REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Menurut Rosan, kapitalisasi pasar gabungan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan di Indonesia.

"Bank Himbara itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 1.100 triliun, yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Perbankan juga tidak semata-mata mengejar laba, tetapi kehadirannya harus dirasakan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan, mulai dari UMKM, komersial, hingga korporasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rosan menyebut sejumlah BUMN strategis menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan sepanjang periode April 2025 hingga April 2026. PT Pupuk Indonesia, misalnya, berhasil meningkatkan laba konsolidasi dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,82 triliun.

Pada periode yang sama, PT Pertamina (Persero) juga mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 24,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari perbankan, logistik, hingga industri manufaktur.

"Pola pertumbuhan yang tersebar di berbagai sektor ini menunjukkan perbaikan kinerja tidak bersifat parsial ataupun bergantung pada satu kebijakan tunggal," lanjut Rosan.

Sebaliknya, kata Rosan, terdapat indikasi transformasi tata kelola dan konsolidasi pengelolaan BUMN mulai menghasilkan dampak yang lebih sistemik. Salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan transformasi BUMN setahun terakhir justru datang dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan finansial.

PT Krakatau Steel, misalnya, berhasil membalikkan kerugian Rp 981 miliar menjadi laba Rp 635 miliar. Rosan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan menurunkan beban utang dari sekitar 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS. Sementara itu, PT Danareksa bertransformasi dari rugi Rp 72 miliar menjadi laba Rp 43 miliar.

Rosan menyampaikan perbaikan serupa juga terlihat pada PT Kimia Farma yang beralih dari kerugian Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar, PT Len Industri yang berubah dari rugi Rp 228 miliar menjadi laba Rp 314 miliar, serta PT Semen Indonesia yang membukukan kenaikan dari rugi Rp 66 miliar menjadi laba Rp 106 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Publik berharap mem­peroleh in­­­­formasi terkait kinerja Ba­­­­dan Pe­­­ngelola In­­­ves­­­tasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Da­­­nantara, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk tahun buku 2025.

Sambil menunggu diterbit­kannya laporan keuangan (LK) audited konsolidasi BPI Danantara, penjelasan berikut memotret kinerja DIM untuk tahun buku 2025 (audited) dan per 30 April 2026 (unaudited), beserta saran perbaikan keterbukaan informasi agar sejalan dengan aspek transparansi sebagai salah satu pilar good governance.

Sebagai pilar pengelola in­­vestasi dari Danantara, se­­­telah membukukan jumlah aset senilai Rp131,99 triliun pada tahun 2025, DIM mampu mencatatkan ke­­­na­­­ikan jumlah aset sebesar 6,09% menjadi Rp140,03 triliun per 30 April 2026.

Dari jumlah aset tersebut, akun investasi meningkat tajam dari hanya Rp30,01 miliar pada akhir tahun 2025 menjadi Rp16,63 triliun pada 4M26. Pada tahun 2025 DIM hanya men­­­­catatkan investasi berupa su­­­­rat berharga dalam bentuk pe­­­­nem­­­patan reksa dana (RD) se­­­nilai Rp30,01 miliar.

Hal ini dapat dipahami ka­­­rena DIM baru beropera­­­si secara komersial pada akhir Oktober 2025 setelah me­­­ne­­­rima setoran modal dari Da­­­nan­­­tara sebagai pemegang sa­­­ham senilai Rp50,00 triliun (Oktober 2025) dan Rp20,00 triliun (Desember 2025).

Selanjutnya, investasi DIM per April 2026 sebagian besar masih berupa penempatan RD yang mencapai Rp11,77 tri­­­liun setelah memperhitungkan unrealized loss senilai Rp607,26 miliar dan unrealized gain on forex sebesar Rp45,75 miliar.

Hingga bulan April 2026, dilakukan penambahan pe­­­nempatan RD senilai Rp12,30 triliun dari posisi awal ta­­­hun senilai Rp30,01 miliar. Dengan mempertimbangkan kontribusi utama investasi dari penempatan RD tersebut, informasi lebih lengkap ten­­tang RD seharusnya disajikan di LK DIM untuk periode tersebut.

Contoh penyajian lebih detail dapat dilihat dari LK entitas sepengendali, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri, yang menyajikan lebih terperinci investasi berupa pe­­nempatan RD berdasarkan nama dan nilai wajar melalui laba rugi, untuk RD dalam mata uang rupiah dan valas. Melalui informasi ini, stakeholders dapat melihat sejauh mana diversifikasi pemilihan RD dilakukan oleh DIM sehingga mampu meminimalkan potensi risiko konsentrasi pada produk RD tertentu.

Selain penempatan RD, DIM juga mencatatkan investasi pada subholding senilai Rp4,86 triliun per April 2026, di mana jenis investasi ini belum dilakukan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, investasi pada subholding pada Danantara Investment Holding (HK) IV Ltd yang bergerak pada lintas sektor senilai Rp2,57 triliun. Selain itu, untuk sektor pendanaan, DIM berinvestasi pada Danantara NB Multi Strategy Ltd dan Danantara Mitra Kapital masing-masing senilai Rp1,17 triliun dan Rp1,11 triliun.

