Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengatakan kerugian masyarakat akibat penipuan digital alias scam dan spam di Indonesia sangat besar. Mereka juga mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan nilai kerugian tersebut menunjukkan ancaman penipuan digital di Indonesia terus meningkat. Angka itu mengacu pada laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA).

"Angka scam naik terus. Kemarin total kerugian akibat spam dan scam mencapai Rp 7,5 triliun berdasarkan laporan dari Global Anti-Scam Alliance," kata Nezar dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (2/7).

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat modus penipuan semakin canggih. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk meniru suara seseorang. Ia menilai kelompok lansia menjadi salah satu pihak yang paling rentan menjadi korban penipuan digital dengan modus tersebut.

"Para lansia kasihan. Banyak sekali yang kena scam dan spam," ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mengingatkan perusahaan telekomunikasi menghadirkan sistem anti-scam untuk melindungi pelanggan dari berbagai modus penipuan digital. Hal ini baik melalui aplikasi maupun mekanisme perlindungan lainnya.

"Pemerintah mendorong agar seluruh perusahaan telekomunikasi melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam, baik dalam bentuk aplikasi atau bentuk lain," katanya.

Nezar menjelaskan, pemerintah tidak menetapkan satu model implementasi tertentu. Masing-masing perusahaan telekomunikasi dipersilakan melakukan penilaian untuk menentukan solusi anti-scam yang paling sesuai dengan karakteristik layanan dan model bisnisnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.

Jutaan anak muda Indonesia memilih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, atau pekerja lepas bukan karena tidak tahu risiko pekerjaan itu. Mereka tahu. Tapi di hadapan pasar kerja formal yang makin sempit, pilihan itu terasa seperti satu-satunya jalan yang masuk akal.

Data BPS per Agustus 2025 mencatat 31,5 juta orang kini bekerja sebagai pekerja mandiri atau gig worker. Sebagian besar dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Angka itu naik tajam, dan pemerintah menyebutnya sebagai tanda ekosistem digital yang tumbuh. Tapi ada yang tidak ikut tumbuh: perlindungan sosial.

Kita sudah terbiasa membaca generasi ini dengan cara yang terlalu mudah. Mereka disebut tidak mau terikat, menghindari tanggung jawab, atau terlalu mendambakan kebebasan. Narasi itu nyaman karena mengalihkan persoalan dari struktur ke karakter.

Jika masalahnya ada pada sikap generasi, maka negara tidak perlu membenahi apa-apa, cukup menunggu mereka dewasa dan sadar. Tapi data bercerita dengan cara yang berbeda.

Survei yang dikutip berbagai lembaga riset ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z yang masuk gig economy bukan karena menolak kerja formal. Sebaliknya, karena kerja formal menolak mereka lebih dulu.

Lowongan yang mensyaratkan pengalaman untuk posisi pemula, proses rekrutmen yang panjang dan tidak transparan, serta gelombang PHK di sektor industri di tengah efisiensi berbasis teknologi. Semuanya menutup pintu sebelum sempat diketuk.

Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah cara pemerintah meresponsnya. Alih-alih mempertanyakan mengapa pintu kerja formal semakin sempit, kebijakan yang muncul justru merayakan gig economy sebagai solusi.

Program Penguatan Ekosistem Gig Economy yang diluncurkan Kemenko Perekonomian pada akhir 2025 mempromosikan pekerjaan berbasis platform sebagai wajah baru dunia kerja yang fleksibel dan mandiri. AI Open Innovation Challenge dibuka untuk mendorong anak muda menjadi kreator solusi digital.

Framing ini tidak salah sepenuhnya, tapi ia melewatkan sesuatu yang mendasar: fleksibilitas tanpa lantai perlindungan bukan kebebasan, ia adalah ketidakpastian yang diberi nama lain.

Masalah dengan cara kita mendefinisikan bekerja juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. BPS menghitung seseorang sebagai pekerja jika ia aktif bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Dengan definisi ini, seorang pengemudi ojek yang membuka aplikasi tiga jam sehari selama dua hari lalu berhenti karena sakit, tetap tercatat sebagai pekerja.

Angka pengangguran terlihat terkendali, bahkan turun, sementara di bawahnya jutaan orang hidup tanpa kepastian penghasilan, tanpa akses jaminan kecelakaan kerja, dan tanpa tabungan pensiun.

Ketua Apindo Shinta Kamdani menyebut angka-angka itu kosmetik statistik yang menyembunyikan kerentanan riil. Ini bukan soal manipulasi data. Ini soal alat ukur yang dirancang untuk era kerja yang sudah tidak relevan, yang terus dipakai untuk membaca dunia yang sudah berubah.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Perdebatan tentang gig economy selama ini terlalu banyak berputar pada pertanyaan apakah pekerja platform harus dikategorikan sebagai karyawan atau mitra.

RUU Pekerja Gig yang sedang bergulir di DPR pun masih terjebak di perdebatan status hukum itu. Perdebatan itu penting, tapi ia berisiko menjadi perdebatan yang salah jika tidak diikuti oleh pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa akses terhadap perlindungan sosial harus bergantung pada jenis kontrak kerja seseorang?

Status karyawan atau mitra seharusnya bukan syarat seseorang layak dilindungi. Seseorang yang memilih menjadi freelancer tetap bisa jatuh sakit. Tetap bisa mengalami kecelakaan saat mengantarkan pesanan. Tetap akan tua. Kerentanan itu tidak hilang hanya karena ia tidak memiliki slip gaji.

Beberapa negara sudah mulai menggeser cara berpikirnya ke arah itu. Inggris mengakui kategori worker di antara karyawan dan kontraktor independen, yang memberikan hak atas upah minimum dan jaminan tertentu tanpa menghapus fleksibilitas. Spanyol mengesahkan Riders Law yang mewajibkan platform untuk mengakui kurir sebagai karyawan dengan hak penuh.

Keduanya tidak sempurna dan masih terus diperdebatkan, tapi arahnya jelas: perlindungan sosial dilepaskan dari soal status kontrak, dan disandarkan pada kenyataan bahwa seseorang bekerja dan menanggung risiko. Indonesia belum sampai ke sana, tapi tekanannya sudah ada di dalam negeri.

Aksi unjuk rasa pengemudi ojek menjelang Hari Buruh 2026 menuntut hal yang sama: bukan seragam dan kartu pegawai, tapi kepastian bahwa mereka tidak akan jatuh ke jurang jika platform tiba-tiba mengubah tarif atau menonaktifkan akun mereka secara sepihak.

Ada yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar ketiadaan regulasi. Selama ini platform digital beroperasi dengan argumen bahwa mereka hanya menyediakan teknologi, bukan mempekerjakan orang.

Pengemudi dan kurir disebut mitra yang bebas memilih kapan bekerja. Argumen itu berhasil secara hukum, tapi gagal secara moral: ketika algoritma yang menentukan siapa mendapat order, berapa tarif yang berlaku, dan kapan akun bisa dinonaktifkan, maka kendali itu bukan ada di tangan pekerja. Ia ada di tangan platform. Yang disebut kebebasan itu, dalam praktiknya, adalah kebebasan menanggung risiko sendirian.

