Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekolah periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia berdasarkan hasil skrining terhadap sekitar 7 juta anak usia sekolah.

CKG yang dilakukan di sekolah adalah pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan. Pemeriksaan ini juga bertujuan mendeteksi kondisi pra-penyakit maupun penyakit sejak dini, termasuk kesehatan jiwa.

Pemeriksaan dalam program tersebut diberikan sesuai kelompok umur dan jenjang pendidikan anak. Salah satu aspek yang diperiksa adalah kondisi kesehatan mental yang dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan hasil skrining menunjukkan cukup banyak anak yang mengalami gejala gangguan kesehatan mental. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujarnya dikutip dalam pernyataan resmi, Senin (9/3/2026).

Budi menjelaskan, dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani pemeriksaan, terdapat ribuan anak yang menunjukkan gejala kecemasan dan depresi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Berikut hasil skrining kesehatan jiwa pada anak melalui program CKG:
- Gejala kecemasan (Anxiety Disorder) ditemukan pada sekitar 4,4 persen anak atau sekitar 338 ribu anak.
- Gejala depresi (Depression Disorder) ditemukan pada sekitar 4,8 persen anak atau sekitar 363 ribu anak.

Menurut Budi, masalah kesehatan mental pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu. Lingkungan keluarga, pertemanan, hingga kondisi pendidikan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak.

“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponnya dengan baik,” katanya.

Data lain juga menunjukkan adanya peningkatan tren percobaan bunuh diri pada anak. Berdasarkan Global School-Based Student Health Survey, angka anak yang mencoba bunuh diri meningkat dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah menargetkan perluasan skrining CKG agar menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat membantu menemukan masalah kesehatan sejak dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan anak akan ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan terdekat. Puskesmas nantinya akan memberikan penanganan lanjutan bagi anak yang terdeteksi memiliki risiko masalah kesehatan mental.

Pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan mental di tingkat layanan primer. Saat ini jumlah psikolog klinis di Puskesmas masih terbatas, yakni sekitar 203 orang di seluruh Indonesia.

Untuk memperkuat penanganan krisis kesehatan mental, pemerintah juga menyiagakan layanan dukungan melalui platform digital. Layanan tersebut dapat diakses masyarakat melalui situs Healing119.id yang menyediakan bantuan dalam situasi darurat kesehatan jiwa.

Upaya penanganan kesehatan mental anak juga melibatkan sektor pendidikan. Kementerian Kesehatan mendorong peran guru bimbingan konseling (BK) dan guru kelas untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdeteksi memiliki gejala masalah kesehatan mental.

Langkah pencegahan dan penanganan ini diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3/2026). Kolaborasi tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan mental anak yang lebih terintegrasi.

Adapun sembilan instansi yang terlibat dalam kerja sama tersebut antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Komdigi, serta Polri.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah juga memastikan perlindungan terhadap data pribadi anak yang mengikuti skrining kesehatan mental. Langkah ini penting untuk mencegah stigma serta memastikan anak mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa secara menyeluruh baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

https://kemkes.go.id/id/alarm-kesehatan-mental-anak-ckg-temukan-ratusan-ribu-anak-bergejala-cemas-dan-depresi

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menyambut baik rencana diterapkannya pembatasan penggunaan media sosial bagi anak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah semakin besarnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja.

Dokter Piprim menilai anak-anak masa kini tumbuh dalam lingkungan yang jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Sejak usia sangat muda, mereka sudah akrab dengan teknologi dan mulai mengenal dunia maya.

Padahal, pada masa tumbuh kembang, anak seharusnya lebih banyak berinteraksi dan bersosialisasi secara langsung di dunia nyata. Meski dunia maya memiliki sejumlah manfaat, dirinya menilai dampak negatifnya terhadap anak cenderung lebih besar.

"Ada kecenderungan anak-anak sering menggunakan media sosial sebagai pelarian," katanya.

Pada anak-anak yang merasa kesepian dan tidak memiliki teman untuk bercerita secara langsung, katanya, media sosial sering kali menjadi tempat meluapkan perasaan. Kondisi ini bisa terjadi ketika orang tua maupun saudara sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga anak tidak memiliki ruang untuk menyalurkan perasaan atau kegelisahannya di dunia nyata.

Padahal, menurut Dokter Piprim, dunia media sosial memiliki rimba yang sangat berbeda. Sedikit kesalahan dalam berbicara atau berpendapat dapat memicu respons yang keras dan tidak terduga dari pengguna lain.

Anak-anak yang belum terbiasa menghadapi situasi seperti ini pun dinilai lebih rentan mengalami tekanan psikologis hingga depresi. Namun, pada saat yang sama, memendam gejolak perasaan juga tidak baik.

"Perasaan yang dipendam dalam waktu lama dapat berdampak pada kesehatan mental. Salah satu risiko yang muncul adalah meningkatnya potensi depresi pada anak dan remaja," imbuhnya.

