Pemerintah Indonesia ingin membentuk lembaga independen guna mendukung agenda nasional di bidang pengendalian perubahan iklim. Ini mencontoh Komite Perubahan Iklim Inggris (UK Climate Change Committee/UK CCC).

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa keberadaan lembaga independen penting untuk menjaga agar target iklim nasional disusun secara objektif di tengah berbagai kepentingan sektoral.

"Keberadaan badan independen memungkinkan pemisahan fungsi antara pemberian rekomendasi teknis berbasis data dan pengambilan keputusan kebijakan secara tegas," kata dikutip dari keterangan resmi, Rabu (1/7).

Rencananya, pembentukan lembaga independen itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Tujuannya, agar memiliki kedudukan yang kuat.

"Lembaga yang dibentuk berdasarkan mandat undang-undang akan memiliki kedudukan yang lebih kokoh untuk memastikan setiap langkah mitigasi dan adaptasi tetap selaras dengan data sains terkini," ujarnya.

Rencana pembentukan lembaga independen tersebut mencuat setelah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bertemu dengan UK CCC di sela-sela Pekan Aksi Iklim London pada akhir Juni lalu. Pertemuan itu dalam rangka penyempurnaan draf RUU Perubahan Iklim.

UK CCC merupakan badan penasihat independen yang dibentuk melalui Climate Change Act 2008. Lembaga yang beranggotakan ilmuwan dan para pakar tersebut memiliki dua tugas utama, yakni memberikan rekomendasi ilmiah kepada pemerintah serta memantau pencapaian target perubahan iklim Inggris.

Jumhur mengatakan RUU Perubahan Iklim nantinya diharapkan menjadi payung hukum berbagai kebijakan strategis, mulai dari pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), pengaturan pendanaan iklim, hingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mempelajari sejumlah aspek yang dinilai menjadi kunci keberhasilan Inggris mengawal kebijakan iklim, yakni penetapan target yang jelas, penyusunan jalur pencapaian, integrasi berbagai instrumen kebijakan, serta keberadaan lembaga penasihat independen.

Menurut Jumhur, pengalaman Inggris menunjukkan bahwa transparansi dan independensi dalam menyusun rekomendasi berbasis sains menjadi fondasi penting bagi kebijakan iklim yang kredibel. Model tersebut juga didukung mekanisme akuntabilitas yang ketat, mulai dari penyusunan anggaran karbon lima tahunan, laporan kemajuan secara berkala, hingga penilaian risiko perubahan iklim.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Gelombang panas tak hanya membakar daratan Eropa, tapi menghangatkan laut di sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, suhu perairan Mediterania terus meningkat, menciptakan kondisi yang ideal bagi berkembangnya bakteri berbahaya, termasuk Vibrio vulnificus yang dijuluki bakteri "pemakan daging".

Analis Proyek, Aksi Iklim, dan Ketahanan Energi Uni Eropa untuk Mediterania Hatim Aznague mengatakan, Laut Mediterania merupakan salah satu wilayah laut yang paling cepat menghangat di dunia. Laju pemanasannya sekitar 20 persen lebih cepat dibandingkan rata-rata global.

"Laut Mediterania menunjukkan kepada kita seperti apa dunia yang lebih panas," kata Hatim, dikutip dari Euronews, Rabu (1/7).

Menurut para ilmuwan, kenaikan suhu laut mengubah ekosistem pesisir dan menciptakan lingkungan yang semakin ideal bagi bakteri patogen.

"Air yang lebih hangat, terutama di kawasan yang kurang asin seperti muara sungai dan laguna, menjadi lebih kondusif bagi bakteri patogen," ujar Hatim.

Suhu dan tingkat salinitas atau kadar garam merupakan dua faktor utama yang menentukan pertumbuhan bakteri Vibrio. Mikroorganisme ini umumnya hidup di perairan pantai yang hangat dan payau.

Sebagian besar spesiesVibrio memang tidak berbahaya. Namun, Vibrio vulnificus dapat menyebabkan infeksi serius, meski kasusnya tergolong jarang. Bakteri ini biasanya masuk ke tubuh melalui luka terbuka yang terpapar air laut atau lewat konsumsi makanan laut yang terkontaminasi, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Dalam kasus yang berat, infeksi dapat berkembang menjadi necrotizing fasciitis, yakni kerusakan jaringan lunak yang menyebar sangat cepat. Kondisi inilah yang membuat Vibrio vulnificus dijuluki sebagai bakteri "pemakan daging". Bakteri juga dapat memasuki aliran darah dan memicu sepsis, respons tubuh yang ekstrem terhadap infeksi, yang dalam beberapa kasus berujung pada amputasi atau kematian.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa (ECDC) memperingatkan bahwa risiko infeksi Vibrio meningkat selama musim panas, terutama ketika gelombang panas membuat suhu perairan pantai menjadi lebih hangat.

Selama ini, kadar garam Laut Mediterania yang relatif tinggi menjadi penghambat alami penyebaran Vibrio vulnificus. Namun, meningkatnya suhu laut dan berubahnya pola salinitas mulai mengikis perlindungan alami tersebut sehingga risiko kemunculan bakteri di kawasan pesisir ikut meningkat.

Bagi Hatim, kemunculan Vibrio bukan sekadar persoalan kesehatan. Bakteri ini menjadi penanda bahwa ekosistem laut sedang mengalami tekanan akibat perubahan iklim dan pencemaran. "Inti ceritanya adalah lautan yang tidak seimbang akibat panas dan polusi," ujarnya.

Pariwisata Mediterania Terancam

Perkembangbiakan bakteri Vibrio vulnificus bisa memukul ekonomi pesisir. Saat musim panas, jutaan wisatawan memadati pantai-pantai Mediterania. Namun, meningkatnya risiko pencemaran dan infeksi bakteri dapat memaksa otoritas menutup sementara sejumlah kawasan pantai demi melindungi kesehatan publik.

"Penutupan pantai adalah dampak iklim yang membawa biaya," kata Hatim. Menurutnya, memulihkan citra destinasi wisata setelah terjadi penutupan dapat memerlukan waktu bertahun-tahun.

Kawasan Mediterania sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ramai di dunia. Pada 2024, wilayah ini mencatat sekitar 747 juta kedatangan wisatawan internasional.

Musim panas di Swiss bahkan belum mencapai puncaknya. Namun, tabungan salju dan es yang menumpuk di gletser selama musim dingin diperkirakan sudah habis mencair pekan ini.

Padahal, dalam kondisi normal, lapisan salju tersebut baru akan lenyap pada pertengahan Agustus. Artinya, gletser-gletser Swiss kehilangan "cadangan" musim dinginnya hampir dua bulan lebih cepat akibat gelombang panas ekstrem yang menyelimuti Eropa.

Glacier Monitoring in Switzerland (GLAMOS) menyebut kondisi ini sebagai glacier loss day, yaitu hari ketika seluruh salju yang terkumpul selama musim dingin telah habis mencair. Setelah titik itu terlewati, pencairan tidak lagi mengurangi salju musiman, melainkan langsung mengikis massa es gletser yang terbentuk selama ratusan hingga ribuan tahun.

Sejak pemantauan dimulai lebih dari dua dekade lalu, glacier loss day hanya sekali tercatat datang lebih awal, yakni pada 26 Juni 2022. Tahun ini, momen tersebut kembali terjadi lebih cepat dari biasanya.

