Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi dihadapkan tantangan komersialisasi bahan bakar gas tersebut di Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut bahwa setidaknya terdapat opsi bahan bakar gas yang bisa menjadi substitusi LPG, yakni CNG dan gas jaringan. Menurutnya, masing-masing opsi yang ada memiliki karakteristik dan segmen pengguna yang berbeda.

Eddy menjelaskan bahwa CNG lebih relevan untuk segmen industri dan transportasi, mengingat sifatnya yang mobile, dapat didistribusikan menggunakan kendaraan bertangki menuju stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Meski teknologi CNG telah lama dimiliki Indonesia, Eddy mengakui bahwa aspek komersialisasi masih menjadi batu sandungan utama. Ia merinci setidaknya dua kendala teknis yang kerap dikeluhkan.

Pertama, dimensi tabung CNG yang dianggap terlalu besar dan memakan ruang, baik di bagasi kendaraan roda empat maupun di kendaraan roda dua. Kedua, jumlah SPBG yang masih sangat terbatas.

"Dari segi komersialisasi selalu ada tantangan karena tabungnya itu memakan space, memakan ruang di bagasi, dan termasuk juga di kendaraan roda dua. Itu dianggap terlalu besar. Kedua, stasiun pengisian bahan bakar gas itu juga masih belum banyak," Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Selain itu, Eddy juga menyoroti perlunya penguatan jaringan distribusi antara SPBU induk dan SPBU satelit untuk mendukung kenyamanan pengguna BBG.

Menurut Eddy, tantangan terbesar justru bersifat struktural. Apalagi selama BBM berbasis minyak masih mendapat subsidi dari pemerintah, CNG yang tidak disubsidi otomatis tidak akan mampu bersaing dari sisi harga.

Eddy menegaskan bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang matang agar CNG bisa kompetitif tanpa harus sepenuhnya mengandalkan subsidi. Jangan sampai, lanjutnya, pengembangan CNG berisiko sekadar mengalihkan beban subsidi dari BBM ke BBG tanpa menyelesaikan persoalan mendasar.

"Sepanjang BBM itu disubsidi, CNG kalau juga tidak disubsidi tidak akan kompetitif. Sehingga memang harus diformulasikan bagaimana kita bisa mendapatkan BBM yang kompetitif," tegasnya.

Ia menambahkan, jika CNG sejak awal sudah dirancang untuk mendapatkan subsidi, maka kebijakan itu tidak akan mengurangi ketergantungan nasional terhadap subsidi energi secara keseluruhan.

Eddy menekankan bahwa keputusan untuk mengembangkan CNG secara masif harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni keekonomian, kepraktisan, dan daya terima masyarakat.

Pada kesempatan berbeda, Asosiasi Perusahaan LNG dan CNG Indonesia (APLCNGI) kondisi infrastruktur CNG nasional masih jauh dari memadai. Ketua APLCNGI Dian Kuncoro mengungkapkan bahwa total CNG station yang beroperasi saat ini baru berkisar 80 unit yang terdiri dari 47 milik Pertamina Group dan 21 stasiun milik swasta.

"Kita punya 21 CNG station tersebar, kebanyakan memang masih di Jawa. Ada sebagian kecil di Sumatera, Kalimantan ada. Tapi untuk Sulawesi baru akan bangun," ujar Dian dalam forum diskusi CNG untuk Rakyat, Selasa (5/5/2026).

Selain tantangan infrastruktur, dari sisi volume, kapasitas terpasang pun belum optimal. Dian menyebut volume gas yang tersalur dari bisnis CNG saat ini baru menyentuh 40–50 MMSCFD, angka yang ia nilai masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total pemanfaatan gas bumi nasional yang mencapai ratusan MMSCFD.

Ia juga menyoroti pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga yang masih sangat rendah — hanya 0,22 persen dari total 5.600 BBTUD produksi gas nasional. "Ternyata gas buminya masih kecil dimanfaatkan untuk rumah tangga," kata Dian.

Dalam forum tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemanfaatan CNG sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg bakal implementasi mulai tahun ini.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan produksi tabung untuk menampung LNG. "Tahun ini [bisa dikonsumsi masyarakat]," kata Laode.

Dia mengatakan, pemanfaatan CNG untuk rumah tangga akan dilakukan secara bertahap. Artinya, implementasinya bakal dilakukan dahulu di kota-kota besar, sebagai percontohan.

Terkait kemasan, Dian menambahkan, persoalan tabung ini telah menjadi fokus riset internal asosiasi selama lima tahun terakhir. Meski teknologi tabung berbahan karbon yang lebih ringan sudah tersedia, aspek keselamatan menjadi perhatian utama yang perlu diselesaikan bersama pemerintah.

