Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mewajibkan kepemilikan kebun tebu bagi industri gula kristal rafinasi (GKR) berisiko menjadi beban baru yang sulit dijalankan di tengah desain industri yang sejak awal bergantung pada impor dan keterbatasan struktural di sektor hulu.

Pemerintah mendorong integrasi hulu-hilir sebagai bagian dari agenda swasembada gula. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara arah kebijakan dan kesiapan industri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian telah menyetujui agar seluruh unit pengolahan gula berbahan baku impor, termasuk pabrik gula rafinasi, juga memiliki kewajiban menanam tebu.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan impor gula secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri gula nasional dalam mendukung target swasembada gula.

Namun, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri rafinasi. Pertama, perubahan bahan baku dari gula mentah menjadi tebu membutuhkan investasi besar karena pabrik yang ada saat ini tidak dirancang untuk menggiling tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kedua, keterbatasan lahan. Mayoritas pabrik rafinasi berdiri di kawasan dekat pelabuhan, sementara lahan tebu selama ini berada di wilayah yang menjadi basis produksi gula konsumsi.

Ketiga, persoalan logistik. Tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen, sehingga jarak yang jauh antara kebun dan pabrik berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan kebun tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga perubahan mendasar terhadap model bisnis industri rafinasi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Dwi Purnomo Putranto mengatakan kendala tersebut berakar dari desain awal industri rafinasi yang memang dibangun untuk mengolah bahan baku impor.

“Pabrik gula rafinasi pada awalnya dibangun mendekati bahan baku raw sugar impor, jadi harus berdekatan dengan pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut dia, integrasi dengan kebun tebu menjadi sulit karena faktor lokasi dan kebutuhan investasi yang besar. Untuk beralih ke pengolahan tebu, industri harus membangun fasilitas baru dari hulu hingga hilir.

“Bisa jadi saat ini mencapai US$150 juta belum termasuk pengadaan lahan,” ujarnya.

Meski demikian, dari sisi kemampuan finansial, pelaku industri dinilai masih memiliki kapasitas untuk melakukan investasi tersebut. Industri rafinasi selama ini juga dinilai menikmati keuntungan dari disparitas harga impor dan domestik sejak 2008.

Namun, dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan harga gula rafinasi karena adanya fase penyesuaian menuju efisiensi produksi.

"Pada awalnya harga akan naik karena ada fase learning process untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi,” kata Dwi.

Dalam jangka panjang, harga dinilai dapat kembali kompetitif apabila pemilihan lahan, teknologi, dan manajemen dilakukan secara tepat.

Di sisi lain, risiko terhadap pasokan industri makanan dan minuman tetap perlu diantisipasi, terutama apabila proses transisi berjalan tidak mulus.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Pertanian Khudori. Dia menilai kebijakan tersebut bertabrakan dengan realitas historis dan regulasi yang tidak konsisten. Menurutnya, sejak awal industri rafinasi memang didesain sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bergantung pada impor bahan baku, bukan terintegrasi dengan kebun.

“Dengan desain yang sejak awal seperti itu, mustahil mendorong pabrik gula rafinasi untuk memenuhi bahan bakunya dari kebun sendiri,” ujarnya ketika dihubungi.

Khudori menjelaskan bahwa kewajiban kepemilikan kebun sempat diatur dalam UU No. 39/2014, tetapi kemudian dilonggarkan melalui perubahan regulasi.

"Dalam praktiknya, kewajiban tersebut tidak berjalan efektif. Bahkan untuk pabrik gula konsumsi, yang secara regulasi juga diwajibkan memiliki kebun, mayoritas pasokan tetap berasal dari petani. Pabrik gula konsumsi saja hampir 90% bahan bakunya dari petani. Hanya sekitar 10% dari kebun sendiri,” kata Khudori.

Persoalan tersebut menjadi makin kompleks ketika dikaitkan dengan target swasembada. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Namun, realisasinya di lapangan dinilai masih jauh dari asumsi.

Penambahan lahan tebu hingga ratusan ribu hektare juga dinilai sulit direalisasikan dalam waktu singkat, terlebih produktivitas dan dukungan riset masih menjadi tantangan.

“Mencari lahan baru itu tidak mudah. Apakah mungkin dalam waktu tersisa target itu tercapai? Tidak masuk akal,” ujarnya.

Dia juga menyoroti lemahnya dukungan riset, yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan industri gula nasional. Menurutnya, pusat penelitian gula yang dulu berperan penting kini kehilangan daya dukung pendanaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun menilai kebijakan tersebut masih mungkin dijalankan, tetapi membutuhkan ketegasan dan konsistensi pemerintah.

“Kalau mau minta industri rafinasi punya kebun, ya perintahkan saja. Tapi harus jelas jalannya,” ujarnya.

Data Konsumsi Gula Rumah Tangga 2016–2025

Sumber:Susenas Maret, Kementerian Pertanian, BPS, diolah

Menurut dia, solusi tidak bisa dilakukan secara parsial. Jika kewajiban kebun diterapkan, maka industri juga harus difasilitasi untuk membangun pabrik baru di dekat sumber bahan baku, bukan dipaksa mengirim tebu ke pabrik eksisting di wilayah pesisir.

Soemitro juga menekankan perlunya penyediaan lahan dalam skala besar serta dukungan insentif, mulai dari pembiayaan hingga infrastruktur.

Namun, di luar aspek teknis, Soemitro menilai persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah distorsi pasar akibat kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menciptakan insentif bagi pelaku untuk mengalihkan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan harga gula petani.

