REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Menurut Rosan, kapitalisasi pasar gabungan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan di Indonesia.

"Bank Himbara itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 1.100 triliun, yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Perbankan juga tidak semata-mata mengejar laba, tetapi kehadirannya harus dirasakan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan, mulai dari UMKM, komersial, hingga korporasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rosan menyebut sejumlah BUMN strategis menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan sepanjang periode April 2025 hingga April 2026. PT Pupuk Indonesia, misalnya, berhasil meningkatkan laba konsolidasi dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,82 triliun.

Pada periode yang sama, PT Pertamina (Persero) juga mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 24,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari perbankan, logistik, hingga industri manufaktur.

"Pola pertumbuhan yang tersebar di berbagai sektor ini menunjukkan perbaikan kinerja tidak bersifat parsial ataupun bergantung pada satu kebijakan tunggal," lanjut Rosan.

Sebaliknya, kata Rosan, terdapat indikasi transformasi tata kelola dan konsolidasi pengelolaan BUMN mulai menghasilkan dampak yang lebih sistemik. Salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan transformasi BUMN setahun terakhir justru datang dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan finansial.

PT Krakatau Steel, misalnya, berhasil membalikkan kerugian Rp 981 miliar menjadi laba Rp 635 miliar. Rosan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan menurunkan beban utang dari sekitar 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS. Sementara itu, PT Danareksa bertransformasi dari rugi Rp 72 miliar menjadi laba Rp 43 miliar.

Rosan menyampaikan perbaikan serupa juga terlihat pada PT Kimia Farma yang beralih dari kerugian Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar, PT Len Industri yang berubah dari rugi Rp 228 miliar menjadi laba Rp 314 miliar, serta PT Semen Indonesia yang membukukan kenaikan dari rugi Rp 66 miliar menjadi laba Rp 106 miliar.

JAKARTA - Danantara menyatakan rencana perampingan sekitar 1.000 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 perusahaan tidak akan disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing kuat.

"Tidak ada PHK. Pak Donny (COO Danantara) menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai bertemu COO Danantara Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Said mengungkapkan, restrukturisasi skala besar ini bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pembentukan holding yang lebih efisien. Sebagai contoh, sektor logistik yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan diintegrasikan dan diperkuat ke dalam satu payung holding guna memangkas tumpang tindih fungsi operasional.

Kendati mendapatkan jaminan bebas PHK, serikat buruh tetap meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses restrukturisasi dan merger tersebut. Pelibatan pekerja sejak awal dinilai sangat krusial untuk memastikan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara transparan dan tidak merugikan hak-hak buruh.

Said menekankan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konsolidasi adalah hal yang wajar. Sebab itu, pihaknya mengapresiasi respons positif dari manajemen Danantara yang membuka ruang komunikasi dan sepakat untuk mengajak serikat buruh berdiskusi dalam proses transisi ini.

Selain menyoroti masa depan karyawan BUMN, pertemuan strategis tersebut juga membahas upaya konkret dalam mengantisipasi gelombang PHK di sektor swasta. Serikat buruh mendorong Danantara agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas lapangan kerja nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Danantara diharapkan dapat memfasilitasi dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang masih memiliki prospek usaha bagus namun sedang mengalami kesulitan modal kerja. Dengan intervensi pembiayaan tersebut, operasional perusahaan swasta yang tercekik modal diharapkan dapat kembali berjalan normal sehingga pemangkasan tenaga kerja dapat dihindari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan pihaknya telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

Namun, keputusan akhir mengenai skema yang akan ditempuh berada di tangan pemegang saham mayoritas, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Saat ini, jumlah free float emiten berkode BRIS ini baru di kisaran 9,33 persen, jauh dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 15 persen.

Adapun, otomatis bursa menargetkan 75 persen emiten di pasar modal sudah memenuhi ketentuan free float minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi aturan baru tersebut.

Target ini menjadi tonggak awal dalam skema penahapan hingga tiga tahun ke depan untuk memperkuat struktur dan likuiditas pasar.