Pilihan yang dibuat jutaan anak muda ini layak diperlakukan dengan lebih serius dari sekadar gejala generasi yang sulit diatur. Mereka bergerak dalam kondisi yang sudah menyempit jauh sebelum mereka tiba.

Selama sistem perlindungan sosial kita masih dirancang hanya untuk mereka yang bekerja dengan kontrak tetap dan slip gaji bulanan, maka pertumbuhan gig economy yang terus dirayakan pemerintah sesungguhnya sedang merayakan sesuatu yang lain: semakin banyak orang yang bekerja keras di luar jangkauan perlindungan negara.

Di tengah optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional, Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, ekonomi terus tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61% pada kuartal I-2026.

Namun di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru semakin besar. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 88 ribu pekerja terkena PHK sepanjang 2025, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja justru menyusut? Bukankah pertumbuhan ekonomi seharusnya menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan kemiskinan. Ketika pertumbuhan tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja, muncullah fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja.

Dalam teori ekonomi klasik, pertumbuhan dan kesempatan kerja berjalan seiring. Saat produksi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun.

Namun, perkembangan teknologi telah mengubah hubungan tersebut. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas tanpa menambah pekerja, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia.

Fenomena ini mulai terlihat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Namun banyak industri manufaktur telah menggunakan teknologi otomatisasi sehingga kenaikan produksi tidak lagi diikuti peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Pertumbuhan lebih banyak berasal dari efisiensi dan produktivitas dibandingkan ekspansi lapangan kerja.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercipta lebih banyak berasal dari peningkatan produktivitas dan efisiensi dibandingkan dengan ekspansi tenaga kerja. Paradoks inilah yang kini sedang dihadapi Indonesia.

Sebagian besar PHK terjadi pada sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan beberapa industri berorientasi ekspor. Sektor-sektor ini menghadapi tekanan berat akibat melemahnya permintaan global, meningkatnya biaya produksi, dan persaingan yang semakin ketat dari negara lain.

Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih turut memperburuk keadaan. Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta perubahan pola konsumsi dunia menyebabkan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi. Dalam situasi seperti ini, tenaga kerja sering kali menjadi korban pertama.

Padahal sektor manufaktur selama ini merupakan tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia. Ketika sektor ini mengalami tekanan, dampaknya langsung terasa pada tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat.

Perubahan orientasi dunia usaha juga menjadi penyebab utama. Dalam persaingan global, perusahaan dituntut menghasilkan produk berkualitas dengan biaya serendah mungkin.

Akibatnya, investasi pada teknologi sering dianggap lebih menguntungkan dibandingkan menambah tenaga kerja. Berbagai pekerjaan administratif kini dapat digantikan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tidak lagi menghasilkan jumlah kesempatan kerja sebanyak sebelumnya.

Paradoks ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya dan seharusnya menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan.

Namun bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika tersedia lapangan kerja yang memadai. Jika jutaan angkatan kerja baru tidak terserap, bonus demografi justru berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

Setiap tahun jutaan lulusan sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja. Sayangnya, penciptaan pekerjaan berkualitas belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Akibatnya, persaingan semakin ketat, banyak lulusan bekerja di sektor informal, menerima upah rendah, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan dan melemahkan daya beli masyarakat.

Masalahnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas tidak selalu mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Akibatnya, persaingan kerja semakin ketat. Banyak lulusan muda terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah, bekerja di sektor informal, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Paradoks ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mulai bergeser dari fokus pada kuantitas pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan. Selama bertahun-tahun, indikator utama keberhasilan ekonomi sering kali hanya diukur melalui angka pertumbuhan PDB. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas setidaknya memiliki tiga karakteristik. Pertama, mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Ketiga, mampu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat industri padat karya. Pemerintah perlu memberikan insentif berupa kemudahan pembiayaan, penyederhanaan regulasi, pengurangan biaya logistik, dan insentif perpajakan agar sektor tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, serta furnitur tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerja.

Selanjutnya, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi prioritas. UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti lebih tahan terhadap krisis. Namun, banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Karena itu, digitalisasi, akses pembiayaan produktif, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri nasional perlu terus diperluas agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, transformasi teknologi tidak dapat dihindari. Alih-alih mempertahankan pekerjaan lama, Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan baru.

Program reskilling dan upskilling perlu diperluas agar pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi juga harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, termasuk penguasaan kecerdasan buatan, analisis data, ekonomi hijau, dan kewirausahaan.

Perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK juga harus diperkuat. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperluas agar benar-benar menjadi jaring pengaman sekaligus membantu pekerja memperoleh keterampilan baru dan kembali memasuki pasar kerja.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan setiap target pertumbuhan ekonomi disertai target penciptaan lapangan kerja yang jelas dan terukur. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih baik.

Paradoks pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya PHK merupakan peringatan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan struktural yang serius. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan lapangan kerja yang memadai.

Teknologi, otomatisasi, perubahan struktur industri, dan tekanan ekonomi global telah mengubah hubungan tradisional antara pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam laporan statistik. Melainkan seberapa banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya melalui pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Ketika pertumbuhan ekonomi mampu menghadirkan hal tersebut, barulah pertumbuhan ekonomi benar-benar bermakna bagi rakyat.

HONG KONG - Ketidakpastian geopolitik global, fragmentasi perdagangan, serta pergeseran arus modal internasional justru membuka peluang baru bagi kawasan Asia. Di tengah perubahan lanskap ekonomi dunia tersebut, Hong Kong, ASEAN, dan Greater Bay Area (GBA) Cina tengah membangun sebuah poros ekonomi baru yang menjanjikan pertumbuhan, investasi, dan integrasi industri lintas kawasan.

Pesan itu mengemuka dalam GBA-ASEAN Summit 2026 yang digelar oleh South China Morning Post (SCMP) di Hong Kong, Selasa (30/6). Forum yang dihadiri lebih dari 300 pejabat pemerintah, pelaku usaha, investor, dan akademisi dari ASEAN, Hong Kong, dan Greater Bay Area itu menegaskan posisi Hong Kong sebagai super connector yang menghubungkan modal global dengan potensi pertumbuhan Asia.

Chief Executive Hong Kong Special Administrative Region John Lee mengatakan ASEAN telah menjadi salah satu mitra ekonomi paling penting bagi Hong Kong. Menurut dia, hubungan ekonomi kedua kawasan terus menunjukkan penguatan yang signifikan.

"ASEAN merupakan mitra dagang terbesar kedua Hong Kong selama 16 tahun berturut-turut. Tahun lalu, perdagangan bilateral kami meningkat hampir 30% menjadi US$ 214 miliar," kata John Lee dalam pidatonya.

Selain perdagangan barang, perdagangan jasa antara Hong Kong dan ASEAN juga meningkat sekitar 10% menjadi US$20 miliar pada 2024. Menurut John Lee, pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan ekonomi, investasi, dan bisnis antara kedua kawasan.

"Tujuan Hong Kong, seperti biasa, adalah membangun koneksi dan menambah nilai bagi perusahaan, investor, dan perekonomian Anda," ujarnya.

John Lee mengatakan Hong Kong saat ini tengah menyusun Rencana Lima Tahun pertamanya sebagai cetak biru strategis pembangunan ekonomi jangka panjang. Salah satu fokus utamanya adalah memperdalam kerja sama regional dengan ASEAN dan negara-negara Belt and Road melalui posisi unik Hong Kong di Greater Bay Area.

