Penutupan jalur udara di kawasan Timur Tengah (Timteng) akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS) membuat 35 jadwal penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dibatalkan.

Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan dari Sabtu (28/2) hingga Rabu (4/3) sudah ada 35 jadwal penerbangan internasional yang dibatalkan.

"Terdapat total 35 jadwal penerbangan rute internasional, yakni 20 keberangkatan dan 15 kedatangan yang mengalami pembatalan penerbangan," kata Eka Sandi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/3).

"Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa operasional penerbangan dan pelayanan kebandarudaraan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai secara umum tetap berjalan dengan normal dan optimal," imbuhnya.

Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali secara berkesinambungan terus melakukan pemantauan situasi ruang udara di kawasan Timur Tengah, serta terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi.

"Utamanya dengan maskapai penerbangan untuk terus melakukan pembaharuan jadwal penerbangan dan penanganan calon penumpang yang telah berada di bandara, dengan AirNav Indonesia untuk memantau ruang udara yang terdampak, serta dengan aparatur keamanan untuk antisipasi situasi keamanan di bandara," ujarnya.

Berdasarkan data dari maskapai penerbangan, jumlah calon penumpang yang terdampak batal terbang mencapai 5.905 orang.

"Penanganan terhadap seluruh penumpang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai," ujarnya.

Pengelola bandara menyediakan pelayanan help desk dan konter pelayanan keimigrasian yang berlokasi di Lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional. Ada pula layanan contact center yang dapat diakses melalui sambungan telefon dengan nomor 172 untuk pembaharuan informasi.

"Manajemen turut mengimbau kepada calon penumpang pesawat udara untuk terus berkomunikasi dengan maskapai penerbangan untuk pembaharuan informasi jadwal penerbangan," ujarnya.

Rincian jadwal penerbangan internasional yang batal terbang:

1. Emirates EK369 STD 19.50 WITA (28 Februari) rute Denpasar (DPS) ke Dubai (DXB) canceled2. Etihad Airways EY477 STD 18.45 WITA (28 Februari) rute Denpasar (DPS) ke Abu Dhabi (AUH) canceled3. Qatar Airways QR963 STD 18.50 WITA (28 Februari) rute Denpasar (DPS) ke Doha (DOH) canceled4. Qatar Airways QR961 STD 00.30 WITA (1 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Doha (DOH) canceled5. Emirates EK399 STD 00.25 WITA (1 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Dubai (DXB) canceled6. Emirates EK369 STD 19.50 WITA (1 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Dubai (DXB) canceled7. Etihad Airways EY477 STD 18.45 WITA (1 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Abu Dhabi (AUH) canceled8. Qatar Airways QR963 STD 18.50 WITA (1 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Doha (DOH) canceled9. Qatar Airways QR961 STD 00.30 WITA (2 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Doha (DOH) canceled10. Emirates EK399 STD 00.25 WITA (2 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Dubai (DXB) canceled11. Etihad Airways EY477 STD 18.45 WITA (2 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Abu Dhabi (AUH) canceled12. Qatar Airways QR963 STD 20.30 WITA (2 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Doha (DOH) canceled13. Qatar Airways QR961 STD 00.30 WITA (3 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Doha (DOH) canceled14. Etihad Airways EY477 STD 18.45 WITA (2 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Abu Dhabi (AUH) canceled15. Emirates EK399 STD 00.25 WITA (3 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Dubai (DXB) canceled16. Etihad Airways EY477 STD 18.45 WITA (3 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Abu Dhabi (AUH) canceled17. Qatar Airways QR963 STD 20.30 WITA (3 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Doha (DOH) canceled18. Qatar Airways QR961 STD 00.30 WITA (4 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Doha (DOH) canceled19. Etihad Airways EY477 STD 18.45 WITA (3 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Abu Dhabi (AUH) canceled20. Emirates EK399 STD 00.25 WITA (4 Maret) rute Denpasar (DPS) ke Dubai (DXB) canceled