Berdasarkan data pemegang saham BRIS per 17 Juni 2026, struktur kepemilikan saham masih didominasi oleh bank-bank BUMN.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 23,74 miliar saham atau setara 51,47 persen.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menguasai 10,72 miliar saham atau 23,24 persen, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memiliki 7,09 miliar saham atau 15,38 persen.

Selain tiga bank BUMN, terdapat Employees Provident Fund Board yang menguasai 531,88 juta saham atau sekitar 1,15 persen.

Dengan komposisi kepemilikan tersebut, sekitar 90 persen saham BRIS masih dikuasai oleh para pemegang saham utama, sehingga ruang untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik menjadi 15 persen akan bergantung pada keputusan para pemegang saham pengendali.

Anggoro menyebut keputusan terkait peningkatan porsi free float menjadi kewenangan Danantara.

Manajemen BSI hanya menyiapkan berbagai alternatif dan akan mengikuti keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pemegang saham.

Perseroan telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan free float. Namun, ia belum dapat mengungkapkan skema yang akan dipilih karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.

Adapun peran manajemen BSI lebih difokuskan pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan setelah keputusan tersebut ditetapkan.

“Ya tentu kita bisa dengan Danantara, itu kan call-nya ada di pemegang saham kan. Kita lebih kepada mengikuti saja pengembangan saham mau pakai opsi yang mana. Tetapi kita tentu saja sudah membahas beberapa opsi. Tetapi itu kan pemegang saham lah yang punya call. Kita kan lebih pada ya sama eksekusinya saja,” ujar Anggoro saat ditemui di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2926).

BSI menargetkan pemenuhan ketentuan free float sebesar 15 persen dapat diselesaikan paling lambat pada tahun depan.

Meski demikian, perseroan akan mengupayakan target itu dapat dicapai lebih cepat dengan berusaha melampaui ambang batas 15 persen pada tahun ini.

Ia optimistis target tersebut dapat direalisasikan mengingat pemegang saham pengendali BSI berasal dari bank-bank BUMN, yakni Mandiri, BBNI, dan BBRI.

Menurut Anggoro, kesamaan kepemilikan tersebut akan mempermudah proses koordinasi dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan bursa.

“Free float itu juga kan kita seharusnya selesai sampai dengan tahun depan ya, karena itu yang ditargetkan. Jadi ya dalam tahun ini kita akan best effort untuk bisa melewati yang threshold, 15 persen ya, ya Insyaallah, karena bank-bank pengendali kita kan BNI, BRI, Mandiri kan juga sama kan. Jadi koordinasi akan juga gak sulit,” paparnya.

Sebagai informasi, dalam implementasi free float minimum 15 persen, otoritas bursa tidak menerapkan kebijakan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan yang terukur selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, regulator akan menetapkan target capaian awal, baik dari sisi jumlah emiten yang berhasil memenuhi ketentuan maupun dari sisi kontribusinya terhadap total kapitalisasi pasar (market cap). Di fase awal juga, Self Regulatory Organization (SRO) memetakan berapa emiten yang memiliki kesiapan struktur kepemilikan dan strategi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publiknya.

Bersamaan dengan itu, regulator juga mengukur daya serap pasar, yakni kemampuan investor dan pelaku industri menyerap tambahan saham beredar tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap harga maupun stabilitas perdagangan.

Dari pengukuran itu, akan ditetapkan target kuantitatif, misalnya berapa tambahan jumlah emiten yang mencapai ambang 15 persen, serta berapa persentase kapitalisasi pasar yang telah memenuhi batas minimum tersebut pada akhir tahun pertama.

Setelah periode tiga tahun berjalan, OJK menyiapkan mekanisme exit policy. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing emiten dan kondisi daya serap pasar secara keseluruhan.

Artinya, apabila terdapat perusahaan yang secara objektif tidak memungkinkan memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu yang ditetapkan, regulator akan melakukan evaluasi dan memberikan opsi sesuai ketentuan yang berlaku.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Pertamina kembali membuka lowongan magang bagi lulusan baru (fresh graduate) yang ingin memulai karier di perusahaan energi milik negara.

