Bisnis.com, BUKITTINGGI — Kementerian Kebudayaan RI menyebutkan seiring adanya peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang ada di Kota Bukittinggi dapat dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda ini bisa diperkuat melalui pendekatan sejarah, budaya, pendidikan, dan kerja sama antarmasyarakat.

"Adanya peringatan satu abad Jam Gadang tidak hanya penting untuk memperkuat kesadaran sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pengembangan ekonomi, pariwisata, dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa Jam Gadang merupakan simbol perjalanan sejarah Minangkabau dan kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai fase penting perjalanan bangsa.

Fadli bilang Bukittinggi memiliki posisi strategis dalam sejarah nasional, termasuk sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), sehingga identitasnya sebagai Kota Perjuangan perlu terus diperkuat melalui berbagai program pembangunan dan promosi daerah.

"Saya mengapresiasi kegiatan ini, karena memiliki nilai sejarah medunia dan menjadi ikon wisata di Sumbar," ujarnya.

Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Belanda saat ini terus berkembang secara konstruktif melalui berbagai bentuk kerja sama yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat.

Menurutnya Bukittinggi memiliki posisi penting dalam sejarah Indonesia sekaligus menyimpan warisan budaya yang dapat menjadi jembatan penghubung antarmasyarakat kedua negara.

“Jam Gadang menjadi simbol persahabatan yang telah menyaksikan berbagai peristiwa penting selama satu abad,” ujarnya.

Marc menilai hubungan antara Belanda dan Indonesia, khususnya dengan masyarakat Minangkabau, memiliki fondasi kuat yang terus berkembang melalui kolaborasi di bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi.

Oleh karena itu, berharap hubungan tersebut semakin diperkuat melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan diplomasi tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi juga dapat diperkuat melalui diplomasi daerah, kerja sama antarkota, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan masyarakat.

“Bukittinggi dan Amsterdam memiliki nilai sejarah yang dapat menjadi jembatan persahabatan kedua bangsa. Kami melihat peluang besar untuk memperluas kolaborasi di bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, pengelolaan arsip sejarah, hingga pembangunan berkelanjutan,” sebutnya.

Menurutnya Sumbar memiliki berbagai potensi strategis yang terbuka untuk kerja sama internasional, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Selanutnya dalam pengalaman Belanda dalam pengelolaan air, teknologi pertanian, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi referensi penting bagi percepatan pembangunan daerah.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menambahkan sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga menjadi modal untuk membangun kerja sama dan persahabatan yang lebih luas.

"Melalui momentum ini, Bukittinggi ingin memperkuat posisinya sebagai kota bersejarah yang terbuka terhadap kolaborasi global,” kata Ramlan.

Dia menjelaskan, Pemkot Bukittinggi menawarkan sejumlah agenda kerja sama yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional, antara lain pengembangan arsip digital sejarah Indonesia-Belanda, penguatan jejaring penelitian, program pertukaran pelajar dan akademisi, museum digital berbasis teknologi, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, hingga wisata sejarah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier membahas berbagai agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Senin (15/6/2026).

Di tengah ketidakpastian global yang ditandai konflik di Eropa dan Timur Tengah, kedua pemimpin sepakat memperkuat kemitraan Indonesia-Jerman di bidang ekonomi, investasi, energi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga diplomasi internasional.

Berikut poin-poin penting hasil pertemuan kedua kepala negara beserta maknanya bagi hubungan Indonesia-Jerman:

1. Momentum Menuju 75 Tahun Hubungan Indonesia-Jerman

Prabowo menegaskan kunjungan Steinmeier memiliki arti penting karena menjadi awal rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman pada 2027.

Menurut Prabowo, hubungan kedua negara saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik dan perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Sementara itu, Steinmeier menyebut kunjungannya yang keempat ke Indonesia menunjukkan pentingnya posisi Indonesia bagi Jerman.

Hubungan Indonesia dan Jerman selama ini termasuk salah satu yang paling stabil di antara negara-negara Eropa. Pertemuan tersebut menunjukkan kedua negara ingin meningkatkan hubungan dari sekadar kerja sama ekonomi menjadi kemitraan strategis yang lebih luas.

2. Dorong Percepatan Penyelesaian Indonesia-EU CEPA

Salah satu topik utama pembicaraan adalah percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Prabowo meminta Jerman memainkan peran aktif dalam mendorong finalisasi perundingan di tingkat Uni Eropa.

"Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara," kata Prabowo.

Steinmeier menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian perjanjian tersebut. Menurutnya, CEPA berpotensi menghapus sekitar 90% tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Untuk diketahui, IEU-CEPA merupakan salah satu perjanjian dagang paling penting bagi Indonesia. Jika selesai, akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan semakin terbuka dan biaya perdagangan dapat ditekan secara signifikan.