1. Etihad EY476 STA 11.35 WITA (1 Maret) rute Abu Dhabi (AUH) ke Denpasar (DPS) canceled2. Emirates EK368 STA 16.30 WITA (1 Maret) rute Dubai (DXB) ke Denpasar (DPS) canceled3. Emirates EK398 STA 22.20 WITA (1 Maret) rute Dubai (DXB) ke Denpasar (DPS) canceled4. Qatar Airways QR960 STA 22.50 WITA (1 Maret) rute Doha (DOH) ke Denpasar (DPS) canceled5. Qatar Airways QR962 STA 17.20 WITA (1 Maret) rute Doha (DOH) ke Denpasar (DPS) canceled6. Emirates EK368 STA 16.30 WITA (2 Maret) rute Dubai (DXB) ke Denpasar (DPS) canceled7. Emirates EK398 STA 22.20 WITA (2 Maret) rute Dubai (DXB) ke Denpasar (DPS) canceled8. Etihad EY476 STA 11.35 WITA (2 Maret) rute Abu Dhabi (AUH) ke Denpasar (DPS) canceled9. Qatar Airways QR960 STA 22.50 WITA (2 Maret) rute Doha (DOH) ke Denpasar (DPS) canceled10. Qatar Airways QR962 STA 17.20 WITA (2 Maret) rute Doha (DOH) ke Denpasar (DPS) canceled11. Etihad EY476 STA 11.35 WITA (3 Maret) rute Abu Dhabi (AUH) ke Denpasar (DPS) canceled12. Emirates EK368 STA 16.30 WITA (3 Maret) rute Dubai (DXB) ke Denpasar (DPS) canceled13. Emirates EK398 STA 22.20 WITA (3 Maret) rute Dubai (DXB) ke Denpasar (DPS) canceled14. Qatar Airways QR960 STA 22.50 WITA (3 Maret) rute Doha (DOH) ke Denpasar (DPS) canceled15. Qatar Airways QR962 STA 17.20 WITA (3 Maret) rute Doha (DOH) ke Denpasar (DPS) canceled.

Apakah D-8 akan menjadi forum pertemuan rutin yang hanya menghasilkan sesi berfoto bersama, atau benar-benar menjadi ruang kerja yang berani menyentuh hal-hal teknis dan kadang tidak populer. Konsistensi, bukan retorika, yang akan menentukan masa dep

Jakarta (ANTARA) - Selama puluhan tahun, banyak negara berkembang hidup dalam posisi menunggu.

Mereka menunggu investasi dari negara-negara kaya, menunggu izin dan restu lembaga keuangan dunia, atau menunggu pujian karena sudah patuh melakukan reformasi ekonomi --mulai dari pengurangan subsidi, privatisasi layanan publik, hingga pengetatan anggaran-- yang kerap malah terasa pahit bagi rakyatnya.

Menunggu lama-lama dianggap wajar, seolah itu sudah nasib pembangunan. Masalahnya, dunia berubah lebih cepat dari kebiasaan menunggu itu. Krisis finansial, pandemi, hingga perang membuat negara-negara maju sibuk menyelamatkan dalam negerinya sendiri.

Dalam situasi seperti itu, negara-negara berkembang mulai sadar bahwa momen menunggu bukan hanya makin sempit, namun juga membawa ketidakpastian.

Agaknya dari kesadaran itulah kemudian negara-negara berkembang mulai melirik kembali pentingnya kerja sama di antara sesamanya, bukan untuk menantang siapa pun, melainkan untuk mengurangi ketergantungan pada pusat-pusat kekuasaan lama.

Salah satu upaya kerja sama itu adalah dengan dibentuknya Developing-8 (D-8). Ini merupakan forum kerja sama delapan negara berkembang, yang mencakup Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Nigeria.

Negara-negara tersebut punya kesamaan yang cukup jelas, yakni penduduknya besar, pasarnya luas, tetapi selama ini lebih sering diposisikan sebagai pihak yang menunggu kesempatan, bukan yang ikut menentukan arah kebijakan global.

Dalam konteks inilah D-8 terasa relevan. Ia muncul sebagai sinyal bahwa sebagian negara berkembang mulai beranjak dari budaya menunggu, dan perlahan berupaya membangun jalur kerja samanya sendiri, di luar orbit yang selama ini ditentukan pihak lain.

