Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang terkait pernyataan Taiwan kini berdampak langsung pada sektor ekonomi, khususnya pariwisata. Diperkirakan ratusan ribu penerbangan dari China ke Jepang telah dibatalkan dalam beberapa hari terakhir menyusul peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh Beijing.

Pembatalan massal yang diperkirakan mencapai sekitar 500.000 penerbangan dari China menuju Jepang ini merupakan yang terbesar sejak awal pandemi Covid.

Ketegangan baru ini dipicu kemarahan pemerintah China setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan bahwa serangan China ke Taiwan dapat dihitung sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang," yang memungkinkan Tokyo melakukan respons militer.

Tanggapan Beijing terhadap pernyataan Takaichi meluas dari retorika hingga tindakan ekonomi. Pemerintah China mengeluarkan peringatan keras terhadap warganya untuk tidak bepergian ke Jepang.

Menindaklanjuti hal tersebut, setidaknya tujuh maskapai China, termasuk tiga maskapai milik negara, mengumumkan penawaran pembatalan gratis bagi penumpang yang memiliki penerbangan ke Jepang. Selain itu, agen perjalanan China dilaporkan telah menghentikan pemrosesan aplikasi visa individu untuk perjalanan ke Jepang.

Dampak dari eskalasi politik ini terasa berat bagi Jepang, di mana China adalah sumber turis terbesar kedua. Kekhawatiran kerugian besar ini bahkan telah membuat kelompok bisnis terbesar Jepang, Keidanren, mendesak pemerintah untuk meredakan situasi.

"Stabilitas politik adalah prasyarat untuk pertukaran ekonomi," tegas Ketua Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, Selasa (18/11/2025).

Sementara itu, seorang analis perjalanan udara, Hanming Li, mengatakan kepada The Guardian bahwa ini adalah pembatalan penerbangan massal terbesar yang pernah ia lihat sejak awal pandemi Covid, tetapi kemungkinan besar dampaknya terhadap industri domestik China tidak akan terlalu besar.

"Ini bukan kerugian besar bagi maskapai karena pasar China-Jepang kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan pasar domestik dan internasional," kata Li.

Untuk mendinginkan situasi, Tokyo telah mengirim diplomat senior kementerian luar negeri ke Beijing. Namun, PM Takaichi menolak untuk menarik kembali komentarnya, yang merupakan tuntutan utama dari Beijing.

Di sisi lain, Jepang telah memperingatkan warganya di China untuk mengambil tindakan pencegahan keamanan ekstra, dan mengingatkan ekspatriat untuk menghormati adat istiadat setempat dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan penduduk setempat. Lebih dari 100.000 warga Jepang tinggal di China pada tahun 2023, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, mengatakan bahwa imbauan hari Selasa, yang mencakup menghindari tempat-tempat ramai, diterapkan sebagai respons terhadap lonjakan sentimen anti-Jepang di media China.

"Kami telah membuat keputusan berdasarkan pertimbangan komprehensif terhadap situasi keamanan di negara atau kawasan tersebut, serta kondisi politik dan sosialnya," ujar Kihara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) masih mengalami penutupan sebagian atau shutdown terpanjang dalam sejarah negara itu, yang kini berdampak pada jutaan warga, termasuk para pendukung Presiden Donald Trump. Dari gaji pegawai federal hingga tunjangan publik, banyak warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar mereka akibat kebijakan ini.

Namun, wawancara Reuters dengan lima pemilih Trump - bagian dari kelompok 20 orang yang diwawancarai setiap bulan sejak Februari - menunjukkan bahwa gangguan ini tidak mengubah pandangan mereka terhadap kinerja sang presiden. Baik Partai Demokrat maupun Republik kini sama-sama khawatir akan dampak politik yang ditimbulkan oleh shutdown berkepanjangan tersebut.

Hasil jajak pendapat Reuters-Ipsos menunjukkan dua perlima warga Amerika menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan ini, karena menolak membuka kembali pemerintahan tanpa perpanjangan subsidi asuransi kesehatan melalui Affordable Care Act. Sebagian kecil responden menilai kedua partai sama-sama bersalah atau mengkritik Trump karena berupaya menggunakan shutdown untuk melakukan pemutusan kerja massal pegawai federal, meskipun langkah itu sementara diblokir oleh pengadilan.

Salah satu pendukung Trump, Joyce Kenney (74), pensiunan asal Arizona, ikut terdampak karena penyewa rumahnya yang bekerja di lembaga sosial federal kini dirumahkan. Pendapatannya menurun karena penyewa tersebut hanya menerima tunjangan pengangguran dua pertiga dari gaji normalnya, sehingga sulit membayar sewa sebesar US$2.000 per bulan.

Kenney menyebut kondisi ini sebagai "efek domino", di mana ketidakpastian pendapatan menyebar dari satu pihak ke pihak lain. Ia juga kehilangan pembayaran dari Departemen Pertanian AS untuk usaha keluarganya di Montana, dan menuding Partai Demokrat sebagai penyebab utama shutdown karena perdebatan terkait subsidi kesehatan.

Sementara itu, Steve Egan (65), pengusaha kecil di Tampa, Florida, mengaku kehilangan pesanan senilai US$4.000 dari rumah sakit veteran akibat pembatalan acara festival tahunan. Ia juga menghadapi keterlambatan pengiriman barang impor karena gangguan di sektor penerbangan dan bea cukai selama shutdown.

