Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta seluruh pengusaha logistik untuk siap meningkatkan keahlian sumber daya manusianya seiring dengan rencana penerapan sertifikasi kepada semua tenaga kerja bidang logistik mulai dari level terendah hingga ke jenjang yang paling tinggi di sektor ini.

Rencana pemerintah tersebut menyusul pembahasan tim kerja peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik di tataran negara-negara Asia Tenggara (Asean).

Ekko Harjanto, Plt Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian mengatakan, berkaitan dengan rencana itu, saat ini pihaknya sedang menyusun kualifikasi untuk tenaga kerja di bidang logistik.

“Ini semua [tingkatan] ya termasuk driver, yang kalau saya tidak salah, levelnya itu di level 2 ya. Jadi nanti untuk sertifikasinya ada level 1 sampai level 8,” ujarnya dalam Talk Show Fuso dan Bisnis Indonesia Forum, dalam rangkaian Gaikindo Commercial Vehicles (Giicomvec) 2026, di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Sabtu, (11/4/2026).

Menurut Ekko, untuk regulasi, saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden atau R-Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional yang akan dijabarkan dalam tiga strategi utama.

Pertama, yaitu penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, dan ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Adapun tiga strategi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam 24 program yang akan dilaksanakan secara konkret ke dalam 180 output kegiatan.

Ekko melanjutkan, setiap kualifikasi harus memenuhi standar. Dia memberi contoh seorang driver. “Apa itu posisinya rendah? Kalau menurut kami tidak begitu. Justru driver ini jangan dilihat dari posisi levelnya, tetapi nanti kualifikasinya harus memenuhi standar. Nah, tentunya standarnya ini yang nanti akan disepakati di level Asean,” tegasnya.

Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko), papar Ekko, masih menghimpun masukan dari kementerian dan lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pelaku Logistik termasuk Asosiasi Pengusaha Angkutan khususnya trucking.

“Nantinya secara nasional, ketika disepakati sertifikasinya akan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,” jelasnya.

Dia menilai posisi sopir truk memegang posisi yang penting, secanggih apapun kendaraannya khususnya untuk kendaraan transportasi logistik. Pasalnya, selama ini faktor human error menjadi salah satu penghambat dalam banyak kasus keterlambatan pengiriman barang.

Sertifikasi pengemudi truk menjadi perhatian perusahaan layanan pengiriman logistik seperti disampaikan Melky Tako, Chief Executive Officer PT Tako Anugerah Koporasi yang hadir sebagai salah satu narasumber di forum ini

Menurut Melky, sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini driver merupakan faktor penting kedua selain faktor efisiensi sehingga dia menyambut positif rencana sertifikasi yang juga dinilainya akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi perusahaan logistik.

“Mulai dari tempat ini, saya akan sertifikasi semua SDM saya, karena memang penting ini. Kami mengerti sumber daya manusia harus terus di-upgrade dan ini menjadi tantangan bagi kami, setiap pengusaha di transportasi. Kami bisa beli mobil? Bisa. Pembiayaan sudah siap, kini tantangannya kita harus punya pola yang baik dan tepat untuk menangani SDM ini dan bagus kalau bisa dilakukan sertifikasi,” ungkap Melky.

Dia memberi contoh pihaknya terus berusaha mengubah pola pikir atau mindset SDM yang diposisikan sebagai aset perusahaan. “Driver berhak untuk menerima semua benefit sebagai seorang driver. Kami mulai membina dan memang tidak mudah untuk mengubah mindset dan melatih mereka dengan skill yang baik agar bekerja dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan sebagainya. Di situlah efisiensi akan terjadi. Pelanggan puas, kami happy. Jadi ada armada, ada manusia dan juga sistem yang mendukung,” paparnya.

Menurut Melky, efisiensi dapat diukur dengan nilai yang bisa dikompensasikan misalnya dengan ketepatan waktu atau efisiensi waktu dan target yang masih bisa dijangkau. Efisiensi juga dapat diukur dari nilai termasuk dalam rupiah.