Ketua Hong Kong-ASEAN Foundation sekaligus Founding Patron ASEAN Chamber of Commerce (Hong Kong), Daryl Ng, mengatakan hubungan antara ASEAN dan Greater Bay Area memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat dan saling melengkapi.

Menurut dia, ASEAN dengan populasi hampir 700 juta jiwa dan Greater Bay Area dengan nilai ekonomi lebih dari RMB 15 triliun, atau setara sekitar Rp 39 ribu. Perputaran ini memiliki potensi besar untuk membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia.

Daryl mencatat, nilai perdagangan antara ASEAN dan Greater Bay Area melalui Hong Kong mencapai HK$ 680 miliar atau sekitar Rp 1.400 triliun pada 2025. Adapun nilai perdagangan ASEAN dengan Provinsi Guangdong telah menembus RMB 1,5 triliun atau setara Rp 4.000 triliun.

Peluang investasi dan kerja sama antara GBA dan ASEAN makin terbuka dengan peluncuran ASEAN Chamber and Commerce Hong Kong yang berlangsung dalam rangkaian Greater Bay Area (GBA)-ASEAN Summit 2026. Langkah itu diharapkan bisa memperkuat integrasi industri, investasi, dan rantai pasok antara kawasan Greater Bay Area, Hong Kong, dan negara-negara ASEAN.

Menurut Daryl, Greater Bay Area yang mencakup Hong Kong, Makau, dan sembilan kota di Provinsi Guangdong telah berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi paling dinamis di Cina. Sementara itu forum GBA-ASEAN Summit dirancang untuk menciptakan koridor baru bagi investasi, inovasi, kolaborasi industri, dan pertukaran talenta di kawasan Asia.

Sementara itu Publisher South China Morning Post Tammy Tam menilai meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi global justru mendorong investor dan pelaku usaha internasional untuk mengalihkan perhatian mereka ke Asia yang dinilai menawarkan stabilitas dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dia mengatakan forum internasional seperti GBA-ASEAN Summit berperan penting dalam mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan investor untuk membangun ekosistem kerja sama ekonomi regional yang lebih kuat.

"Hal ini menciptakan koridor baru bagi arus modal, inovasi, kolaborasi industri, dan pertukaran talenta. Kami percaya di sinilah media yang kredibel dapat memberikan kontribusi," ujar Tammy.

Dalam forum tersebut, sejumlah pejabat setingkat menteri dari negara-negara anggota ASEAN, bersama para pemimpin bisnis dan pejabat pemerintah dari Greater Bay Area dan Hong Kong, juga membahas bagaimana kerja sama lintas batas dapat memperdalam arus perdagangan dan investasi dua arah. Mereka bersepakat tentang pentingnya membangun ekosistem ekonomi bersama yang mampu mendorong kemakmuran kawasan melalui kolaborasi di bidang teknologi, pengembangan talenta, hingga kapasitas komputasi dan kecerdasan buatan.

Indonesia Bidik Peluang Pendanaan Lewat Danantara

Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi Kementerian Luar Negeri RI dalam GBA-ASEAN Summit 2026 Awidya Santikajaya, Selasa (30/6) (Katadata/Ira Guslina)

Bagi Indonesia, penguatan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Greater Bay Area membuka peluang baru untuk menarik investasi, memperkuat industrialisasi, hingga memperluas akses pendanaan internasional.

Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi Kementerian Luar Negeri RI Awidya Santikajaya mengatakan integrasi antara ASEAN dan Greater Bay Area tidak boleh hanya berhenti pada perdagangan, melainkan perlu diperluas ke sektor industri, teknologi, dan pembiayaan.

"Untuk membuat ini berhasil, kita membutuhkan teknologi, kapital, dan kapasitas eksekusi. Dan GBA serta Hong Kong sebagai hub berada pada posisi yang sangat baik," kata Awidya.

Menurut dia, Indonesia melihat Hong Kong bukan hanya sebagai pusat keuangan global, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju ekosistem teknologi, inovasi, dan manufaktur canggih di Greater Bay Area. Ia menilai Hong Kong merupakan hub untuk teknologi, kapital, dan perusahaan dengan jangkauan global.

Awidya mengatakan pengembangan sektor industri, transisi energi, ekonomi digital, serta pembangunan infrastruktur menjadi area strategis yang dapat dikembangkan bersama antara Indonesia, Hong Kong, dan Greater Bay Area. Menurut dia, penguatan hubungan ekonomi tersebut juga membuka peluang baru bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memanfaatkan Hong Kong sebagai pusat penggalangan dana global.

"Pertama adalah industrialisasi dan transisi energi. Kita perlu membangun ekosistem industri yang terintegrasi. Ini adalah hal yang kami serius pertimbangkan," ujar Awidya ketika ditanya mengenai peluang pemanfaatan Hong Kong sebagai platform fundraising bagi perusahaan Indonesia.

Peluang tersebut semakin relevan seiring hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara kini tengah mendorong pengembangan proyek-proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi industri, transisi energi, ekonomi digital, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Awidya dengan kapasitas Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional terbesar di Asia dan Greater Bay Area sebagai pusat manufaktur dan inovasi global, keberadaan Danantara berpotensi menjadi jembatan baru bagi masuknya investasi internasional ke Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komite Bilateral Hong Kong dan Makau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suwito, menilai dinamika geopolitik dan perubahan kebijakan investasi global justru membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menarik investasi dari Hong Kong dan Greater Bay Area.

"Menurut saya, setiap ada kemunduran biasanya selalu ada peluang," kata Suwito dalam diskusi di sela GBA-ASEAN Summit 2026 di Hong Kong.

Suwito mengatakan selain investasi manufaktur seperti kendaraan listrik dan baterai, Indonesia perlu lebih agresif menarik investasi di sektor ekonomi digital dan teknologi. Apalagi, Shenzhen telah berkembang menjadi salah satu pusat teknologi terbesar di dunia.

Salah satu sektor yang dinilai bisa berkembang dengan cepat adalah AI dan digital karena Shenzhen adalah hub, Silicon Valley-nya Asia. Suwito mengatakan Indonesia memiliki daya tarik besar bagi investor teknologi karena merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan memiliki pasar digital yang terus berkembang.

"Kita memiliki sekitar 220 juta pengguna online. Itu yang akan saya promosikan agar bisa menarik investasi, selain investasi fisik seperti BYD dan lainnya, tetapi juga pada ekosistem baterai dan kendaraan listrik," katanya.

Ia berharap perusahaan-perusahaan teknologi asal Greater Bay Area dan Hong Kong dapat menjadikan Indonesia sebagai basis ekspansi regional. Menurut dia, model bisnis digital dan startup memungkinkan investasi dilakukan dengan modal fisik yang lebih kecil, tetapi memiliki dampak ekonomi yang besar.

Ia mencontohkan perusahaan teknologi asal Shenzhen, Insta360, yang tengah mempertimbangkan pembukaan cabang di Indonesia. Menurut dia, investasi yang masuk tidak hanya berupa proyek pemerintah, tetapi juga menyasar sektor komersial dan konsumen.

