Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melakukan pembelian saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). Ke depan, sovereign wealth fund Indonesia itu masih melihat potensi penambahan investasi ke perusahaan penyedia layanan ojek online tersebut.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan bahwa Danantara telah merealisasikan proses akuisisi sebagian saham dari aplikator ojek online tersebut. Tujuan investasi tersebut menurutnya untuk meraup profit.

"Itu [akuisisi GOTO] kan hanya investasi saja yang kita lihat yang memang seharusnya bisa menghasilkan profit yang baik. Ya kita lihat juga kesana. Tidak ada tambahan yang lain," katanya setelah acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan Danantara untuk Percepatan Pembangunan PSEL pada Senin (11/5/2026) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dia mengatakan bahwa belum ada rencana dari Danantara untuk melakukan aksi lanjutan atas investasinya itu di GOTO.

"Belum memikirkan sampai sejauh mana. Kita nanti lihat saja. Kalau udah ada game plan nanti kita komunikasikan ke publik," jelasnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani menyatakan bahwa langkah masuknya pemerintah ke dalam struktur kepemilikan aplikator tidak akan berhenti sampai di sini.

"Kita [Danantara] sudah masuk dan terus akan kita tingkatkan [porsi sahamnya] secara bertahap," ungkap Rosan singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta beberapa waktu lalu (5/5/2026).

Sementara pihak GOTO telah memberikan klarifikasi. Direktur & Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia R.A. Koesoemohadiani mengatakan berdasarkan informasi yang beredar di media, Danantara membeli saham perseroan dalam jumlah kurang dari 1% dari total saham yang diterbitkan.

“Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi pada beberapa waktu lalu (5/5/2026).

Menurutnya, kepercayaan investor tersebut menjadi dorongan positif bagi GOTO untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, serta berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lebih lanjut, perseroan menegaskan telah mematuhi seluruh ketentuan terkait kewajiban pelaporan kepemilikan saham.

Adapun, langkah Danantara mengakuisisi saham GOTO sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam audiensi peringatan Hari Buruh pada awal bulan ini (1/5/2026), Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara sengaja mengambil bagian saham aplikator ojol sebagai upaya intervensi langsung untuk merestrukturisasi model bisnis yang lebih menguntungkan para pengemudi.

Intervensi tersebut secara spesifik ditujukan untuk memangkas potongan biaya atau komisi yang ditarik oleh aplikator dari semula di kisaran 10% hingga 20% menjadi single digit, yakni hanya 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," jelas Ketua Harian Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen.

Dia menjelaskan manuver Danantara ini merupakan eksekusi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada momen May Day, kepala pemerintahan menegaskan bahwa porsi pendapatan bersih bagi pengemudi ojol harus dikerek menjadi minimal 92%.

Jika aplikator tidak bersedia memangkas potongan komisi di bawah 10% maka Prabowo dengan tegas mempersilakan mereka untuk angkat kaki dari Tanah Air.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masuk ke industri ride hailing dinilai berpotensi menekan persaingan usaha dan menciptakan bias kebijakan. Keterlibatan pemerintah sebagai pelaku pasar, di saat yang sama memiliki kewenangan sebagai regulator, dinilai dapat mengganggu keseimbangan industri dan menahan masuknya investasi baru.

Struktur tersebut berisiko menciptakan distorsi pasar karena adanya potensi kebijakan yang tidak netral serta dukungan modal negara yang lebih besar dibanding pelaku swasta. Kondisi ini dapat memperlebar ketimpangan kompetisi di sektor transportasi digital yang selama ini ditopang mekanisme pasar.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai langkah tersebut tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan konflik peran pemerintah.

“Masuknya Danantara ke salah satu pemain industri transportasi online menurut saya adalah langkah yang tidak perlu. Saya masih memandang pemerintah cukup menjadi regulator saja dan mengatur bagaimana industri ini berjalan. Ketika sudah masuk menjadi pemain, maka akan ada bias kebijakan,” ujarnya, ketika dihubungi Warta Ekonomi, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan, potensi bias tersebut dapat memicu keluarnya pelaku usaha eksisting sekaligus menahan pemain baru untuk masuk.

“Pelaku usaha yang eksisting bisa keluar, dan pelaku usaha yang ingin masuk bisa enggan masuk,” lanjutnya.

“Sangat wajar jika pihak pesaing akan khawatir karena regulasi bisa menguntungkan sebelah. Dengan modal dari pemerintah yang besar, pesaing bisa mundur,” kata Huda.

Dari sisi bisnis, keterlibatan Danantara juga dinilai membawa risiko keberlanjutan, terutama terkait tekanan margin di industri ride hailing yang kompetitif.

“Jangan harap ada keuntungan apabila dari regulasinya saja sudah salah,” ujarnya.

“Apakah Danantara siap untuk menanggung selisih keuntungan untuk memberikan tarif untung bagi mitra driver? Seberapa kuat Danantara bisa menanggung hal tersebut?” lanjutnya.