Egan yang pernah menyatakan penyesalan telah memilih Trump kini menyalahkan kedua partai atas kebuntuan ini. Meski begitu, ia berharap Partai Republik mau menyetujui perpanjangan subsidi asuransi kesehatan agar pemerintahan bisa kembali berjalan.

Foto: Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato di Kediaman Duta Besar AS di Tokyo, Jepang, 28 Oktober 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein) Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato di Kediaman Duta Besar AS di Tokyo, Jepang, 28 Oktober 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Dampak shutdown juga dirasakan Robert Billups (34), seorang akuntan di Washington State, yang kesulitan mencari pekerjaan karena banyak posisi kontraktor federal dibekukan. Ibunya, seorang pegawai kontrak di Internal Revenue Service (IRS), juga dirumahkan sejak awal Oktober dan mulai khawatir jika situasi terus berlanjut.

Billups menilai, walau ibunya menyalahkan Partai Republik karena menolak mendukung subsidi kesehatan, ia memahami alasan mereka ingin membatasi pengeluaran negara. Menurutnya, tidak ada pihak yang menang dalam situasi ini karena polarisasi politik justru merugikan kedua kubu.

Kekhawatiran juga muncul dari Amanda Taylor (52), pegawai perusahaan asuransi di Georgia, yang takut suaminya di lembaga federal akan segera dirumahkan. Pendapatan suaminya menjadi tumpuan utama keluarga, termasuk pembayaran hipotek rumah baru mereka.

Taylor mengaku kerap menerima permintaan keringanan dari nasabah yang tak lagi mampu membayar premi asuransi akibat tidak menerima gaji. Ia menyalahkan Partai Demokrat "100%" atas shutdown, menilai mereka seharusnya menyetujui anggaran terlebih dahulu sebelum memperjuangkan perpanjangan subsidi Obamacare.

Dampak penutupan pemerintahan juga terasa di kalangan penerima tunjangan publik seperti Juan Rivera (26), seorang kreator konten di California. Ia menunda operasi gigi setelah dokter memperingatkan kemungkinan penundaan klaim karena kekurangan staf di lembaga asuransi publik.

Rivera menuduh Partai Demokrat bersikap munafik karena menolak rancangan resolusi darurat untuk membuka kembali pemerintahan, padahal mereka pernah menyetujuinya di masa lalu. Ia juga menilai subsidi Affordable Care Act yang ingin diperpanjang tidak efektif, karena biaya asuransi tetap tinggi dan sistemnya perlu diperbaiki secara menyeluruh.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan Amerika Serikat Sean Duffy memperingatkan bahwa pemerintah dapat memaksa maskapai memangkas hingga 20% jadwal penerbangan. Terutama apabila penutupan sebagian kegiatan pemerintahan (government shutdown) tidak segera berakhir.

Federal Aviation Administration (FAA) memerintahkan maskapai penerbangan untuk memangkas 4% penerbangan pada hari Jumat di 40 bandara utama karena penutupan pemerintahan. Adapun, pemangkasan diperkirakan akan meningkat menjadi 10% pada 14 November mendatang.

Sementara itu, ketidakhadiran pengatur lalu lintas udara pada hari Jumat memaksa FAA untuk menunda ratusan penerbangan di 10 bandara termasuk Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington, D.C., dan Newark. Berdasarkan data situs pelacak penerbangan FlightAware, hingga Jumat pukul 19.30 waktu setempat, terdapat lebih dari 5.300 penerbangan tertunda.

Di Bandara Nasional Reagan Washington, keterlambatan rata-rata mencapai empat jam, dengan setidaknya 17% penerbangan dibatalkan dan hampir 40% tertunda.

Selama masa penutupan pemerintah yang telah berlangsung selama 38 hari, sebanyak 13.000 pengatur lalu lintas udara dan 50.000 petugas pemeriksa keamanan terpaksa bekerja tanpa digaji. Hal itu menyebabkan peningkatan ketidakhadiran para pegawai.

Banyak pengatur lalu lintas udara diberitahu pada hari Kamis bahwa mereka tidak akan menerima gaji untuk periode pembayaran kedua minggu depan.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Donald Trump telah berupaya meningkatkan tekanan terhadap Partai Demokrat di Kongres agar menyetujui rencana pendanaan pemerintah yang diajukan Partai Republik, dengan demikian kegiatan pemerintahan dapat kembali berjalan.

Sedangkan, Partai Demokrat berpendapat bahwa Partai Republik harus disalahkan atas penutupan pemerintahan karena mereka menolak untuk bernegosiasi mengenai perpanjangan subsidi asuransi kesehatan.

Duffy mengatakan kepada wartawan bahwa pengurangan hingga 20% penerbangan dapat diberlakukan jika keadaan memburuk dan lebih banyak petugas tidak masuk kerja.

"Kami akan membuat keputusan berdasarkan apa yang kami lihat di wilayah udara," kata Duffy dikutip dari Reuters, Sabtu (8/11/2025).

Pemangkasan yang dimulai pukul 6 pagi, mencakup sekitar 700 penerbangan dari empat maskapai terbesar - American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, dan United Airlines - dan akan naik menjadi 6% pada hari Selasa dan kemudian 10% pada 14 November jika penutupan tidak berakhir.

Sebelumnya, Administrator FAA Bryan Bedford mengungkapkan bahwa antara 20% hingga 40% pengatur lalu lintas udara tidak masuk kerja setiap harinya.