Terkait ekosistem startup Indonesia, Suwito menilai peluang pendanaan masih terbuka lebar meskipun industri startup sempat mengalami koreksi dalam beberapa tahun terakhir.Menurut dia, model bisnis yang berorientasi pada arus kas dan profitabilitas akan menjadi kunci untuk menarik investasi baru dari investor regional maupun global.

Suwito menilai pembentukan poros ekonomi antara ASEAN, Hong Kong, dan Greater Bay Area akan membuka peluang strategis bagi Danantara terutama dalam pembiayaan proyek hilirisasi, transisi energi, infrastruktur, hingga ekonomi digital.

"Hong Kong merupakan jembatan menuju Cina. Dan Hong Kong sebenarnya merupakan investor asing terbesar kedua di Indonesia. Jika digabungkan dengan Cina, maka menjadi nomor satu," ujarnya.

Menurut Suwito, Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditandingi negara lain di kawasan, yakni besarnya pasar domestik, sumber daya alam strategis seperti nikel, serta bonus demografi. Namun, untuk memanfaatkan momentum tersebut, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperbaiki koordinasi lintas kementerian.

Kelas menengah, penyumbang 81,5% konsumsi rumah tangga Indonesia, merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini, mereka sedang mengalami transformasi dalam mengelola keuangan mereka. Ketika penghasilan mereka semakin tergerus kenaikan biaya hidup, mereka mulai mengeksplorasi berbagai cara mendapatkan penghasilan tambahan.

Di samping itu, mereka kini juga semakin bijak dalam membelanjakan uang mereka. Namun terdapat sebuah paradoks, di mana ketika keuangan mereka tertekan dinamika ekonomi, kelas menengah justru beralih ke produk dan jasa yang lebih “mahal” sebagai strategi mereka beradaptasi.

Kelas menengah Indonesia kini sedang dalam mode bertahan. Jumlah mereka terus menyusut, dari 57,3 juta di 2019 ke 46,7 juta jiwa di 2025. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang tergolong aspiring middle class (AMC) meningkat pesat. Ini menunjukkan bahwa penyusutan jumlah kelas menengah terjadi akibat banyak dari mereka yang turun kelas menjadi AMC, bukan naik menjadi kelas atas.

Tingginya kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor utama yang menekan kelas menengah Indonesia. Riset Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) yang dirilis Katadata Insight Center (KIC) pada April lalu menunjukkan bahwa bagi sebagian besar kelas menengah, kebutuhan hidup sehari-hari dan cicilan sudah menghabiskan setengah penghasilan mereka. Bahkan, kebutuhan hidup yang dimaksud didominasi oleh belanja makanan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Kini, kelas menengah tidak lagi memiliki ruang gerak finansial yang leluasa untuk berbelanja barang tahan lama dan jasa. Situasi semakin genting bagi kelas menengah, dengan riset yang sama menunjukkan bahwa 6 dari 10 kelas menengah pernah mengalami besar pasak daripada tiang di sepanjang 2025.

Dengan situasi keuangan yang sangat ketat, kelas menengah Indonesia kini harus lebih bijak dalam berbelanja, yang mendorong transformasi dalam pemilihan produk oleh kelas menengah. Mereka harus lebih berhati-hati dalam menggunakan setiap rupiah yang mereka dapatkan.

Namun keterbatasan uang tidak serta-merta membuat kelas menengah beralih ke produk dan jasa lebih murah. Riset KIMCI menunjukkan bahwa kini setengah kelas menengah lebih mengutamakan kualitas dan kegunaan dibandingkan harga dalam memilih produk.

Dalam situasi ini, terlihat kelas menengah justru mulai beralih ke produk premium yang seringkali lebih mahal. Meski sekilas tampak seperti sebuah paradoks, perubahan ini merupakan cara kelas menengah dalam berhemat.

Ketika uang mereka terbatas, membeli barang murah namun berkualitas rendah justru menjadi liabilitas bagi kelas menengah. Ketika barang tersebut rusak atau tidak sesuai harapan, mereka malah harus mengeluarkan uang lagi untuk menggantinya.

Sebaliknya, justru barang premium yang lebih tahan lama akan membantu kelas menengah berhemat, meski di awal mungkin mereka perlu membayar lebih mahal.

Perubahan preferensi kelas menengah menjadi value-driven tidak hanya terlihat dalam pemilihan produk konsumsi, tetapi juga pada pemilihan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Riset KIMCI juga menunjukkan kepercayaan kelas menengah terhadap sekolah dan rumah sakit pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang sesuai harapan mereka, kelas menengah tidak keberatan membayar lebih dan beralih ke penyedia swasta. Kualitas dan manfaat kini menjadi kunci bagi kelas menengah dalam menentukan ke mana mereka akan mengeluarkan uang yang mereka peroleh dengan susah payah.

Pola konsumsi pada kelas menengah yang kini menjadi semakin value-driven dan berhati-hati ini menimbulkan risiko tersendiri bagi target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ketika kelas menengah kini memiliki produk berkualitas tinggi dan tahan lama, mereka tidak akan perlu terlalu sering berbelanja.

Dengan postur PDB Indonesia yang lebih dari setengahnya berasal dari konsumsi rumah tangga, kelas menengah yang tidak berbelanja banyak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, situasi ini tidak sepenuhnya kesalahan kelas menengah. Mereka memang harus beradaptasi dan berhemat agar tidak turun menjadi AMC.

Melihat situasi kelas menengah ini, salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah berkolaborasi dengan dunia usaha. Terutama, dalam membantu kelas menengah tetap berbelanja.

Ketika harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama, melainkan kualitas, produsen tidak lagi harus mengutamakan kompetisi dari sisi harga. Sebaliknya, mereka perlu memproduksi barang-barang tahan lama dan berkualitas untuk memaksimalkan akses ke segmen ini.

Transparansi dari nilai produk juga menjadi penting, karena ini merupakan salah satu cara kelas menengah dalam memilih produk. Selain itu, visibilitas produk oleh teknologi AI juga menjadi semakin penting. AI kini perlahan menggantikan mesin pencari (search engine) bagi kelas menengah dalam memperoleh informasi. Ini merupakan “etalase” baru bagi penjual. Produk yang terbaca dan direkomendasikan AI tentu akan mendapat keunggulan tersendiri.

Dari sisi regulasi dan tata kelola, pemerintah dapat membantu kelas menengah dengan mempermudah proses belanja ini. Kelas menengah yang terbantu dalam berbelanja akan lebih mudah mengeluarkan uang dibandingkan kelas menengah yang harus terus waspada dan melakukan banyak pertimbangan.

Mendorong ekosistem jual-beli yang lebih transparan akan membantu kelas menengah berbelanja, pemerintah juga perlu mengembalikan kepercayaan kelas menengah terhadap layanan publik, yang akan membantu kelas menengah mengurangi pengeluaran dan memiliki lebih banyak dana untuk berbelanja.

Pada akhirnya, kelas menengah yang lebih memiliki daya beli akan membantu menggerakkan ekonomi, mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Riset KIMCI merupakan salah satu riset unggulan Katadata Insight Center yang dirancang untuk membantu pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memahami kelas menengah, keresahan mereka, serta apa yang mereka butuhkan saat ini.