Melalui program Internship Pertamina Group, tersedia lebih dari 400 posisi magang yang tersebar di 21 perusahaan di bawah naungan Pertamina Group.

Pendaftaran recruitment Pertamina dibuka hingga Minggu, 5 Juli 2026. Dengan waktu pendaftaran yang terbatas, calon pelamar disarankan segera melengkapi dokumen dan mengirim lamaran sebelum periode pendaftaran ditutup.

Melalui akun Instagram @pertaminacareer, Pertamina mengajak para fresh graduate untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi profesional.

"Woww bangett 400+ posisi tersebar di 21+ entitas Pertamina Grup. Inilah saatnya Sobat untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di dunia profesional bersama Pertamina!," tulis akun @pertaminacareer.

Program Internship Pertamina Group dirancang agar peserta mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung di lingkungan Pertamina Group sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Lowongan magang Pertamina tersedia di berbagai bidang

Program magang ini membuka peluang bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Tersedia beragam posisi yang dapat dipilih sesuai minat dan kualifikasi pelamar.

Beberapa bidang yang dibuka dalam rekrutmen Pertamina meliputi:

• Keuangan
• Audit
• Executive
• Legal Counsel
• Human Capital
• Corporate Secretary
• HSSE
• Pertamina Digital Hub
• Enterprise IT
• SPPU
• Logistik & Infrastruktur
• Asset Management
• Manajemen Risiko
• Shared Services dan berbagai posisi lainnya.

Banyaknya pilihan posisi tersebut menjadikan program magang Pertamina sebagai salah satu rekrutmen magang BUMN terbesar yang dibuka pada pertengahan 2026.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pertamina Career (@pertaminacareer)

Daftar perusahaan yang membuka lowongan magang

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di berbagai perusahaan yang tergabung dalam Pertamina Group, yaitu:

• Pertamina
• Pertamina Patra Niaga
• Pertamina Hulu Energi
• Pertamina Hulu Rokan
• Pertamina Internasional EP
• Pertamina EP Cepu
• Pertamina Gas
• Pertamina Perta Arun Gas
• PGN MAS
• PGN Gagas
• Pertamina International Shipping
• Pertamina Marine Engineering
• Pertamina Trans Kontinental
• Pertamina Port and Logistics
• Pertamina Geothermal Energy
• Pertamina New & Renewable Energy
• Tugu Insurance
• Pertamina Nusantara Regas
• Pertamina Foundation
• Pertamina Training & Consulting (PTC)
• Patra Jasa

Cara daftar rekrutmen Pertamina

Bagi fresh graduate yang ingin mengikuti program magang Pertamina ini, berikut cara daftar rekrutmen Pertamina:

• Buat akun di situs recruitment.pertamina.com, https://recruitment.pertamina.com
• Lengkapi profil dan data diri hingga mencapai 100 persen
• Masuk ke menu Lowongan Kerja
• Pilih kategori Internship
• Tentukan posisi yang sesuai dengan minat dan kualifikasi, lalu kirim lamaran.

Sebelum mengirim lamaran, pastikan seluruh data serta dokumen yang diunggah sudah benar agar proses seleksi berjalan lancar.

Rekrutmen Pertamina gratis, jangan percaya penipuan

Pertamina menegaskan bahwa seluruh tahapan recruitment Pertamina dilakukan tanpa dipungut biaya. Pelamar diminta mewaspadai pihak yang mengatasnamakan Pertamina dan meminta sejumlah uang dengan alasan proses seleksi.

"Proses rekrutmen Pertamina Group sepenuhnya bebas biaya. Waspadalah terhadap informasi rekrutmen yang tidak resmi," ujar pihak Pertamina.

Informasi resmi hanya diumumkan melalui situs recruitment.pertamina.com dan akun Instagram @pertaminacareer. Sementara itu, seluruh komunikasi terkait proses seleksi hanya dikirim melalui alamat email resmi recruitment@pertamina.com.