3. Jerman Diajak Masuk ke Hilirisasi dan Industri Masa Depan

Prabowo secara khusus mengundang Jerman untuk memperluas investasi di berbagai sektor strategis nasional. Beberapa sektor yang disebutkan antara lain transisi energi, ketahanan energi, hilirisasi industri, kendaraan listrik, industri semikonduktor, mineral kritis dan tanah jarang (rare earth), infrastruktur

"Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang," kata Prabowo.

Pemerintah ingin menarik investasi Jerman ke sektor yang menjadi prioritas industrialisasi Indonesia. Jerman dikenal memiliki teknologi manufaktur dan industri maju yang dibutuhkan untuk mendukung agenda hilirisasi nasional.

4. Kerja Sama Energi Hijau Jadi Fokus Baru

Isu energi menjadi salah satu tema yang paling banyak dibahas dalam pertemuan tersebut. Prabowo menempatkan transisi energi sebagai salah satu bidang kerja sama utama.

Di sisi lain, Steinmeier menilai kerja sama energi terbarukan semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, dunia perlu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Sekadar informasi, Jerman merupakan salah satu negara pelopor energi hijau di dunia. Indonesia membutuhkan teknologi dan investasi besar untuk mencapai target transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

5. Pembukaan Peluang Kerja bagi SDM Indonesia

Kedua negara juga membahas penguatan kerja sama ketenagakerjaan. Prabowo menyampaikan apresiasinya atas penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan.

Indonesia juga ingin memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman.

"Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi," ujar Prabowo.

Pemerintah tidak hanya fokus pada investasi, tetapi juga mendorong ekspor tenaga kerja terampil ke negara-negara maju yang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja, termasuk Jerman.

6. Dukungan untuk UMKM Indonesia

Prabowo menyambut baik program Partnering in Business with Germany yang selama ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah.

Indonesia juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Joint Economic and Investment Committee tahun ini.

Kerja sama ekonomi Indonesia-Jerman tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok global.

7. Jerman Sebut Indonesia Pilar Stabilitas Asean

Dalam pidatonya, Steinmeier memberikan penilaian khusus terhadap posisi Indonesia di kawasan. Menurutnya, Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di Asean dan Indo-Pasifik.

"Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan Asean," kata Steinmeier.

Dia juga menyebut Jerman memandang Asean sebagai bagian penting dari arsitektur keamanan kawasan.

8. Sepakat Konflik Dunia Harus Diselesaikan Melalui Diplomasi

Selain isu ekonomi, kedua pemimpin juga membahas perkembangan situasi global. Prabowo dan Steinmeier sama-sama menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur perundingan.

Steinmeier menyinggung berbagai konflik yang saat ini masih berlangsung, mulai dari perang di Eropa hingga konflik di Gaza, Sudan, dan Yaman.

Kedua negara juga menyatakan dukungan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia dan Jerman ingin menegaskan komitmen terhadap tatanan internasional berbasis aturan (rules-based order), terutama ketika konflik global semakin meningkat.

JAKARTA - Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyinggung Deklarasi Jakarta yang dikeluarkan tahun 2012 saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Mulanya, Steinmeier mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Indonesia kali ini memiliki alasan sangat kuat.

Apalagi, di tengah situasi global di mana sebagian kawasan dunia terguncang oleh konflik. Maka, katanya, kemitraan antara Jerman dengan Indonesia sangat berarti.

“Ini merupakan kemitraan antara kedua negara yang saling berkomitmen untuk dasar aturan hukum yang tetap. Dan itu menjadi ikatan antara kedua negara kita setidaknya sejak Deklarasi Jakarta tahun 2012,” tegas Steinmeier dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Prabowo.

Steinmeier pun menegaskan harus lebih memperdalam kemitraan dengan Indonesia di berbagai bidang baik iklim, pendidikan, penelitian, dan budaya.

“Anda sudah katakan betapa pentingnya keanekaragaman topik yang kita bicarakan dan betapa banyak perkembangannya selama beberapa tahun terakhir dan betapa besarnya potensi untuk bisa dikembangkan lagi,” ujarnya.

Selain itu, kata Steinmeier, Jerman dan Indonesia sudah saling sepakat mendukung perdamaian dunia berdasarkan aturan dan mendukung unsur-unsur Piagam PBB.

“Dan kawasan Eropa dan Asia Pasifik, situasi di sana hanya bisa dipikirkan dan dipertimbangkan secara bersama. Jadi kami di Eropa sangat mengamati apa yang terjadi di Indo-Pasifik dan kami melihat peran pentingnya ASEAN dalam mengembangkan arsitektur keamanan di kawasan ini,” sebutnya.

Apalagi, Steinmeier menegaskan bahwa Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN.

“Dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu tapi makin mengembangkan peran pentingnya ini. Dan di samping politik keamanan, termasuk perlindungan lingkungan dan sebagainya, Indonesia bekerja sama dengan kami dengan sangat serius,” tandasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026). Prabowo mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan Steinmeier ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia, karena ini juga menunjukkan hubungan antara Jerman dan Indonesia yang sangat baik.

"Saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier atas kunjungannya kembali ke Indonesia. Ini kehormatan besar bagi kami," kata Prabowo mengawali sambutannya usai pertemuan bilateral keduanya.

Kunjungan ini, kata Prabowo, juga merupakan momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

"Penguatan dan keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jerman tentunya menjadi prioritas," ujarnya.

"Kunjungan ini juga mengawali peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jerman pada tahun 2027 yang akan datang," lanjut Prabowo.

Pada pertemuan hari ini, kedua Kepala Negara membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

"Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif," ujarnya.

"Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara," pungkas Prabowo.

Mexico City (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala, Toferry Primanda Soetikno mengatakan, hubungan perekonomian antara Republik Indonesia dan Republik Meksiko Serikat memiliki potensi sangat besar untuk terus ditingkatkan.

“Saat ini nilai hubungan perdagangan kedua negara mencapai 4,6 miliar dolar AS dan Indonesia surplus sebesar 2,8 miliar dolar AS,” kata Toferry Primanda Soetikno di Mexico City, Jumat waktu setempat.

Meski angka tersebut relatif besar, lanjut Toferry, tetapi potensinya bisa jauh lebih besar dari itu.

“Saat ini Meksiko sedang bernegosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat dan Juli 2026 nanti sudah ada keputusan,” kata Dubes yang mulai bertugas di Meksiko sejak tujuh bulan lalu.

Dia berharap hasil perundingan tersebut bisa berdampak positif positif bagi Indonesia dengan peluang pasar lebih besar.

Selain itu, menurut Toferry, adanya hubungan perdagangan bebas antara Meksiko dan Kanada juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa memasarkan produk-produknya lebih luas.

“Jadi Meksiko ini bisa menjadi pintu gerbang perdagangan produk-produk Indonesia ke negara-negara di kawasan Amerika utara, Amerika tengah, maupun Amerika selatan,” kata Toferry.

Di samping itu, adanya disrupsi hubungan ekonomi antarnegara di dunia akibat situasi geopolitik menjadi situasi menguntungkan bagi peluang produk Indonesia.

Akibat situasi geopolitik yang berdampak pada negara tertentu, kata Toferry, banyak dari pebisnis Meksiko mencari alternatif suplier-suplier baru. Ini juga menjadi salah satu peluang lain bagi Indonesia.

Beberapa komoditas, seperti kayu, barang plastik, hingga alat kesehatan merupakan yang banyak diminta oleh pasar Meksiko.

Selain itu, Meksiko menjadi pasar nomor tiga dari ekspor mobil-mobil produksi Indonesia. “Saat ini beberapa produk-produk mobil yang familiar di Indonesia jamak kita temui di jalanan Meksiko ini,” kata Toferry.

Tak hanya itu, pariwisata Indonesia juga memiliki peluang besar untuk meraih pasar wisatawan Meksiko yang besar. “Banyak dari warga Meksiko biasa berlibur ke Eropa dan ingin mencari pengalaman baru di tempat lain,” kata dia.

Menurut Toferry, masyarakat Meksiko yang sangat menyukai kebudayaan menjadi peluang bagi Indonesia yang memiliki kekayaan budaya di sejumlah wilayahnya.

Oleh karena itu, Kedubes RI di Meksiko ini terus berupaya mempromosikan hal tersebut. Beberapa di antaranya adalah menggelar acara Festival Indonesia, membuka Pusat Kebudayaan Indonesia di kompleks Kedubes, hingga mengikuti acara-acara promosi yang digelar di Meksiko.

Pewarta: Aditya Pradana Putra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hadirnya France-Indonesia High Level Business Council seiring pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dengan begitu, menurutnya perusahaan-perusahaan Prancis akan semakin bergeliat berinvestasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Prabowo setelah upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Les Invalides, Paris, Prancis, pada Kamis (28/5/2026). Prabowo menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Macron itu, kedua negara memiliki komitmen dalam meningkatkan kerja sama serta investasi.

"Saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukkan France-Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting," katanya.

Dia pun menjelaskan bahwa kehadiran forum bisnis tingkat tinggi Indonesia dan Prancis itu akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Prancis untuk semakin bergeliat berinvestasi di Indonesia.

"Kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis, terus di ekonomi indonesia dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara," katanya.

Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia dan Prancis telah menjalankan berbagai kerja sama dengan baik yang mampu meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

"Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya Comprehensive Strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang, kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan berdampak," katanya.