Sinergi antara kelas menengah, dunia usaha, dan kelas menengah akan menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG rawan terkoreksi pada perdagangan saham hari ini setelah menguat 0,92% ke level 5.695 pada Rabu (1/7).

Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengatakan, dalam skenario terbaik (best case), posisi IHSG masih berada pada fase wave (b) dari wave [iv] dalam skenario hitam. Kondisi tersebut membuat IHSG masih berpotensi melanjutkan koreksi dengan menguji area 5.472–5.540.

Sementara itu, MNC Sekuritas memperkirakan level support IHSG berada di kisaran 5.486–5.317, sedangkan area resistance diproyeksikan berada pada rentang 6.007–6.286.

“Namun, cermati skenario merah dimana IHSG saat ini sedang membentuk bagian awal dari wave [v] dari wave 3,” tulis Herditya dalam risetnya, Kamis (1/7).

Support merupakan area harga saham tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada satu waktu. Saat menyentuh support, harga umumnya akan kembali naik karena daya beli saham naik.

Sedangkan resistance merupakan tingkat harga saham tertentu yang dinilai sebagai titik tertinggi. Setelah saham menyentuh level ini, biasanya akan ada aksi jual cukup besar hingga laju kenaikan harga tertahan.

MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness sejumlah saham. Misalnya PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akumulasi beli di rentang Rp 2.290–Rp 2.430 dengan target harga di Rp 2.920–Rp 3.310, sementara level stoploss di bawah Rp 2.240.

Kemudian PT Barito Pacific Tbk (BRPT) direkomendasikan buy on weakness pada area Rp 980–Rp 1.170 dengan target harga di Rp 1.580–Rp 1.950, serta stoploss di bawah Rp 865.

Sentimen IHSG

Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal IHSG masih bergerak dalam fase konsolidasi. Hal itu tercermin dari indikator Stochastic RSI yang mulai mendekati area oversold, sementara MACD berpotensi membentuk pola death cross. Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan bergerak terbatas di kisaran 5.600–5.800.

Dari sisi fundamental, sentimen pasar masih dibayangi pelemahan data ekonomi domestik. Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari 50 pada Mei.

Angka tersebut menjadi yang terendah sejak Juni 2025 sekaligus menandai kontraksi sektor manufaktur untuk kedua kalinya tahun ini. Pelemahan dipicu penurunan pesanan baru dan permintaan ekspor.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia secara tak terduga mencatat defisit sebesar US$ 1,61 miliar pada Mei 2026, pertama kalinya sejak April 2020. Pada periode yang sama, ekspor turun 5,73% secara tahunan (year-on-year/YoY), berbalik dari ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan 6,4% YoY.

“Impor tumbuh 22.16% YoY, lebih tinggi dari estimasi yang sebesar 19.5%, yang terutama didorong oleh kenaikan impor migas,” tulis Phintraco dalam analisisnya, Kamis (2/7).

Laju inflasi Indonesia meningkat menjadi 3,34% secara tahunan pada Juni 2026, lebih tinggi dibandingkan 3,08% YoY pada Mei 2026 dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 3,2% YoY.

Capaian tersebut menjadi tingkat inflasi tertinggi sejak Maret 2026, meski masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peningkatan inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.

Di sisi lain, inflasi inti juga mengalami percepatan menjadi 2,76% YoY pada Juni 2026 dari 2,59% YoY pada bulan sebelumnya. Angka tersebut merupakan level tertinggi dalam 38 bulan terakhir, yang mencerminkan mulai menguatnya tekanan harga dari sisi permintaan.

Sementara itu, Fitch Ratings menilai cadangan devisa Indonesia masih menghadapi tekanan meskipun Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin.

Menurut lembaga pemeringkat tersebut, sentimen investor masih tertahan oleh kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah, disiplin fiskal, serta rencana pengelolaan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Phintraco Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yakni PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).

Indeks Wall Street Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi pada perdagangan Rabu (2/7) dini hari WIB. Dow Jones Industrial Average sempat mencetak rekor tertinggi intraday sebelum berbalik melemah, sedangkan indeks Nasdaq Composite tertekan akibat aksi ambil untung di saham-saham semikonduktor.

Dow Jones ditutup turun tipis 13,96 poin atau 0,03% ke level 52.305,24. Sebelumnya, indeks yang berisi 30 saham unggulan tersebut sempat menyentuh rekor intraday di 52.742,66. Namun, kenaikan itu hanya sebentar usai saham Caterpillar anjlok hampir 7%.

Sementara itu, indeks S&P 500 turun 0,22% ke level 7.483,23. Adapun Nasdaq Composite melemah lebih dalam sebesar 0,66% ke 26.040,03 setelah investor merealisasikan keuntungan pada saham-saham produsen chip yang telah melesat lebih dari 80% sepanjang semester I 2026.

Saham Micron Technology merosot lebih dari 10%, meski secara year-to-date masih menguat lebih dari 260%. Sedangkan saham Sandisk juga turun lebih dari 10%, tetapi masih naik lebih dari 750% sepanjang 2026. Di sisi lain, saham Nvidia dan Broadcom masing-masing melemah sekitar 1% dan 2% pada perdagangan tersebut.

Pendiri sekaligus CEO KKM Financial, Jeff Kilburg, menilai fenomena great rotation akan berlanjut pada kuartal III. Menurutnya, arus dana mulai beralih dari aksi ambil untung di saham-saham teknologi menuju saham-saham blue chip di indeks Dow Jones Industrial Average yang selama ini dianggap lebih defensif.

“Ini sangat sehat dan menegaskan semakin luasnya cakupan pasar saham untuk pasar bullish yang terus berlanjut ini di tahun keempatnya,” ucap Kilburg dikutip CNBC International, Kamis (2/7).

Pergerakan tersebut terjadi setelah bursa saham Amerika Serikat membukukan kinerja solid sepanjang semester I 2026. Dow Jones Industrial Average menguat 8,9% dan mencatatkan performa paruh pertama terbaik sejak 2021.

Sementara itu, S&P 500 naik 9,6%, sedangkan Nasdaq Composite menguat 12,8%. Adapun Russell 2000 melonjak hampir 22%, menjadi kinerja semester pertama terbaik sejak 1991.

Di tengah tekanan pada saham semikonduktor, sejumlah saham teknologi berkapitalisasi besar berhasil membatasi pelemahan Nasdaq.

Saham Meta Platforms melesat hampir 9% setelah mengumumkan rencana memasuki bisnis layanan cloud dan menjual kapasitas komputasi berlebih. Hal itu dinilai dapat membuka sumber pendapatan baru. Sementara itu, saham Microsoft naik 3% dan Apple menguat hampir 2%.

Pelaku pasar juga mencermati arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat. Dalam pidatonya di konferensi European Central Bank di Portugal, Ketua Kevin Warsh belum memberikan sinyal mengenai keputusan suku bunga pada rapat bulan ini.

Meski demikian, ia mengatakan tekanan harga masih berada pada level yang terlalu tinggi, sehingga tetap menjadi perhatian bagi bank sentral.

Kehadiran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung terus memantik sorotan publik. Ada yang melihatnya sebagai hal wajar dalam demokrasi: seorang mantan kepala negara tetap memiliki hak untuk berpolitik, menyampaikan pandangan, atau memberi dukungan kepada partai tertentu. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan intensitas keterlibatan tersebut.