Dia memberi contoh, konsumen toko online yang rela membayar lebih untuk pengiriman suatu barang atau on time delivery. “Mau kirim hari ini atau kirim besok, [pasti] maunya hari ini. Bila perlu dalam hitungan jam sudah sampai. Nah, tentu ini semua ada harganya. Selisih Rp2.000–Rp5.000 tapi lebih cepat. Pasti ini tidak apa-apa. Saya bayar Rp2.000 lebih mahal tapi barang lebih cepat sampai,” ujarnya.

Dia menambahkan, efisiensi bagi perusahaannya juga bisa berarti pengiriman satu barang keluar pulau dengan waktu yang ditentukan. “Misalnya 5 hari on time. Kami delay 2 hari, maka ini apakah ini akan menjadi problem atau tidak bagi penerimaan? Problem. Cost-nya berapa? Tinggal dihitung,” jelasnya.

Melky menuturkan, dari sisi pengusaha, perusahaannya melakukan efisiensi dalam memburu waktu dengan berusaha meniadakan downtime kendaraan.

“Kendaraan kami tidak boleh ada downtime. Bagaimana kami memberikan pelayanan kepada customer ini kami harus betul-betul jaga, yang berarti kami harus punya manajemen waktu, dan manpower yang betul-betul terlatih.”

Secara terperinci, Melky menguraikan bahwa untuk menghindari down time kendaraan Tako menerapkan jadwal kendaraan untuk perawatan berkala. “Kita tidak cuma bisa beli mobil, kemudian pakai. Namanya mesin ada waktunya dia harus perbaikan, dia harus diservis. Saya bersyukur, berterima kasih Mitsubishi Fuso memberikan satu pelayanan kepada kami dengan pelayanan 24 jam bengkel non-stop service.”

Dia memberi contoh pada hari Minggu, hari besar atau pada saat kegiatan mulai slow, manajemen Tako mulai mengatur kendaraan mana yang harus menjalani perbaikan agar dapat berfungsi maksimal dan selalu dalam kondisi siap digunakan.

Dalam kesempatan yang sama, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Aji Jaya mengatakan bahwa dalam rangka mendukung efisiensi di bisnis logistik ini produsen kendaraan truk Fuso melakukan berbagai macam inovasi yang tidak hanya sesuai standardisasi pemerintah, tetapi juga menyediakan varian-varian yang sesuai dengan bisnis konsumen.

Aji menambahkan, KTB juga mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen.

“Kami berinovasi di bidang after sales service. Salah satunya memberikan pelayanan bengkel siaga 24 jam. Kami juga menyediakan fasilitas untuk training bagi driver karena manpower ini menjadi salah satu kunci atau faktor yang bisa mempengaruhi terciptanya efisiensi,” pungkasnya.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencetak dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi guna membuka peluang ekosistem karir di luar negeri.

"Saya mengajak BUMN-BUMN yang ada, dan Insya-Allah bersama Ketua Komisi VI, kita akan dorong BUMN semakin banyak menyiapkan tenaga kerja yang siap bekerja di luar negeri," kata Muhaimin di Tangerang, Jumat.

Menurut dia, peran BUMN bisa untuk memperkuat kompetensi para calon pekerja melalui program corporate social responsibility (CSR) yang ada, hal itu bisa sekaligus memperkokoh kualitas SDM melalui pengembangan keahlian.

Dengan menerapkan prinsip penguatan kompetensi, lanjut Muhaimin, dinilai bisa memacu produktivitas dan membuat perusahaan membuka lebih banyak peluang atau kesempatan kerja ke luar negeri sesuai kebutuhan setiap negara.

"Dan saya dengar talenta-talenta kita jauh lebih disenangi daripada pesaing-pesaing kita dari berbagai negara lainnya, karena talenta kita punya kultur yang bagus, talenta kita punya profesionalisme yang terukur dan teruji, talenta-talenta kita punya akhlak yang baik," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi kepada BUMN yang terlibat menjalankan peningkatan kualitas SDM seperti PT Angkasa Pura, PT Kereta Api Indonesia, KP2MI, P3MI, atas kontribusi nyata dalam memfasilitasi pelatihan hingga penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Sedikitnya ada 200 calon pekerja migran skema Specified Skilled Worker (SSW) sektor manufaktur sebagai bagian dari strategi nasional memperluas akses tenaga kerja Indonesia ke pasar global melalui program SMK Go Global.

