SOLO - Royal Dinner dalam rangka Adeging Mangkunegaran ke-269 digelar di Pendopo Mangkunegaran akhir pekan lalu. Acara tersebut dihadiri sekitar 150 tamu undangan dari berbagai kalangan.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Adeging Mangkunegaran 269. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya KGPAA Mangkunegaran X, GRAJ Ancillasura Marina Sudjiwo, Respati Ardianto, Meliza M. Rusli, Nico Tahir, Aditya Bayunanda, hingga Agus Martowardojo.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran X atau yang kerap disapa Gusti Bhre mengatakan, Royal Dinner merupakan malam yang penuh kebersamaan dan kebahagiaan.

Gusti Bhre juga mensyukuri semua pihak yang sudah membuktikan kerja keras dan mendukung satu sama lain bisa menciptakan suatu dampak positif dan keberlanjutan.

“Terima kasih selamat menikmati makan malamnya dan tentunya saya mewakili seluruh keluarga, terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan,” ujar Gusti Bhre, Minggu (3/5/2026).

Di acara Royal Dinner, jamuan yang dihidangkan dalam royal heritage dinner selalu menyimpan filosofi. Gusti Raden Ajeng Ancillasura Marina Sudjiwo atau kerap disapa Gusti Sura mengatakan Adeging Mangkunegaran tahun ini digelar pada Tahun Dal, artinya merupakan tantangan.

Lihat video: Ribuan Warga Ramaikan Halal Bihalal di Pura Mangkunegaran Solo



“Ini kita wujudkan dalam tema keprajuritan yang bisa teman-teman lihat di sini. Mangkunegaran melambagkan ini semua dengan ikon kuda,” kata Gusti Sura di Pamedan Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam siklus Windu Jawa, Tahun Dal bukan sekadar penanggalan, melainkan fase penempaan diri. Ibarat seekor kuda pilihan, ketangkasan tidak lahir begitu saja, melainkan dibentuk melalui disiplin dan latihan yang teguh.

Melalui tujuh rangkaian hidangan, sekitar 150 tamu undangan khusus diajak menyelami filosofi Legiun Mangkunegaran yang merupakan simbol manusia yang tahu kapan harus melesat cepat dan kapan harus tenang mengamati tujuan.

Perjalanan dimulai dengan makanan bernama canape savory yaitu Sosis Solo Deconstructed. Sebagaimana kavaleri yang melesat cepat, hidangan ini hadir lugas dengan crispy crepe hasil teknik dehidrasi yang membungkus ayam rempah santan kental, melambangkan langkah awal yang terarah.

Memasuki menu pembuka, Dendeng Age Buntel hadir dengan rupa menyerupai tapal kuda besi yang sedang dipanaskan. Daging cincang berempah yang dibungkus lemak jala ini adalah simbol disiplin dan batasan ketat bagi prajurit Legiun.

Puncak dari narasi malam ini tertuang dalam hidangan utama yakni Slow Cooked Beef Sauce Kluwek. Beef Short Ribs yang dimasak sous-vide selama 48 jam ini adalah metafora penempaan yang sempurna.

Daging yang semula keras menjadi lembut karena waktu dan suhu yang tepat, konsisten seperti langkah kuda yang terarah menuju tujuan bermakna. Saus kluwek yang hitam dan pekat melambangkan fase penempaan diri yang keras namun kaya akan makna.

Sebagai penutup siklus, hadir Mousse Tape Singkong. Menggunakan bahan dasar rakyat yang naik kelas, hidangan ini melambangkan kerendahan hati seorang ksatria. Tekstur mousse yang ringan dipadukan dengan meringue jahe dan coulis nangka memberikan ruang tenang untuk refleksi atas segala ketekunan yang telah dijalani.

Royal Dinner Mangkunegaran merupakan sebuah perjamuan yang bukan sekadar tentang rasa, melainkan penghormatan terhadap sejarah, disiplin, dan langkah yang tak pernah goyah.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) mengusulkan Provinsi Riau menjadi Daerah Istimewa Riau. Sejumlah hak-hak istimewa telah diproyeksikan baik dari tata kelola pemerintah sampai aspek ekonomi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan dalam media visit di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/10/2025).