Kepemilikan DIM pada ke­­­tiga entitas usaha tersebut masing-masing 100,00%, 100%, dan 99,99% serta dila­­­por­kan dalam LK konsolidasi DIM beroperasional secara komersial pada tahun 2026. Sebagai catatan, DIM juga berinvestasi pada subholdings lainnya tetapi dengan nilai investasi jauh lebih rendah.

Namun, berdasarkan pengamatan penulis, belum ditemukan informasi lengkap ten­tang subholding tersebut di website DIM. Dalam hal ini, stakeholders harus dijelaskan struktur grup DIM dan profil lengkap subholdings tersebut beserta entitas anak di bawahnya (jika ada) yang dihubungkan dengan tema inti investasi dan sektor utama yang menjadi andalan investasi DIM.

Informasi ini diharapkan mem­perjelas perkembangan DIM selama periode pelaporan meski disadari Danantara saat ini masih dalam tahap pembentukan awal. Untuk memperkuat peran sebagai pilar pengelola investasi Danantara, DIM seharusnya menjelaskan alur proses investasi secara ringkas, dari tahap awal hingga akhir disertai proses kontrol dari setiap tahapan proses in­­­vestasi tersebut beserta organ utama dan organ pendukung tata kelola.

Selanjutnya, dari sisi liabilitas, DIM telah menerbitkan surat utang jangka panjang (SUJP) atau Patriot Bond me­­­lalui skema private placement senilai Rp50,00 triliun dan Rp11,38 triliun pada bulan Oktober dan Desember 2025. Pada 17 Maret 2026, DIM juga menerbitkan Patriot Bond sebesar Rp7,00 triliun.

Secara kumulatif, jumlah SUJP DIM mencapai Rp61,34 tri­­liun pada tahun 2025 dan naik 11,27% menjadi Rp68,25 triliun per April 2026 dengan kontribusi ma­­­­terial terhadap jumlah liabilitas sebesar 99,13% dan 98,62% untuk kedua periode tersebut. Dengan mempertimbangkan peran strategis DIM dan kontribusi vital SUJP ter­­­sebut, DIM sebaiknya me­­­nyajikan informasi tentang struktur SUJP tersebut beserta rencana penggunaan dan realisasinya secara berkala melalui website.

Terakhir, dengan posisi kas dan setara kas DIM senilai Rp123,03 triliun yang berasal dari setoran modal dari pe­­­me­­gang saham dan dana dari penerbitan SUJP, posisi ekuitas sebesar Rp70,82 triliun per April 2026 didukung oleh capaian laba periode berjalan sebesar Rp705,73 miliar dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,96x memberikan ruang lebih bagi DIM untuk berinvestasi ke depan.

Pencapaian yang diraih ha­­­­­­rusnya dipublikasikan me­­­­lalui sebuah press release se­­­­hingga memberikan nilai tam­­­bah bagi stakeholders. Pe­­­ning­­­kat­an ke­­­terbukaan informasi harus dilakukan sehingga mam­­­pu sejalan dengan yang telah dilakukan oleh se­­­­jum­lah entitas sepengendali yakni BUMN yang telah ter­­­catat di BEI baik sebagai issuer sa­­­ham dan/atau obligasi. Ke­­­ter­­­bukaan informasi kepada berbagai stakeholders sangat penting sebagai bagian dari prinsip transparansi dan me­­­ru­­pakan implementasi dari good governance.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.

APAKAH kita masih merawat "takhayul" bahwa hukum adalah panglima yang berdiri tegak tanpa memandang bulu?

Bagi khalayak awam, slogan "keadilan bagi semua" mungkin dianggap sebagai fondasi suci bernegara.

Namun, realitas politik yang sinis sering kali menyuguhkan pemandangan yang lebih jujur: hukum bukan sekadar bisa ditekuk, melainkan bisa dibeli secara legal dan elegan melalui instrumen negara.

Saat ini, kita menyaksikan lahirnya anomali yang dibungkus narasi heroik bernama "Patriot Bond." Di balik namanya yang megah, instrumen ini merupakan manifestasi dari ironi tertinggi di mana kekebalan hukum kini memiliki label harga yang jelas.

Kebijakan ini bukan sekadar urusan investasi, melainkan karpet merah bagi mereka yang memiliki modal untuk berdiri di atas jangkauan hukum itu sendiri.

Mitos "Rule of Law"

Negara mana pun, sekuat apa pun, tidak akan pernah sanggup memerintah hanya dengan mengandalkan kekerasan fisik semata.

Jumlah penguasa selalu terlalu sedikit dibandingkan rakyat yang dikuasainya, sehingga paksaan saja tidak akan efektif sebagai alat kontrol jangka panjang.

Oleh karena itu, negara membutuhkan mitos rule of law sebagai alat ideologi untuk mendapatkan kepatuhan sukarela dari rakyatnya.

Legitimasi adalah kunci yang membedakan seorang petugas pajak dari seorang pemeras dalam pikiran publik.

