus menegaskan, putusan yang memenangkan pihak Jusuf Hamka itu tidak diintervensi pihak eksternal.

Dalam menjatuhkan putusan itu majelis merujuk fakta sidang, alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan.

“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa putusan ini merupakan produk independen majelis hakim,” tegas Sunoto.

Dalam putusan itu, majelis hakim yang dipimpin Fajar Kusuma Aji bersama dua anggotanya, Eryusman dan Purwanto S,. Abdullah menyatakan Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding melakukan perbuatan melawan hukum.

Tindakan pihak Hary Tanoe dalam transaksi tukar penukaran Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai 28 juta dollar AS pada 1999 dari Unibank dengan Medium Term Note (MTN) senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi tahap II senilai Rp 189 miliar milik CMNP tidak dibenarkan.

Selain tidak bisa dicairkan, pihak Hary Tanoe tidak juga dinilai sudah mengetahui NCD itu tidak memenuhi aturan Surat Edaran Bank Indonesia (BI)Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988.

Majelis lalu menghukum PT MNC Asia Holding, Tbk. selaku Tergugat I dan Hary Tanoe selaku Tergugat II membayar ganti rugi materiil senilai 28 juta dollar AS atau Rp 481 miliar.

“Ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas,” kata Sunoto.

Selain itu, Hary Tanoe dan perusahaannya juga dihukum membayar ganti rugi immateriil.

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000.000,” tutur Sunoto.

Kompas.com telah menghubungi kuasa hukum Hary Tanoe, Hotman Paris untuk meminta tanggapan terkait putusan ini dan sikap kliennya apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Namun, hingga berita ini ditulis pengacara kondang itu belum merespons.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menghukum taipan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe membayar ganti rugi Rp 531 miliar karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

Uang itu harus dibayarkan Hary Tanoe dan perusahaannya, PT MNC Asia Holding, Tbk. berikut bunga kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka.

Juru Bicara PN Jakpus Sunoto menjelaskan, Majelis Hakim PN Jakpus yang dipimpin Fajar Kusuma Aji itu menilai, transaksi antara pihak Hary Tanoe dengan PT CMNP pada 1999 merupakan perjanjian tukar menukar surat berharga.

Transaksi itu diatur dalam Pasal 1.541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak masuk kategori jual beli.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 12 Mei 1999 Hary Tanoe menawarkan penukaran Certificate of Deposit (NCD) senilai 28 juta dollar AS yang diterbitkan Unibank, dengan Medium Term Note (MTN) Rp 163,5 miliar dan obligasi tahap II Rp 189 miliar milik PT CMNP.

Sekitar sepakan berselang, CMNP menyerahkan MTN dan obligasi itu kepada Hary Tanoe.

Taipan itu juga menyerahkan NCD dalam dua tahap yakni 20 juta dollar AS pada 27 Mei 1999 dan 18 juta dollar AS pada 28 Mei 1999.

Kedua NCD itu jatuh tempo pada 9-10 Mei 2022. Namun, ternyata pada 22 Agustus 2002 atau 20 tahun sebelum jatuh tempo NCD tidak bisa dicairkan karena Unibank ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

“(Hary Tanoe) sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988,” kata Sunoto mengutip pertimbangan hakim.

Di sisi lain, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 menegaskan, NCD tidak sesuai edaran BI.

Atas dasar itu, Majelis Hakim menghukum PT MNC Asia Holding selaku Tergugat I dan Hary Tanoe selaku Tergugat II membayar gantirugi kerugian materiil 28 juta dollar atau RP 481 miliar.

“Ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas,” ujar Sunoto.

Selain itu, PT MNC Asia Holding dan Hary Tanoe juga dihukum membayar kerugian immateriil senilai Rp 50 miliar.

Di luar bunga, jika ditotal ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayarkan pihak Hary Tanoe Rp 531 miliar.

“Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat,” kata Sunoto.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan PT CMNP agar bunga yang dibebankan 2 persen per bulan.

Sebab, bunga itu tidak sesuai hipotesis dan tidak proporsional.

“Menetapkan bunga wajar sebesar 6 persen per tahun sebagai kompensasi nilai waktu uang,” kata Sunoto.

Alasan Hukum Pribadi Hary Tanoe

Dalam putusannya, majelis hakim juga menjelaskan alasan mereka membebankan hukuman itu bukan hanya pada PT MNC Asia Holding, namun juga kepada pribadi Hary Tanoe secara tanggung renteng.

Majelis hakim, kata Sunoto, menggunakan doktrin “piercing the corporate veil“ terhadap PT MNC Asia Holding, Tbk.

Pandangan ini menembus dan membuka tabir perusahaan, membuat tanggung jawab hukum yang hanya dibebankan ke perusahaan beralih ke pemegang saham, direksi, ataupun komisaris.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dipersoalkan tidaksemata tindakan pengurus perseroan, melainkan mencerminkan itikad tidak baik yang memanfaatkan nama korporasi,” tutur Sunoto.

Kompas.com telah menghubungi kuasa hukum Hary Tanoe, Hotman Paris untuk meminta tanggapan terkait putusan ini. Namun, ia belum merespons hingga berita ini diturunkan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum pengusaha Hary Tanoesoedibjo membayar ganti rugi kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Nilai ganti rugi mencapai sekitar Rp 531 miliar, termasuk bunga.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto mengatakan majelis hakim memerintahkan pembayaran dilakukan secara tanggung renteng oleh PT MNC Asia Holding dan Hary Tanoe.

