JAKARTA, iNews.id - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan, sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujarnya.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of funds), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumen, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. 

Editor: Rizqa Leony Putri

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana Rp 200 triliun dan 76 triliun ke sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di 2025. Namun ada bank yang menolak suntikan dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah itu meski sudah ditawarkan langsung oleh Menkeu.

Bank tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Jawa Timur. “Saya pernah tawarkan (penempatan dana) ke BPD Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jawa Timur enggak mampu. Saya mau kasih Rp 2 triliun, enggak berani dia,” ucap Purbaya saat sesi tanya jawab dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Pusat, 1 Desember 2025.

Purbaya juga menawarkan penempatan dana sebesar Rp 5 triliun kepada Bank DKI. Namun BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu mengelola dana Rp 1 triliun. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menegaskan ia hanya akan menempatkan dana ke tempat yang relatif aman atau bank yang diyakini mampu mengelola.

Menteri Keuangan pertama kali mengumumkan rencana penempatan dana pemerintah di BPD setelah mengunjungi Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 7 Oktober 2025. Kala itu, Menkeu membocorkan bahwa dua BPD yang akan menerima suntikan dana adalah Bank Jakarta dan Bank Jatim.

Pada 10 November 2025, Purbaya meletakkan dana sebesar Rp 76 triliun ke empat bank. Mereka adalah Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun. Alasan Purbaya memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia ke bank komersial adalah agar bank memiliki tambahan likuiditas untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor riil. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

PT BANK Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) berencana mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih atau SAL antara Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun. “Kami lagi mengajukan surat. Tapi belum tahu disetujui atau tidak. Namanya usaha kan boleh saja,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengutip Antara, Selasa, 18 November 2025.

Nixon memperkirakan dana pemerintah yang ditempatkan di BTN sebesar Rp25 triliun akan sepenuhnya terserap pada November 2025. Per awal November, sudah sekitar Rp 24,7 triliun disalurkan sebagai kredit.

Ia mengatakan tambahan penempatan dana diharapkan bisa mendukung kredit sektor perumahan yang masih ekspansi pada November hingga Desember 2025. “Perumahan paling banyak (realisasi dana SAL). Saya lupa persentasenya, tapi kurang lebih 70-an persen,” kata Nixon.

Sebelumnya, BTN mencatat realisasi penyerapan dana dari Kementerian Keuangan per akhir Oktober 2025 mencapai 93 persen atau senilai Rp 23,28 triliun dari total Rp 25 triliun. Realisasi tersebut diserap ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan, baik kepada pengembang (developer) maupun kepada konsumen akhir sebagai KPR.

Sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana awal sebesar Rp 200 triliun ke empat bank anggota Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada September 2025.

Penempatan ini dibagi ke Bank Mandiri, BRI dan BNI yang masing-masing menerima Rp 55 triliun. Sementara, BTN memperoleh penempatan sebesar Rp 25 triliun, dan BSI menerima alokasi Rp 10 triliun.

Lalu dalam Rapat Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 17 November 2025, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan tingkat serapan seluruh dana sudah mencapai 84 persen per 22 Oktober 2025. Menurut Febrio, cepatnya realisasi itu karena didorong rendahnya bunga penempatan pemerintah dengan tingkat bunga 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp 76 triliun ke perbankan per 10 November 2025. Tambahan dana ini dibagikan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta perbankan yang menerima penempatan dana Rp 200 triliun agar tidak diberikan ke konglomerat. Dana tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih yang dipindahkan ke lima bank himbara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI.

Pernyataan Purbaya ini merespons pertanyaan dari ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin Damanhuri dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Dalam acara itu, Didin bertanya ke Purbaya mengenai kelompok bisnis yang menerima alokasi dana tersebut.

“Apakah koperasi desa sebagian besar atau kelompok bisnis besar? Kalau alokasi Rp 200 triliun untuk kelompok bisnis besar memang bisa mendekati pertumbuhan tinggi. (Tapi) semakin bisa memperburuk ketimpangan yang sudah buruk sekarang ini,” kata Didin di Menara Bank Mega, Selasa, 28 Oktober 2025.

Menjawab pertanyaan itu, Purbaya menyatakan telah memberikan sejumlah permintaan kepada perbankan. “Sebetulnya saya minta ke perbankan yang terima dana itu, ‘jangan Anda kasih ke konglomerat’ dan nggak boleh beli dolar karena kalau nggak, rupiahnya akan melemah,” ucap Purbaya.

Namun di luar itu, Purbaya membebaskan bagaimana perbankan menggunakan dana tersebut. Sebab, kata dia, yang dilakukan pemerintah hanyalah memindahkan uang. Sehingga, kementerian mengandalkan keahlian dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana Rp 200 triliun ke perekonomian.

Lima bank himbara yang mendapat injeksi likuiditas mendapatkan porsi dana yang berbeda-beda. Bank Mandiri sebanyak Rp 55 triliun; BNI Rp 55 triliun; BRI RP 55 triliun; BTN Rp 25 triliun; dan BSI Rp 10 triliun. Tambahan likuiditas ini diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit agar sektor riil tumbuh.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan pada September 2025 tumbuh 7,7 persen secara tahunan. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan pada Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen year on year. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa posisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan kredit masih belum kuat.

“Permintaan kredit belum kuat, dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi,” kata Perry dalam konferensi pers daring pada Rabu, 22 Oktober. Dia menjelaskan, permintaan kredit yang masih minim itu tercerminkan dari fasilitas pinjaman yang belum dicairkan atau undisbursed loan.