Herwan memaparkan bahwa upaya nomenklatur ini sekaligus memenuhi hak-hak istimewa yang telah disusun dalam naskah akademik. Sejumlah hak yang diajukan bertujuan untuk membenahi tata kelola dan mendongkrak perekonomian Riau.

Dirinya menyinggung bahwa Riau memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Selain itu, berbagai infrastruktur jalanan rusak imbas proyek di wilayah Riau.

Kemudian dia juga menyinggung pendapatan Riau dari sektor migas sebesar 15,5%, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

"Undang-undang migas saat ini memberikan daerah penghasil itu 15,5%, Tetapi kita melihat 15,5% yang saat ini diberikan kepada daerah penghasil migas Itu ternyata masih belum cukup untuk bisa merubah sosial ekonomi masyarakatnya, terutama dari sisi infrastruktur," katanya kepada Bisnis.

Pada data yang dipaparkan, Herwan menyebut hak istimewa diproyeksikan memberikan dana keistimewaan kebudayaan melayu sebesar 30% berbasis kontribusi SDA.

Kemudian tambahan persentase DBH (Dana Bagu Hasil) migas, di mana 20% minyak bumi dan 35% gas dan DBH non-migas sebesar 30%.

Lalu tambahan Participating Interest (PI) WK migas menjadi 20%, serta memperoleh hak kelola SDA berbasis kearifan lokal. Selain hak keistimewaan, pihaknya juga merencanakan kewenangan keistimewaan.

Kewenangan itu mencakup bidang tata kelola pemerintahan (Majelis Rakyat Riau atau tambahan proporsi 25% kursi di DPRD Riau dan DPRD kabupaten/kota. Bidang sistem hukum adat atau peradilan adat.

Pada bidang sosial dan budaya mengedepankan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan dan penerapan di ruang publik, serta penguatan pendidikan dan budaya melayu. Lalu, kewenangan bidang ekonomi dan SDA (kearifan lokal dan pancung alas).

Sebelumnya, Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan keinginan menjadikan daerah istimewa sejak 1949. Namun kerap terhambat karena dilanda berbagai persoalan. Setelah perundingan dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, pada 17 Oktober, pihaknya menggelar maklumat akbar atau pengumuman bahwa pengajuan DIR akan segera dilaksanakan.

"Kemudian kita bekerja sampai kemudian kita mendapat dukungan lebih dari 130 dari berbagai organisasi baik lintas Agama maupun Etnis ya ada 130. Termasuk misalnya Muhammadiyah NU, Paguyuban Jawa, Batak, segala macam itu yang ada di Riau. Kemudian termasuklah terbaru dukungan dari Kerukunan Riau dan dari DPRD," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Aliansi Nasional Perjuangan Daerah Istimewa Riau, Alfitra Salamm berharap agar naskah akademik segera dibahas oleh DPR. Alfitra mengungkapkan, dari 6 wilayah yang mengajukan daerah istimewa, Riau merupakan provinsi yang siap mendapat gelar itu.

Dia ingin DPR memasukkan naskah akademik dalam prolegnas 2026. Dirinya yakin bahwa DPR mampu menuntaskan naskah akademik hingga menjadi Undang-Undang. Selain prolegnas, dia berharap usulan masuk dalam kumulatif terbuka.

"Nanti pokoknya kita berharap bukan hanya melalui prolegnas karena di DPR itu ada istilah kumulatif terbuka, kumulatif terbuka itu kapanpun juga bisa Undang-Undang di bahas," jelasnya.

Meskipun, dia memahami terdapat sejumlah kendala dalam perubahan nomenklatur menjadi Daerah Istimewa Riau.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) tengah berupaya mengubah nomenklatur Riau menjadi daerah istimewa. Usulan ini digadang tidak hanya membenahi sistem pemerintahan Riau, tapi diproyeksikan meningkatkan ekonomi setempat.

Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan perbaikan ekonomi memberikan dampak terhadap tata kelola Riau baik dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Sebab sampai saat ini, aspek tersebut belum tercukupi.

Taufik menyebut, dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah pusat ke daerah sekitar 10%. Menurutnya, persentase tersebut belum mencukupi kebijakan fiskal sehingga dirinya memproyeksikan kenaikan DBH sekitar 20%-30%.

"Karena kalau 10 persen hanya menjalankan fiskal di daerah, tapi belum lagi dapat memberi kebutuhan baru.

Maka kita perlu setidaknya 20 persen atau 30 persen," katanya saat media visit ke Kantor Bisnis Indonesia di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Baginya, selain dampak ekonomi, masyarakat mendapatkan dampak psikologis karena Riau diakui menjadi daerah istimewa. Hal ini juga disampaikan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan.

Dia sependapat bahwa DBH 10% belum memberikan dampak signifikan kepada tata kelola Riau. Namun, Herwan menuturkan dampak ekonomi berpeluang meningkat, karena dalam proyeksinya terdapat sejumlah pengelolaan dana istimewa bagi Riau.

Pada dana keistimewaan kebudayaan Melayu sebesar 30% berbasis kontribusi SDA. Kemudian tambahan persentase DBH (Dana Bagi Hasil) migas, di mana 20% minyak bumi dan 35% gas dan DBH non-migas sebesar 30%.

Lalu tambahan Participating Interest (PI) WK migas menjadi 20%, serta memperoleh hak kelola SDA berbasis kearifan lokal.

Adapun naskah akademik usulan perubahan Riau menjadi daerah istimewa telah diserahkan ke DPR, pada Selasa (28/10/2025).

Ketua Aliansi Nasional Perjuangan Daerah Istimewa Riau, Alfitra Salamm berharap agar naskah akademik segera dibahas oleh DPR. Alfitra mengungkapkan, dari 6 wilayah yang mengajukan daerah istimewa, Riau merupakan provinsi yang siap mendapat gelar itu.

Dia ingin DPR memasukkan naskah akademik dalam prolegnas 2026. Dirinya yakin, bahwa DPR mampu menuntaskan naskah akademik hingga menjadi Undang-Undang. Selain prolegnas, dia berharap usulan masuk dalam kumulatif terbuka.

"Nanti pokoknya kita berharap bukan hanya melalui prolegnas karena di DPR itu ada istilah kumulatif terbuka, kumulatif terbuka itu kapanpun juga bisa Undang-Undang di bahas," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) mengajukan naskah akademik untuk berupaya mengubah Riau menjadi Daerah Istimewa Riau kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Selasa (28/10/2025).

Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan keinginan menjadikan daerah istimewa sejak 1949. Namun kerap terhambat karena dilanda berbagai persoalan. Setelah perundingan dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, pada 17 Oktober, pihaknya menggelar maklumat akbar atau pengumuman bahwa pengajuan DIR akan segera dilaksanakan.

"Kemudian kita bekerja sampai kemudian kita mendapat dukungan lebih dari 130 dari berbagai organisasi baik lintas Agama maupun Etnis ya ada 130. Termasuk misalnya Muhammadiyah NU, Paguyuban Jawa, Batak, segala macam itu yang ada di Riau. Kemudian termasuklah terbaru dukungan dari Kebun Riau dan dari DPRD," kata Taufik saat media visit ke Bisnis, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Perubahan ini bukan tanpa alasan, karena Riau dinilai memiliki kontribusi dalam perkembangan sejarah di Indonesia, termasuk melepas penjajahan di Tanah Air. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan.

Herwan menjelaskan 7 dasar pertimbangan agar Riau diakui menjadi daerah istimewa. Pertama, katanya, Riau telah mengalami tiga fase yaitu Riau Masa Kuno, Riau Masa Klasik, dan Riau Masa Modern. Di setiap fase tersebut melahirkan nilai sejarah baik secara kebendaan maupun non-kebendaan. Tiga fase itu turut andil dalam perubahan sistem politik Riau.