Tanpa persepsi bahwa perintah berasal dari otoritas yang "adil", negara akan kehilangan kendalinya. Inilah cara penguasa "meracuni hati dan pikiran publik" agar perampasan harta benda terlihat memiliki aura legalitas, menyamarkan tangan besi di balik jubah hukum.

"Persepsi legitimasi adalah satu-satunya hal yang membedakan penagih pajak dari pemeras, petugas polisi dari vigilante, dan tentara dari tentara bayaran. Legitimasi adalah ilusi dalam pikiran yang tanpanya pemerintah bahkan tidak ada." — demikian kata Mises Wire (2017)

Patriot Bond: Membeli Impunitas Kedok Investasi

Melalui revisi UU No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pemerintah memperkenalkan "Patriot Bond" sebagai perisai hukum yang nyata.

Sejarah mencatat, sebagaimana diungkapkan Yuval Noah Harari, bahwa narasi rule of law sering kali baru didengungkan setelah perampokan besar-besaran atau penumpukan harta selesai dilakukan.

Kini, melalui Pasal 50A Ayat (5), negara secara resmi menawarkan "pemutihan" atas penumpukan harta tersebut. Berdasarkan aturan ini, pemegang "Patriot Bond" mendapatkan hak istimewa.

Pertama, mendapatkan Perlindungan Pidana: Jaminan dan perlindungan mutlak dari segala bentuk penuntutan pidana umum maupun khusus, termasuk kejahatan perpajakan.

Kedua, mendapatkan Perlindungan Perdata: Kekebalan total dari segala jenis gugatan perdata di meja pengadilan. Ketiga, mendapatkan perlindungan pajak.

Ketimpangan ini adalah penghinaan terhadap akal sehat. Orang miskin, yang tidak memiliki modal untuk membeli surat utang ini, akan tetap merasakan tajamnya pedang hukum.

Sementara itu, para pemilik modal besar dapat membeli "biaya perlindungan" resmi, membuktikan bahwa di negara ini, hukum memang memiliki mata untuk melihat siapa yang mampu membayar.

Bahaya "Patriot Bond" tidak berhenti pada kekebalan penuntutan, tetapi merambah pada penghancuran transparansi.

Pasal 50A Ayat (6) memberikan proteksi data yang luar biasa dari eksklusif bagi para investornya. Disebutkan bahwa data dan informasi transaksi keuangan terkait "Patriot Bond" tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan mana pun.

Ini adalah bentuk penggelapan informasi yang dilegalkan oleh negara. Ketika data transaksi menjadi "tak tersentuh", hukum secara efektif digunakan sebagai instrumen untuk menyembunyikan jejak kekayaan, alih-alih mengungkap kebenaran.

Transparansi keuangan yang selama ini didengungkan ternyata bisa dihapus hanya dengan selembar surat utang, memutus rantai akuntabilitas di depan mata publik.

Kelompok "1 persen" atau oligarki dan pemilik modal memahami bahwa hukum bukanlah soal moralitas, melainkan alat untuk mendefinisikan hak dan wewenang.

Pakar hukum Margarito Kamis mengidentifikasi bahwa oligarki memiliki kecermatan luar biasa dalam memanfaatkan sifat konstitusi yang tidak rigid.

Bagi mereka, UUD adalah "dokumen telanjang" yang dinamis dan harus "diurus" melalui pembuatan undang-undang yang menguntungkan.

Konsep luhur seperti equality before the law dan liberty ternyata mengandung konsekuensi tak terlihat (unintended consequences).

Karena konsep ini bersifat universal dan terbuka, mereka yang memiliki pengetahuan teknis dan modal besar dapat "mendaki" liku-liku hukum yang mustahil dilewati oleh orang miskin.

Oligarki tidak takut pada hukum; mereka justru berhasrat untuk menguasai proses pembuatannya.

Dengan menguasai pembentukan undang-undang, mereka memastikan setiap huruf dan kalimat dalam pasal-pasal mengakomodasi kepentingan ekonomi mereka.

Bagi mereka, tidak ada aktivitas ekonomi yang tidak berawal dari hak, dan hak hanya bersumber dari hukum.

Oleh karena itu, menguasai hukum berarti memegang kunci utama atas penguasaan material ekonomi dan politik secara absolut.

Peta Jalan Pencucian Uang yang Dilegalkan

Kritik tajam dari Bima Yudhistira (Celios) menyoroti risiko moral hazard masif yang muncul dari obligasi Danantara, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Instrumen ini berpotensi besar menjadi tempat penampungan dana-dana bermasalah dari program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Tanpa pengecualian tegas terhadap tindak pidana asal, instrumen ini hanyalah mesin pencucian uang legal.

Pemerintah sering kali menggunakan dalih "pertumbuhan ekonomi inklusif" untuk melegitimasi pelonggaran standar penegakan hukum.

Namun, dalam kenyataannya, kebijakan ini justru memfasilitasi apa yang disebut sebagai extraordinary crime dalam bentuk surat utang.