Laporan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menunjukkan adanya indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining sekitar 4,4 persen atau kurang lebih 338 ribu anak terdeteksi mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak lainnya menunjukkan gejala depresi (depression disorder).

Oleh karena itulah, dirinya mendukung kebijakan pembatasan media sosial pada anak. Namun, dirinya juga menekankan pentingnya hal itu dibarengi dengan perbaikan pola asuh.

Dokter Piprim menyebut anak harus memiliki figur yang bisa menjadi tempat bercerita mereka. Peran tersebut idealnya diisi oleh orang tua. Dia menilai pola pengasuhan perlu diperbaiki agar orang tua dapat menjadi sahabat bagi anak. Dengan hubungan yang lebih terbuka, anak akan lebih mudah menyampaikan masalah yang mereka hadapi.

"Saya kira kita punya banyak pekerjaan rumah soal ini. Kita perlu kuatkan lagi fondasi sebuah keluarga dan komunitas, agar anak-anak dapat bermain dan mencurahkan perasaannya di dunia nyata. Jangan hanya punya teman maya doang, temannya harus real," tegasnya.

Di sisi lain, risiko di ruang digital juga semakin beragam. Piprim menyoroti maraknya kejahatan siber hingga perundungan atau cyberbullying yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.

Menurutnya, interaksi langsung dinilai lebih sehat bagi perkembangan emosional anak. Aktivitas seperti bermain bersama teman atau melakukan kegiatan fisik dinilai dapat membantu menjaga kesehatan mental.

Piprim juga menekankan pentingnya olahraga bagi anak dan remaja. Aktivitas fisik dapat memicu pelepasan hormon endorfin yang berperan dalam menimbulkan perasaan bahagia. Sebaliknya, gaya hidup yang pasif seperti terlalu sering bermalas-malasan, ngemil, dan kurang bergerak dapat meningkatkan risiko depresi.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai upaya melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital. Risiko tersebut antara lain kecanduan gawai hingga paparan konten yang tidak sesuai bagi anak.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru mengungkapkan bahaya pemberian gadget pada anak sebelum usia 13 tahun. Dampaknya tidak main-main, mulai dari kualitas tidur yang buruk, obesitas, hingga depresi.

Temuan ini memicu kekhawatiran global mengenai dampak teknologi dan media sosial terhadap anak-anak. Australia menjadi negara pertama yang menerapkan larangan akses media sosial, termasuk beberapa platform seperti TikTok dan Instagram, bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini telah diterapkan pada awal bulan ini.

Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, American Academy of Pediatrics (AAP) pada awal bulan ini melakukan penelitian yang menguji dampak kesehatan penggunaan gadget pada anak-anak di masa transisi antara kanak-kanak dan remaja.

Profesor psikiatri sekaligus psikiater anak dan remaja di Rumah Sakit Anak Philadelphia, yang juga pimpinan studi AAP, Ran Barzilay, menganalisis data lebih dari 10.500 anak di 21 lokasi di Amerika Serikat (AS).

Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima ponsel pada usia 12 tahun memiliki risiko gangguan tidur lebih dari 60 persen lebih tinggi.

Mereka juga berisiko mengalami obesitas lebih dari 40 persen dibandingkan dengan anak yang baru menerima ponsel pada usia 13 tahun.

“Pada usia 13 tahun, di antara 3.486 remaja yang tidak memiliki ponsel pintar pada usia 12 tahun, mereka yang memperoleh ponsel pintar dalam setahun terakhir memiliki kemungkinan lebih besar melaporkan psikopatologi tingkat klinis dan kurang tidur dibandingkan mereka yang belum memilikinya, setelah mengontrol kondisi kesehatan mental dan tidur pada awal penelitian,” ujar Barzilay, dikutip dari The Independent, Selasa (30/12/2025).

Para peneliti menyimpulkan bahwa kepemilikan gadget pada remaja berkaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan mental dan fisik, seperti depresi, obesitas, dan kurang tidur.

Karena dampaknya dinilai serius, para peneliti merekomendasikan pengembangan kebijakan publik untuk melindungi anak dan remaja dari dampak negatif teknologi digital.

Respons dari Berbagai Negara

Sejumlah negara telah menindaklanjuti temuan ini dengan kebijakan pembatasan. Australia menjadi pelopor kebijakan nasional yang membatasi akses media sosial bagi anak-anak dengan mewajibkan perusahaan teknologi memblokir akses pada usia tertentu.

Langkah serupa juga sedang dipertimbangkan oleh Malaysia dan beberapa negara lainnya.

Di Amerika Serikat, sejumlah negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang membatasi akses anak ke media sosial, termasuk kewajiban persetujuan orang tua untuk akun remaja yang lebih muda. (Nur Amalina)