Adapun, dalam pertemuan Prabowo dan Macron pada hari ini, akan dibahas beberapa isu penting, yakni kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

Delegasi Indonesia yang menemani Prabowo terdiri atas putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo; Menteri Luar Negeri Sugiono; Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Investasi Rosan Roeslani; serta Duta Besar RI untuk Prancis Mohamad Oemar.

Bisnis.com, JAKARTA — Penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel usai pencegatan kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menjadi ujian nyata diplomasi Indonesia di tengah memanasnya konflik Gaza.

Kasus tersebut bukan hanya soal perlindungan warga negara di luar negeri. Pemerintah Indonesia juga harus menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina, sembari bergerak cepat membebaskan para relawan tanpa memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza itu dicegat militer Israel di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur. Di dalam armada tersebut terdapat sembilan WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

Situasi itu segera memicu perhatian pemerintah Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan pemerintah langsung bergerak setelah menerima informasi penahanan relawan Indonesia.

"Memang betul, saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini," ujar Dudung dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan awal yang diterima pemerintah, lima WNI telah ditahan militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar Mediterania Timur.

Pemerintah kemudian bergerak melalui berbagai jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, hingga KJRI Istanbul.

Langkah antisipasi juga disiapkan, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen para relawan disita. Dukungan medis pun dipersiapkan jika sewaktu-waktu diperlukan.

Dudung menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembebasan WNI, tetapi juga mengecam tindakan militer Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia mendesak Israel membebaskan seluruh relawan dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina tetap berjalan sesuai hukum humaniter internasional.

Diplomasi Tanpa Hubungan Resmi

Namun situasi menjadi jauh lebih rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa menggunakan jalur komunikasi langsung seperti dalam penanganan kasus perlindungan WNI pada umumnya.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui keterbatasan tersebut. Karena itu, pemerintah mengandalkan negara-negara yang memiliki akses komunikasi dengan Israel, terutama Turki dan Yordania.

“Jadi kita sudah melakukan komunikasi teman-teman di Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang di-intercept dan ditahan oleh Israel,” ujar Sugiono di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026).

Turki menjadi salah satu pihak paling penting dalam proses tersebut. Selain tetap memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Ankara juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza.

Selain Turki, Indonesia juga memanfaatkan jaringan diplomatik di Mesir, Italia, Yordania, dan sejumlah negara lain untuk memonitor kondisi para relawan.

Seiring berkembangnya situasi, kasus penahanan relawan GSF 2.0 pun berubah menjadi perhatian internasional karena melibatkan warga dari berbagai negara.

Tekanan Internasional dan Peran Multilateral

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai Indonesia tidak bekerja sendirian dalam proses pembebasan para relawan.

"Pemerintah Indonesia saya pikir juga berkoordinasi dengan sesama negara yang warganya ditahan oleh Israel," ujar Teuku Rezasyah kepada Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Menurut dia, koordinasi multilateral menjadi penting karena Israel dinilai berpotensi memanfaatkan isu penahanan relawan asing untuk kepentingan politik dan diplomatik.

Teuku menyebut pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kantor HAM PBB, hingga Special Rapporteur PBB untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel.

Di saat yang sama, sejumlah negara Eropa mulai meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel.

"Negara-negara Uni Eropa sudah memanggil Dubes Israel yang ada di sana," ujar Teuku.

Dia menilai kombinasi tekanan internasional, kecaman publik global, serta koordinasi antarpemerintah menjadi faktor utama yang mempercepat pembebasan para relawan.

"Semua faktor kunci. Diplomasi Indonesia berperan. Kemudian juga PBB juga berperan. Kemudian juga opini publik dunia berperan," katanya.

Di tengah tekanan geopolitik yang sensitif, pemerintah Indonesia memilih menjalankan pendekatan diplomasi tertutup. Tidak banyak detail negosiasi yang dibuka ke publik.

Pemerintah hanya memberikan pembaruan terbatas terkait kondisi WNI dan proses diplomasi yang sedang berlangsung.

Menurut Teuku Rezasyah, pendekatan tersebut justru penting dalam situasi sensitif seperti konflik Israel-Palestina.

"Diplomasi bekerja dalam sunyi. Tidak mencari popularitas," katanya.

Pendekatan itu akhirnya membuahkan hasil ketika pada Kamis (21/5/2026), Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa sembilan WNI telah dibebaskan.

Pemerintah menyebut pembebasan dilakukan melalui koordinasi diplomatik intensif yang melibatkan banyak pihak.

Sorotan HAM dan Perlindungan Jurnalis

Kasus tersebut juga memunculkan perhatian terhadap isu hak asasi manusia dan perlindungan jurnalis. Beberapa relawan yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut diketahui berasal dari kalangan media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai para jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal.

"Jurnalis yang meliput misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun target intimidasi militer," ujar Ketua AJI Nani Afrida.