Pada September 2025, nilai undisbursed loan mencapai Rp 2.374,8 trilun atau setara 22,54 persen dari plafon kredit yang tersedia. Undisbursed loan ini utamanya berasal dari segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja.

BANK Mandiri melaporkan realisasi penyaluran kredit dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) telah mencapai 74 persen atau sekitar Rp 40,7 triliun pada akhir September 2025. Adapun dana pemerintah yang ditempatkan di bank milik negara ini adalah sebesar Rp 55 triliun. Kredit ini disalurkan kepada lebih dari 24 ribu pelaku usaha di 15 sektor strategis.

Direktur Commerial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo mengatakan, penyaluran kredit difokuskan pada segmen UMKM dan padat karya. “Serta sektor strategis lainnya seperti perkebunan dan ketahanan pangan, kemudian hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, dan kawasan industri,” kata Totok dalam konferensi pers daring paparan kinerja kuartal III 2025, Senin, 27 Oktober 2025.

Menurut Totok, penempatan dana pemerintah ini mendukung fungsi intermediasi Bank Mandiri dengan memperkuat struktur likuiditas dan menjaga biaya dana atau cost of fund tetap efisien. Sebab, kata dia, sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah ini memiliki cost of fund relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata di pasar.

Terkait dengan pengajuan dana tambahan, Totok menyampaikan bahwa Bank Mandiri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. “Agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian naional, sekaligus menjaga ruang ekspansi usaha secara berkelanjutan,” kata dia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan bahwa Bank Mandiri mengajukan tambahan penempatan dana SAL lantaran sudah menyerap penuh suntikan sebelumnya yang sebesar Rp 55 triliun. “Tadi saya ketemu orang Danantara. Sepertinya (Bank) Mandiri akan minta lagi karena uangnya sudah habis yang Rp 55 triliun itu,” kata Purbaya pada Jumat, 24 Oktober 2025, dikutip dari Antara.

Menurut Purbaya, injeksi likuiditas ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal ditambah bila dorongan terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Sejauh ini, kata dia, suntikan dana itu berdampak positif terhadap gerak ekonomi. Hal itu tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan serta data penjualan ritel oleh Bank Indonesia (BI). Adapun Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen. Angka ini atau naik sedikit dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Bank Mandiri Tbk mengajukan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) lantaran sudah menyerap penuh suntikan sebelumnya yang sebesar Rp 55 triliun. “Tadi saya ketemu orang Danantara. Sepertinya (Bank) Mandiri akan minta lagi karena uangnya sudah habis yang Rp 55 triliun itu,” kata Purbaya mengutip Antara, Sabtu, 25 Oktober 2025.

Menkeu Purbaya mengatakan bakal menempatkan kembali dana pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bila dorongan terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Sejauh ini, Purbaya menilai, suntikan dana itu berdampak positif terhadap gerak ekonomi. Hal itu tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan serta data penjualan ritel oleh Bank Indonesia (BI).

“Perekonomian ini kelihatannya mulai bergeliat. Tapi saya akan monitor lagi. Kalau masih kurang, kami dorong lagi,” tutur Menkeu. Sebagai catatan, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen atau naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.

Menkeu menilai pertumbuhan kredit yang relatif moderat itu utamanya dipengaruhi kondisi ketidakstabilan ekonomi akibat aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu. Menurut dia, masih ada waktu pada triwulan IV untuk melihat perkembangan kredit perbankan sepanjang 2025.

Pada awal September kemarin, Kementerian Keuangan mengalihkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia ke lima perbankan atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Uang Rp 200 triliun ini mengalir ke Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penempatan dana pemerintah di sektor perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat. Pertumbuhan uang primer (M0) adjusted tercatat 18,58 persen year-on-year (yoy) pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 tanpa penyesuaian (non-adjusted) yang sebesar 13,16 persen yoy.

Uang primer adjusted adalah uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia akibat pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyelesaikan penyaluran dana penempatan pemerintah sebesar Rp55 triliun pada 16 Oktober 2025. Dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke berbagai segmen produktif. 

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, dana tersebut disalurkan ke berbagai segmen pembiayaan, dimana pembiayaan terbesar disalurkan ke segmen mikro, yakni sebesar Rp28,08 triliun, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Di sisi lain, pembiayaan ke segmen korporasi mencapai Rp11,07 triliun dan diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional. Penyaluran ini mendorong geliat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat fondasi sektor industri strategis sebagai penggerak ekonomi nasional.

Pembiayaan juga disalurkan ke segmen komersial sebesar Rp10,13 triliun dan segmen konsumer sebesar Rp6,58 triliun. Pada kedua segmen ini, BRI mendorong penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha berskala menengah. 

Alokasi ini ditujukan untuk menjaga daya beli dan memastikan roda ekonomi tetap bergerak di berbagai lapisan.

"Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI dalam penempatan dana ini. Pembiayaan disalurkan secara selektif dan terukur ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Seluruh proses penyaluran dilakukan secara prudent untuk memastikan pembiayaan benar-benar memberikan dampak yang optimal," kata Hery Gunardi.

Sebagai informasi, pada bulan September 2025 pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menempatkan dana dengan total Rp200 triliun kepada lima bank milik negara dengan tujuan meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Adapun BRI, Mandiri dan BNI masing masing mendapatkan Rp55 triliun sementara BTN mendapatkan Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun. 

"BRI pun berkomitmen memperluas akses pembiayaan secara berkelanjutan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional. Dengan demikian, BRI akan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan UMKM sebagai motor penggerak utamanya,” kata Hery Gunardi.

Editor: Maria Christina