Negara, yang seharusnya memperbaiki aturan anti-korupsi, malah menyediakan jalan pintas bagi dana gelap untuk mendapatkan stempel legitimasi hukum.

Kini masa depan keadilan di ujung surat utang. Ketika hukum bertransformasi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, esensi dari negara hukum telah mengalami keruntuhan total.

"Patriot Bond" adalah bukti nyata bahwa perlindungan dari tuntutan pidana dan perdata kini memiliki label harga.

Negara bukan lagi menjadi wasit yang adil, melainkan penyedia layanan perlindungan bagi mereka yang mampu membelinya dengan harga yang tepat.

Jika kekebalan hukum kini dapat dibeli secara terang-terangan, masihkah kita berhak menyebut diri kita sebagai negara hukum?

Ataukah kita sedang bergerak menuju era di mana keadilan hanyalah milik pemegang "Patriot Bond", sementara sisanya harus pasrah pada tangan besi yang hanya menyasar mereka yang tak punya daya untuk membayar?

HONG KONG - Ketidakpastian geopolitik global, fragmentasi perdagangan, serta pergeseran arus modal internasional justru membuka peluang baru bagi kawasan Asia. Di tengah perubahan lanskap ekonomi dunia tersebut, Hong Kong, ASEAN, dan Greater Bay Area (GBA) Cina tengah membangun sebuah poros ekonomi baru yang menjanjikan pertumbuhan, investasi, dan integrasi industri lintas kawasan.

Pesan itu mengemuka dalam GBA-ASEAN Summit 2026 yang digelar oleh South China Morning Post (SCMP) di Hong Kong, Selasa (30/6). Forum yang dihadiri lebih dari 300 pejabat pemerintah, pelaku usaha, investor, dan akademisi dari ASEAN, Hong Kong, dan Greater Bay Area itu menegaskan posisi Hong Kong sebagai super connector yang menghubungkan modal global dengan potensi pertumbuhan Asia.

Chief Executive Hong Kong Special Administrative Region John Lee mengatakan ASEAN telah menjadi salah satu mitra ekonomi paling penting bagi Hong Kong. Menurut dia, hubungan ekonomi kedua kawasan terus menunjukkan penguatan yang signifikan.

"ASEAN merupakan mitra dagang terbesar kedua Hong Kong selama 16 tahun berturut-turut. Tahun lalu, perdagangan bilateral kami meningkat hampir 30% menjadi US$ 214 miliar," kata John Lee dalam pidatonya.

Selain perdagangan barang, perdagangan jasa antara Hong Kong dan ASEAN juga meningkat sekitar 10% menjadi US$20 miliar pada 2024. Menurut John Lee, pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan ekonomi, investasi, dan bisnis antara kedua kawasan.

"Tujuan Hong Kong, seperti biasa, adalah membangun koneksi dan menambah nilai bagi perusahaan, investor, dan perekonomian Anda," ujarnya.

John Lee mengatakan Hong Kong saat ini tengah menyusun Rencana Lima Tahun pertamanya sebagai cetak biru strategis pembangunan ekonomi jangka panjang. Salah satu fokus utamanya adalah memperdalam kerja sama regional dengan ASEAN dan negara-negara Belt and Road melalui posisi unik Hong Kong di Greater Bay Area.

Ketua Hong Kong-ASEAN Foundation sekaligus Founding Patron ASEAN Chamber of Commerce (Hong Kong), Daryl Ng, mengatakan hubungan antara ASEAN dan Greater Bay Area memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat dan saling melengkapi.

Menurut dia, ASEAN dengan populasi hampir 700 juta jiwa dan Greater Bay Area dengan nilai ekonomi lebih dari RMB 15 triliun, atau setara sekitar Rp 39 ribu. Perputaran ini memiliki potensi besar untuk membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia.

Daryl mencatat, nilai perdagangan antara ASEAN dan Greater Bay Area melalui Hong Kong mencapai HK$ 680 miliar atau sekitar Rp 1.400 triliun pada 2025. Adapun nilai perdagangan ASEAN dengan Provinsi Guangdong telah menembus RMB 1,5 triliun atau setara Rp 4.000 triliun.

Peluang investasi dan kerja sama antara GBA dan ASEAN makin terbuka dengan peluncuran ASEAN Chamber and Commerce Hong Kong yang berlangsung dalam rangkaian Greater Bay Area (GBA)-ASEAN Summit 2026. Langkah itu diharapkan bisa memperkuat integrasi industri, investasi, dan rantai pasok antara kawasan Greater Bay Area, Hong Kong, dan negara-negara ASEAN.

Menurut Daryl, Greater Bay Area yang mencakup Hong Kong, Makau, dan sembilan kota di Provinsi Guangdong telah berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi paling dinamis di Cina. Sementara itu forum GBA-ASEAN Summit dirancang untuk menciptakan koridor baru bagi investasi, inovasi, kolaborasi industri, dan pertukaran talenta di kawasan Asia.