Kedua, kekhasan dan keragaman. Herwan mengatakan kebudayaan Riau mempunyai daya tarik sendiri dengan tetap mengedepankan nilai adat istiadat dan tunjuk ajar melayu atau akal budi. Baginya, masyarakat melayu menjunjung nilai kesantunan, khususnya mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi daerah istimewa. Dia juga menyinggung beberapa wilayah yang memperoleh hak istimewa karena terlibat konflik tertentu.

"Kesantunan Melayu harusnya pemerintah itu tentu lebih jadi gimana kita memberikan keadilan kepada anak kalau anak kita itu memberontak apakah kita langsung memberikan apa yang ingin dia sementara ada anak kita lainnya lebih santun lebih adil nah ini kan harus menjadi pertimbangan," ujarnya.

Ketiga, bahasa melayu. Herwan menyampaikan keberadaan bahasa melayu tidak lepas dari perkembangan Riau dari era kerajaan hingga kini masuk dalam sistem politik demokrasi.

Keempat, keragaman suku. Faktor keragaman suku etnis atau sub-etnis di Riau sangat beragam. Menurutnya, hal ini memengaruhi penerapan hukum adat yang diakui masing-masing suku. Dia menyebut beberapa keragaman suku di Riau, di antaranya etnis Melayu, Minang, Banjar. Lalu Suku Sakai, Talang Mamak, Petalangan. Kemudian sub-etnis domo, pitopang, dan piliang.

Faktor yang kelima adalah nilai patriotisme. Herwan memaparkan bahwa Riau turut andil dalam peperangan di Indonesia hingga akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Perang tersebut dimulai dari era kerajaan sampai agresi militer Belanda.

Keenam adalah letak Riau yang dianggap strategis. Kata Herwan, Riau merupakan jantung pantai timur Pulau Sumatera dan berada di titik silang jalur perdagangan antara kawasan Asia Pasifik. Lokasinya juga berdekatan dengan Malaysia dan Singapura.

Faktor yang ketujuh adalah berkontribusi terhadap perekonomian negara. Herwan menuturkan, Riau berkontribusi terhadap lifting migas mencapai 35% dan mempunyai perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia mencapai 3,40 juta hektare, serta potensi kekayaan alam lainnya.

Adapun tujuan dari pengajuan ini untuk menjunjung kebudayaan Riau dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu hak yang ingin didapatkan adalah dana keistimewaan kebudayaan melayu sebesar 30% berbasis kontribusi SDA (Sumber Daya Alam)

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Aliansi Nasional Perjuangan Daerah Istimewa Riau, Alfitra Salamm berharap agar naskah akademik segera dibahas oleh DPR. Alfitra mengungkapkan, dari 6 wilayah yang mengajukan daerah istimewa, Riau merupakan provinsi yang siap mendapat gelar itu.

Dia ingin DPR memasukkan naskah akademik dalam prolegnas 2026. Dirinya yakin bahwa DPR mampu menuntaskan naskah akademik hingga menjadi Undang-Undang. Selain prolegnas, dia berharap usulan masuk dalam kumulatif terbuka.

"Nanti pokoknya kita berharap bukan hanya melalui prolegnas karena di DPR itu ada istilah kumulatif terbuka, kumulatif terbuka itu kapanpun juga bisa Undang-Undang di bahas," jelasnya.

Meskipun, dia memahami terdapat sejumlah kendala dalam perubahan nomenklatur menjadi Daerah Istimewa Riau.

Gunungkidul, CNBC Indonesia - CT ARSA Foundation semakin memperkuat kolaborasi dengan AirNav Indonesia untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan Rumah Inspirasi.

Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Inspirasi di wilayah Padukuhan Guyangan Lor, Kec. Gedangsari, Gunung Kidul, DIY, pada Selasa (14/10).