JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu meminta tambahan dana pemerintah ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebanyak Rp10 triliun. Saat ini, pihaknya telah menyalurkan seluruh dana pemerintah yang diberikan Rp25 triliun.

"Kita lagi ingin mengajukan surat, gitu ya. Tapi belum tahu disetujui atau tidak disetujui. Namanya usaha kan boleh saja. Kita pengin minta tambahan antara Rp5–10 triliun jika mungkin," kata Nixon usai RUPSLB di Kantor Pusat BTN, Selasa (18/11/2025).

"Kita Rp25 triliun, sudah habis. Sudah habis. Kita akhir Oktober hampir Rp24 triliun. Di awal November kemarin Rp24,7 triliun sudah habis," ujarnya melanjutkan.

Menurut Nixon, jika tambahan dana ini disetujui, akan diperuntukkan untuk mendukung sektor perumahan yang masih menunjukkan ekspansi signifikan di sekitar periode November hingga Desember 2025. Sektor perumahan mendominasi, dengan alokasi pembiayaan mencapai sekitar 70-an persen.

Nixon menjelaskan bahwa alokasi dana Rp25 triliun termasuk untuk pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN. Sebab, dana tersebut harus dicairkan sebelum proses spin-off menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) dilakukan.

Namun, ia menegaskan bahwa jika tambahan dana Rp5-10 triliun disetujui, dana tersebut akan masuk ke kas BTN.

"Kalau nanti ketambahan, kan kita suratinya atas nama BTN, bukan BSN. Jadi pasti buat BTN," kata Nixon.

Terkait tren pembiayaan, Nixon menyoroti meningkatnya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap hunian flat di daerah urban atau perkotaan. Hunian vertikal ini diminati karena dekat dengan tempat kerja dan sarana transportasi, serta menawarkan harga yang lebih terjangkau.

"Yang jadi tren memang sekarang anak-anak menginginkan di daerah urban, daerah perkotaan, sehingga tidak jauh dari tempat kerjanya. Atau dekat dengan sarana transportasi, tidak besar tidak apa-apa," katanya.

Menurutnya, di tengah keterbatasan lahan di Jakarta, landed house (rumah tapak) di tengah kota sudah tidak memungkinkan. Oleh karena itu, solusi hunian vertikal menjadi pilihan realistis yang kini sedang dipertimbangkan bersama pemerintah daerah untuk memungkinkan kerja sama baru dalam penyediaan rumah di pusat kota.

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Mandiri (BMRI) mengaku telah menyalurkan dana pemerintah sebanyak Rp40,7 triliun. Diketahui, pemerintah memberikan dana sebesar Rp55 triliun kepada Bank Mandiri untuk disalurkan.

Menurut Direktur Bank Mandiri, Totok Priyambodo realisasi penyaluran dana penempatan pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kementerian Keuangan itu setara dengan 74 persen. Angka itu terhitung hingga akhir September 2025.

"Dapat kami sampaikan, hingga 30 September 2025, realisasi penyaluran kredit dari dana saldo anggaran lebih Kementerian Keuangan di Bank Mandiri telah mencapai 74 persen dari total penempatan dana sebesar Rp55 triliun," ujar Totok dalam Paparan Publik Laporan Keuangan Triwulan III 2025 Bank Mandiri, Senin (27/10/2025).

Angka 74 persen tersebut setara dengan sekitar Rp40,7 triliun, yang telah disalurkan kepada lebih dari 24.000 pelaku usaha di 15 sektor strategis nasional.

Totok menegaskan, seluruh penyaluran dana tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta pelaporan yang transparan.

Penyaluran dana Rp55 triliun difokuskan pada segmen ekonomi yang memiliki multiplier effect tinggi, sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Penyaluran kami fokuskan pada segmen UMKM dan industri padat karya serta sektor strategis lainnya seperti perkebunan dan ketahanan pangan, kemudian hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, dan kawasan industri," ujar Totok.

Totok menambahkan, melalui penyaluran yang terarah ini, Bank Mandiri berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja.

Penempatan dana pemerintah ini memberikan dampak positif bagi struktur keuangan Bank Mandiri. Totok mengatakan dana tersebut memperkuat likuiditas dan menjaga biaya dana (cost of fund) tetap efisien.

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyelesaikan penyaluran dana penempatan pemerintah sebesar Rp55 triliun pada 16 Oktober 2025. Dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke berbagai segmen produktif. 

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, dana tersebut disalurkan ke berbagai segmen pembiayaan, dimana pembiayaan terbesar disalurkan ke segmen mikro, yakni sebesar Rp28,08 triliun, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Di sisi lain, pembiayaan ke segmen korporasi mencapai Rp11,07 triliun dan diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional. Penyaluran ini mendorong geliat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat fondasi sektor industri strategis sebagai penggerak ekonomi nasional.