Itulah ulasan mengenai recruitment Pertamina terbaru. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, pelamar dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta PLN sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen berupa layanan ketenagalistrikan yang terdampak akibat mati lampu bergilir beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moga menyebut kewajiban itu di antaranya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pelanggan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," jelas Moga dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (1/7).

Berdasarkan hasil koordinasi Kemendag dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi.

Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigan Sibero menekankan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik.

Hal tersebut seiring untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendag juga menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen.

"Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke [email protected], serta melalui layanan telepon di (021) 3441839. Berbagai saluran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau," kata Immanuel.

PLN telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

BUMN itu juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan dengan menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi logistik BUMN sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi rantai pasok nasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), Pelindo bersama sejumlah entitas logistik BUMN menandatangani Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui BPI Danantara untuk membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Konsolidasi tersebut diharapkan mampu memperluas konektivitas distribusi nasional, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan aset BUMN, serta memperkuat daya saing sektor logistik nasional.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen Aurelius Altius Rosimin mengatakan konsolidasi logistik BUMN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat, dan berdaya saing.

"Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara," ujar Aurelius.

Pada tahap awal, struktur kepemilikan perusahaan hasil konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas, Pelindo berperan mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional sesuai roadmap yang telah ditetapkan.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan sinergi antarpelaku logistik BUMN diharapkan memperkuat konektivitas rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang.

"Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif," kata Achmad.

Menurut Achmad, Pelindo akan terus mengawal proses integrasi agar berjalan sesuai roadmap sekaligus memperkuat sinergi layanan kepelabuhanan dan logistik.

"Kami meyakini konsolidasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif," ujarnya.

Penandatanganan SHA dan Akta Penggabungan menjadi tahapan resmi implementasi konsolidasi logistik nasional yang dihadiri jajaran BPI Danantara, direksi BUMN, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan empat emiten badan usaha milik negara (BUMN) ke dalam daftar perusahaan yang berpotensi mengalami delisting atau penghapusan pencatatan saham dari bursa. Keempatnya adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Indofarma Tbk (INAF), dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB).

Keempat BUMN tersebut masuk dalam pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat Nomor Peng-S-00019/BEI.PLP/06-2026 yang diterbitkan BEI pada 30 Juni 2026. Seluruh emiten tersebut telah mengalami penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham selama enam bulan atau lebih sehingga masuk dalam daftar pemantauan bursa.

BEI menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N, perusahaan tercatat dapat dihapus pencatatannya apabila mengalami kondisi yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, atau sahamnya disuspensi di seluruh pasar sekurang-kurangnya selama 24 bulan. Bursa juga diwajibkan mengumumkan emiten yang telah disuspensi lebih dari enam bulan setiap Juni dan Desember.

Deretan BUMN yang Masuk Daftar Potensi Delisting

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)

• Lama suspensi:38 bulan
• Sejak:8 Mei 2023
• Penyebab masuk daftar: Saham telah disuspensi lebih dari enam bulan sehingga masuk dalam daftar potensi delisting sesuai Peraturan Bursa Nomor I-N.

2. PT Indofarma Tbk (INAF)

• Lama suspensi:24 bulan
• Sejak:2 Juli 2024
• Penyebab masuk daftar: Telah menjalani suspensi selama 24 bulan sehingga memenuhi kriteria pengumuman potensi delisting.

3. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB)

• Lama suspensi:17 bulan
• Sejak:31 Januari 2025
• Penyebab masuk daftar: Suspensi telah berlangsung lebih dari enam bulan sehingga masuk dalam daftar pemantauan BEI.

4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)

• Lama suspensi:16 bulan
• Sejak:18 Februari 2025
• Penyebab masuk daftar: Saham disuspensi lebih dari enam bulan sehingga diumumkan sebagai emiten yang berpotensi mengalami delisting.

Dalam pengumumannya, BEI menegaskan bahwa pencantuman emiten dalam daftar tersebut bukan berarti perusahaan otomatis akan dihapus pencatatannya, melainkan sebagai pemberitahuan kepada investor bahwa saham telah memenuhi kriteria waktu suspensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N. Pengumuman akan terus diperbarui setiap Juni dan Desember hingga suspensi dicabut atau perusahaan resmi mengalami delisting.