Program SMK Go Global menjadi salah satu atensi khusus Presiden Prabowo Subianto yang diinstruksikan langsung kepada Menko A Muhaimin Iskandar setelah Rapat Kabinet pada 5 November 2025 lalu.

Program SMK Go Global yang berjalan hari ini adalah langkah awal, sebuah fase ploting yang didukung pembiayaan CSR BUMN.

"Dari sini, model program diuji dan disempurnakan, sebagai fondasi menuju implementasi skema reguler yang saat ini tengah disiapkan," ujar dia.

Mereka diberangkatkan melalui berbagai program kolaboratif, yang terdiri dari 50 orang melalui program CSR PT Angkasa Pura, 30 orang melalui program CSR PT Kereta Api Indonesia, serta 120 orang melalui fasilitasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Pelepasan itu, lanjutnya, menjadi bagian dari implementasi kebijakan SMK Go Global, yang dirancang sebagai jembatan untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

Menko Muhaimin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi konkret dari SMK Go Global yang dirancang untuk menyiapkan talenta Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus menjadi representasi kualitas tenaga kerja nasional.

"Pelepasan hari ini adalah bukti nyata bahwa SMK Go Global menjadi kunci dalam membuka akses dan memperluas ekspansi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kita ingin SDM kita mampu bersaing dan mengambil peluang di pasar kerja internasional," katanya.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur pakaian jadi menilai peningkatan daya saing melalui pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama industri saat ini di tengah tantangan ekonomi global dan kebijakan perdagangan internasional.

CEO Mas Arya Indonesia Rajitha Kamalchandra mengatakan investasi dan peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pusat dari strategi bisnis yang dilaksanakan oleh industri

Menurutnya dalam kondisi saat ini industri harus mendorong terciptanya inovasi di lapangan yang berimbas terhadap penghematan biaya tahunan sambil turut menurunkan waktu tunggu produksi.

Selain itu, penerapan budaya bebas dari cacat atau zero defect juga membantu memastikan kualitas produk yang dihasilkan tepat waktu dan memenuhi standar global. Hal ini juga dilakukan melalui praktik manajemen langsung di lapangan dalam menguatkan kendali mutu di setiap lini produksi.

Alhasil dengan strategi tersebut, perusahaan juga dapat memberikan nilai tambah kepada mitra brand internasional.

"Selain meningkatkan efektivitas produksi, pendekatan yang menekankan sumber daya manusia juga berkontribusi langsung secara positif terhadap kinerja bisnis," ujarnya, Rabu (29/10/2025)

Dia optimistis dengan fondasi yang kuat atas budaya kerja yang sehat, industri mampu menunjukkan pertumbuhan yang solid, baik dalam pengembangan bisnis maupun pengembangan sumber daya manusia.

"Strategi kami yang berfokus pada daya saing sumber daya manusia dan inovasi yang berlanjut diharapkan dapat menjaga pertumbuhan industri pakaian jadi di kawasan Asia," imbuhnya.

Sebelumnya, Asosiasi Garment dan Textile Indonesia atau AGTI menegaskan sektor ini tetap berkomitmen menjaga daya saing global, keberlanjutan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap ekspor nasional di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kebijakan perdagangan internasional.

Ketua Asosiasi Garment dan Textile Indonesia dan perwakilan pengusaha, Anne Patricia Sutanto menjelaskan menghadapi tekanan dari peningkatan impor dan fluktuasi permintaan global, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi ekspor nonmigas nasional dengan nilai mencapai US$ 11,9 miliar pada 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa industri ini bukan sedang melemah, tetapi sedang beradaptasi.

Selain berorientasi ekspor, lanjutnya sektor ini juga menjadi penopang penting ekonomi daerah dengan menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, pengusaha menilai pentingnya dukungan kebijakan pemerintah yang seimbang antara melindungi industri dalam negeri dan membuka pasar global.

"Kami meyakini, dengan peningkatan daya saing baik dari sisi SDM, teknologi, energi dan rantai pasok, industri garmen dan tekstil Nasional mampu bertahan bahkan ketika tidak ada kebijakan over protective yang tidak selamanya menguntungkan semua pihak," katanya.