Pembiayaan juga disalurkan ke segmen komersial sebesar Rp10,13 triliun dan segmen konsumer sebesar Rp6,58 triliun. Pada kedua segmen ini, BRI mendorong penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha berskala menengah. 

Alokasi ini ditujukan untuk menjaga daya beli dan memastikan roda ekonomi tetap bergerak di berbagai lapisan.

"Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI dalam penempatan dana ini. Pembiayaan disalurkan secara selektif dan terukur ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Seluruh proses penyaluran dilakukan secara prudent untuk memastikan pembiayaan benar-benar memberikan dampak yang optimal," kata Hery Gunardi.

Sebagai informasi, pada bulan September 2025 pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menempatkan dana dengan total Rp200 triliun kepada lima bank milik negara dengan tujuan meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Adapun BRI, Mandiri dan BNI masing masing mendapatkan Rp55 triliun sementara BTN mendapatkan Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun. 

"BRI pun berkomitmen memperluas akses pembiayaan secara berkelanjutan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional. Dengan demikian, BRI akan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan UMKM sebagai motor penggerak utamanya,” kata Hery Gunardi.

Editor: Maria Christina

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengajukan permintaan tambahan penempatan dana pemerintah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hal itu usai realisasi penyaluran dana pemerintah sebesar Rp55 triliun sudah hampir selesai.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BRI, Hery Gunardi kepada Purbaya usai pertemuan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025) malam.

"Tadi (BRI) sudah minta tambah. Dikasih (kapan akan diberikan) tergantung bapak (Menteri Keuangan Purbaya) ya. Saat ini realisasi 90,4 persen sudah hampir selesai,” ujar Hery.

Menkeu Purbaya pun mengaku bahwa pemerintah terbuka untuk memberikan tambahan penempatan dana ke bank Himbara. Namun, keputusan akhir akan sangat mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara efektif.

"Belum, saya nggak tahu mereka (Himbara) sanggup berapa. Kan kalau ketemu orang kan seperti itu, kami sanggup, kami sanggup. Begitu dikasih bingung,” ucap Purbaya.

Purbaya menilai penempatan dana pemerintah ke Himbara adalah peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan bunga yang lebih rendah dari pasar, bank dapat memperluas penyaluran kredit, meskipun marginnya mungkin sedikit turun.

Peluang penambahan dana ini juga dipertimbangkan karena laju pertumbuhan uang beredar (base money atau M0) di masyarakat masih dianggap rendah.

"Karena laju pertumbuhan uangnya baru 13 persen, M0-nya, base money-nya. Saya pikir seharusnya idealnya 20 persen lebih sedikit,” ucapnya.

Ia mencatat bahwa pemerintah masih memiliki dana sekitar Rp250 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menambah likuiditas.

Purbaya kembali menegaskan bahwa pengalihan dana pemerintah ke bank Himbara, yang bertujuan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung pembiayaan sektor produktif, bukan merupakan bagian dari ekspansi fiskal.

“Saya enggak mengubah anggaran sama sekali. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi supaya sektor swasta bisa tumbuh,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Purbaya juga meyakinkan investor bahwa kebijakan fiskal pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan tanpa melampaui batas defisit dan rasio utang, dengan fokus menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor riil.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menempatkan total dana Rp200 triliun di lima bank Himbara, terdiri atas Rp55 triliun masing-masing untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI; Rp25 triliun untuk BTN; serta Rp10 triliun untuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Pertemuan itu dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025) sore. 

Belum diketahui pertemuan Purbaya dengan Nixon membahas terkait dengan apa. Namun, Purbaya sempat menyoroti serapan dana pemerintah yang dinilai lambat oleh BTN pada Jumat (10/10/2025).

Purbaya bahkan memberi sinyal akan mengalihkan sebagian dana negara yang ditempatkan di BTN ke bank lain jika serapan tidak dipercepat.

"Yang agak lambat mungkin BTN, tapi kayaknya ini BTN minta menghadap saya Dirutnya, mungkin ya tidak akan selesai 100 persen," kata Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama pihaknya juga akan melaksanakan Investor Meeting. Dalam pertemuan itu akan membahas arah kebijakan pemerintah dalam menjaga likuiditas perbankan nasional, khususnya terkait penempatan dana pemerintah di bank Himbara yang selama ini menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi.

Selain membahas sinergi pembiayaan antara pemerintah dan sektor perbankan, pertemuan ini juga menjadi forum dialog dengan investor dan pelaku industri keuangan mengenai prospek fiskal dan ekonomi Indonesia 2026, termasuk strategi memperkuat stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

Pertemuan dengan para investor dan pimpinan Himbara sore ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Editor: Puti Aini Yasmin