Spekulasi pun berkembang. Apakah safari politik Jokowi sekadar untuk memperkuat PSI, atau bagian dari strategi jangka panjang yang berkaitan dengan konstelasi menuju Pemilu 2029?

Terlepas dari pro dan kontra, satu hal sulit diabaikan: sambutan ribuan kader dan simpatisan di Lampung menghadirkan suasana yang lebih menyerupai mobilisasi politik nasional ketimbang pertemuan internal partai. Jabatan formal telah berakhir, tetapi pengaruh politik Jokowi tampaknya belum ikut pensiun.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana posisi seorang mantan presiden dalam demokrasi, dan sejauh mana pengaruh politik dapat bertahan setelah kekuasaan formal usai?

Pengaruh yang Tidak Berakhir Bersama Jabatan

Dalam demokrasi modern, pengaruh politik tidak otomatis hilang ketika masa jabatan selesai. Banyak mantan pemimpin dunia tetap aktif dalam ruang publik, baik sebagai pendukung partai, pembicara, maupun patron politik. Dalam batas konstitusional, hal ini merupakan bagian wajar dari kehidupan demokrasi.

Dari sudut pandang ini, kehadiran Jokowi dalam agenda PSI dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik lanjutan. Hubungan personal dan politik antara Jokowi dan PSI juga bukan rahasia. Maka, publik membaca kehadirannya sebagai bagian dari proses konsolidasi politik.

Dalam kerangka David Easton, sistem politik bertahan melalui arus dukungan dan tuntutan masyarakat. Dukungan bukan sesuatu yang statis; ia harus terus diproduksi melalui interaksi yang berulang. Safari politik, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai mekanisme menjaga aliran dukungan tersebut agar tetap hidup.

Namun tafsir politik tidak pernah tunggal. Sebagian pengamat melihatnya sebagai upaya memperkuat posisi PSI agar mampu melewati ambang batas parlemen. Sebagian lain membaca kemungkinan lebih luas: bahwa ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur politik jangka panjang menuju konfigurasi 2029. Kedua tafsir itu mungkin, tetapi masih berada di ranah analisis, bukan kesimpulan.

Sosiolog Dirk Baecker melihat politik sebagai sistem yang terus berupaya mengurangi kompleksitas melalui pembentukan struktur dan ekspektasi. Dalam pengertian ini, kehadiran tokoh seperti Jokowi dapat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan ekspektasi politik dalam sistem yang terus berubah.

Komunikasi yang Membentuk Persepsi

Dalam politik modern, komunikasi bukan sekadar penyampai pesan, tetapi bagian dari produksi realitas politik itu sendiri. Brian McNair menekankan bahwa politik bekerja dalam ruang komunikasi yang dipenuhi simbol, citra, dan narasi.

Safari politik Jokowi memiliki dimensi simbolik yang kuat. Ia menegaskan bahwa seorang mantan presiden masih hadir dalam percakapan politik nasional. Namun simbol tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan elektoral. Persepsi publik dibentuk oleh banyak faktor: kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, serta munculnya figur-figur baru.

Menjelang 2029, sejumlah nama mulai muncul dalam survei dan diskursus publik: Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Dedi Mulyadi, hingga Pramono Anung.

Namun, banyak survei juga menunjukkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan. Artinya, lanskap politik masih cair dan sangat mungkin berubah. Dalam situasi seperti ini, figur seperti Jokowi dapat menjadi variabel penting yang memengaruhi arah konsolidasi.

Kingmaker dan Infrastruktur Politik

Dalam politik, ada peran yang tidak selalu berada di atas panggung utama: kingmaker. Jokowi mulai ditempatkan dalam kategori ini. Ia tidak lagi menjadi kandidat, tetapi dapat memengaruhi arah dukungan politik, koalisi, dan distribusi kekuatan.

Posisi ini didukung oleh beberapa modal politik: jaringan birokrasi yang luas, kedekatan dengan berbagai elite, akses terhadap dukungan finansial, serta tingkat pengenalan publik yang tinggi. Dalam konteks ini, PSI dapat dilihat bukan hanya sebagai partai, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur politik yang lebih besar.

Safari politiknya, dengan demikian, dapat dibaca sebagai investasi jangka panjang. Bukan hanya membesarkan partai, tetapi juga mengamankan kanal pengaruh dalam konfigurasi politik mendatang.

Dinamika Elite dan Ketidakpastian 2029

Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, tetapi dinamika awal sudah terlihat. Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi kombinasi apresiasi dan kritik. Sebagian publik menilai stabilitas politik relatif terjaga, namun sebagian lain mengkritisi efektivitas program dan komunikasi kebijakan.

Di sisi lain, figur seperti Gibran membawa simbol generasi baru, Anies mempertahankan basis politik yang solid, AHY menguat melalui pengalaman organisasi dan pemerintahan, sementara Dedi Mulyadi dan Pramono Anung menghadirkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Namun, belum ada kepastian siapa yang akan benar-benar mendominasi.

Dalam situasi ini, politik bekerja seperti arena yang belum selesai dibentuk. Jokowi hadir sebagai salah satu aktor yang dapat mempercepat atau mengubah arah pembentukan tersebut.

Menengok Pengalaman Negeri Jiran

Sejarah politik kawasan menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan tidak pernah permanen. Di Malaysia, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim pernah berada dalam posisi politik yang sangat berseberangan. Anwar bahkan sempat dipenjara dalam kontroversi politik yang panjang.

Namun dalam perkembangan berikutnya, keduanya sempat berada dalam koalisi yang sama untuk menggulingkan pemerintahan Najib Razak. Politik kemudian terus berubah, hingga Anwar akhirnya menjadi perdana menteri. Dinamika ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, lawan dapat menjadi sekutu, dan sekutu dapat berubah menjadi lawan. Pelajaran ini relevan: tidak ada konfigurasi politik yang benar-benar final.

Politik sebagai Ruang yang Terus Bergerak

Dalam Meditations, Marcus Aurelius menyatakan bahwa apa yang tidak baik bagi sarang lebah, tidak akan baik pula bagi seekor lebah: apa yang tidak baik bagi keseluruhan tidak akan baik bagi bagian kecilnya. Dalam konteks demokrasi, ini dapat dibaca sebagai pengingat bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal kemenangan politik, tetapi tentang kontribusi terhadap kepentingan bersama.

Safari politik Jokowi pada akhirnya bukan sekadar aktivitas seorang mantan presiden. Ia adalah bagian dari dinamika demokrasi yang lebih luas: tentang bagaimana pengaruh dipertahankan, bagaimana simbol bekerja, dan bagaimana masa depan politik disiapkan sebelum ia benar-benar tiba.

Apakah Jokowi akan menjadi penentu utama dalam kontestasi 2029, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal jelas: dalam politik, tidak ada yang benar-benar selesai. Hanya ada peran yang berubah bentuk.

Hari pertama penerapan skema komisi 8% untuk layanan transportasi daring roda dua memunculkan respons yang berbeda dari para pengemudi. Sejumlah pengemudi Gojek mengaku mulai merasakan manfaat berupa potongan komisi yang lebih kecil untuk perjalanan jarak jauh.