Artinya, hingga sekitar Oktober mendatang, di setiap hari dengan suhu di atas titik beku, gletser akan terus tergerus.

Pimpinan GLAMOS Matthias Huss mengatakan, kondisi gletser di Swiss kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Penyusutannya berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan diperparah oleh gelombang panas yang sedang melanda Eropa.

"Kita masih sekitar tiga bulan lebih awal dibandingkan ketika gletser berada dalam kondisi sehat," kata Matthias, dikutip dari Euronews, Rabu (1/7).

Menurut Matthias, gletser di Pegunungan Alpen Swiss memang telah mengalami penyusutan sejak sekitar 170 tahun lalu. Namun, laju pencairannya relatif lambat selama sebagian besar periode tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pencairan berlangsung jauh lebih cepat akibat kenaikan suhu di Eropa yang disertai semakin sedikitnya salju yang turun pada musim dingin.

"Kita melihat tingkat ablasi, pencairan es, dan pencairan salju yang sangat tinggi di seluruh Pegunungan Alpen," ujarnya.

Musim dingin tahun ini hanya menghasilkan sekitar 75 persen dari rata-rata akumulasi salju pada periode 2010-2020. Lapisan salju yang lebih tipis itu kemudian cepat menghilang diterpa gelombang panas, sehingga permukaan es gletser di bawahnya mulai terbuka.

Perubahan ini akan membuat siklus pencairan gletser semakin cepat. Selama masih tertutup salju putih, permukaan gletser mampu memantulkan sebagian besar radiasi matahari kembali ke atmosfer. Namun, setelah lapisan itu lenyap, es gletser yang berwarna lebih gelap akan menyerap lebih banyak panas sehingga proses pencairan berlangsung semakin cepat.

"Jika pemanasan global terus berlanjut seperti dalam beberapa dekade terakhir, pada 2100 kita mungkin hanya akan memiliki sedikit sisa es," ujar Matthias.

Gelombang panas yang melanda Eropa dalam beberapa pekan terakhir telah mendorong suhu di sejumlah wilayah menembus 40 derajat Celsius. Selain pencairan es di pegunungan Alpen, situasi ini telah meningkatkan risiko kebakaran hutan, gangguan kesehatan, dan tekanan terhadap pasokan listrik.

Para ilmuwan menilai gelombang panas seekstrem ini hampir mustahil terjadi beberapa dekade lalu tanpa pengaruh perubahan iklim. Seiring suhu Bumi yang terus meningkat akibat emisi gas rumah kaca, kejadian cuaca ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih sering, lebih lama, dan lebih intens di berbagai belahan dunia.

Pemerintah tengah menyiapkan salah satu restrukturisasi terbesar dalam sejarah industri perasuransian nasional. Setelah menyelamatkan perusahaan asuransi bermasalah, negara kini berupaya membangun ulang fondasi industri asuransi dan reasuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), pemerintah tengah mengkaji konsolidasi 16 perusahaan asuransi BUMN menjadi tiga entitas utama. Pada saat yang sama, opsi penggabungan perusahaan reasuransi nasional juga dibuka untuk memperkuat kapasitas industri yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan permodalan, fragmentasi pasar, hingga ketergantungan terhadap reasuransi asing.

Agenda tersebut menjadi salah satu langkah paling ambisius dalam reformasi sektor keuangan nasional pasca restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Berbeda dengan restrukturisasi sebelumnya yang berfokus pada penyelamatan perusahaan, konsolidasi kali ini diarahkan untuk membangun ulang fondasi industri.

Namun, tantangan terbesar pemerintah sesungguhnya bukan sekadar menggabungkan perusahaan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah konsolidasi mampu memperbaiki persoalan struktural industri perasuransian nasional, mulai dari lemahnya permodalan, fragmentasi pasar, hingga ketergantungan terhadap kapasitas reasuransi luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengatakan regulator saat ini masih menunggu rumusan final konsolidasi yang tengah disusun pemerintah bersama Indonesia Financial Group (IFG). Menurut Ogi, pembahasan tidak hanya menyangkut perusahaan asuransi di bawah IFG, tetapi juga perusahaan asuransi yang dimiliki BUMN lain, termasuk kelompok usaha Pertamina, PLN, hingga bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Bagi kami sebagai regulator itu akan kita monitor mengenai konsolidasi seperti apa. Apakah yang jelas, perusahaan-perusahaan yang sejenis dijadikan satu asuransi umum. Tadinya ada beberapa asuransi jiwa jadi satu. Yang syariah juga ada beberapa, dijadikan satu asuransi umum syariah, ada asuransi jiwa syariah," kata Ogi kepada Katadata.co.id.

Langkah konsolidasi ditempuh di tengah kenyataan industri asuransi BUMN berkembang dalam struktur yang terfragmentasi. Selama puluhan tahun, berbagai BUMN membangun perusahaan asuransi sendiri sesuai kebutuhan bisnis masing-masing. Akibatnya, terdapat banyak perusahaan dengan lini usaha yang saling beririsan, kapasitas modal yang berbeda-beda, serta efisiensi yang belum optimal.

Pemerintah menilai konsolidasi diperlukan untuk memperkuat fondasi industri sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan asuransi nasional. Selain perusahaan asuransi umum dan jiwa, konsolidasi juga akan menyasar perusahaan penjaminan. Sementara itu, perusahaan yang menjalankan fungsi sosial seperti Jasa Raharja diperkirakan tetap dipertahankan dalam bentuk yang ada saat ini.

Proses konsolidasi tersebut juga mulai memasuki tahap yang lebih konkret. Emiten pelat merah PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance menyatakan terlibat dalam penyusunan kajian terkait rencana konsolidasi atau streamlining perusahaan asuransi di bawah ekosistem Danantara.

Corporate Secretary Tugu Insurance, Dudi Subekti, mengatakan perseroan menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyusunan program strategis Badan Pengelola BUMN pada 19 Juni 2026.

"Terdapat potensi biaya untuk pelaksanaan penyusunan kajian tersebut," kata Dudi dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Meski demikian, perseroan belum mengungkapkan besaran biaya yang akan timbul maupun dampaknya terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Keterlibatan Tugu Insurance menunjukkan bahwa agenda konsolidasi tidak lagi terbatas pada perusahaan-perusahaan di bawah Indonesia Financial Group (IFG), tetapi juga mulai menyentuh perusahaan asuransi yang berada di bawah kelompok BUMN lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, menargetkan proses konsolidasi perusahaan asuransi milik negara dapat rampung pada kuartal IV 2026. Melalui langkah tersebut, jumlah perusahaan asuransi BUMN direncanakan dipangkas dari sekitar 15 entitas menjadi tiga kelompok utama yang berfokus pada asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit.

Di sisi regulator, Ogi mengungkapkan OJK telah menerima lima rencana konsolidasi dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai holding sektor perasuransian dan reasuransi BUMN. Kelima rencana tersebut mencakup konsolidasi perusahaan asuransi umum konvensional, asuransi jiwa konvensional, asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan konvensional, serta perusahaan penjaminan syariah. Adapun untuk sektor reasuransi, hingga saat ini OJK masih menunggu proposal rinci mengenai rencana penggabungan perusahaan reasuransi milik negara.