Sementara itu Publisher South China Morning Post Tammy Tam menilai meningkatnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi global justru mendorong investor dan pelaku usaha internasional untuk mengalihkan perhatian mereka ke Asia yang dinilai menawarkan stabilitas dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dia mengatakan forum internasional seperti GBA-ASEAN Summit berperan penting dalam mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan investor untuk membangun ekosistem kerja sama ekonomi regional yang lebih kuat.

"Hal ini menciptakan koridor baru bagi arus modal, inovasi, kolaborasi industri, dan pertukaran talenta. Kami percaya di sinilah media yang kredibel dapat memberikan kontribusi," ujar Tammy.

Dalam forum tersebut, sejumlah pejabat setingkat menteri dari negara-negara anggota ASEAN, bersama para pemimpin bisnis dan pejabat pemerintah dari Greater Bay Area dan Hong Kong, juga membahas bagaimana kerja sama lintas batas dapat memperdalam arus perdagangan dan investasi dua arah. Mereka bersepakat tentang pentingnya membangun ekosistem ekonomi bersama yang mampu mendorong kemakmuran kawasan melalui kolaborasi di bidang teknologi, pengembangan talenta, hingga kapasitas komputasi dan kecerdasan buatan.

Indonesia Bidik Peluang Pendanaan Lewat Danantara

Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi Kementerian Luar Negeri RI dalam GBA-ASEAN Summit 2026 Awidya Santikajaya, Selasa (30/6) (Katadata/Ira Guslina)

Bagi Indonesia, penguatan hubungan ekonomi antara ASEAN dan Greater Bay Area membuka peluang baru untuk menarik investasi, memperkuat industrialisasi, hingga memperluas akses pendanaan internasional.

Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi Kementerian Luar Negeri RI Awidya Santikajaya mengatakan integrasi antara ASEAN dan Greater Bay Area tidak boleh hanya berhenti pada perdagangan, melainkan perlu diperluas ke sektor industri, teknologi, dan pembiayaan.

"Untuk membuat ini berhasil, kita membutuhkan teknologi, kapital, dan kapasitas eksekusi. Dan GBA serta Hong Kong sebagai hub berada pada posisi yang sangat baik," kata Awidya.

Menurut dia, Indonesia melihat Hong Kong bukan hanya sebagai pusat keuangan global, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju ekosistem teknologi, inovasi, dan manufaktur canggih di Greater Bay Area. Ia menilai Hong Kong merupakan hub untuk teknologi, kapital, dan perusahaan dengan jangkauan global.

Awidya mengatakan pengembangan sektor industri, transisi energi, ekonomi digital, serta pembangunan infrastruktur menjadi area strategis yang dapat dikembangkan bersama antara Indonesia, Hong Kong, dan Greater Bay Area. Menurut dia, penguatan hubungan ekonomi tersebut juga membuka peluang baru bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memanfaatkan Hong Kong sebagai pusat penggalangan dana global.

"Pertama adalah industrialisasi dan transisi energi. Kita perlu membangun ekosistem industri yang terintegrasi. Ini adalah hal yang kami serius pertimbangkan," ujar Awidya ketika ditanya mengenai peluang pemanfaatan Hong Kong sebagai platform fundraising bagi perusahaan Indonesia.

Peluang tersebut semakin relevan seiring hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara kini tengah mendorong pengembangan proyek-proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi industri, transisi energi, ekonomi digital, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Awidya dengan kapasitas Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional terbesar di Asia dan Greater Bay Area sebagai pusat manufaktur dan inovasi global, keberadaan Danantara berpotensi menjadi jembatan baru bagi masuknya investasi internasional ke Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komite Bilateral Hong Kong dan Makau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suwito, menilai dinamika geopolitik dan perubahan kebijakan investasi global justru membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menarik investasi dari Hong Kong dan Greater Bay Area.

"Menurut saya, setiap ada kemunduran biasanya selalu ada peluang," kata Suwito dalam diskusi di sela GBA-ASEAN Summit 2026 di Hong Kong.

Suwito mengatakan selain investasi manufaktur seperti kendaraan listrik dan baterai, Indonesia perlu lebih agresif menarik investasi di sektor ekonomi digital dan teknologi. Apalagi, Shenzhen telah berkembang menjadi salah satu pusat teknologi terbesar di dunia.

Salah satu sektor yang dinilai bisa berkembang dengan cepat adalah AI dan digital karena Shenzhen adalah hub, Silicon Valley-nya Asia. Suwito mengatakan Indonesia memiliki daya tarik besar bagi investor teknologi karena merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan memiliki pasar digital yang terus berkembang.

"Kita memiliki sekitar 220 juta pengguna online. Itu yang akan saya promosikan agar bisa menarik investasi, selain investasi fisik seperti BYD dan lainnya, tetapi juga pada ekosistem baterai dan kendaraan listrik," katanya.

Ia berharap perusahaan-perusahaan teknologi asal Greater Bay Area dan Hong Kong dapat menjadikan Indonesia sebagai basis ekspansi regional. Menurut dia, model bisnis digital dan startup memungkinkan investasi dilakukan dengan modal fisik yang lebih kecil, tetapi memiliki dampak ekonomi yang besar.