D-8 tidak lahir dari ilusi sebagai kekuatan besar, melainkan dari kesadaran akan kebutuhan yang sangat konkret, yaitu kebutuhan untuk saling menopang di dunia yang kian tak ramah bagi yang datang belakangan. Ketika ruang gerak menyempit dan aturan main makin selektif, bertahan sendirian justru menjadi pilihan paling rapuh.

Karena itu, keketuaan Indonesia di D-8 kali ini hadir pada momen yang terasa pas. Dunia sedang terfragmentasi, globalisasi tak lagi sehangat dulu, dan perdagangan bebas mulai dipagari dengan berbagai dalih. Multilateralisme yang dahulu diagungkan kini kerap terdengar seperti slogan -- sering diucapkan, tetapi semakin jarang sungguh-sungguh dijalankan.

Dalam tatanan global seperti ini, posisi negara-negara berkembang pun tak banyak berubah. Mereka lebih sering ditempatkan sebagai pelengkap: menjadi pasar alternatif ketika pasar Barat mulai jenuh, atau pemasok bahan mentah saat industri maju membutuhkan.

Peran tersebut membuat negara-negara berkembang hadir dalam sistem ekonomi global, tetapi jarang di ruang pengambilan keputusan. Mereka ikut bermain, tapi bukan yang menentukan arah permainan. Pada titik inilah D-8 tak lagi bisa dipandang sebagai forum simbolik semata.

Setiap anggota D-8 membawa kekuatan yang berbeda. Turki memiliki basis industri dan manufaktur. Iran kuat di sektor energi, meski lama terhimpit sanksi. Nigeria menyimpan bonus demografi yang besar, sedangkan Bangladesh unggul dalam manufaktur padat karya.

Sementara itu, Malaysia dikenal efisien dan pragmatis, Mesir memiliki posisi geostrategis yang penting, adapun Pakistan dan Indonesia sama-sama ditopang pasar domestik yang luas.

Sayangnya, potensi-potensi tersebut lebih sering berdiri sendiri, jarang dirajut dalam satu kerangka bersama. Padahal, jika potongan-potongan itu disambungkan, bakal terbentuk ekosistem ekonomi yang mampu diandalkan. Tidak sepenuhnya sempurna, tentu saja. Namun, cukup untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu pusat ekonomi global.

Selama ini, negara-negara D-8 lebih sering bersaing di pasar Barat daripada berdagang satu sama lain. Mereka berebut ceruk yang sama, dengan aturan main yang ditentukan orang lain.

Dan D-8 akhirnya mencoba membalik pola itu. Pelan-pelan, dimulai dari memperkuat perdagangan intra-kawasan dan kerja sama sektor riil, seraya ingin menegaskan bahwa pusat gravitasi ekonomi global tidak harus selalu berada di Washington, Brussels, atau London.

Selain itu, juga ingin menegaskan bahwa ketahanan ekonomi bisa dibangun dari jejaring horizontal. Negara berkembang bisa saling menopang tanpa selalu menengadah ke atas. Ini bukan anti-Barat, tapi pro-kemandirian.

D-8 mungkin relatif kecil dibanding G7 atau G20. Akan tetapi, justru karena itu, ia lebih lentur dan tidak terlalu terikat oleh birokrasi raksasa serta kepentingan negara adidaya.

Dan kelenturan itulah yang memberi ruang bagi D-8 untuk bergerak lebih eksperimental. Ia bisa mencoba skema kerja sama yang lebih praktis, dari perdagangan lokal berbasis mata uang nasional, kolaborasi industri halal, hingga pertukaran teknologi sederhana yang langsung menyentuh sektor riil.

Di titik ini, peran Indonesia menjadi krusial. Bukan karena Indonesia paling kuat, melainkan karena ia cukup berpengalaman memainkan peran jembatan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang, antara idealisme politik dan realitas ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga punya modal naratif yang kuat. Sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, gagasan tentang kerja sama negara berkembang bukanlah hal baru.

Yang berbeda sekarang ini adalah konteksnya, yakni ketika dunia jauh lebih saling terhubung, tapi juga lebih protektif. Artinya, semangat lama perlu diterjemahkan ulang dalam bahasa kebijakan yang relevan hari ini.

