Bisnis.com, JAKARTA – Polri melarang seluruh anggota untuk melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial saat sedang bertugas.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik. Selain itu, pelarangan ini bertujuan agar seluruh personel lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.

“Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Dia menambahkan, kebijakan tersebut juga telah tertuang pada Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024. Surat Telegram ini telah menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan.

Selain itu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri No.7/2022 serta Peraturan Pemerintah No.2/2003 tentang disiplin anggota.

"Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, serta profesionalitas dalam setiap tindakan, termasuk di media sosial," imbuhnya.

Lebih lanjut, Isir menekankan pemanfaatan media sosial tetap diperbolehkan, namun harus diarahkan untuk kepentingan kehumasan dan berada di bawah koordinasi fungsi Humas Polri.

“Media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kinerja dan produktivitas Polri, khususnya dalam fungsi kehumasan. Namun penggunaannya harus terkoordinasi dan tidak dilakukan secara sembarangan oleh anggota saat bertugas,” pungkasnya.