Ia mencontohkan perusahaan teknologi asal Shenzhen, Insta360, yang tengah mempertimbangkan pembukaan cabang di Indonesia. Menurut dia, investasi yang masuk tidak hanya berupa proyek pemerintah, tetapi juga menyasar sektor komersial dan konsumen.

Terkait ekosistem startup Indonesia, Suwito menilai peluang pendanaan masih terbuka lebar meskipun industri startup sempat mengalami koreksi dalam beberapa tahun terakhir.Menurut dia, model bisnis yang berorientasi pada arus kas dan profitabilitas akan menjadi kunci untuk menarik investasi baru dari investor regional maupun global.

Suwito menilai pembentukan poros ekonomi antara ASEAN, Hong Kong, dan Greater Bay Area akan membuka peluang strategis bagi Danantara terutama dalam pembiayaan proyek hilirisasi, transisi energi, infrastruktur, hingga ekonomi digital.

"Hong Kong merupakan jembatan menuju Cina. Dan Hong Kong sebenarnya merupakan investor asing terbesar kedua di Indonesia. Jika digabungkan dengan Cina, maka menjadi nomor satu," ujarnya.

Menurut Suwito, Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditandingi negara lain di kawasan, yakni besarnya pasar domestik, sumber daya alam strategis seperti nikel, serta bonus demografi. Namun, untuk memanfaatkan momentum tersebut, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperbaiki koordinasi lintas kementerian.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyambangi Danantara Indonesia guna mencari solusi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.

Ia mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan meminta Danantara Indonesia mengambil peran untuk menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta bermasalah demi mencegah terjadinya PHK.

"Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah," ujar Iqbal usai bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu.

Adapun, perusahaan swasta bermasalah yang dimaksud oleh dia yaitu perusahaan yang sehat namun mengalami permasalahan karena modalnya tergerus atau modalnya kurang karena faktor permintaan produk yang meningkat.

"Dalam artian bermasalah, sebenarnya perusahaannya sehat, bisa jalan lagi. Tetapi karena faktor, misal modal kerjanya tergerus, misal karena ada faktor keuangan kurang modal kerjanya, ada permintaan barang yang meningkat, ada perusahaan yang tidak sanggup lagi, bisa saja diambil alih oleh Danantara,” ujar dia.

Iqbal mengatakan permintaan itu disampaikan karena berharap Danantara dapat mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari adanya PHK oleh perusahaan swasta karena mengalami kepailitan.

“Jadi, Danantara, kita berharap mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, ia mengatakan telah dilakukan kesepakatan, di mana Danantara berkomitmen akan mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan modal kerja ke PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

"Danantara nanti akan memeriksa kesehatan PT Pakerin, akan mendorong Himbara memberikan dana pinjaman. Dengan jaminan sisa aset yang bagus di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ada sekitar Rp600 miliar. Sedangkan, modal kerjanya Rp400 miliar,” ujar Iqbal.

Melalui bantuan permodalan tersebut, ia memproyeksikan dapat mendorong PT Prakerin melakukan perekrutan karyawan, baik yang sudah di PHK ataupun karyawan baru.

“Sekitar 2.700 karyawan bisa direkrut lagi oleh PT Pakerin,” katanya memperkirakan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia mempercepat restrukturisasi PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan menyiapkan skema pembiayaan baru yang melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat kondisi keuangan kedua BUMN karya, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta memastikan proyek infrastruktur nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

Pembahasan restrukturisasi dilakukan dalam rapat yang dipimpin Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama jajaran direksi Bank Mandiri, BRI, BNI, PT PP, dan PT Adhi Karya pada Rabu (1/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Himbara membahas skema pembiayaan yang lebih sehat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dukungan pendanaan akan difokuskan pada proyek-proyek yang produktif, memiliki kelayakan bisnis, serta didukung arus kas yang terukur sehingga mampu memperbaiki kinerja perusahaan tanpa meningkatkan risiko keuangan.

Selain pembiayaan, restrukturisasi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan disiplin pengelolaan risiko, serta membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan bagi kedua emiten konstruksi pelat merah tersebut.

Dony Oskaria menegaskan restrukturisasi harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh bagi BUMN karya dengan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pembelajaran untuk memperkuat fundamental perusahaan.

“Kita belajar dari pengalaman. Restrukturisasi ini harus menjadi titik balik untuk membangun BUMN Karya yang lebih kuat, lebih sehat, dan memiliki tata kelola yang lebih baik sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional,” ujar Dony, dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, dukungan pembiayaan ke depan tidak lagi diberikan secara menyeluruh, melainkan secara selektif kepada proyek-proyek yang memiliki prospek bisnis dan arus kas yang jelas. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin bisnis sekaligus memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Restrukturisasi PT PP dan Adhi Karya dilakukan di tengah tantangan industri konstruksi yang masih menghadapi tekanan likuiditas, tingginya kebutuhan modal kerja, serta besarnya nilai proyek strategis nasional yang harus diselesaikan.