Peta kajian konsolidasi industri asuransi dan reasuransi BUMN (Katadata/diolah dari berbagai sumber)

Peta kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa dua calon entitas merger, yakni Indonesia Re dan Nasional Re, secara efektif berada dalam satu ekosistem kepemilikan negara melalui Danantara dan IFG. Sementara itu, posisi Tugure relatif lebih kompleks karena sekitar 49% sahamnya dimiliki investor swasta melalui PT Asriland.

Menjaga Prinsip Kehati-hatian

Di tengah rencana konsolidasi tersebut, OJK juga mengingatkan bahwa penguatan industri penjaminan harus tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menurunkan bunga pembiayaan mikro, termasuk program PNM Mekaar, menjadi 8% yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan pembiayaan dan penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ogi mengatakan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM memang membuka peluang pertumbuhan bagi industri penjaminan. Namun, ekspansi tersebut harus diimbangi dengan penguatan manajemen risiko, kualitas underwriting, serta penetapan harga yang sesuai dengan profil risiko.

"Rencana penurunan bunga kredit mikro berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM, namun industri tetap perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian," kata Ogi.

Menurut Ogi, karakteristik UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan data historis menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penilaian risiko. Karena itu, regulator mendorong pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), penguatan tata kelola, serta penerapan mekanisme risk sharing yang sehat agar pertumbuhan pembiayaan dan penjaminan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

OJK juga menilai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp320 triliun pada tahun ini membuka peluang pertumbuhan yang besar bagi industri penjaminan. Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai, terutama terkait potensi peningkatan klaim, konsentrasi risiko, dan kualitas kredit debitur.

Meski begitu, di atas kertas konsolidasi menjanjikan efisiensi, penguatan modal, dan peningkatan daya saing. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah penggabungan perusahaan mampu menyelesaikan persoalan struktural industri perasuransian nasional, atau justru hanya memindahkan persoalan lama ke dalam entitas yang lebih besar.

Dorongan melakukan konsolidasi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman restrukturisasi perusahaan asuransi pelat merah dalam beberapa tahun terakhir. Kasus Jiwasraya dan Asabri menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola, ketidakseimbangan pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan risiko yang agresif dapat memicu persoalan sistemik.

Pembentukan IFG Life sebagai kendaraan penyelamatan polis Jiwasraya menjadi bukti bahwa industri asuransi membutuhkan lebih dari sekadar pengawasan regulator. Industri juga memerlukan struktur permodalan dan manajemen risiko yang kuat.

Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Regulator, Stakeholders Dalam Negeri dan Internasional Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Handojo G. Kusuma, menilai konsolidasi berpotensi menghasilkan perusahaan yang lebih kuat dibandingkan mempertahankan banyak perusahaan berukuran kecil. Namun, menurutnya, proses tersebut masih berada dalam tahap penjajakan.

"Jadi proses itu sepertinya mungkin masih di dalam penjajakan oleh danantara, mungkin tanya ke Danantara langsung saja," kata Handojo.

Menurutnya, konsolidasi dapat menciptakan momentum baru bagi industri asuransi nasional sekaligus memperkuat kapasitas permodalan dalam jangka panjang. Namun, tantangan terbesar sesungguhnya justru berada di sektor reasuransi.

Meski pemerintah tengah menyiapkan konsolidasi besar-besaran, regulator menilai fundamental industri asuransi nasional secara umum masih cukup terjaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja investasi industri asuransi tetap menunjukkan tren positif di tengah dinamika pasar keuangan dan volatilitas pasar modal sepanjang tahun ini.

Per April 2026, investment yield asuransi umum konvensional mencapai 0,55%, meningkat dibandingkan 0,27% pada Maret 2026. Sementara itu, investment yield asuransi umum syariah juga naik menjadi 0,44% dari sebelumnya 0,36%.

"Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri masih mampu menjaga kinerja investasinya di tengah kondisi pasar yang dinamis," kata Ogi.

Menurut Ogi, tantangan utama industri ke depan adalah menjaga keseimbangan antara optimalisasi hasil investasi dan pengelolaan risiko, terutama di tengah volatilitas pasar keuangan, dinamika ekonomi global, dan perubahan suku bunga. Oleh karena itu, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan menjaga kualitas aset investasi agar kinerja industri tetap sehat dan berkelanjutan.

Di tengah volatilitas pasar modal, OJK juga mencatat minat masyarakat terhadap produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit linked masih terjaga. Per April 2026, pendapatan premi PAYDI mencapai Rp 14,86 triliun atau tumbuh 11,14% secara tahunan.

"Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk PAYDI masih terjaga, didukung oleh kebutuhan akan perlindungan yang dikombinasikan dengan investasi jangka panjang," kata Ogi.

Secara keseluruhan, premi industri asuransi komersial hingga April 2026 mencapai Rp 116,01 triliun. Premi asuransi jiwa tumbuh 3,28% menjadi Rp 62,58 triliun, sementara premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi 4,32% menjadi Rp 53,43 triliun. Adapun rasio Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa mencapai 476,11%, sedangkan asuransi umum dan reasuransi sebesar 311,74%, jauh di atas ketentuan minimum regulator sebesar 120%.

Namun, di balik indikator agregat yang relatif kuat tersebut, masih terdapat persoalan struktural yang belum terselesaikan, terutama pada industri reasuransi nasional. Keterbatasan modal, fragmentasi pasar, dan tingginya ketergantungan terhadap reasuransi luar negeri menjadi tantangan yang hingga kini masih membayangi upaya membangun kemandirian industri perasuransian nasional.

Konsolidasi Reasuransi, Solusi atau Tantangan Baru?

Persoalan tidak hanya pada industri asuransi tetapi juga dihadapi industri reasuransi. Berbeda dengan industri asuransi, persoalan reasuransi nasional bersifat lebih struktural.

Selama bertahun-tahun, perusahaan reasuransi dalam negeri menghadapi keterbatasan modal, kapasitas underwriting yang terbatas, serta tingginya ketergantungan terhadap pasar internasional. Akibatnya, sebagian besar risiko berskala besar masih harus ditempatkan ke luar negeri.

Data menunjukkan sekitar 40,2% premi reasuransi Indonesia masih mengalir ke pasar internasional pada 2024. Angka tersebut meningkat dibandingkan 38,1% pada 2023 dan 34,8% pada 2022.

Peningkatan penempatan reasuransi ke luar negeri tersebut juga berdampak pada membengkaknya defisit neraca jasa asuransi, dari Rp 7,95 triliun pada 2022 menjadi Rp 10,2 triliun pada 2023 dan meningkat lagi menjadi Rp 12,1 triliun pada 2024.

kondisi faktual industri reasuransi (Indonesia Re / diolah)

Merujuk pada data, ketergantungan industri reasuransi nasional terhadap pasar internasional terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Porsi premi reasuransi yang ditempatkan di luar negeri naik dari 34,8% pada 2022 menjadi 38,1% pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 40,2% pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan kapasitas reasuransi domestik masih belum memadai untuk menanggung risiko-risiko besar dan kompleks, sehingga mendorong peningkatan aliran devisa ke luar negeri.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai kondisi tersebut menciptakan siklus yang saling memperlemah. Semakin besar premi reasuransi yang ditempatkan ke luar negeri, semakin besar kebutuhan valuta asing sehingga menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sebaliknya, pelemahan rupiah justru meningkatkan biaya klaim dan kewajiban berbasis valuta asing.

"Saya rasa ini yang faktor strategis yang kemudian kita bisa mengurangi reasuransi dari luar negeri, menguatkan industri reasuransi di domestik, untuk kemudian bisa mendorong kekuatan ekonomi domestik kita," kata Andry.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan reasuransi domestik tidak hanya terkait dengan kepentingan industri keuangan, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah sejak 2024 telah menggulirkan rencana konsolidasi perusahaan reasuransi nasional. Danantara sebelumnya mengumumkan rencana penggabungan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), dan PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure).

Secara teoritis, merger dapat menciptakan skala ekonomi yang lebih besar, meningkatkan kapasitas penjaminan risiko, dan memperkuat posisi tawar industri nasional. Namun, lembaga pemeringkat global Fitch Ratings justru memberikan catatan kritis.

Menurut Fitch, merger berpotensi melemahkan kapasitas industri apabila tidak disertai dengan tambahan modal baru. "Dua dari tiga perusahaan reasuransi tersebut memiliki posisi modal yang lemah, dengan salah satunya berada dalam posisi aset bersih negatif," tulis Fitch Ratings.

Nasional Re, misalnya, masih mencatat ekuitas negatif Rp 2,1 triliun per akhir Juni 2025. Kondisi tersebut lebih buruk dibandingkan ketika perusahaan pertama kali melaporkan ekuitas negatif pada 2022. Di sisi lain, Indonesia Re mencatat rasio Risk-Based Capital (RBC) sebesar 133%.

"Rasio RBC regulasi Indonesia Re sebesar 133% pada akhir Juni 2025 berada sedikit di atas batas minimum regulasi sebesar 120%. Rasio Tugure lebih tinggi, yaitu 173%," tulis Fitch Ratings.

Berdasarkan simulasi Fitch, rasio premi neto terhadap modal gabungan hasil merger berpotensi meningkat menjadi 4,9 kali. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rasio Indonesia Re dan Tugure secara individual. Dengan begitu merger tanpa rekapitalisasi berisiko menghasilkan perusahaan yang lebih besar, tetapi tidak lebih kuat.

Konsolidasi BUMN Asuransi dan Reasuransi (Indonesia Re/ diolah Katadata.co.id)

Temuan Fitch menunjukkan bahwa konsolidasi bukan sekadar persoalan menggabungkan aset, tetapi juga menyatukan risiko. Tanpa tambahan modal baru, merger justru berpotensi menciptakan entitas yang lebih besar dengan kapasitas penyerapan risiko yang lebih lemah.

Rekapitalisasi dan Tata Kelola jadi Kunci Penguatan

Direktur Operasional PT Tugu Reasuransi Indonesia, Erwin Basri, menilai terdapat empat persoalan utama yang membatasi kapasitas reasuransi nasional. Pertama, keterbatasan modal. Secara agregat, modal reasuradur nasional masih jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan reasuransi global.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, terutama aktuaria dan underwriter yang memiliki kemampuan menangani risiko kompleks. Ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan perusahaan asuransi terhadap reasuradur domestik.

Adapun hambatan keempat terkait dengan struktur pasar yang terlalu terfragmentasi sehingga kapasitas nasional terpecah ke dalam banyak pemain. Menurut Erwin, konsolidasi memang diperlukan, tetapi harus disertai dengan rekapitalisasi yang memadai.

"Jadi ini memang penting banget, bagaimana pentingnya kita bisa meningkatkan ekuitas kita minimal itu di 10 triliun untuk bisa bermain di Asia Tenggara," kata Erwin.

Ia mengingatkan bahwa merger tanpa tambahan modal justru dapat membebani entitas baru. Selain itu, proses integrasi juga menghadapi tantangan berupa perbedaan budaya korporasi, integrasi sistem teknologi informasi, kompleksitas portofolio bisnis, hingga potensi kehilangan sumber daya manusia terbaik.

Pandangan tersebut sejalan dengan Wakil Ketua Teknik Reasuransi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Delil Khairat. Ia menilai penguatan industri harus bertumpu pada optimalisasi kapasitas nasional, konsolidasi, dan perluasan pasar.

"Jadi over-concentrated dan tidak ada diversifikasi. Pada diversifikasi itu syarat mutlak kita bisa mengelola resiko uncertainty," kata Delil.

Menurut Delil, implementasi asuransi wajib sebagaimana diamanatkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) berpotensi menambah premi Rp 8 triliun hingga Rp 16 triliun per tahun. Meski begitu menurut dia selain menunggu aturan, industri juga perlu terlibat aktif dalam mendorong perbaikan tata kelola.

"Tapi rasanya selain menunggu peraturan pemerintahnya, industri juga enggak serius nih pushing ini. Padahal inti utamanya dari industri sebenarnya. Jadi mungkin ini untuk industri juga perlu lebih proaktif di masa depan untuk mendorong pemerintah juga untuk memperhatikan ini,” ujar Delil.

Pada akhirnya, konsolidasi industri asuransi dan reasuransi nasional bukan semata-mata persoalan menggabungkan perusahaan. Tantangan yang lebih besar adalah membangun kapasitas, memperkuat modal, meningkatkan tata kelola, serta memperbaiki kualitas pengelolaan risiko.

Jika konsolidasi hanya berakhir pada penyatuan neraca keuangan tanpa penguatan fundamental, pemerintah berisiko menciptakan entitas yang lebih besar tetapi tetap rapuh. Sebaliknya, apabila konsolidasi disertai rekapitalisasi, tata kelola profesional, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan pasar domestik, Indonesia berpeluang membangun industri perasuransian yang lebih mandiri dan kompetitif.

Dengan demikian, Indonesia saat ini sesungguhnya berada di persimpangan. Pilihannya bukan sekadar apakah akan melakukan merger atau tidak, melainkan apakah konsolidasi mampu menjadi jalan menuju kemandirian industri perasuransian nasional, atau hanya menjadi babak baru dari persoalan lama yang belum terselesaikan.

Persoalan terbesar yang hingga kini belum terjawab justru terletak pada sumber pendanaan rekapitalisasi. Sebab, tanpa tambahan modal baru, konsolidasi berisiko hanya melahirkan perusahaan yang lebih besar, tetapi tidak lebih sehat. Pada titik inilah pemerintah menghadapi pilihan paling sulit: membangun industri perasuransian yang lebih kuat, atau mengulang persoalan lama dalam skala yang lebih besar.

Nadiem Makarim menjadi sorotan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dalam perkara pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019–2022. Jauh sebelum kasus ini, Nadiem dikenal sebagai salah satu pengusaha teknologi Indonesia yang memperoleh sejumlah pengakuan di tingkat internasional.

Nadiem Makarim mengantongi sejumlah penghargaan internasional sepanjang memimpin Gojek. Pengakuan datang dari media bisnis global hingga lembaga penghargaan bergengsi di Asia, yang menilai kontribusinya dalam inovasi teknologi, ekonomi digital, dan dampak sosial.

Berikut daftar penghargaan yang pernah diraih Nadiem Makarim maupun Gojek yang didirikannya:

1. The Straits Times Asian of the Year 2016: Masuk Kelompok "The Disruptors"

Pada 2016, The Straits Times tidak memilih satu individu sebagai Asian of the Year, melainkan tujuh pendiri perusahaan teknologi Asia yang dijuluki "The Disruptors".