AJI juga mendesak pemerintah Indonesia memperkuat tekanan internasional melalui berbagai forum global serta bekerja sama dengan jaringan jurnalis internasional.

"Ketika jurnalis Indonesia menghadapi ancaman di level internasional, negara harus hadir secara nyata," kata Nani.

Setelah dibebaskan, sembilan WNI dibawa menuju Istanbul, Turki, sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menjelaskan para relawan harus menjalani sejumlah prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pemulihan kondisi psikologis.

"Akan ada proses testimoni, visum dan tes kesehatan oleh pihak Turki dan secepatnya akan kita pulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai," ujar Achmad Rizal kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/5/2026).

Turki kembali memainkan peran penting dalam proses tersebut, baik sebagai negara transit maupun fasilitator diplomasi selama proses pembebasan berlangsung.

Keberhasilan pembebasan sembilan relawan Indonesia juga memunculkan apresiasi politik terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai Sugiono berhasil menunjukkan diplomasi yang efektif tanpa banyak pencitraan.

"Pak Sugiono memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang hari ini mulai langka yakni tidak banyak bicara, tidak sibuk membangun sensasi, tetapi fokus bekerja dan menghadirkan hasil nyata," ujar Bahtra, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Sugiono menunjukkan pendekatan yang tenang tetapi memiliki daya tekan kuat.

"Diplomasi tidak dijalankan dengan kegaduhan, tetapi melalui kerja senyap yang terukur dan penuh perhitungan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik yang lebih konkret dan tegas menyusul penangkapan sejumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk jurnalis, dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Dalam keterangannya kepada Bisnis pada Rabu (20/5/2026), Nany menilai Indonesia tidak boleh bersikap pasif meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

"Pemerintah perlu memaksimalkan jalur diplomasi tidak langsung melalui negara-negara yang memiliki akses dan pengaruh langsung, seperti Turki, Mesir, dan Yordania, untuk menjadi mediator aktif dalam proses negosiasi pembebasan para WNI di lapangan," tulis keterangan itu.

AJI juga meminta pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggalang tekanan internasional melalui berbagai forum global, termasuk jejaring Inter-Parliamentary Union (IPU), agar negara-negara lain turut mendesak pembebasan seluruh peserta misi kemanusiaan tersebut.

Nany menilai solidaritas internasional penting untuk mencegah impunitas terhadap tindakan penahanan warga sipil dan jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan di perairan internasional.

Dia juga menekankan bahwa DPR, khususnya Komisi I DPR RI, perlu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan tidak berhenti pada pernyataan politik semata. DPR, kata dia, harus mendorong pemerintah mengambil langkah diplomatik yang kuat, terbuka, dan akuntabel.

AJI turut meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh jaringan diplomatik Indonesia di kawasan, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Amman, KBRI Roma, hingga KJRI Istanbul, guna memastikan akses perlindungan, bantuan hukum, komunikasi, jalur evakuasi, serta proses pemulangan darurat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, AJI menegaskan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia wajib memastikan keberadaan dan kondisi kesehatan seluruh WNI yang ditahan, termasuk menjamin akses konsuler serta pendampingan hukum.

AJI menilai perlindungan kebebasan pers juga harus menjadi bagian penting dalam upaya diplomasi Indonesia, mengingat terdapat jurnalis Indonesia yang ikut serta dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Nany menegaskan bahwa jurnalis yang menjalankan tugas peliputan tidak seharusnya diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun menjadi sasaran intimidasi militer.

Tak hanya itu, AJI menegaskan keselamatan jurnalis merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Penahanan maupun intimidasi terhadap jurnalis di wilayah konflik dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Lebih jauh, AJI memandang kasus ini bukan hanya soal perlindungan WNI, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan sipil, serta kebebasan pers global.

Nany menambahkan AJI sejak Selasa (19/5/2026) telah melakukan kampanye dan komunikasi dengan sejumlah organisasi pers internasional, antara lain International Federation of Journalists, FORUM-ASIA, dan IFEX, serta berbagai jaringan jurnalis regional lainnya untuk mendesak pembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya mengedepankan politik luar negeri yang berorientasi pada hubungan baik dengan seluruh negara tetangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Ke-8 RI itu menyebut Indonesia ingin menjadi mitra yang bersahabat dan menjaga stabilitas kawasan melalui hubungan diplomatik yang konstruktif.

“Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik, we want to be the good neighbor and our policy is the good neighbor policy,” kata Prabowo.

Dia mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan sejumlah persoalan bilateral yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik temu, termasuk dengan Singapura.

“Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung penyelesaian sejumlah isu dengan Vietnam yang menurutnya turut dilakukan bersama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Dengan Vietnam kita selesaikan Pak Jokowi, saya kita selesaikan semua,” tuturnya.