"Kami di asosiasi siap diskusi dengan pemerintah untuk membantu bagaimana mencari solusi ini, karena gas bumi ini memang perlu dioptimalkan lagi pemanfaatannya ke masyarakat," tegasnya.

Selain format penyaluran, tantangan lain datang dari sisi hulu. Dian menyebut harga gas, terutama LNG yang kini telah menembus sekitar US$15 –US$16 per MMBTU, menjadi beban berat bagi pelaku usaha CNG, khususnya di Jawa Barat yang pasokannya mengandalkan LNG.

"Harga LNG sudah wow sekarang. Kalau misalkan beli 15% –16% gasnya saja sudah US$15 dolar, belum ada TOP[take or pay]-nya," tambah Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram (kg) bakal implementasi mulai tahun ini.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan produksi tabung untuk menampung LNG.

"Tahun ini [bisa dikonsumsi masyarakat]," kata Laode ditemui di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia mengatakan, pemanfaatan CNG untuk rumah tangga akan dilakukan secara bertahap. Artinya, implementasinya bakal dilakukan dahulu di kota-kota besar, sebagai percontohan.
"Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa," ujarnya.
Dia juga memastikan kompor rumah tangga masih bisa digunakan meski gas berasal dari CNG. "Tidak ada lagi modifikasi di kompor, langsung [pasang], nyala kompor itu dengan CNG," imbuhnya.

Meski demikian, aspek keselamatan menjadi perhatian utama. Pemerintah melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) tengah menguji ketahanan tabung CNG, termasuk uji tekanan dan standar keamanan lainnya sebelum implementasi dilakukan secara masif.

Pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG kg belakangan didorong oleh pemerintah. Ini tak lepas dari tingginya impor LPG.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan, harga CNG bisa 30% lebih murah dibanding LPG. Pasalnya, sumber gas untuk CNG tersedia di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor.

Di samping itu, biaya transportasi yang lebih rendah turut menekan harga. Dia juga mengatakan, penggunaan CNG sebenarnya sudah berjalan di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa, meski masih terbatas pada skala besar seperti hotel, restoran, dan dapur program pemerintah.

Selain efisiensi biaya, pemanfaatan CNG dinilai berpotensi mengurangi beban devisa negara secara signifikan. Bahlil memperkirakan penghematan bisa mencapai Rp130 triliun hingga Rp137 triliun apabila konversi berjalan optimal.

“Kalau teknologinya sudah ada, kita bisa melakukan efisiensi devisa kurang lebih Rp130 triliun sampai Rp137 triliun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Terkait subsidi, Bahlil tidak menutup kemungkinan pemerintah tetap memberikan dukungan, khususnya jika CNG nantinya digunakan untuk segmen rumah tangga seperti pengganti LPG 3 kg. Namun, besaran dan mekanismenya masih dalam pembahasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan di Selat Hormuz mengingatkan dunia khususnya Indonesia, betapa rentannya ketahanan energi sebuah negara ketika bergantung pada pasokan impor. Bagi Indonesia, hal ini menjadi alarm keras, karena lebih dari separuh kebutuhan Liquid Petroleum Gas (LPG) nasional masih dipasok dari impor.

Di tengah situasi itulah, pemerintah menggulirkan wacana penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG. Ide yang digaungkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemudian mendapat respons publik. Sejumlah pertanyaan pun mengemuka, seperti bagaimana investasi infrastrukturnya, berapa harga yang dipatok, hingga segmen mana yang sesungguhnya disasar?

Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 1,6 juta hingga 1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor. Beban subsidi LPG 3 kg pun terus menggelembung, menyedot anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Pada APBN 2026, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, subsidi nonenergi senilai Rp108,8 triliun.

Akibat eskalasi di Selat Hormuz, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menyebut subsidi energi berpotensi bengkak hingga sebesar Rp100 triliun untuk meredam kenaikan harga minyak.

Di tengah tekanan fiskal itulah, Menteri Bahlil mengajukan CNG sebagai salah satu opsi substitusi. Namun, apakah persoalannya sesederhana mengganti tabung melon dengan tabung CNG?

Founder Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto berharap pemerintah mengurai persoalan yakni, apakah CNG akan disasar untuk menggantikan LPG 3 kg bersubsidi atau sekadar sebagai komplemen bagi segmen non-subsidi demi mengendalikan volume impor?

"Yang jadi 'masalah' kan sebenarnya terutama LPG 3 kg, karena menyedot anggaran subsidi. Apa ini yang akan disasar? Atau yang non-subsidi dengan pertimbangan hanya untuk sekadar mengendalikan atau mengurangi impor LPG?" ujar Pri Agung saat dihubungi Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dua skenario itu membawa implikasi kebijakan yang sangat berbeda, mulai dari skema harga, besaran subsidi yang dialihkan, hingga siapa yang akan menanggung biaya investasi infrastruktur.