BEI juga meminta investor dan pihak berkepentingan untuk mencermati seluruh keterbukaan informasi yang disampaikan masing-masing emiten sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan investasi.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) mengolah limbah kertas berharga (security waste) menjadi paving block sebagai bagian dari upaya mengurangi limbah produksi sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular.

Inovasi tersebut diperkenalkan dalam ajang Sunda Karsa Fest: Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) 2026 yang berlangsung pada 26-28 Juni 2026 di Trans Convention Center, Bandung.

“Partisipasi PERURI dalam Sunda Karsa Fest KKJ 2026 adalah wujud nyata bahwa keberlanjutan bisa dicapai melalui langkah konkret. Mulai dari pengelolaan limbah produksi secara bijaksana, pemanfaatan kembali material, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak," kata Head of Corporate Secretary PERURI Adi Sunardi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pada pameran tersebut, PERURI menampilkan berbagai program keberlanjutan melalui booth sustainability yang mengusung inovasi pengelolaan limbah menjadi produk bernilai tambah. Limbah kertas berharga diolah melalui proses yang ketat untuk menjaga keamanan informasi.

Kertas dihancurkan dan dibakar menggunakan insinerator, kemudian abu hasil pembakaran dicampur dengan material lain hingga dicetak menjadi paving block.

Inovasi itu tidak hanya memastikan pemusnahan dokumen berstandar keamanan tinggi, tetapi juga mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) serta mendukung penerapan ekonomi sirkular.

Adi mengatakan partisipasi perusahaan dalam Sunda Karsa Fest KKJ 2026 merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

"Kami percaya, inovasi berkelanjutan tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat," ujar Adi.

Selain mengolah limbah kertas, PERURI juga memperkenalkan program Peruri WearCycle, yakni inisiatif mendaur ulang seragam kerja yang sudah tidak terpakai menjadi berbagai produk baru yang memiliki nilai guna.

Melalui program tersebut, perusahaan berupaya mengurangi limbah tekstil sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PERURI juga memamerkan sejumlah inisiatif keberlanjutan lainnya, antara lain pelestarian biodiversitas, efisiensi energi melalui penggunaan lampu LED, operasional kendaraan listrik, pemanfaatan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, serta optimalisasi aset berbasis konsep ramah lingkungan.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Perusahaan menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus mendorong pengelolaan limbah yang bertanggung jawab untuk mendukung ekosistem industri yang lebih berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami percaya, tata kelola yang kuat merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong daya saing perusahaan sebagai pengembang infrastruktur nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) menyatakan komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang berorientasi kepada masa depan, sejalan dengan transformasi perusahaan sebagai Leading Sustainable Construction Enterprise and Infrastructure Developer.

“Kami percaya, tata kelola yang kuat merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong daya saing perusahaan sebagai pengembang infrastruktur nasional," ujar Vice President Tata Kelola Perusahaan & General Affair PT Hutama Karya (Persero) Rian Hari Anggoro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan Hutama Karya terus mengedepankan integritas, profesionalisme dan inovasi dalam setiap proses bisnis guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika Hutama Karya berhasil meraih Indonesia Excellence Good Corporate Governance Award 2026 pada kategori Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Service Quality Improvement and Competitive Infrastructure Development (Infrastructure Services Industry).

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Hutama Karya untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, akuntabel dan berkelanjutan di seluruh lini bisnis,” ujar Rian.

Penghargaan tersebut mengusung tema "Building Trust Through Future-Ready Governance", yang menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang adaptif, transparan dan berorientasi pada keberlanjutan di tengah perkembangan dunia usaha.

Rian mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten.

Menurut Rian, perusahaan juga berkomitmen menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan melalui penerapan tata kelola yang berorientasi pada masa depan.

Penghargaan ini sekaligus memperkuat posisi Hutama Karya sebagai BUMN konstruksi yang konsisten menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam mendukung peningkatan kualitas layanan serta pembangunan infrastruktur yang kompetitif di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik sebagai langkah memperkuat integrasi rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi dan konektivitas distribusi.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar menyampaikan konsolidasi BUMN logistik merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional melalui sinergi antarpelaku logistik milik negara.

“Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi," kata Achmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva, bersama sejumlah entitas logistik BUMN melaksanakan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah strategis itu merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah melalui BPI Danantara dalam mendorong transformasi sektor logistik nasional.

"Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif,” ujar Achmad.

Achmad menambahkan Pelindo berkomitmen untuk mengawal proses transisi tersebut agar berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

"Ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi dan kompetitif," ucapnya.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin menyampaikan konsolidasi logistik BUMN merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perusahaan BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat dan berdaya saing.

“Melalui konsolidasi kapabilitas, aset dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujar Aurelius.

Pada tahap awal konsolidasi, struktur kepemilikan saham perusahaan konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas pada tahap awal konsolidasi, Pelindo memegang peran strategis dalam mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Peran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pelindo untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan sekaligus memperkuat sinergi antarpelaku logistik BUMN.

Prosesi penandatanganan dihadiri oleh jajaran pimpinan BPI Danantara, pemegang saham, Direksi BUMN, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konsolidasi logistik nasional.

Sebagai bagian dari proses konsolidasi, tujuh entitas logistik BUMN akan bergabung dalam satu entitas sebagai fondasi pembentukan holding logistik nasional.

Ketujuh entitas tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia (POSLOG), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL).

Dalam proses tersebut, PT Multi Terminal Indonesia ditunjuk sebagai entitas penerima penggabungan atau surviving entity.

Sebagai bagian dari Pelindo Group, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) mendukung penuh implementasi konsolidasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat integrasi layanan logistik nasional.

Sejalan dengan fokus perusahaan sebagai penyedia solusi logistik terintegrasi dan pengelola kawasan, PSL memandang konsolidasi ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi layanan sekaligus memperluas konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri dan hinterland.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan sebagai bagian dari Pelindo Group dan pemegang saham PT MTI, PSL akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung implementasi konsolidasi, khususnya melalui penguatan layanan port-related logistics dan konektivitas port-to-hinterland.

Menurut dia, langkah konsolidasi itu membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Perusahaan siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland.

Konsolidasi logistik BUMN diharapkan memperkuat jaringan distribusi nasional melalui integrasi layanan yang lebih efisien, mengoptimalkan aset dan operasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.

Ke depan, konsolidasi logistik BUMN diharapkan menjadi katalis dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang semakin efisien, terintegrasi dan kompetitif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tri Pakarta (Tripa) menilai konsolidasi perusahaan asuransi milik negara atau BUMN yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) tidak akan mengubah pembagian pasar ataupun mengurangi peluang bisnis asuransi swasta.

Direktur Utama Asuransi Tripa G. C Koen Yulianto mengatakan semua perusahaan asuransi memiliki peluang pasar yang sama. Menurutnya, pemerintah melalui Danantara melakukan konsolidasi karena untuk efisiensi, penguatan modal, hingga kesehatan finansial perusahaan itu sendiri.

“Jadi, rasa-rasanya enggak ya [merasa pasar dikonglomerasi oleh BUMN]. Soal pasar, itu kan bebas. Artinya asuransi lain menurut saya juga selama ini sudah berjalan ya, jadi kompetisi bidding di asuransi umum juga modelnya tidak satu dikuasai, enggak, kan,” tuturnya kepada wartawan di Kantor Tripa, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Justru, lanjutnya, perusahaan asuransi kerap berbagi risiko dengan co-insurance atau antar sesama perusahaan asuransi umum lain. Sebab itu, dia berpendapat konsolidasi asuransi BUMN bertujuan untuk menguatkan sistem perusahaan.

“Kemudian modalnya, tata kelolanya, bisnisnya mungkin yang kurang bagusmenjadi bagus ya, kan ada BUMN yang bagus ada yang enggak. Itu kan dengan dikonsolidasi mereka lebih lebih baik gitu menurut saya sih begitu ya,” jelasnya.