Selain itu, Presiden mengatakan hubungan Indonesia dengan China terus diperbaiki, termasuk upaya menjaga stabilitas di kawasan Natuna yang sebelumnya kerap diwarnai ketegangan dengan Malaysia.

“Sama Tiongkok, kita perbaiki. Alhamdulillah, sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut sama Malaysia,” kata Prabowo.

Ia menambahkan pemerintah juga terus membangun hubungan baik dengan Papua Nugini, Australia, dan Thailand sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di kawasan.

“Saya berusaha, Insyaallah, kita selesaikan dengan baik sama PNG, kita baik sama Australia, kita baik semua tetangga sama Thailand,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pendekatan diplomasi tersebut dijalankan sebagai bentuk konsistensi terhadap ajaran dan prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa Indonesia.

“Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Singapura memasuki babak baru menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027.

Dia menegaskan momentum “Rising 60” menjadi peluang strategis untuk memperkuat kemitraan kedua negara di berbagai sektor.

Hal itu disampaikan Sugiono usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

“Selama enam dekade terakhir ini, saya rasa Indonesia dan Singapura telah membangun kemitraan yang sangat kuat, yang ditentukan oleh kepercayaan strategis, saling menguntungkan, dan tujuan bersama,” ujar Sugiono.

Menurutnya, peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menyuntikkan energi baru dalam hubungan bilateral kedua negara untuk dekade mendatang.

Sugiono menyebut konsep “Rising 60” atau Republic of Indonesia Singapore 60 sebagai arah baru dalam membangun kerja sama strategis yang lebih erat antara Jakarta dan Singapura.

“Bukan sekadar hari jadi diplomatik, melainkan peluang untuk menyuntikkan energi baru ke dalam kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang dan untuk memetakan arah strategis yang diperbarui bagi kedua negara kita,” katanya.

Dia juga menyinggung pesan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai posisi geografis kedua negara yang membuat Indonesia dan Singapura harus terus memperkuat kolaborasi.

“Seperti yang selalu dikatakan Presiden saya, kita ditakdirkan untuk bertetangga. Kita tidak bisa memilih. Secara geografis kita terletak berdampingan satu sama lain, dan hal itu menuntut kemitraan dan kolaborasi yang lebih besar antara kita berdua,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas berbagai isu strategis, khususnya terkait penguatan kerja sama ekonomi dan persiapan Leaders’ Retreat mendatang antara pemimpin kedua negara.

Sugiono mengatakan pembicaraan bilateral kali ini juga meninjau perkembangan konkret kerja sama di berbagai sektor yang selama ini telah dijalankan Indonesia dan Singapura.

“Diskusi hari ini berfokus secara khusus pada persiapan untuk Leaders' Retreat mendatang dan juga meninjau kemajuan nyata di berbagai sektor,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua kapal tanker minyak milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masih belum bisa melewati Selat Hormuz seiring dengan perang yang terjadi antara Iran dengan AS-Israel. Kondisi tersebut menguji diplomasi Indonesia terhadap Iran.

Mengacu situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder per Sabtu sore, dua kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan bahwa kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih perlu melalui tahap negosiasi dengan otoritas Iran mengingat ketegangan di kawasan belum reda.

Menurutnya, situasi dinamis akibat perang membuat negara yang kapalnya terdampak harus melalui beberapa protokol yang ditetapkan otoritas militer Iran.

"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," kata Boroujerdi pada akhir pekan lalu (11/4/2026) dilansir dari Antara.

Protokol tersebut, kata Boroujerdi, perlu diikuti oleh semua negara yang kapalnya terdampak tanpa terkecuali.

"Mengingat Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran sebenarnya telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya kapal tersebut dapat melintas dengan aman.

Tindak lanjut pun telah dijalankan pihak-pihak terkait, khususnya perwakilan RI di Teheran, dalam aspek teknis dan operasional, tetapi belum dapat dipastikan kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz. Kemlu juga mengakui masih ada hal teknis yang saat ini masih ditindaklanjuti.

"Saat ini, memang perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintasi dari sana, termasuk hal lain seperti asuransi dan kesiapan kru," terang Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela pada media briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, seluruh negara pun melakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan kapal milik nasional mereka. Baginya, tidak perlu membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara Asia yang kapalnya telah diperbolehkan Iran melintasi Selat Hormuz. Contohnya, Pakistan, India dan Filipina.

Terbaru, memang Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melalui platform X mengeklaim bahwa Iran telah memperbolehkan kapalnya melewati Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Hal ini disampaikan olehnya setelah bertemu dengan Duta Besar Iran di Malaysia, Valiollah Mohammadi.

Sementara, diberitakan Bisnis, Pertamina menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya dari Selat Hormuz.

"Kami mengintensifkan koordinasi dengan Kemenlu agar proses diplomasi dan negosiasi berjalan dengan baik. Prioritas utama kami memastikan keselamatan awak kapal dan keamanan muatannya," terang VP Corporate Communications Pertamina Muhammad Baron.