Nadiem Makarim dipilih bersama enam tokoh teknologi lainnya, yakni:

• Anthony Tan dan Tan Hooi Ling (pendiri Grab)
• Pony Ma (pendiri Tencent)
• Tan Min-Liang (pendiri Razer)
• Sachin Bansal dan Binny Bansal (pendiri Flipkart)

Editor The Straits Times menilai ketujuh tokoh itu telah membantu masyarakat Asia beradaptasi dengan disrupsi teknologi dan mengubah cara jutaan orang bekerja maupun menjalani kehidupan sehari-hari. Penghargaan ini diberikan kepada individu atau kelompok yang dinilai memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat di Asia. Nadiem juga menjadi orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali digelar pada 2012.

2. Bloomberg 50 (2018): Satu Daftar dengan Taylor Swift, Jerome Powell hingga BTS

Pada 2018, Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50, yakni daftar tahunan berisi 50 tokoh yang paling berpengaruh dalam membentuk dunia bisnis, politik, teknologi, keuangan, dan hiburan.

Dalam daftar tersebut, Nadiem bersanding dengan sejumlah nama besar dunia, di antaranya penyanyi Taylor Swift, Ketua bank sentral AS Federal Reserve Jerome Powell, grup musik Korea Selatan BTS maupun CEO Shell saat itu Ben van Beurden.

Bloomberg menilai Gojek sebagai platform teknologi yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia dengan sangat cepat melalui layanan transportasi, pembayaran digital, hingga layanan sehari-hari. Menurut Gojek, Nadiem menjadi salah satu dari sedikit pemimpin bisnis Asia Tenggara yang masuk dalam daftar tersebut.

3. Nikkei Asia Prize 2019: Tokoh Teknologi Termuda Penerima Penghargaan

Pada Mei 2019, Nadiem menerima Nikkei Asia Prize kategori Economic and Business Innovation.

Penghargaan yang diselenggarakan Nikkei Inc. sejak 1996 itu diberikan kepada individu atau organisasi yang dinilai memberikan kontribusi luar biasa terhadap pembangunan Asia dan membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dikutip dari laman Gojek, Nadiem menjadi tokoh teknologi termuda di Asia yang pernah menerima penghargaan tersebut. Selain itu, Nadiem menjadi orang Indonesia pertama yang memenangkan kategori Economic and Business Innovation.

Pada tahun yang sama, penerima kategori lain yakni Dr. Liao I-chiu (Taiwan) untuk kategori Science, Technology and Environment dan Cinemalaya Foundation Inc. (Filipina) untuk kategori Culture and Community.

Dalam pidatonya, Nadiem menyatakan hadiah uang dari penghargaan tersebut digandakan menjadi sekitar Rp860 juta dan disumbangkan sebagai beasiswa bagi anak-anak mitra pengemudi Gojek.

4. TIME100 Next 2019: Tokoh yang Dinilai Membentuk Masa Depan

Majalah TIME memasukkan Nadiem ke dalam daftar perdana TIME100 Next kategori Leaders.

TIME100 Next merupakan daftar tokoh-tokoh yang dinilai sedang membentuk masa depan di berbagai bidang.

Dalam daftar tersebut, Nadiem berada bersama sejumlah figur dunia lain seperti pesepak bola Amerika Serikat Megan Rapinoe, CEO OpenAI Sam Altman, aktivis anti-perundungan Quaden Bayles serta berbagai pemimpin bisnis, ilmuwan, aktivis, dan seniman dari berbagai negara.

Nadiem menjadi satu-satunya tokoh asal Indonesia yang masuk dalam daftar perdana tersebut.

Gojek Juga Mendapat Pengakuan Dunia

Di bawah kepemimpinan Nadiem, Gojek juga meraih sejumlah penghargaan internasional.

Pada 2017, Fortune memasukkan Gojek ke daftar Change the World di peringkat ke-17. Daftar ini berisi perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil menciptakan dampak sosial melalui model bisnisnya.

Dua tahun kemudian, Gojek kembali masuk daftar yang sama dan naik ke peringkat ke-11, sekaligus menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang berhasil masuk daftar tersebut sebanyak dua kali.

Berbagai penghargaan tersebut menunjukkan bahwa kiprah Nadiem Makarim pernah memperoleh pengakuan luas dari komunitas bisnis dan media internasional, terutama atas keberhasilannya membangun Gojek menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara.

Namun, rekam jejak tersebut kini beriringan dengan perkara hukum yang menjeratnya.

Pada Selasa (30/6), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Nadiem terbukti bersalah dalam perkara pengadaan Chromebook dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sekitar Rp 809,5 miliar. Nadiem sebelumnya menyatakan tidak bersalah dan menyebut akan menempuh upaya hukum banding.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli. Sebab, penerapan B50 berpotensi membuat biaya energi justru membengkak, memicu perebutan bahan baku minyak sawit, hingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu meninjau dampak penerapan B50 secara lebih menyeluruh, bukan hanya pengurangan impor solar. "Tapi juga dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," kata Fabby, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/6).

Dia mengatakan, dasar ekonomi kebijakan B50 perlu dievaluasi karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Kebijakan ini awalnya disiapkan sebagai respons terhadap masalah pasokan dan lonjakan harga energi akibat penutupan Selat Hormuz.

Namun sekarang, risiko gangguan pasokan minyak dinilai sudah turun, begitu juga dengan harganya. Indonesia juga mulai meningkatkan produksi solar di dalam negeri, termasuk dengan menambah kapasitas Kilang Balikpapan.

Sebaliknya, harga minyak sawit mentah (CPO) masih berada di level tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50, terutama apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin melebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban subsidi maupun kompensasi yang dibutuhkan, sekaligus menyiapkan strategi mitigasi sebelum program B50 diperluas.

Lembaga tersebut juga mengingatkan peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel berpotensi mengganggu pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, memicu inflasi, hingga memengaruhi kesejahteraan petani kecil.

"Peningkatan permintaan bahan baku juga perlu diantisipasi agar tidak mendorong tekanan baru terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola," ujar Fabby.

IESR: Elektrifikasi Lebih Efektif dari B50

IESR menilai kebijakan pencampuran biodiesel seperti B50 masih dapat diterima sebagai strategi transisi jangka pendek untuk menekan impor solar. Namun, menurut Fabby, kebijakan tersebut tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi dalam jangka panjang.

"Dibandingkan penerapan B50, elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi," kata Fabby.

Berdasarkan pemodelan IESR, elektrifikasi transportasi mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, menekan emisi, serta memperkuat ketahanan energi nasional, terutama apabila diiringi peningkatan pasokan listrik dari energi terbarukan.

Adopsi kendaraan listrik berbasis baterai disebut berpotensi memangkas emisi hingga 46 juta ton CO2 pada 2060. Angka pemangkasan emisi bisa mencapai 210 juta ton CO2 bila dibarengi dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Estimasi ini dengan skenario 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik pada 2060.

Sedangkan peningkatan penggunaan transportasi umum dari sekitar 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diperkirakan dapat memangkas emisi hingga 101 juta ton CO2 pada tahun yang sama.

Di sisi lain, penerapan biodiesel hingga B60 juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton CO2 pada 2060. Namun, Fabby menegaskan angka tersebut belum memasukkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan sehingga manfaat penurunan emisinya diperkirakan tidak sebesar yang terlihat.

Karena itu, dia mengingatkan agar kebijakan B50 tidak mengalihkan fokus pemerintah dari agenda dekarbonisasi transportasi yang lebih mendasar: percepatan adopsi kendaraan listrik, pengembangan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, peningkatan bauran energi terbarukan, serta penyediaan infrastruktur pengisian daya yang lebih merata.

"Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan kombinasi kebijakan yang lebih kuat," kata dia.

Pemerintah Tetap Jalankan B50

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap akan memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli meski harga minyak dunia telah menurun. Menurut dia, Indonesia perlu memaksimalkan sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, khususnya solar.

"Ini sudah menjadi kebijakan negara. Ini kita sedang mode bertahan (survival mode), supaya tidak bergantung pada pasokan global untuk memenuhi kebutuhan BBM, khususnya solar," kata Bahlil pada April lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah akan menerapkan masa transisi selama tiga bulan sejak B50 mulai diberlakukan.

Masa transisi berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok B40 yang masih beredar. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh titik distribusi dan badan usaha diwajibkan menyalurkan BBM jenis B50.

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia (DSI) menilai kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat platform Dana Syariah Indonesia tidak dapat dipandang sebagai sekadar kegagalan bisnis atau investasi. Mereka menyebut perkara yang diduga merugikan lebih dari 14 ribu lender dengan nilai kerugian Rp 2,4 triliun ini mengarah pada dugaan insider fraud atau praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal yang memahami sistem dan mekanisme pengawasan industri keuangan.

Sorotan tersebut menguat setelah penyidik menetapkan FH sebagai tersangka. FH diketahui memiliki latar belakang sebagai mantan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pernah menduduki posisi penting di sektor keuangan digital. Ia juga tercatat memiliki jabatan di lingkungan PP Muhammadiyah.

Ketua Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Achmad D. Pitoyo mengatakan latar belakang FH menjadi alasan mengapa kasus tersebut perlu dipandang lebih serius.

“Jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelaku yang tidak paham aturan. Ini justru lebih buruk, orang yang paham sistem, paham celah, paham pengawasan, tetapi diduga memanfaatkan pengetahuan itu untuk menjerat masyarakat kecil,” kata Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut paguyuban, kasus Dana Syariah Indonesia telah menyeret lebih dari 14 ribu korban dari berbagai kalangan, mulai dari pensiunan, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), orang tua tunggal, tenaga medis, hingga keluarga yang kehilangan tabungan untuk pendidikan dan masa pensiun.

Dalam siaran pers, paguyuban menyebut para korban tidak hanya kehilangan dana investasi, tetapi juga sumber penghidupan dan rencana masa depan. Mereka menilai perkara tersebut merupakan dugaan fraud berskala besar yang memerlukan penanganan menyeluruh, tidak hanya dari sisi pidana tetapi juga pemulihan kerugian korban.

Peran Mantan Pejabat OJK dalam Penyidikan

Penetapan FH merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka sebelumnya, yakni TA selaku Direktur Utama, ARL selaku Komisaris, MY selaku mantan Direktur, dan AS selaku mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengungkap sejumlah peran FH dalam operasional perusahaan. Selain menjabat sebagai Founder dan Advisor, FH disebut mendirikan dan menjabat pada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Mediffa Barokah Internasional, PT Iqqon Triarta Mas, dan PT Duo Putra Lestari. FH juga disebut menjadi pemegang saham mayoritas pada PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama (SFU), serta PT Surya Ritelindo Utama (SRU).

Penyidik juga menduga FH merupakan pemilik saham nominee di PT Dana Syariah Indonesia tanpa melakukan setoran modal. Selain itu, ia disebut aktif mengikuti dan memberikan masukan dalam rapat pengembangan perusahaan, baik melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pertemuan mingguan perusahaan.

Dalam keterangannya, penyidik menyebut FH diduga aktif mencari dan merekomendasikan relasi, calon pemodal, serta super lender bagi PT Dana Syariah Indonesia. Ia juga disebut mengetahui adanya kampanye proyek fiktif yang diunggah melalui situs web dan aplikasi perusahaan untuk menarik lender menempatkan dana investasi.

Seiring penetapan tersangka tersebut, penyidik telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap FH dan menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka.

Desakan Telusuri Aliran Dana dan Penikmat Aset

Paguyuban lender meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada proses pidana terhadap para tersangka, tetapi juga mengoptimalkan pelacakan aset (asset tracing), penyitaan, dan pemulihan aset (asset recovery).

Achmad menegaskan pengembalian dana korban merupakan aspek yang tidak kalah penting dibandingkan proses pemidanaan pelaku.

“Memenjarakan pelaku tanpa mengembalikan hak korban hanyalah keadilan yang semu. Bagi 14 ribu korban, keadilan sejati adalah ketika uang kami kembali utuh 100%,” ujarnya.

Paguyuban juga mendesak penyidik, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, dan pihak terkait untuk menelusuri seluruh aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima, menikmati, menyembunyikan, atau membantu mengalihkan aset.

Mereka menilai penyelidikan perlu dilakukan hingga ke pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari dana korban, sehingga proses pemulihan kerugian dapat dilakukan secara maksimal.

Asset Tracing Capai Rp 320 Miliar

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri menyatakan terus berkoordinasi dengan PPATK, OJK, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan berbagai pihak terkait untuk mengoptimalkan proses asset tracing.

Hingga saat ini, nilai aset yang berhasil ditelusuri mencapai sekitar Rp 320 miliar. Nilai tersebut meliputi aset bergerak, aset tidak bergerak, aset keuangan, rekening, deposito, piutang, serta berbagai aset lain yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Meski demikian, nilai tersebut masih jauh di bawah total kerugian korban yang tercatat mencapai Rp 2,4 triliun.

Ketua Pengawas Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia Muhammad Munir berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap perkara tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan industri keuangan syariah dan peer-to-peer lending syariah di Indonesia.

Menurut dia, pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola industri keuangan syariah sekaligus memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor tersebut tetap terjaga.

“Kami harapkan ke depan tidak akan memberi dampak yang signifikan dan peer-to-peer lending syariah ini tetap berkembang, khususnya masyarakat ekonomi syariah ini dapat berkembang,” kata Munir.

Di era suhu panas yang semakin ekstrem, terdapat sederet cara untuk mendinginkan rumah selain dengan pendingin ruangan (Air Conditioning/AC). Salah satunya, mengecat atap dengan warna putih.

Lapisan putih mampu memantulkan energi matahari sehingga panas tidak seluruhnya terserap ke dalam bangunan. Efeknya, suhu di dalam rumah bisa lebih rendah.

Sebuah studi dari Indian Institute of Public Health pada 2020 menunjukkan rumah yang dilapisi cat pemantul sinar matahari memiliki suhu sekitar satu derajat Celsius lebih rendah dibandingkan rumah tanpa lapisan tersebut.

Selain cat putih, teknologi pelapisan atap yang lebih canggih tengah dikembangkan. Salah satu inovasi terbaru datang dari peneliti University of Sydney, Chiara Neto dan Ming Chiu. Mereka mengembangkan pelapis atap bernama Dewpoint, yang memanfaatkan teknologi nanomaterial untuk memantulkan hampir seluruh energi matahari.

Berbeda dengan cat putih konvensional yang masih menyerap sebagian radiasi matahari, pelapis Dewpoint bekerja melalui mekanisme passive radiative cooling atau pendinginan radiasi pasif. Teknologi ini memungkinkan permukaan atap tetap lebih dingin daripada udara di sekitarnya tanpa bantuan listrik.