“Kalau mau swasembada, pemerintah serius dulu. Hentikan kebocoran itu,” ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan harga yang terlalu dikontrol justru melemahkan insentif petani untuk meningkatkan produksi. Tanpa perbaikan harga di tingkat petani, perluasan lahan dan peningkatan produksi dinilai sulit tercapai.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban kepemilikan kebun berisiko menjadi kebijakan tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan. Integrasi hulu-hilir dinilai membutuhkan prasyarat yang lebih besar, mulai dari reformasi tata niaga, kepastian harga, hingga dukungan riset dan infrastruktur.

Tanpa itu, kebijakan tersebut berpotensi hanya menambah beban industri tanpa mempercepat pencapaian swasembada gula.

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembada gula nasional pada 2027 menghadapi tantangan baru di sektor hilir, seiring dengan beratnya beban industri gula kristal rafinasi dalam memenuhi kewajiban integrasi dengan perkebunan tebu.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri gula kristal rafinasi dalam mengimplementasikan kewajiban kepemilikan kebun tebu.

Kendala pertama berasal dari sisi produksi. Dia menjelaskan, pabrik gula kristal rafinasi yang berdiri sebelum regulasi baru pada dasarnya hanya dirancang untuk memurnikan gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi.

Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu membutuhkan investasi baru, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan tebu serta penyesuaian lini produksi yang selama ini tidak dipersiapkan untuk operasi berbasis tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Kendala kedua terkait keterbatasan lahan. Sebagian besar pabrik gula rafinasi berlokasi di kawasan dekat pelabuhan, terutama di Banten, sementara ketersediaan lahan tebu di wilayah tersebut sangat terbatas.

Di sisi lain, lahan tebu yang tersedia saat ini lebih difokuskan untuk produksi gula kristal putih guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, sehingga ruang ekspansi untuk industri rafinasi menjadi terbatas.

Adapun kendala ketiga berasal dari aspek logistik. Faisol menjelaskan, kewajiban kepemilikan kebun tebu berpotensi membuat lokasi perkebunan jauh dari pabrik rafinasi.

Kondisi ini dinilai tidak ideal karena tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen tetap optimal. Jarak yang terlalu jauh berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

“Dari aspek logistik, tebu harus segera digiling untuk menjaga rendemen tetap optimal,” ujarnya.

Sejumlah kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan integrasi hulu-hilir industri gula memerlukan penyesuaian signifikan, terutama bagi pabrik rafinasi yang sejak awal berbasis bahan baku impor.

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan target pengembangan kebun tebu seluas 70.000 hektare (ha) di Jawa Timur sebagai fokus utama program nasional percepatan hilirisasi perkebunan untuk memperkuat produksi gula nasional.

“Target nasional 100.000 hektare, dan 70.000 hektare kita bangun di Jawa Timur karena potensi dan kesiapan lahannya sangat besar,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan sekitar 50 persen kebun tebu nasional saat ini berada di Jawa Timur sehingga keberhasilan program di provinsi tersebut akan sangat menentukan capaian swasembada gula nasional.

Jawa Timur dinilai memiliki pengalaman panjang, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung industri tebu.

“Kalau Jawa Timur berhasil, nasional pasti ikut berhasil. Insya Allah tahun depan kita tidak perlu impor gula putih,” ujar Amran menegaskan.

Menurut dia, kebutuhan awal pengembangan kebun tebu nasional mencapai sekitar 35.000 hektare, sementara cadangan lahan yang telah teridentifikasi di Jawa Timur mencapai sekitar 68.000 hektare.

Pengembangan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Pelaksanaan program direncanakan dimulai pada akhir 2025 dan dilanjutkan pada periode Januari hingga Maret 2026 dengan melibatkan lintas sektor, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejati) , untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran di lapangan.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran nasional sekitar Rp1,6 triliun untuk pengembangan kebun tebu, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian.

"Bantuan tersebut berupa 120 hingga 200 unit traktor dengan nilai sekitar Rp100 miliar yang diprioritaskan bagi sentra produksi tebu di Jawa Timur," katanya.

Amran mengatakan optimistis target 70.000 hektare kebun tebu di Jawa Timur dapat tercapai dan menjadi tulang punggung penguatan industri gula nasional secara berkelanjutan.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) bensin.

Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Adapun seiring dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” terangnya.

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

“Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta satu tahun. Tanam singkong bisa [dapat] Rp80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli,” tuturnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut jika Indonesia sudah mulai menggunakan etanol/metanol sebagai campuran bensin, maka pabrik biofuel sudah bisa beroperasi dan membeli bahan baku dari petani singkong atau tebu.

“Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo,” tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengusulkan akan adanya opsi skema kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO guna memenuhi kebutuhan produksi campuran solar dengan biodiesel berbasis sawit 50% atau B50.

Bahlil menerangkan bahwa untuk menerapkan B50 pada tahun depan, maka kebutuhan CPO bakal meningkat. Oleh karena itu, terdapat usulan tiga opsi untuk memenuhi kebutuhan CPO.

Tiga opsi itu adalah memaksimalkan produksi CPO yang ada, pembukaan lahan baru, dan mengurangi ekspor CPO dari Indonesia.

Dalam hal pemangkasan ekspor CPO, maka secara tak langsung bakal menerapkan DMO. Namun, dia menegaskan skema DMO CPO untuk B50 masih sebatas opsi.

“Kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO, masih opsi," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).