Sebaliknya, pengemudi ojek online alias ojol di platform Grab justru menilai skema baru belum membuat pendapatan mereka membaik karena diikuti perubahan sistem insentif.

Mansur, pengemudi Gojek, mengatakan kebijakan komisi 8% sudah mulai berlaku untuk layanan GoRide. Namun, menurutnya, dampaknya belum terasa pada seluruh jenis perjalanan.

"Pendapatannya sama saja. Kalau perjalanan dekat masih tetap sama. Tapi kalau jarak jauh, potongannya lebih kecil," kata Mansur kepada Katadata.co.id, Rabu (1/7).

Ia mencontohkan, untuk perjalanan yang dibayar penumpang Rp 50 ribu, sebelumnya dipotong sekitar Rp 11 ribu. Kini untuk perjalanan jauh kisaran Rp 50 ribu, potongannya hanya 8% atau sekitar Rp 4 ribu-Rp 5 ribu.

Begitu pula jika memperoleh order senilai Rp 100 ribu, potongan yang dikenakan kini sekitar Rp ribu hingga Rp 10 ribu. Potongan ini jauh lebih rendah dibanding skema sebelumnya.

Meski demikian, Mansur mengatakan perubahan tersebut belum berdampak pada tarif perjalanan jarak pendek.

Meski begitu, Mansur mengatakan saat ini memang tidak semua pengemudi bisa mendapatkan pesanan layanan hemat dari penumpang. Sebal sistem tersebut ditentukan oleh aplikasi langsung.

Meski begitu ia bersyukur karena masih bisa mendapatkan pesanan layanan hemar. “Sekaran gada akses sendiri pakai tombol. Jadi kita dikasih tombol, kalau nggak mau ya tinggal nggak hidupin (pesanan hemat),” ujarnya.

Yosep, salah seorang pengemudi Gojek lainnya justru heran dengan skema komisi sekarang. Sebab, ia mengatakan justru ada perbedaan tarif, khususnya untuk jarak dekat atau flat.

Menurutnya, saat potongan komisi masih mencapai 20%, pendapatan bersih yang ia dapatkan sebesar Rp 10.400. Namun saat penerapan komisi 8%, dari total perjalanan jarak dekat Rp 11.100, pendapatan bersih yang ia dapatkan lebih kecil.

“Harusnya ada kenaikan, mungkin di atas Rp 11 ribu. Ternyata argonya jadi Rp 10.200. Kok lebih kecil ya?” katanya.

Berbeda dengan pengalaman para pengemdui Gojek. Ahmad, pengemudi Grab, justru mengaku belum merasakan manfaat dari skema komisi baru. Menurutnya, sistem yang diterapkan saat ini membuat penghasilan bersihnya berpotensi lebih kecil dibanding sebelumnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya pengemudi hanya dikenakan biaya langganan harian sebesar Rp 20 ribu, berapa pun besaran pendapatan yang diperoleh. Selain itu, masih tersedia bonus atau insentif yang dapat menutup biaya tersebut.

Kini, biaya langganan tetap telah diganti menjadi potongan sebesar 8% dari total pendapatan. Ahmad menilai skema tersebut justru lebih memberatkan bagi pengemudi yang mampu memperoleh pendapatan harian lebih tinggi.

"Kalau pendapatan Rp 300 ribu, potongannya jadi Rp 24 ribu. Dulu mau Rp 300 ribu atau Rp 400 ribu tetap dipotong Rp 20 ribu dan masih ada bonus. Sekarang bonusnya juga dihilangkan," ujarnya.

Ahmad juga mengaku belum melihat adanya peningkatan jumlah penumpang setelah penerapan kebijakan baru. Menurutnya, tarif yang dibayar pelanggan juga relatif tidak berubah.

Ia mengatakan dirinya baru mengetahui detail skema tersebut setelah mulai menarik penumpang pada hari pertama penerapan. "Baru hari ini ketahuan ternyata skemanya begini. Kelihatannya malah lebih kecil," katanya.

Perbedaan pengalaman pengemudi Gojek dan Grab tersebut menunjukkan bahwa dampak penerapan komisi 8% belum dirasakan sama oleh seluruh mitra pengemudi. Bagi sebagian pengemudi Gojek, manfaatnya mulai terasa terutama pada perjalanan bernilai besar. Namun bagi sebagian pengemudi Grab, perubahan skema komisi yang disertai penghapusan bonus justru dinilai membuat pendapatan bersih tidak lebih baik dibanding sebelumnya.

Implementasi 8% Masih Dipantau

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan masih terus memonitor hari pertama dan pada pekan pertama implementasi potongan aplikasi 8%.

“Saat ini sudah mulai menampung laporan-laporan dari rekan pengemudi ojol dari seluruh platform serta notifikasi yang diterbitkan secara digital oleh seluruh platform mengenai implementasi potongan aplikasi 8% per 1 Juli 2026,” kata Igun kepada Katadata.co.id.

Igun mengatakan, berbagai variasi formula perhitungan implementasi potongan aplikasi 8% yang diterbitkan saat ini merupakan bentuk penyesuaian bisnis masing-masing platform. Ini termasuk adanya penurunan tarif dari salah satu perusahaan aplikasi.

“Kami memonitornya apakah akan meningkatkan pendapatan pengemudi ojol atau akan merugikan menurunkan pendapatan pengemudi ojol,” ujarnya.

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia juga telah mengaktifkan Pusat Pelaporan Implementasi 8% melalui kanal website resmi gardaindonedia.or.id. Igun mengatakan setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Perpres Nomor 27 tahun 2026 dan Satgas Khusus 8%.

Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI mengkritik penerapan potongan aplikasi yang dilakukan perusahaan platform. Hal ini karena tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianti yang menyatakan bahwa potongan aplikasi adalah sebesar persen berdasar Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8%, yaitu berkisar 16-24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati.

Lily mencontohkan, konsumen membayar Rp 34 ribu. Lalu platform langsung mengambil biaya aplikasi Rp 5 ribu dan biaya asuransi perjalanan Rp 1.000 ke keuntungan aplikator dengan total sebesar Rp 6 ribu.

Kemudian sisanya Rp 28 ribu dipotong lagi 8% untuk platform senilai Rp 2.240. “Maka pengemudi hanya memperoleh pendapatan Rp 25.760. Itu artinya potongan aplikasi sebesar 24% dari uang yang dibayarkan oleh konsumen,” ujar Lily.

Pemerintah Indonesia ingin membentuk lembaga independen guna mendukung agenda nasional di bidang pengendalian perubahan iklim. Ini mencontoh Komite Perubahan Iklim Inggris (UK Climate Change Committee/UK CCC).

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa keberadaan lembaga independen penting untuk menjaga agar target iklim nasional disusun secara objektif di tengah berbagai kepentingan sektoral.

"Keberadaan badan independen memungkinkan pemisahan fungsi antara pemberian rekomendasi teknis berbasis data dan pengambilan keputusan kebijakan secara tegas," kata dikutip dari keterangan resmi, Rabu (1/7).

Rencananya, pembentukan lembaga independen itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Tujuannya, agar memiliki kedudukan yang kuat.

"Lembaga yang dibentuk berdasarkan mandat undang-undang akan memiliki kedudukan yang lebih kokoh untuk memastikan setiap langkah mitigasi dan adaptasi tetap selaras dengan data sains terkini," ujarnya.