Melalui transformasi tersebut, pemerintah berharap kedua BUMN karya memiliki fundamental keuangan yang lebih sehat, tata kelola yang lebih baik, serta kapasitas yang lebih kuat untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional dan menciptakan nilai tambah bagi negara.

Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia mempercepat restrukturisasi PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan menyiapkan skema pembiayaan baru yang melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat kondisi keuangan kedua BUMN karya, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta memastikan proyek infrastruktur nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

Pembahasan restrukturisasi dilakukan dalam rapat yang dipimpin Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama jajaran direksi Bank Mandiri, BRI, BNI, PT PP, dan PT Adhi Karya pada Rabu (1/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Himbara membahas skema pembiayaan yang lebih sehat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dukungan pendanaan akan difokuskan pada proyek-proyek yang produktif, memiliki kelayakan bisnis, serta didukung arus kas yang terukur sehingga mampu memperbaiki kinerja perusahaan tanpa meningkatkan risiko keuangan.

Selain pembiayaan, restrukturisasi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan disiplin pengelolaan risiko, serta membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan bagi kedua emiten konstruksi pelat merah tersebut.

Dony Oskaria menegaskan restrukturisasi harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh bagi BUMN karya dengan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pembelajaran untuk memperkuat fundamental perusahaan.

“Kita belajar dari pengalaman. Restrukturisasi ini harus menjadi titik balik untuk membangun BUMN Karya yang lebih kuat, lebih sehat, dan memiliki tata kelola yang lebih baik sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional,” ujar Dony, dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, dukungan pembiayaan ke depan tidak lagi diberikan secara menyeluruh, melainkan secara selektif kepada proyek-proyek yang memiliki prospek bisnis dan arus kas yang jelas. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin bisnis sekaligus memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Restrukturisasi PT PP dan Adhi Karya dilakukan di tengah tantangan industri konstruksi yang masih menghadapi tekanan likuiditas, tingginya kebutuhan modal kerja, serta besarnya nilai proyek strategis nasional yang harus diselesaikan.

Melalui transformasi tersebut, pemerintah berharap kedua BUMN karya memiliki fundamental keuangan yang lebih sehat, tata kelola yang lebih baik, serta kapasitas yang lebih kuat untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional dan menciptakan nilai tambah bagi negara.

PT Danantara Asset Management (DAM) melakukan penggabungan usaha (merger) atas tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor logistik melalui penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan pada Selasa (30/6/2026).

Adapun, tujuh perusahaan yang terlibat dalam konsolidasi, yakni Pelindo Sinergi Logistik, PT Multiterminal Indonesia, Pelindo Solusi Logistik, PT Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Asset Management (DAM), Aurelius Altius Rosimin, mengatakan penggabungan tersebut menjadi tonggak penting implementasi Konsolidasi BUMN Logistik Nasional yang dijalankan Danantara Asset Management.

Menurutnya, langkah korporasi tersebut merupakan bagian dari transformasi portofolio DAM untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sekaligus mendukung agenda Asta Cita pemerintah.

“Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah,” ujar Aurelius, dalam keterangannya resmi, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Melalui konsolidasi tersebut, pemerintah menargetkan terbentuknya ekosistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Penyatuan berbagai entitas diharapkan dapat meningkatkan skala bisnis, memperbaiki efisiensi operasional, mengurangi duplikasi fungsi, sekaligus menekan biaya logistik nasional yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara ASEAN.

Dalam struktur baru tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diposisikan sebagai salah satu jangkar utama transformasi ekosistem logistik nasional.

Direktur Utama Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan perusahaan memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung integrasi layanan logistik nasional berbasis multimoda dan digital.

“Pos Indonesia saat ini didukung jaringan 5.597 titik layanan yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, didukung armada sebanyak 8.032 unit, dengan jangkauan layanan ke lebih dari 220 negara. Perusahaan ini melayani lebih dari 2,2 juta pelanggan dan memproses lebih dari 300 ribu paket per hari,” ujarnya.

Daud memastikan proses integrasi akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko. Menurutnya, layanan kepada pelanggan tetap berjalan normal selama proses penggabungan berlangsung.

“Satu hal yang menjadi komitmen utama adalah menjaga kontinuitas layanan kepada seluruh pelanggan selama proses transformasi berlangsung. Para pelanggan dapat dipastikan tidak akan terganggu oleh proses penggabungan ini,” katanya.

PT Danantara Development Management Fund (DDMF) memaparkan rencana kerja dan rencana anggaran (RKA) 2026 dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (1/7). Dalam rapat tersebut, DDMF mempresentasikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, mulai dari proyek hilirisasi hingga pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Direktur Utama DDMF Sigit Puji Santosa mengatakanp erusahaan yang baru dibentuk pada April 2026 itu telah menyampaikan arah program strategis yang akan menjadi fokus investasi pada tahun ini. Ketika ditanya proyek Giant Sea Wall juga masuk dalam proyek yang dananya dikelola DDMF, Sigit menyampaikan seluruh proyek sudah dipaparkan dalam rapat itu.