Ahli nanoteknologi RMIT University, Baohua Jia, mengatakan teknologi ini dapat membantu mengurangi efek urban heat island atau pulau panas perkotaan, yakni kondisi ketika kawasan yang dipenuhi beton, aspal, dan bangunan menyerap panas matahari sehingga suhunya lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.

"Teknologi ini dapat mengurangi suhu lingkungan perkotaan secara signifikan, sekaligus mengurangi tekanan akibat panas dan ketergantungan terhadap pendingin ruangan," ujar Jia, dikutip dari CNN, Selasa (30/6).

Dalam uji lapangan selama enam bulan pada 2025, pelapis Dewpoint mampu memantulkan hingga 96 persen radiasi matahari. Hasilnya, permukaan atap tetap sekitar enam derajat Celsius lebih dingin dibandingkan suhu udara di sekitarnya.

Sementara itu, pengujian sebelumnya pada akhir 2023, menunjukkan atap yang dilapisi Dewpoint memiliki suhu sekitar 30 derajat Celsius, jauh lebih rendah dibandingkan atap berwarna gelap. Perbedaan tersebut diperkirakan dapat memangkas kebutuhan energi untuk pendinginan rumah hingga 34 persen.

Menangkal Panas Sekaligus Memanen Air dari Udara

Tak hanya membuat bangunan lebih sejuk, pelapis ini juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki cat pada umumnya: memanen air dari udara.

CEO perusahaan rintisan Dewpoint, Perzaan Mehta, menjelaskan, ketika permukaan atap dijaga lebih dingin daripada udara di sekitarnya, uap air akan mengembun menjadi tetesan air, serupa embun yang terbentuk di bagian luar gelas berisi minuman dingin.

Air tersebut kemudian dapat dialirkan ke sistem penampungan air hujan untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi atau disaring menjadi air konsumsi.

Meski masih dalam tahap pengembangan, uji coba awal menunjukkan sistem ini mampu menghasilkan sekitar 74 liter air per hari dari atap seluas 200 meter persegi.

"Jumlah itu kira-kira setara dengan air yang digunakan untuk mandi selama lima menit di wilayah yang memiliki pasokan air melimpah," kata Mehta.

Teknologi ini memang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air rumah tangga. Namun, di tengah ancaman gelombang panas dan kekeringan yang semakin sering terjadi, sistem tersebut berpotensi menjadi sumber air tambahan sekaligus mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan bangunan.

Agar bekerja optimal, teknologi ini membutuhkan kelembapan relatif sekitar 70 persen atau lebih. Kondisi tersebut banyak ditemukan di kawasan pesisir tropis, termasuk Singapura, maupun wilayah Amazon di Amerika Selatan.

Menurut Jia, pemanenan air secara pasif merupakan salah satu bidang yang berkembang paling pesat dalam teknologi pendinginan radiatif. Meski demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kelembapan, kecepatan angin, dan suhu lingkungan sehingga pengembangan terus dilakukan agar teknologi ini dapat diterapkan di wilayah yang lebih kering.

Sebelum dikenal sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim merupakan sosok di balik lahirnya Gojek, startup yang mengubah wajah industri transportasi dan layanan digital di Indonesia. Namun perjalanan kariernya kini memasuki babak baru, setelah divonis 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Terlepas dari kasus yang menjeratnya saat ini, Nadiem Makarim dikenal sebagai pendiri perusahaan teknologi yang berawal dari pengamatan sederhana terhadap kehidupan pengemudi ojek di Jakarta.

Nadiem mengatakan dirinya sering menggunakan ojek untuk menghindari kemacetan ibu kota. Dari pengalaman tersebut, ia melihat persoalan yang dihadapi pengemudi dan penumpang. Di satu sisi, ojek menjadi solusi transportasi yang cepat. Namun di sisi lain, tarif tidak memiliki standar yang jelas, sementara pengemudi harus menunggu berjam-jam di pangkalan untuk mendapatkan pelanggan.

Dalam wawancara dengan Katadata.co.id pada 2016, Nadiem menceritakan bahwa ia pernah membayar tarif yang dianggap mahal untuk perjalanan pendek. Belakangan ia memahami bahwa tingginya tarif ini berkaitan dengan ketidakpastian pendapatan pengemudi yang sering kali harus menunggu lama sebelum memperoleh penumpang berikutnya. Pengalaman itu kemudian memunculkan ide untuk memanfaatkan teknologi guna mempertemukan pengemudi dan penumpang secara lebih efisien.

Berangkat dari gagasan itu, Nadiem mendirikan Gojek pada 2010. Pada tahap awal, layanan ini belum berbentuk aplikasi seperti sekarang. Gojek beroperasi melalui pusat panggilan (call center) yang menghubungkan pelanggan dengan pengemudi ojek yang telah terdaftar dalam jaringan perusahaan.

Seiring meningkatnya penggunaan smartphone di Indonesia, Gojek kemudian mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan memesan layanan secara langsung. Kehadiran aplikasi ini mengubah model bisnis ojek konvensional menjadi layanan berbasis platform digital dengan tarif yang lebih transparan dan proses pemesanan yang lebih cepat.

Awalnya Gojek hanya menawarkan layanan transportasi. Namun perusahaan kemudian memperluas bisnisnya ke berbagai layanan lain, seperti pengiriman barang, belanja, hingga pesan antar makanan. Dalam wawancara dengan Business Standard pada 2016, Nadiem mengatakan Gojek mula-mula menghadirkan tiga layanan utama, yakni transportasi, kurir, dan belanja.

Dari sana perusahaan menemukan bahwa sebagian besar kebutuhan pelanggan berkaitan dengan pembelian makanan, yang kemudian melahirkan layanan pesan antar makanan yang menjadi salah satu bisnis terbesar Gojek.

“Kami meluncurkan GoFood dan menyalip FoodPanda dalam delapan jam. Itu meledak. Sekali lagi, kami menyadari bahwa beberapa pengguna kami ingin membeli barang dari minimarket (supermarket),” kata Nadiem dikutip dari Business Standard pada 2016.

“Selanjutnya, saya cukup antusias dengan GoPay dan menunggu untuk melihat bagaimana keseluruhan sistem pembayaran tanpa uang tunai akan berjalan,” Nadiem menambahkan.

Pertumbuhan Gojek berlangsung sangat cepat. Nadiem mengungkapkan bahwa pada awalnya perusahaan hanya menargetkan memiliki sekitar 10 ribu mitra pengemudi pada akhir 2015. Namun lonjakan permintaan membuat jumlah mitra berkembang jauh melampaui ekspektasi. Pada 2016, Gojek telah memiliki sekitar 200 ribu mitra pengemudi yang terdaftar di berbagai kota di Indonesia.

Selain memperluas layanan, Gojek berinvestasi besar pada pengembangan teknologi. Pada 2016 perusahaan mengakuisisi dua startup teknologi asal India, C42 Engineering dan CodeIgnition, untuk memperkuat kemampuan rekayasa perangkat lunak. Menurut Nadiem, langkah ini bertujuan mempercepat pengembangan arsitektur teknologi dan mendukung pertumbuhan bisnis yang semakin kompleks.