Tantangannya tentu tidak kecil. Perbedaan sistem politik, tingkat pembangunan, hingga konflik internal di antara anggota D-8 bisa menjadi batu sandungan. Belum lagi keterbatasan institusional yang membuat banyak kesepakatan regional sering berhenti di atas kertas.

Namun, justru di situlah ujiannya. Apakah D-8 akan menjadi forum pertemuan rutin yang hanya menghasilkan sesi berfoto bersama, atau benar-benar menjadi ruang kerja yang berani menyentuh hal-hal teknis dan kadang tidak populer. Konsistensi, bukan retorika, yang akan menentukan masa depan D-8.

Relevansi D-8 pada akhirnya tidak akan diukur dari seberapa keras ia menantang tatanan global lama, melainkan dari seberapa nyata ia memberi alternatif. Di dunia yang makin fragmentatif, pilihan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada satu pusat kekuasaan adalah hal yang perlu diikhtiarkan.

Dan mungkin, di tengah dunia yang kian sarat oleh persaingan adidaya, D-8 justru menawarkan sesuatu yang sederhana tapi penting, yaitu ruang bagi negara-negara berkembang untuk berhenti menunggu, dan mulai berjalan bersama-sama.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Copyright © ANTARA 2026

Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight Organization for Economic Cooperation atau KTT D8 pada 15 April 2026. Pertemuan negara berkembang ini akan membahas penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, hingga dukungan bagi Palestina, yang ditargetkan menghasilkan Jakarta Declaration.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Duta Besar Tri Tharyat mengatakan Indonesia ingin D-8 menjadi forum yang memberi dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Adapun lima prioritas KTT D-8 dalam masa keketuaan Indonesia, yakni integrasi ekonomi dan perdagangan, penguatan perjanjian perdagangan preferensial, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, serta penguatan ekonomi digital dan kelembagaan.

"Akan ada satu sesi khusus tambahan untuk membahas dukungan kemanusiaan bagi Palestina,” ujar Tri dalam konferensi pers akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, negara-negara D-8, yang mayoritas merupakan negara muslim, memiliki tujuan bersama termasuk membantu Palestina. Dari sisi ekonomi, menurut dia, D-8 memiliki pengaruh yang besar karena jika ditotal maka mencakup lebih dari 50% produk domestik bruto (PDB) global.

Indonesia, menurut dia, telah 25 tahun bergabung dalam kerja sama ini dan menjadi salah satu penerima manfaat paling besar.

Tri menjelaskan, perjanjian perdagangan D-8 telah diratifikasi tujuh negara anggota dan kini menunggu ratifikasi Mesir. Pemerintah juga mendorong peningkatan skema kerja sama menjadi kemitraan ekonomi komprehensif untuk memperluas ekspor komoditas unggulan Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit mentah (CPO), di pasar negara anggota.

Forum bisnis dan investasi yang juga akan menjadi rangkaian agenda KTT akan mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha guna memperkuat perdagangan antaranggota.

Panggung Ekonomi halal

Salah satu agenda utama rangkaian KTT D-8 adalah penyelenggaraan D-8 Halal Expo yang akan menghadirkan lebih dari 100 peserta pameran. Pemerintah menargetkan ajang tersebut menjadi sarana promosi produk halal nasional, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Forum itu juga membuka peluang business matching serta memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia melalui mutual recognition agreement antarnegara anggota.

Indonesia juga akan meluncurkan D-8 Halal Economy Center dan D-8 Disaster Resilience Network sebagai bagian dari warisan keketuaan.

Agenda KTT dan isu global

KTT akan terdiri dari tiga segmen, yakni pertemuan kepala negara, forum bisnis, serta sesi pembiayaan. Para pemimpin juga akan menyepakati Jakarta Declaration yang mencakup ekonomi biru, pembangunan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta sikap bersama negara anggota terhadap isu global, termasuk Palestina.

Indonesia berharap melalui keketuaan pada tahun ini, D-8 dapat meningkatkan perdagangan intra-anggota sekaligus memperkuat posisi negara berkembang dalam peta ekonomi global.