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 28.000.000 dollar AS,” kata Sunoto dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Nilai 28 juta dollar AS setara sekitar Rp 481,18 miliar dengan asumsi kurs Rp 17.185 per dollar AS.

Majelis hakim juga menetapkan bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga pembayaran lunas.

“Ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas,” jelas Sunoto.

Selain itu, majelis menghukum pembayaran ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar. Tergugat juga diwajibkan membayar biaya perkara Rp 5.024.000.

Majelis hakim yang dipimpin Fajar Kusuma Aji menilai tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

“Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat,” tutur Sunoto.

Gugatan diajukan CMNP pada 13 Agustus 2025. Perusahaan milik Jusuf Hamka menuntut ganti rugi total Rp 118 triliun. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil Rp 103 triliun dan immateriil Rp 16 triliun.

“Tuntutan ganti rugi materiil sekitar Rp 103 triliun dan immateriil sekitar Rp 16 triliun akan terus bertambah hingga dibayar lunas berikut dendanya,” kata kuasa hukum CMNP R Primaditya Wirasandi.

Perkara ini berawal dari transaksi tahun 1999. Hary Tanoe menawarkan penukaran negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai 28 juta dollar AS yang diterbitkan Unibank.

Instrumen tersebut ditukar dengan Medium Term Note (MTN) senilai Rp 163,5 miliar dan obligasi tahap II senilai Rp 189 miliar milik CMNP.

CMNP kemudian menyerahkan MTN dan obligasi kepada Hary Tanoe. NCD diserahkan bertahap, masing-masing 10 juta dollar AS pada 27 Mei 1999 dan 18 juta dollar AS pada 28 Mei 1999.

Instrumen itu jatuh tempo pada 9 hingga 10 Mei 2022. Masalah muncul pada 22 Agustus 2002 saat NCD tidak dapat dicairkan.

Kondisi ini terjadi setelah Unibank ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha pada Oktober 2001.

CMNP menilai tergugat mengetahui NCD tersebut bermasalah. Transaksi ini disebut menimbulkan kerugian besar, terutama setelah perhitungan bunga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) berencana menggabungkan dua lini bisnis OTT milik perseroan, yaitu RCTI+ dan Vision+.

Direktur Utama MSIN Angela Tanoesoedibjo menerangkan, langkah itu diambil sebagai bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat kinerja fundamental perusahaan ke depan, dengan harapan mampu memaksimalkan operasional dan monetisasi atas lini bisnis tersebut.

”Kami melihat dari sisi cost maupun dari sisi revenue, dan oleh karena itu, ke depannya RCTI+ dan Vision+ kami melihat sudah saatnya untuk di-merge menjadi satu,” katanya dalam paparan publik MSIN, Kamis (16/4/2026).

Angela berharap dengan penggabungan kedua lini bisnis tersebut, MSIN dapat meningkatkan pengalaman pengguna pada segmen OTT dan mendorong potensi penjualan dari penggabungan kedua lini bisnis tersebut.

”Dan ini sedang kami susun dari segi perencanaannya, tujuan kami adalah untuk memaksimalkan operasional dan yang kedua adalah untuk memaksimalkan monetisasinya,” katanya.

Melansir laporan keuangan, MSIN mencatatkan kinerja keuangan yang solid pada tahun 2025, dengan total pendapatan mencapai Rp3,83 triliun, mencerminkan peningkatan 18% YoY dibandingkan dengan Rp3,23 triliun pada periode yang sama 2024.

Pertumbuhan ini disebut didorong oleh perluasan berkelanjutan ekosistem digital MSIN, yang didukung oleh kinerja yang solid dalam konten, IP dan monetisasi lainnya, langganan, dan periklanan digital di seluruh platformnya.

Pendapatan iklan online mencapai Rp856,91 miliar pada 2025, mengalami peningkatan 2% YoY dibandingkan dengan Rp836,65 miliar pada tahun 2024. Aliran pendapatan ini dihasilkan dari penempatan iklan di platform AVOD OTT milik MSIN, RCTI+.

Kinerja ini disebut mencerminkan permintaan pengiklanan yang berkelanjutan dalam format iklan video digital. Terlebih, hal ini didorong oleh penawaran konten RCTI+ yang semakin luas, engagement user yang kuat, dan kemampuan platform untuk memberikan iklan dengan campaign yang terukur dan berdampak.

Sementara pendapatan langganan mencapai Rp869,17 miliar pada 2025, mengalami kenaikan 18% YoY dibandingkan dengan Rp735,53 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh perluasan berkelanjutan pada platform Vision+.

Vision+ sendiri mencatatkan peningkatan jumlah pelanggan yang signifikan, dari 2,85 juta pada 2024 menjadi 4,9 juta pada tahun 2025.

Dengan kata lain, kedua lini bisnis OTT milik MSIN ini memiliki kinerja yang solid dalam menopang soliditas fundamental perusahaan. Hanya saja, belum terang kapan aksi ini akan dieksekusi oleh perseroan.

”Jadi dengan penggabungan ini, harapan kami user journey juga akan lebih baik, sehingga akan meningkatkan experience user di dalam OTT dan oleh karena itu akan meningkatkan potensi upselling dari penggabungan OTT RCTI+ dengan Vision+,” tegas Angela.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.