Di tengah perkembangan startup Indonesia yang masih relatif muda saat itu, Nadiem juga menjadi salah satu pendukung keterbukaan investasi asing. “Pemerintah harus membuka sebesar-besarnya investasi dari luar negeri. Karena lihat saja semua startup yang berhasil sukses di Indonesia semuanya mengambil uang dari luar negeri. Tidak ada satu pun yang menunggu duit dari dalam negeri,” kata Nadiem dalam wawancara dengan Katadata.co.id, pada 2016.

Pada 2018, Gojek memperoleh pendanaan besar dari sejumlah investor global, termasuk Google, Tencent, dan JD.com. Pendanaan itu mendorong valuasi perusahaan menembus level unicorn, bahkan kemudian mencapai sekitar US$ 10 miliar pada 2019, sehingga menempatkan Gojek dalam kelompok decacorn.

Perkembangan Gojek tidak hanya mengubah industri transportasi daring, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, pembayaran elektronik, logistik, dan ekonomi berbasis aplikasi. Perusahaan kemudian berkembang menjadi salah satu pemain teknologi terbesar di Asia Tenggara sebelum bergabung dengan Tokopedia dan membentuk grup GoTo pada 2021.

Pada Oktober 2019, Nadiem mengundurkan diri dari jabatan CEO Gojek setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Posisi CEO kemudian diteruskan oleh Andre Soelistyo dan Kevin Aluwi sebagai co-CEO.

Kini nama Nadiem kembali menjadi sorotan publik karena kasus pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem.

Putusan tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara. Nadiem menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kehadiran Gojek juga menjadi titik awal transformasi layanan ojek dari sistem pangkalan menjadi transportasi berbasis aplikasi yang kini dikenal luas sebagai ojek online (ojol). Model bisnis yang diperkenalkan Gojek kemudian diikuti berbagai platform lain dan membentuk ekosistem ride-hailing yang tidak hanya melayani transportasi penumpang, tetapi juga pengantaran makanan, logistik, pembayaran digital, hingga layanan kebutuhan harian masyarakat.

Dalam perkembangannya, ojol menjadi bagian penting dari mobilitas perkotaan sekaligus penghubung bagi jutaan konsumen, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal.

Dampak ekonomi yang dihasilkan sektor ride-hailing pun semakin besar. Riset LPEM FEB UI menunjukkan ekosistem GoTo Gojek Tokopedia berkontribusi Rp 259,6 triliun hingga Rp 392 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2023. Sementara itu, riset Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan INDEF bertajuk Mewujudkan Ekosistem Ojek Online yang Menyejahterakan, Berkelanjutan, dan Berkeadilan, ekosistem transportasi online berkontribusi sekitar Rp 565 triliun atau setara 2,37% terhadap PDB Indonesia.

Riset itu juga mencatat sektor ini menopang sekitar 5,53 juta lapangan kerja pada awal 2026, terdiri dari 2,91 juta pengemudi yang terlibat langsung dan sekitar 2,62 juta pekerjaan turunan di berbagai sektor pendukung. Selain membuka kesempatan kerja, keberadaan ojol dinilai meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperluas akses pasar UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Nadiem Makarim dikenang sebagai pendiri Gojek yang berhasil mengubah layanan ojek konvensional menjadi industri ride-hailing modern yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Ekosistem yang berawal dari gagasan sederhana untuk mengurangi waktu tunggu pengemudi ojek itu kini menopang jutaan pekerjaan dan berkontribusi ratusan triliun rupiah terhadap perekonomian Indonesia.

Namun kini, ia divonis penjara dalam kasus Chromebook. Terlepas dari kontroversi ini, kisah lahirnya Gojek tetap menjadi salah satu bab penting dalam perkembangan industri teknologi dan transformasi digital Indonesia.

Taman Nasional Tesso Nilo kehilangan salah satu penjaga berpengalamannya. Kapten Indro, gajah yang selama lebih dari dua dekade membantu meredam konflik antara manusia dan satwa liar, tutup usia.

Gajah jantan berusia 45 tahun yang dijuluki Kapten Indro itu meninggal pada Senin dini hari, 29 Juni 2026, setelah menjalani perawatan intensif akibat komplikasi kesehatan pasca-fase musth, periode ketika gajah jantan mengalami lonjakan hormon sehingga menjadi sangat agresif.

"Gajah Indro dinyatakan mati setelah mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim gabungan BKSDA Riau dan Balai TN Tesso Nilo akibat komplikasi kesehatan yang dipicu oleh penurunan nafsu makan pasca-fase musth (periode puncak hormonal/agresivitas tinggi pada gajah jantan)," demikian keterangan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Selasa, 30 Juni 2026.

Kepergiannya bukan sekadar berkurangnya satu individu gajah konservasi. Selama 22 tahun, Indro menjadi bagian dari Flying Squad Tesso Nilo, unit yang bertugas menggiring kawanan gajah liar kembali ke hutan sebelum memasuki kebun dan permukiman warga.

Di bentang alam Tesso Nilo, tugas itu bukan pekerjaan sepele. Menyusutnya hutan membuat konflik manusia dan gajah terus berulang.

Kronologi Kematian Kapten Indro

Balai Taman Nasional Tesso Nilo menjelaskan kondisi Indro mulai berubah sejak memasuki fase musth pada akhir April 2026. Fase yang ditandai lonjakan hormon pada gajah jantan itu membuat perilakunya semakin agresif. Sejak awal Mei, Indro mulai mengeluarkan cairan dari alat kelamin dan kelenjar di pelipis kepala, dua tanda khas gajah yang sedang mengalami musth.

Memasuki awal Juni, agresivitas Indro meningkat. Ia tak lagi merespons perintah mahout, sulit didekati, dan mulai membahayakan keselamatan petugas. Selama periode itu, tim Flying Squad hanya dapat memberikan pakan dan air dari jarak aman, serta memandikannya menggunakan pompa air untuk menjaga kebersihan dan suhu tubuh.

Karena fase musth berlangsung lebih lama dari biasanya, pada 24 Juni tim medis Balai TN Tesso Nilo bersama Balai Besar KSDA Riau melakukan sedasi atau pembiusan agar dapat memasang rantai pengaman tambahan. Prosedur berjalan lancar dan Indro kembali sadar dalam kondisi berdiri stabil.

Namun sehari setelah pembiusan, kondisinya justru memburuk. Nafsu makan dan minumnya turun drastis sehingga mahout dan dokter hewan melakukan pemantauan selama 24 jam penuh.

Pada 27 Juni, tim medis memberikan suntikan suplemen energi, mengeluarkan feses secara manual, serta memasang infus untuk menjaga kondisi tubuhnya. Upaya perawatan berlanjut keesokan harinya dengan terapi infus yang lebih intensif.

Harapan sempat muncul pada 28 Juni. Indro kembali mau minum, mulai menyentuh makanannya, dan suhu tubuhnya masih normal. Bahkan menjelang tengah malam, ia masih tampak aktif bergerak dan menunjukkan ketertarikan pada pakan.

Namun hanya beberapa jam kemudian, kondisinya berubah drastis. Sekitar pukul 03.30 WIB pada 29 Juni, Indro ditemukan terbaring. Tim dokter hewan dan mahout segera melakukan pemeriksaan pernapasan serta resusitasi jantung paru (CPR), tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kapten Indro dinyatakan mati pada pukul 03.45 WIB.

Usai kematiannya, Balai Taman Nasional Tesso Nilo langsung melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Sampel dari sejumlah organ vital dikirim ke laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kematian Indro, sebelum akhirnya bangkainya dimakamkan di sekitar kawasan camp.