Pri Agung pun mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang harus diselesaikan sebelum CNG bisa benar-benar menggantikan LPG secara masif.

Pertama, biaya investasi awal yang besar. Berbeda dengan tabung LPG konvensional, tabung CNG harus mampu menahan tekanan 250 hingga 400 bar, sehingga materialnya jauh lebih tebal dan mahal. Belum lagi kebutuhan stasiun kompresi atau mother station yang membutuhkan investasi tidak sedikit.

"Butuh set-up cost atau investasi awal yang besar untuk stasiun pengompres dan tabung CNG yang lebih tebal artinya lebih mahal dibandingkan LPG," katanya.

Kedua, persoalan keekonomian yang belum transparan. Klaim pemerintah bahwa CNG 30% – 40% lebih murah dari LPG perlu dibaca dengan hati-hati. Pri Agung berharap CNG lebih murah di level mana? Di tingkat produksi, distribusi atau harga di tangan konsumen akhir?

"Satu hal, dalam aspek keekonomian seperti apa? Ujungnya akan diberlakukan harga berapa ke konsumen dan lain-lain, perlu jelas. Dan ini akan sangat bergantung akan diarahkan ke mana CNG ini," tegasnya.

Ketiga, sumber dan skema pendanaan infrastruktur. Pri Agung mempertanyakan sumber investasi untuk mengembangkan proyek CNG rumah tangga. "Investasi awal yang diperlukan dari mana atau siapa — itu semua akan menentukan seberapa efektif nanti CNG bisa menggantikan LPG di kita," kata Pri Agung.

Potensi Nyata

Dihubungi terpisah, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian Dewan Energi Nasional (DEN). Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menegaskan gas alam ini bisa dijadikan andalan substitusi LPG karena keunggulan fundamentalnya pada aspek kemandirian energi.

"DEN sangat mendorong CNG sebagai substitusi LPG. CNG sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan gas yang portable di daerah-daerah terpencil, karena kemasannya (bisa) berupa tabung sehingga efektif digunakan," ujar Satya.

Namun Satya juga meluruskan salah kaprah, bahwa CNG bukanlah gas yang bisa begitu saja dialirkan melalui pipa jarak jauh seperti gas bumi konvensional.

"Sebenarnya, CNG jarang dialirkan melalui pipa jarak jauh karena tekanan tinggi dan biaya kompresi. Yang umum dialirkan melalui pipa adalah gas alam yang bertekanan menengah atau rendah," tambahnya.

Jika tetap ingin didistribusikan melalui pipa, maka tetap diperlukan terminal penurun tekanan terlebih yang menambah lapisan biaya infrastruktur. Dalam penggunaannya, saat ini CNG juga sudah banyak dikonsumsi oleh sektor retail, seperti hotel, katering dan restoran.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini badan usaha niaga yang bergerak di bidang CNG berjumlah 57 badan usaha. Salah satunya Gagas Energi Indonesia, anak usaha PGN.

PGN: Infrastruktur Ada

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto mengatakan bahwa perseroan sudah memiliki pondasi teknis dan operasional yang memadai dalam distribusi CNG.

"Pada prinsipnya PGN mendukung langkah pemerintah dalam mendorong diversifikasi energi nasional dan optimalisasi pemanfaatan energi domestik, termasuk upaya memperluas pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG)," kata Arief saat dihubungi Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejauh ini PGN telah mengoperasikan 14 SPBG/Mother Station dan 4 Mobile Refueling Unit. Melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, PGN juga memiliki pengalaman menyalurkan CNG ke pelanggan di sektor transportasi, komersial, dan industri di berbagai wilayah. Selama ini, segmen yang terlayani baru mencakup hotel, restoran, kafe, katering, dan skema CNG Clustering.

Sebelumnya, Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, menyampaikan bahwa pengembangan CNG perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkaya pilihan energi, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, potensi pemanfaatan CNG bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. Masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan akses terhadap beragam sumber energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri.

Hanya saja, jika fondasi teknis dan operasional PGN memang sudah memadai, mengapa dalam sekian tahun beroperasi segmen yang terlayani masih sebatas hotel, restoran, kafe, dan katering?

Transportasi dan Kebutuhan Rumah Tangga

Di tengah realita kondisi badan usaha dan ketertabatasan infrastruktur, rencana pemerintah mendorong pengembangan CNG juga patut melihat pengalaman negara-negara tetangga. Mengacu Laporan IEEFA bertajuk Data Dive: The Drivers, Barriers, and Costs of Asia's Gas and LNG Demand (2025), Thailand menjadi negara yang secara agresif mendorong CNG untuk kendaraan sejak awal 2000-an.

Thailand menggunakan CNG untuk mensubsidi konversi ribuan taksi dan bus di Bangkok melalui Petroleum Authority of Thailand (PTT). Gas alam ini dipatok 50%–60% lebih murah dari BBM konvensional. Hasilnya, CNG sempat menjadi bahan bakar dominan di sektor transportasi perkotaan Thailand.

Namun kisah sukses itu tidak berlanjut ke dapur-dapur rumah tangga di Thailand. IEEFA mencatat bahwa CNG hanya memainkan peran minor dan cenderung menurun di Thailand.

Lebih jauh, IEEFA menegaskan bahwa Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia sama-sama tidak memiliki infrastruktur gas yang memadai untuk konsumsi rumah tangga skala luas, karena jaringan pipa gas selama ini terutama dibangun untuk melayani pengguna berskala besar.

Ketergantungan Thailand pada gas pun kini menjadi beban tersendiri. Cadangan gas domestiknya menipis sementara pasokan pipa dari Myanmar semakin tidak pasti, memaksa negara itu beralih ke LNG impor yang harganya lebih mahal dan volatil.

India menawarkan jalur yang berbeda. Pemerintahnya mendorong ekspansi besar-besaran Piped Natural Gas (PNG) untuk rumah tangga sebagai alternatif LPG — dengan mengizinkan pengembangan jaringan distribusi gas kota di 307 area geografis dan menargetkan jaringan pipa mendekati 25.000 km.

Namun kemajuannya tetap di bawah target, dan ketergantungan pada LNG impor untuk menyuplai jaringan pipa itu tetap menjadi kerentanan tersendiri.

Kembali ke Tanah Air, keunggulan CNG dari sisi pasokan domestik adalah nyata dan tidak terbantahkan. Namun keunggulan itu hanya akan bermakna jika diikuti oleh kerangka kebijakan yang utuh. Indonesia tidak kekurangan gagasan soal energi. Yang kerap absen adalah kelanjutannya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah CNG layak dicoba, melainkan apakah pemerintah cukup serius untuk tidak membiarkannya bernasib sama seperti program-program energi alternatif sebelumnya, riuh di awal, kemudian senyap dalam perjalanannya.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), memperkuat ekosistem Compressed Natural Gas (CNG) di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi menekan impor liquefied petroleum gas (LPG).

Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan menyebut, pihaknya mengembangkan pemanfaatan CNG yang memiliki kadar karbon lebih rendah, efisien, dan ekonomis selama 13 tahun belakangan.

Dia menjelaskan, CNG yang merupakan gas bumi hasil proses kompresi memiliki keunggulan dari sisi penyimpanan dan distribusi. Selain itu, CNG juga telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor seperti industri, komersial, UMKM, dan transportasi.

"Kami mendukung penuh langkah Pemerintah dalam mengembangkan beragam produk gas domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain CNG, kami juga mengupayakan pemanfaatan Liquefied Natural Gas [LNG] agar jangkauan penggunaan gas bumi semakin luas,” ujar Santiaji melalui keterangan resmi, Kamis (21/10/2025).

Dia merinci, PGN Gagas juga terus memperluas infrastruktur gas bumi. Pada Agustus 2025, perusahaan melakukan groundbreaking LNG Hub di Bandung dengan kapasitas produksi 0,5 MMSCFD.

Sementara pada September 2025, pembangunan Mother Station (MS) CNG Medan berkapasitas 1 MMSCFD dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas sektor industri, komersial, dan UMKM di Sumatera Utara dengan potensi pemanfaatan hingga 4,48 BBTUD.

Santiaji menambahkan bahwa selain untuk industri, CNG juga dimanfaatkan dalam proyek strategis pemerintah seperti penyediaan energi bagi dapur layanan Makan Bergizi Gratis di Batam, Bogor, dan Boyolali.

Dia menyebut, PGN Gagas turut menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Refueling Unit (MRU) bagi transportasi umum seperti bus kota (BRT), bajaj, dan taksi. Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 11 SPBG di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari.

Adapun, salah satu pengguna baru CNG adalah PT Dharma Polimetal Tbk (Dharma Group), yang melakukan konversi energi pada Selasa, (21/10/2025) lalu. Menurut Business Unit Head Dharma Group, Tony Herdian, peralihan ini memberikan manfaat nyata.

“Sejak menggunakan CNG, kami merasakan efisiensi biaya operasional serta kontinuitas produksi yang lebih baik. Dengan kebutuhan gas bumi sekitar 60.000–72.000 meter kubik per bulan, CNG menjadi pilihan energi yang stabil dan berkelanjutan,” ungkap Tony.