"Semua kami paparkan. Nanti detailnya akan kami sampaikan," kata Sigit usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7).

Rapat tersebut juga dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Managing Director Danantara Rohan Hafas dan dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, rapat digelar secara tertutup karena membahas rencana kerja dan anggaran DDMF sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, setiap rencana kerja dan anggaran badan usaha terkait investasi harus dikonsultasikan dengan DPR melalui Komisi XI.

Dalam rapat itu, Rosan Roeslani membuka rapat dengan memaparkan arah kebijakan Danantara. Kemudian dilanjutkan oleh Sigit yang menjelaskan rencana kerja, anggaran serta sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada 2026.

"Banyak yang disampaikan terkait anggaran, banyak juga yang disampaikan terkait proyek, dan banyak pertanyaan dari anggota. Namun karena rapatnya tertutup, saya tidak bisa mengungkapkan apa yang dibahas di dalam rapat," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun mengatakan, DDMF saat ini masih menyusun skema pendanaan berbagai proyek strategis. Dia mengatakan, mekanisme tersebut masih dalam tahap perumusan.

Agar proyek-proyek strategis itu dapat menarik minat investor global, Misbakhun menyebut hal terserbut juga sudah disampaikan oleh DDMF. Namun, pembahasannya masih sebatas rencana kerja dan anggaran sehingga implementasinya akan terus dipantau.

“Jadi nanti kalau mereka sudah berjalan akan kita tagih dengan rapat-rapat terjadwal mengenai laporan, kinerja dan sebagainya," kata Misbakhun.

Terkait sektor prioritas, Misbakhun mengatakan DDMF akan berfokus pada proyek-proyek strategis yang memiliki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) jangka panjang sehingga kurang diminati investor swasta.

"Kalau diserahkan kepada swasta, itu sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana, itu yang utama," ujarnya.

Meski demikian, baik Misbakhun atau pihak DDMF belum bisa mengungkapkan daftar proyek yang akan dibiayai karena mekanisme pendanaannya masih disusun.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas mengatakan DDMF masih berada pada tahap penyampaian rencana kerja dan anggaran kepada DPR. Ke depan, perusahaan akan secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek kepada Komisi XI.

Menurut Rohan, seluruh proyek tetap akan dihitung berdasarkan aspek komersial meskipun sebagian merupakan investasi jangka panjang yang memiliki nilai strategis bagi negara.

"Karena ini menyangkut uang negara, kami harus berhati-hati dalam memilih proyek. Walaupun investasinya berjangka panjang, aspek komersial dan tingkat pengembaliannya tetap harus dihitung," kata Rohan.

Dia menjelaskan setiap proyek akan memiliki perhitungan investasi dan proyeksi tingkat pengembalian yang berbeda. Setelah melalui kajian tersebut, pemerintah akan menentukan apakah proyek akan sepenuhnya dijalankan DDMF.

Direktur Utama PT Danantara Development Management Fund (DDMF) Sigit Puji Santosa menegaskan proyek-proyek infrastruktur nasional yang pendanaannya akan dikelola DDMF tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, seluruh pembiayaan proyek akan bersumber dari investasi swasta.

"Enggak ada APBN. Ini semua swasta dan investasi. Engga APBN," kata Sigit usai rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7).

Rapat tersebut juga dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Managing Director Danantara Rohan Hafas serta dipimpin Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Hal tersebut itu disampaikan menyusul munculnya anggapan bahwa DDMF akan memperoleh pendanaan dari APBN setelah presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara. Dalam Pasal 31A ayat (1) beleid tersebut disebutkan bahwa holding investasi yang memiliki mandat pembangunan nasional dapat menerima penyertaan modal negara (PMN) secara langsung dari APBN.

Adapun DDMF merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada 10 April 2026. Perusahaan ini bergerak di bidang perusahaan holding (KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Sigit menyatakan, ketentuan dalam PP tersebut tidak berarti DDMF akan menerima aliran dana APBN secara langsung. Menurut dia, sumber pendanaan DDMF tetap berasal dari investasi swasta.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun juga membantah anggapan bahwa dana APBN akan disalurkan ke DDMF. Dia menjelaskan, jika pemerintah menggunakan APBN untuk mendukung proyek strategis nasional, mekanisme yang ditempuh berbeda dengan pendanaan yang dikelola DDMF.

Untuk saat ini, kata Misbakhun, DDMF sedang menyusun proyek-proyek yang memiliki irisan dengan APBN. Mekanismenya masih disusun.

Saat ditanya apakah dana APBN akan disalurkan langsung ke DDMF atau ke proyek yang dikelolanya, Misbakhun menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi.

"Tidak. Tidak masuk ke dalam DDMF. Strategi itu itu berbeda dengan misalnya, ‘Oh ini uang APBN, ini DDMF, dan sebagainya, tidak seperti itu," ujarnya.

Dia menambahkan, DDMF akan menjelaskan secara terbuka mekanisme pendanaan proyek-proyek yang dikelolanya setelah skema tersebut rampung disusun.