Rencana pembentukan lembaga independen tersebut mencuat setelah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bertemu dengan UK CCC di sela-sela Pekan Aksi Iklim London pada akhir Juni lalu. Pertemuan itu dalam rangka penyempurnaan draf RUU Perubahan Iklim.

UK CCC merupakan badan penasihat independen yang dibentuk melalui Climate Change Act 2008. Lembaga yang beranggotakan ilmuwan dan para pakar tersebut memiliki dua tugas utama, yakni memberikan rekomendasi ilmiah kepada pemerintah serta memantau pencapaian target perubahan iklim Inggris.

Jumhur mengatakan RUU Perubahan Iklim nantinya diharapkan menjadi payung hukum berbagai kebijakan strategis, mulai dari pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), pengaturan pendanaan iklim, hingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mempelajari sejumlah aspek yang dinilai menjadi kunci keberhasilan Inggris mengawal kebijakan iklim, yakni penetapan target yang jelas, penyusunan jalur pencapaian, integrasi berbagai instrumen kebijakan, serta keberadaan lembaga penasihat independen.

Menurut Jumhur, pengalaman Inggris menunjukkan bahwa transparansi dan independensi dalam menyusun rekomendasi berbasis sains menjadi fondasi penting bagi kebijakan iklim yang kredibel. Model tersebut juga didukung mekanisme akuntabilitas yang ketat, mulai dari penyusunan anggaran karbon lima tahunan, laporan kemajuan secara berkala, hingga penilaian risiko perubahan iklim.

PT Danantara Development Management Fund (DDMF) memaparkan rencana kerja dan rencana anggaran (RKA) 2026 dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (1/7). Dalam rapat tersebut, DDMF mempresentasikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, mulai dari proyek hilirisasi hingga pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Direktur Utama DDMF Sigit Puji Santosa mengatakanp erusahaan yang baru dibentuk pada April 2026 itu telah menyampaikan arah program strategis yang akan menjadi fokus investasi pada tahun ini. Ketika ditanya proyek Giant Sea Wall juga masuk dalam proyek yang dananya dikelola DDMF, Sigit menyampaikan seluruh proyek sudah dipaparkan dalam rapat itu.

"Semua kami paparkan. Nanti detailnya akan kami sampaikan," kata Sigit usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7).

Rapat tersebut juga dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Managing Director Danantara Rohan Hafas dan dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, rapat digelar secara tertutup karena membahas rencana kerja dan anggaran DDMF sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, setiap rencana kerja dan anggaran badan usaha terkait investasi harus dikonsultasikan dengan DPR melalui Komisi XI.

Dalam rapat itu, Rosan Roeslani membuka rapat dengan memaparkan arah kebijakan Danantara. Kemudian dilanjutkan oleh Sigit yang menjelaskan rencana kerja, anggaran serta sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada 2026.

"Banyak yang disampaikan terkait anggaran, banyak juga yang disampaikan terkait proyek, dan banyak pertanyaan dari anggota. Namun karena rapatnya tertutup, saya tidak bisa mengungkapkan apa yang dibahas di dalam rapat," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun mengatakan, DDMF saat ini masih menyusun skema pendanaan berbagai proyek strategis. Dia mengatakan, mekanisme tersebut masih dalam tahap perumusan.

Agar proyek-proyek strategis itu dapat menarik minat investor global, Misbakhun menyebut hal terserbut juga sudah disampaikan oleh DDMF. Namun, pembahasannya masih sebatas rencana kerja dan anggaran sehingga implementasinya akan terus dipantau.

“Jadi nanti kalau mereka sudah berjalan akan kita tagih dengan rapat-rapat terjadwal mengenai laporan, kinerja dan sebagainya," kata Misbakhun.

Terkait sektor prioritas, Misbakhun mengatakan DDMF akan berfokus pada proyek-proyek strategis yang memiliki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) jangka panjang sehingga kurang diminati investor swasta.

"Kalau diserahkan kepada swasta, itu sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana, itu yang utama," ujarnya.

Meski demikian, baik Misbakhun atau pihak DDMF belum bisa mengungkapkan daftar proyek yang akan dibiayai karena mekanisme pendanaannya masih disusun.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas mengatakan DDMF masih berada pada tahap penyampaian rencana kerja dan anggaran kepada DPR. Ke depan, perusahaan akan secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek kepada Komisi XI.

Menurut Rohan, seluruh proyek tetap akan dihitung berdasarkan aspek komersial meskipun sebagian merupakan investasi jangka panjang yang memiliki nilai strategis bagi negara.

"Karena ini menyangkut uang negara, kami harus berhati-hati dalam memilih proyek. Walaupun investasinya berjangka panjang, aspek komersial dan tingkat pengembaliannya tetap harus dihitung," kata Rohan.

Dia menjelaskan setiap proyek akan memiliki perhitungan investasi dan proyeksi tingkat pengembalian yang berbeda. Setelah melalui kajian tersebut, pemerintah akan menentukan apakah proyek akan sepenuhnya dijalankan DDMF.

Direktur Utama PT Danantara Development Management Fund (DDMF) Sigit Puji Santosa menegaskan proyek-proyek infrastruktur nasional yang pendanaannya akan dikelola DDMF tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, seluruh pembiayaan proyek akan bersumber dari investasi swasta.

"Enggak ada APBN. Ini semua swasta dan investasi. Engga APBN," kata Sigit usai rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7).

Rapat tersebut juga dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Managing Director Danantara Rohan Hafas serta dipimpin Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Hal tersebut itu disampaikan menyusul munculnya anggapan bahwa DDMF akan memperoleh pendanaan dari APBN setelah presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara. Dalam Pasal 31A ayat (1) beleid tersebut disebutkan bahwa holding investasi yang memiliki mandat pembangunan nasional dapat menerima penyertaan modal negara (PMN) secara langsung dari APBN.

Adapun DDMF merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada 10 April 2026. Perusahaan ini bergerak di bidang perusahaan holding (KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Sigit menyatakan, ketentuan dalam PP tersebut tidak berarti DDMF akan menerima aliran dana APBN secara langsung. Menurut dia, sumber pendanaan DDMF tetap berasal dari investasi swasta.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun juga membantah anggapan bahwa dana APBN akan disalurkan ke DDMF. Dia menjelaskan, jika pemerintah menggunakan APBN untuk mendukung proyek strategis nasional, mekanisme yang ditempuh berbeda dengan pendanaan yang dikelola DDMF.

Untuk saat ini, kata Misbakhun, DDMF sedang menyusun proyek-proyek yang memiliki irisan dengan APBN. Mekanismenya masih disusun.

Saat ditanya apakah dana APBN akan disalurkan langsung ke DDMF atau ke proyek yang dikelolanya, Misbakhun menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi.

"Tidak. Tidak masuk ke dalam DDMF. Strategi itu itu berbeda dengan misalnya, ‘Oh ini uang APBN, ini DDMF, dan sebagainya, tidak seperti itu," ujarnya.

Dia menambahkan, DDMF akan menjelaskan secara terbuka mekanisme pendanaan proyek-proyek yang dikelolanya setelah skema tersebut rampung disusun.