Dia melanjutkan, khusus untuk Asuransi Tripa sendiri saat ini sudah masuk dalam konglomerasi Bank Negara Indonesia (BNI), tetapi keuangannya tidak terkonsolidasi. Sebab itu, Koen beranggapan tata kelola Asuransi Tripa pun diharapkan seperti perusahaan BUMN lainnya.

“Kita diminta mengikuti tata kelola BNI baik dari sisi auditnya, dari GCG-nya,dari tata kelolanya, perhitungan risikonya kemudian komite-komite itu kitangikut persis mereka yang buat,” bebernya.

Oleh karena itu, Koen turut menekankan bahwa sejauh ini Asuransi Tripa tidak ikut dalam konsolidasi asuransi BUMN karena tidak dimiliki langsung oleh BUMN. Asuransi Tripa dimiliki oleh Dana Pensiun BNI.

“BNI sebagai BUMN tidak memegang saham kita langsung. Nah yang saya tahu info konsolidasi Danantara kan yang memang anak perusahaan BUMN langsung, jadi yang berbasis dana pensiun sepertinya tidak masuk dalam perencanaan, tetapi saya enggak tahu ya ke depannya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sepanjang 2025 Asuransi Tripa membukukan pendapatan jasa asuransi sebesar Rp1,57 triliun, tumbuh 9,52% (year on year/YoY) sepanjang 2025. Nilai tersebut mencapai 131,70% dari target RKAP 2025.

Sementara itu, hasil jasa asuransi bersih tercatat Rp149,44 miliar atau mencapai 277,74% dari target RKAP. Kemudian, laba setelah pajak sebesar Rp78,33 miliar atau 112,10% dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, pendapatan investasi yang mencapai Rp71,75 miliar, tumbuh 13,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, total aset perusahaan tercatat sebesar Rp4,37 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai merealisasikan pembentukan holding logistik nasional melalui konsolidasi tujuh perusahaan logistik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat integrasi layanan logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Tahap awal konsolidasi ditandai dengan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), bersama sejumlah entitas logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta.

Proses tersebut merupakan bagian dari transformasi sektor logistik nasional yang dijalankan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin, mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk membangun BUMN yang lebih efisien dan memiliki daya saing lebih kuat.

"Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah lebih besar bagi negara," ujar Aurelius dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Pada tahap awal, struktur kepemilikan perusahaan hasil konsolidasi terdiri atas Pelindo Group sebesar 74,47 persen, PT Pos Indonesia (Persero) 9,24 persen, PT Krakatau Bandar Samudera 9,37 persen, serta entitas lainnya sebesar 6,92 persen. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, Pelindo akan memimpin proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, mengatakan konsolidasi menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing sektor logistik melalui sinergi antarpelaku logistik BUMN.

"Kami menyambut baik konsolidasi ini sebagai upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif," kata Achmad.

Ia menambahkan, Pelindo akan memastikan proses transisi berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun agar manfaat konsolidasi segera dirasakan dunia usaha maupun masyarakat.

"Kami akan terus mendukung proses integrasi ini, termasuk melalui penguatan sinergi layanan kepelabuhanan dan logistik. Kami meyakini konsolidasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif," ujarnya.

Dalam skema tersebut, tujuh perusahaan logistik BUMN akan digabungkan ke dalam satu entitas, yakni PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai *surviving entity*. Ketujuh perusahaan tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia dan PT Prima Indonesia Logistik dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, PT Varia Usaha Dharma Segara, serta PT Krakatau Jasa Logistik.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan pihaknya siap mendukung proses integrasi melalui penguatan layanan logistik yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri dan wilayah hinterland.

"Langkah konsolidasi ini membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Kami siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland. Dengan kolaborasi antarentitas BUMN, kami optimistis dapat menghadirkan solusi logistik yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan," ujar Faruq.

Pemerintah berharap konsolidasi tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengurangi duplikasi layanan, memperkuat jaringan distribusi nasional, serta membangun ekosistem logistik yang lebih terintegrasi. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan efisiensi distribusi barang di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang