Banjir bandang dan tanah longsor menjadi peringatan bahwa pembabatan hutan sudah cukup sampai di sini dan harus dihentikan

Jakarta (ANTARA) - Banjir bandang di tiga provinsi di Pulau Sumatera berangsur surut. Namun air mata masih membanjiri pipi mereka yang terdampak. Di balik puing-puing berbalut lumpur, terekam ribuan kenangan yang tak lagi terasa sama.

Banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada penghujung November. Bencana itu menelan lebih dari seribu korban jiwa, ratusan lainnya masih hilang, serta ribuan menderita luka-luka dan tersingkirkan dari tempat yang dahulu mereka sebut rumah.

Angka tersebut belum final, masih bergerak dengan kemungkinan bertambah.

Penampakan gelondongan kayu yang tersapu banjir memantik amarah, seolah alam menyibak penyebab dari pilu yang diderita bangsa ini sebelum menutup 2025.

Tak hanya itu, pemandangan berupa kebun sawit yang terendam banjir juga menjadi sorotan panggung media sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan memasang plang pengawasan di area operasional perkebunan dan pabrik sawit PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai respons banjir Sumatera.

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut penyegelan area operasional kebun dan pabrik sawit PT TBS, yang merupakan anak perusahaan PT Sago Nauli Plantation (PT SNP), untuk menghentikan sementara operasi yang berpotensi memperburuk kondisi hidrologi.

Penghentian sementara itu juga untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan demi keselamatan masyarakat dan pemulihan ekosistem.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyadari betapa pembukaan lahan sawit, terlebih yang tidak patuh terhadap ketentuan lingkungan, mempengaruhi bentang alam dan mengancam keselamatan makhluk hidup di sekitarnya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga memiliki ambisi untuk mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan atau yang dikenal dengan biofuel. Bahan bakunya? Tak lain dan tak bukan adalah minyak sawit mentah atau yang dikenal dengan crude palm oil (CPO).

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) bensin.

Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Adapun seiring dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” terangnya.

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

“Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta satu tahun. Tanam singkong bisa [dapat] Rp80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli,” tuturnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut jika Indonesia sudah mulai menggunakan etanol/metanol sebagai campuran bensin, maka pabrik biofuel sudah bisa beroperasi dan membeli bahan baku dari petani singkong atau tebu.

“Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo,” tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengusulkan akan adanya opsi skema kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO guna memenuhi kebutuhan produksi campuran solar dengan biodiesel berbasis sawit 50% atau B50.

Bahlil menerangkan bahwa untuk menerapkan B50 pada tahun depan, maka kebutuhan CPO bakal meningkat. Oleh karena itu, terdapat usulan tiga opsi untuk memenuhi kebutuhan CPO.

Tiga opsi itu adalah memaksimalkan produksi CPO yang ada, pembukaan lahan baru, dan mengurangi ekspor CPO dari Indonesia.

Dalam hal pemangkasan ekspor CPO, maka secara tak langsung bakal menerapkan DMO. Namun, dia menegaskan skema DMO CPO untuk B50 masih sebatas opsi.

“Kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO, masih opsi," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).