Ujian Diplomasi

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan adanya dua kapal tanker Indonesia yang tertahan di Selat Hormuz menjadi ujian diplomasi bagi Indonesia.

Menurutnya, Indonesia selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran. Namun, seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel, hubungan tersebut berada di bawah tekanan.

"Hubungan Indonesia dengan Iran saya kira belum sampai pada tahap renggang secara diplomatik, tetapi memang sedang berada di bawah tekanan sangat besar akibat perang dan situasi keamanan di Selat Hormuz," katanya kepada Bisnis pada Senin (13/4/2026).

Dia mengatakan negosiasi dengan otoritas Iran tetap menjadi jalur paling realistis. Sebab, pihak Iran sendiri menegaskan bahwa kapal-kapal yang tertahan masih harus melalui tahapan tersebut, sementara dari pihak Indonesia juga disebut sudah ada sinyal positif.

"Langkah diplomasi yang perlu ditempuh Indonesia adalah memperkuat komunikasi langsung dan tenang dengan pemerintah Iran, terutama melalui jalur Kemlu, otoritas maritim, dan kanal diplomasi keamanan, dengan fokus pada safe passage, keselamatan awak, dan perlindungan pasokan energi nasional," katanya.

Indonesia juga perlu menegaskan bahwa isu ini murni soal pelayaran sipil dan kepentingan kemanusiaan, bukan bagian dari posisi politik Indonesia dalam konflik yang sedang berlangsung.

Dia juga menilai bahwa dalam situasi perang di Timur Tengah, berbagai tindak tanduk Indonesia seperti keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump bisa memunculkan persepsi keberpihakan jika tidak dijelaskan dengan hati-hati.

"Karena itu, Indonesia perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan memisahkan secara tegas antara agenda geopolitik dan upaya pembebasan dua kapal tanker Pertamina," katanya.

Jejak Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Iran sendiri telah dimulai sejak 1950. Saat itu, Indonesia mulai memiliki kedutaan di Tehran. Sebaliknya, Iran memiliki kedutaan di Jakarta.

Berdasarkan jejak sejarahnya, masyarakat kedua negara telah menjalin hubungan melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam yang dilakukan para cendekiawan serta intelektual Muslim berabad-abad lalu. Sejumlah besar kata dalam bahasa Persia yang dapat ditemukan pada bahasa Indonesia, menjadi salah satu bukti sejarah panjang interaksi antarnegara.

Ikatan Indonesia-Iran sebagai sahabat dan mitra strategis semakin erat sejak pertemuan bilateral di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika 2015, serta KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 2016. Selain itu, hubungan kian terjaga pascapencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran berdasarkan Kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Hubungan yang semakin kuat didasari oleh persamaan posisi dan kedekatan pada berbagai isu regional, internasional, dan dunia Islam.

Kedua negara juga berkomitmen memperkuat kolaborasi di forum internasional seperti Developing Eight (D-8). Pada awalnya,

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Namun, agenda tersebut ditunda imbas perang di Timur Tengah.

Dari sisi kerja sama perdagangan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai Iran sebenarnya bukan termasuk dalam 20 besar negara mitra dagang ekspor maupun tujuan utama ekspor nasional. Dengan posisi tersebut, porsi perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil dibandingkan negara-negara mitra strategis lainnya yang selama ini menjadi pasar utama produk ekspor Indonesia.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir ekspor Indonesia ke Iran justru menunjukkan tren meningkat. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Iran hampir menyentuh US$250 juta atau menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Sebaliknya, impor Indonesia dari Iran relatif kecil dan terus menurun. Dalam periode yang sama, impor terakhir tercatat sekitar US$11 juta dan bahkan turun menjadi sekitar US$8 juta pada 2025.

"Kecenderungan impor kita berbeda dengan kecenderungan ekspor kita yang terus meningkat, impor itu cenderungnya terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Dari sisi nilai perdagangan, lanjut Faisal, ekspor Indonesia ke Iran bahkan hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan impor. Selain itu, peningkatan ekspor tersebut tetap terjadi hingga 2025, meski pada tahun yang sama terjadi serangan Israel ke Iran yang memicu gangguan ekonomi di negara tersebut.

Jika ditengok dari komoditas utama ekspor Indonesia ke Iran, yakni meliputi buah-buahan dan kacang-kacangan, kendaraan bermotor, minyak nabati khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bahan kimia, produk kayu, komoditas perkebunan seperti kopi dan teh, hingga produk manufaktur seperti sabun.

Sementara itu, impor Indonesia dari Iran antara lain buah-buahan, besi dan baja dalam jumlah lebih kecil, kimia organik, serta sedikit minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang laporan dugaan kejahatan internasional ke Kejaksaan Agung menempatkan aparat penegak hukum pada ruang abu-abu yurisdiksi, ketika tuntutan moral global berhadapan dengan keterbatasan hukum.

Setelah sebelumnya koalisi masyarakat sipil melaporkan soal kejahatan terkait genosida di Palestina. Kini, koalisi sipil itu kembali melaporkan dugaan kasus pelanggaran HAM, kali ini terkait etnis Rohingya di Myanmar pada Senin (6/4/2026).

Langkah ini mempertegas dorongan publik agar negara hadir dalam isu kemanusiaan global, tetapi sekaligus membuka pertanyaan besar soal sejauh mana Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Perwakilan pelapor yang juga mantan Jaksa Agung (JA) Marzuki Darusman menyampaikan bahwa pengaduan ini didasari oleh perubahan hukum di Indonesia terkait yurisdiksi universal.

"Yaitu bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara lain bisa diadili di Indonesia. Itulah prinsipnya," ujar Marzuki di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Bagaimana Prosesnya?

Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menyatakan secara normatif laporan tersebut dapat bermuara pada Pengadilan HAM di Indonesia. Prosesnya dimulai dari penyidikan oleh Kejaksaan Agung hingga kemungkinan putusan pengadilan yang menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku kejahatan HAM.

Namun, dia mengakui realisasinya tidak sederhana. Sebab, penegakan hukum tersebut terbentur dengan kepentingan politik maupun hubungan diplomatik.

“Kalau yang di Israel, sekalipun kita mengecap nanti, misalnya putusan pengadilannya adalah dia penjahat perang, kita tidak bisa menangkap, wong tidak ada hubungan diplomatik,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Indonesia belum memiliki rekam jejak dalam menangani perkara kejahatan internasional melalui Pengadilan HAM. Pujiyono menyebut hingga saat ini belum ada kasus serupa yang diputus di Tanah Air.

Lebih jauh, persoalan lain muncul pada aspek teknis penegakan hukum lantaran penyidikan untuk perkara lintas negara, khususnya kejahatan HAM belum memiliki praktik baku di dalam negeri.

“Kalau untuk kasus-kasus yang melibatkan lintas negara, kita belum ada best practice dalam negerinya,” pungkasnya.

Realistis?

Pengamat hukum sekaligus Ahli Pidana menilai laporan masyarakat sipil soal kejahatan HAM lintas negara tidak realistis diusut Kejagung.

Namun demikian, laporan masyarakat sipil itu lebih merupakan bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pelanggaran HAM.

“Itu simbolik saja, supaya kejaksaan agung melek terhadap peristiwa pelanggaran HAM,” ujar Fickar kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Dia menegaskan bahwa yurisdiksi hukum pidana suatu negara pada dasarnya terbatas pada wilayah dan warga negaranya.

"Tidak bisa [menetapkan status hukum], hukum sebuah negara hanya berlaku di negara yang bersangkutan dan terhadap warga negaranya saja," tegasnya.

Senada, pengamat hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Dia menilai kewenangan Kejaksaan Agung hanya mencakup pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam wilayah Indonesia.

“Setahu saya tidak bisa. Kejaksaan hanya untuk pelanggaran berat HAM di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi.

Aan menambahkan, dalam sistem hukum internasional, penanganan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang menjadi domain Mahkamah Pidana Internasional.

Dengan demikian, laporan dugaan kejahatan internasional yang seluruh peristiwanya terjadi di luar negeri menghadapi hambatan mendasar untuk diproses secara hukum di dalam negeri.

Meski demikian, laporan masyarakat sipil tetap memiliki makna dalam konteks partisipasi publik. Aan pun mengapresiasi langkah tersebut karena mencerminkan solidaritas kemanusiaan dan kepedulian hak asasi manusia.

"Sebagai sebuah solidaritas kemanusiaan, bagus," pungkasnya.

Respons Kejagung

Di lain sisi, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya ikut prihatin dengan kejadian kejahatan HAM yang terjadi, termasuk terkait Rohingya.

Namun demikian, Anang menekankan bahwa pihaknya harus mempelajari dan menganalisis setiap laporan dari pihak manapun, termasuk Marzuki dkk.

"Bahwa terkait laporan pengaduan ini, di standar di kami Pak, setiap laporan pengaduan akan kami terima. Nanti akan ditelaah dan dipelajari. Tentunya kalau itu masuk ke Bankum, nanti kami teruskan kepada Satker terkait dalam hal ini," ujar Anang di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan korps Adhyaksa seiring dengan adanya KUHP dan KUHAP baru.

"Jadi, termasuk nanti masukan dari rekan-rekan semua terkait dengan pelaporan pengaduan HAM ini, bagaimana tindak lanjutnya dengan KUHP dan KUHP baru seperti apa," pungkasnya.